Makalah ini membahas penerapan kode etik di Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung. Dokumen menjelaskan bahwa dinas tersebut memiliki kode etik yang dituangkan dalam peraturan daerah dan gubernur, namun penerapannya masih kurang memadai. Beberapa aturan etika sering dilanggar oleh pegawai seperti disiplin kerja dan pelaporan, serta perlu pengembangan SDM dan pembinaan disiplin."

1. Pelaksanaan Kode Etik di Dinas Komunikasi dan
Informasi Provinsi Lampung
(Mata kuliah etika administrasi publik)
Oleh
Hafidzin Sholeh 0616041039
Barita P. M. Siahaan 0616041024
Erlangga 0616041030
Fatima Agustriana 0616041035
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
LAMPUNG
2008

2. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Kode etik adalah suatu alat untuk menunjang pencapaian tujuan suatu organisasi atau
suborganisasi atau bahkan kelompok-kelompok yang belum terikat dalam suatu
organisasi. Sesuatu alat itu tentunya bisa saja diadakan kalau ia sudah dirasakan
perlunya. Pada dasarnya kode etik adalah suatu hukum etik. Huku etik itu biasanya
dibuat oleh suatu organisasi suatu kelompok, sebagai suatu patokan tentang sikap
mental yang wajib dipatuhi oleh para anggotanya dalam menjalankan tugasnya.
(Sujatmo, hlm.32-40).
Dalam kode etik terdapat adanya rasa kemanusiaan, harga diri, martabat, dan nilai-nilai
filosofis. Kode etik juga merupakan hasil kesepakatan atau konvensi suatu kelompok
sosial. Kode etik adalah persetujuan bersama, yang timbul dari diri para anggota itu
sendiri (self regulation) untuk lebih mengarahkan perkembangan mereka sesuai dengan
nilai-niali ideal yang diharapkan. Pelaksanaan kode etik ini tidak sebatas pada
konsekuensi profesi, karena sesungguhnya setiap jenis pekerjaan dan setiap jenjang
keputusan mengandung konsekuensi moral. Dalam pelaksanaannya, kode etik
menerapkan sistem sanksi dan pengawasan yang terus menerus.
Di samping berfungsi sebagai patokan-patokan sikap mental yang ideal bagi segenap
unsur orgnasisasi, kode etik juga dapat mendorong keberhasilan organisasi itu sendiri.
Organisasi akan berhasil jika para pegawai memiliki inisiatif-inisiatif yang baik teliti,
jjur, dan memiliki loyalitas yang tinggi. Kualitas-kualitas seperti inilah yang hendak
dicapai melalui perumusan dan pelaksanaan kode etik. Manfaat lain yang akan didapat
dari perumusan kode etik ialah bahwa para aparat akan memiliki kesadaran moral atas
kedudukan yang diperolehnya dari negara atas nama rakyat. Pejabat yang menaati
norma-norma dalam kode etik akan menempatkan kewajibannya sebagai aparat
pemerintah (incombency obligation) di atas kepentingan-kepentingannya akan karier
dan kedudukan. Oleh karena itu, kode etik mengandaikan bahwa para pejabat publik
dapat berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksana dari
nilai-nilai tersebut dalam tindakan-tindakan yang nyata. (H. George Frederickson &

3. David K.Hart)
Sebagai aparat negara, para pejabat wajib menaati prosedur, tata kerja, dan peraturan-
peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi pemerintah. Sebagai pelaksana
kepentingan umum, para pejabat wajib mengutamakan aspirasi masyarakat dan pek
terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut. Dengan kata lain, para pejabat
harus memiliki kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual merujuk pada
penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhana dan hemat, tanggung
jawab, serta akhlak dan perilaku yang baik. Namun, kebanyakan sekarang, kondisi yang
tergambarkan adalah sebuah institusi publik yang cenderung mengarah kepada
kebutuhan dari para birokrat itu sendiri. Kode etik seolah tidak hidup, tidak tahu
permsalahan ada pada kode etiknya yang bermasalah karena cenderung tidak adaptif
terhadap kebutuhan lingkungan atau pelaksaannya yang kurang maksimal.
Permaslahan klasik seperti penyalahgunaan wewenang seolah telah menjadi budaya
dalam tubuh instansi kita yang layaknya beregerak dalam sektor pelayanan masyarakat.
Seperti yang kita ketahui, bahwa pelayanan publik yang dilakukan oeh pemerintah
adalah hal yang sewajibnya dilakukan sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada
masyarakat. Maka alangkah baiknya jika kita menyoroti peraturan apa yang
dipedomankan dalam tubuh organisasi yang bersangkutan, sebab dari sanalah sebuah
kondisi kerja mulai dibentuk.
Melalui makalah ini, akan digambarkan suatu kondisi kode etik di sebuah organisasi
layanan publik dari sektor pemerintah, khusunya di dinas komunikasi dan informasi
Provinsi Lampung. Dari gambaran tersebut, akan diketahui bagaimana kode etik di
dalam organisasi tersebut mengilhami tiap karyawannya dalam menjalankan tugas-
tugasnya sebagai pelaku layanan publik dan demi terwujudnya tujuan yang hendak
dicapai dari dinas tersebut.

4. 2. Tujuan
Makalah ini bertujuan untuk :
1. Mengetahui apakah Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung
memiliki kode etik atau tidak.
2. Melihat bagaimana Penerapan kode etik dalam dunia kerja sehari-hari di Dinas
Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung.
3. Mengetahui bagaimana relevansi kode etik Dinas Komunikasi dan Informasi
Provinsi Lampung dalam rangka pengembangan profesionalisme kerja.
4. Mengetahui aturan-aturan mengenai etika yang biasanya dilanggar oleh para
pegawai Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung serta mengetahui
sangsi bagi pelanggarnya.
5. Mengetahui hal-hal yang perlu dikembangkan mengenai etika di Dinas
Komunikasi dan Informasi Provinsi Lampung.
HASIL WAWANCARA
1. Apakah instansi bapak ini memiliki kode etik? Bila ya, dalam bentuk apa?
Jawab:
Ya. Kode etik yang dimaksudkan disini adalah landasan atau pedoman, acuan
serta memberikan arah dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi
dan Informatika Lampung. Dinas Kominfo ini sendiri sebagai sebuah Lembaga
Pemerintah Provinsi Lampung punya kode etik yang diruangkan dalam bentuk
Peraturan Daerah (Perda) nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Lampung, yang
selanjutnya di jabarkan di dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun
2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pada Pemerintah
Provinsi Lampung.
2. Bagaimana penerapan kode etik dalam melaksanakan Tuagas dan fungsi di
Dinas Kominfo Provinsi Lampung ini?
Jawab:
Begini...penerapan kode etik dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Dinas ini
dijabarkan dalam bentuk uraian tugas dan fungsi masing-masing yaitu Kepala

5. Bidang (4 Kabid), Sekretaris Dinas, 3 Kepala Sub Bagian, 10 Kepala Seksi dan
61 orang staf.
3. Apa relevansi kode etik yang digunakan dalam rangka pengembangan
profesionalisme kerja?
Jawab:
Relevansi kode etiknya dalam rangka pengembangan profesionalisme kerja
merupakan pedoman...tuntunan serta arahan dalam melaksanakan tugas yang
tercermin dalam Kinerja pejabat dan staf Dinas Kominfo. Tuntunan dan arahan
itu meliputi aspek : disiplin, loyalitas, dedikasi, keterampilan atau
kemampuandan motivasi atau semangat kerja. Tugas dan fungsi yang
dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang sudah disebutkan tadi itu,
mencerminkan prestasi yang baik juga, yang kesemuanya mencerminkan
profesionalitas seorang pegawai.
4. Dalam hal apa saja aturan mengenai etika dilanggar oleh pegawai pada
instansi saudara dan sangsi apa yang diberikan terhadap pegawai yang
melanggar?
Jawab:
Nah,,aturan yang biasanya dilanggar oleh pegawai itu seputar masalah: disiplin
masuk dan pulang kerja yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah
ditetapkan, yang kedua tidak masuk keja tanpa keterangan,,,,ketiga tentang
pengajuan cuti yang tidak menunggu surat persetujuan dari atasan, keempat
mengenai selesai meaksanakan tugas tapi mereka tidak memberikan atau
membuat laporan lagi.
Sanksi yang diberikan terhada pelanggaran seperti yang pertama dan kedua
diatas dalam bentuk teguran secara lisan maupun tertulis. Kalau teguran lisan
sampai tiga kali tidak di indahkan, ditingkatkan lagi tegurannya dalam bentuk
tertulis sebanyak tiga kali lagi. Nah,,kalo teguran tertulis masih juga dihiraukan
maka mereka diberikan sanksi dalam bentuk skorsing berupa penundaan
kenaikan pangkat selama satu tahun.
Sedangkan Sanksi yang di berikan terhadap pelanggaran sebagaimana

6. disebutkan yang ketiga dan keempat tadi itu sanksinya dalam bentuk teguran
secara lisan oleh atasan langsung, sekaligus diberikan pengarahan.
5. Hal apa saja yang perlu di kembangkan yang berkaitan dengan etika di
Instansi ini?
Jawab:
Yang perlu dikembangkan dalam melaksanakan tugas di Dinas Kominfo ini
meliputi:
• Peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang terkait dengan tugas
teknis di lapangan, khususnya tugas photography, shooting, sistem
pelaporan.
• Pembinaan dan peningkatan disiplin kerja, yang dilakukan dalam bentuk
pertemuan koordinasi internal dengan seluruh pejabat dan staf di lingkungn
Kominfo. Serta kegiatan-kegiatan yang bersifat informal untuk
meningkatkan dengan semua staf.
ANALISIS
Dari hasil wawancara yang kami dapatkan, dapat disimpulkan bahwa kode etik yang
dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung sama seperti
lembaga-lembaga pemerintah yang lain. Kode etik yang ada dalam lembaga pemerintah
diruangkan dalam bentuk peraturan daerah (perda) yang selanjutnya dijabarkan oleh
Peraturan Gubernur. Namun, yang terjadi dalam Dinas Kominfo tersebut, informan
yang kami temui ternyata kurang mengetahui dan bahkan kurang memahami kode etik
yang jelas.
Oleh karena itu, kami mengambil kesimpulan bahwa informan yang kami temui itu pun
sebenarnya kurang mengerti mengenai kode etik pada Dinas Kominfo dengan begitu
kode etik yang seharusnya dianggap sebagai suatu alat untuk menunjang pencapaian
tujuan suatu organisasi hanya berfungsi sebagai formalitas belaka. Perumusan kode etik
tidak dapat dijadikan sebagai pedoman bertindak bagi segenap aparat publik. Hanya
sebagian aparat saja yang dapat memahami kode etik dalam lingkup kerja dinas
tersebut.

7. Dalam Dinas Kominfo hanya dijelaskan bahwa kode etik yang dimiliki oleh dinas
tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan daerah Nomor 11 tahun 2007 tentang
Pembentuikan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya di
jabarkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas pada Pemerintahan Provinsi Lampung.
Penerapan kode etik dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Dinas Kominfo Pemprov
Lampung dijabarkan dalam bentuk tugas dan fungsi masing-masing bidang yang
terdapat dalam stuktur organisasinya. Struktur organisasi di Dinas Kominfo terdiri atas
empat kepala bidang, tiga kepala sub bagian, sepuluh kepala seksi dan enam puluh satu
orang staf. Sedangkan relevansi kode etik yang digunakan dalam rangka pengembangan
profesional kerja yang tercermin dalam kinerja pejabat dan staf Dinas Kominfo meliputi
aspek kedisplinan, loyalitas, dedikasi, keterampilan atau kemampuan dan motivasi serta
semangat kerja. Tugas dan fungsi yang dilaksanakan dengan baik sebagaimana disebut
diatas, mencerminkan prestasi dengan baik pula, yang kesemuanya mencerminkan
profesionalitas seorang pegawai.
Adapun hal-hal yang dilanggar oleh pegawai pada instansi ini mengenai masalah:
1. disiplin jam kerja (jam masuk, istirahat dan selesai kerja)
2. tidak masuk kerja tanpa alasan
3. permintaan cuti tidak menunggu surat persetujuan dari atasan
4. tidak adanya laporan terhadap hasil kerja
Seharusnya seorang pejabat harus memiliki kewaspadaan profesional dan kewaspadaan
spiritual. Kewaspadaan profesional berarti bahwa dia harus menaati kaidah kaidah
teknis dan peraturan-peraturan sehubungan dengan kedudukannya sebagai seorang
pembuat keputusan. Sedangakan kewaspadaan spiritual merujuk pada penerapan nilai-
nilai kearifan, kejujuran, keuletan, sikap sederhanadan hemat, tanggung jawab, serta
akhlak dan perilaku yang baik. Dengan adanya dua kewaspadaan ini, pelanggaran-
pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai dalam Dinas Kominfo dapat diminimalisir
(Wahyudi K, 1992).

8. Sebagai pegawai negri, ungkapan-ungkapan yang mengandung nilai-nilai etis tetapi
merasa abstrak terdapat dalam sumpah jabatan pegawai negri yang harus diucapkan
pada saat mereka dilantik. Sumpah jabatan itu mudah untuk diucapkan, namun dalam
perenungan, penghayatan serta pengalaman dari apa yang mereka ucapkan itu yang jauh
lebih penting. Masalahnya adalah bahwa masing-masing orang sering tidak
menggunakan persepsi yang sama dalam menafsirkan buti-butir sumpah jabatan
tersebut, apalagi sejak semula sumpah jabatan itu memang hanya dimaksudkan sebagai
gagasan dasar saja. Oleh sebab itu untuk menerapkan kaidah-kaidah etis tersebut para
pegawai perlu merujuk pada peraturan-peraturan kepegawaian yang lebih operasionall
mengenai peraturan disiplin Pegawai Negri Sipil.
Dalam Wahyudi Kumorotomo yang merupakan inti dari penilaian pelaksanaan
pekerjaan Pegawai Negri Sipil terdapat delapan unsur penilaian, yaitu:
1. kesetiaan
yang dimaksud dengan kesetiaan disini merupakan ketaatan, pengebdian, dan
kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara serta
pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan pengabdian merupakan
penyumbangan pemikiran dan tenaga secara ikhlas dengan mengutamakan
kepentingan umum diatas kepentingan golongan dan pribadi.
2. prestasi kerja
prestasi kerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam
melaksanakan tugasnya. Fakator-faktor yang mempengeruhi prestasi kerja
adalah kecakapan, ketrampilan, pengalaman, kesungguhan dan kesehatan.
3. tanggung jawab
tanggung jawab berarti kesanggupan seorang pegawi dalam menyelesaikan
pkerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya, tepat pada
waktunya dan berani memikul resiko atas keputusan yang dibuatnya.
4. ketaatan
ketaatan berarti kesanggupan seseorang pegawai dalam mnenaati segala
peraturan perundang undangan, peraturan kedinasan yang berlaku, peraturan
kedinasan dari atasan yang berwenang serta sanggup tidak melanggar larangan
yang ditentukan.
5. kejujuran

9. kejujuran dapat dinilai dari keadaan berikut:
- melaksanakan tugas secara ikhlas
- tidak menyalahgunakan wewenang
- hasil kerjanya dilap[oarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
6. kerjasama
nilai kerjasama dapat diketahui bila seorang pegawai:
- mengetahui bidang tugas orang lain yang berhubungan dengan tugas mereka.
- Mampu menyesuaikan pendapatnya dengan pendapat orang lain yang
diyakini benar
7. prakarsa
prakarsa adalah kemampuan seorang pegawai untuk mengambil keputusan,
langkah-langkah serta melaksanakannya sesuai dengan tindakan yan g
diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok tanpa menunggu perintah dari atasan.
8. kepemimpinan
kapemimpinan merujuk kepada kemampuan manajerial dari para pegawai yang
memiliki bawahan dan atau memangku jabatan.
Dari banyak uraian tentang nilai-nilai etika yang ditunjukan untuk jajaran pegawai
negri, sangat terasa bahwa ungkapan-ungkapan yang digunakan begitu formal dan
kaku. Uraian-uraian tersebut sebagian besar berisi daftar keseharusan dan larangan
tanpa ungkapan mengenai dasr-dasar mengapa hal tersebut dilarang tanpa
menyentuh hati nurani. Tetapi, bagi para pegwai atau pejabat yan gmemiliki
pemikiran kritis, hal seperti itu agakmua kurang menyentuh dan kurang mengajak
untuk merenungi tindakan dan prilakumereka. Setiap pengaruh yan gmengarah
kepada hal-hal yang negatif hendaknya ditolak sendiri mungkin sebelum terlampau
jauh dalam melangkah hingga sulit untuk kembali.
Oleh karena itu perlu kiranya dilakukan pembinaan dan peningkatan disiplin kerja
yang dilakukan dalam bentuk pertmuan koordinasi internal dengan sekuruh pejabat
dan staf di lingkungan dinas kominfo seperti yang telah disebutkan dalam
wawancara di Dinas Kominfo.
Mengenai pelaksanaan kode etik dalam perilaku nyata, tergantung kepada niat baik

10. dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai Dinas Kominfo. Namun,
karena kode etik dirumuskan untuk penyempurnaan pekerjaan, menjaga hal-hal
yang buruk, dan untuk kepentingan bersama, maka setiap pegawai dan pejabat
diharapkan untuk menaati dengan kesadaran yang tulus. Apabila ada seorang
karyawan yang menyimpang dari kebaikan itu semata-mata karena dia tidak tahu
cara-cara bertindak yang menuju ke arah kebaikan. Hal utama yang diperlukan
adalah peringatan serta sentuhan nurani secara terus menerus untuk mempengaruhi
seorang pegawai dalam menggugah kesadaran moral dalam kehidupan serta
mempengaruhi instansiyang bersangkutan.