Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Palopo
•Transferir como PPTX, PDF•
2 gostaram•1,183 visualizações
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pengembangan permukiman di Kota Palopo. Beberapa poin kuncinya adalah menata kawasan permukiman yang layak huni, meningkatkan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi dan drainase, serta merevitalisasi kawasan permukiman kumuh.
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Destaque
Destaque (20)
Semelhante a Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Palopo
Semelhante a Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Palopo (20)
Mais de Bagus ardian
Mais de Bagus ardian (20)
Último
Último (14)
Slum Improvement Action Plan (SIAP) NUSP2 Kota Palopo
- 2. KEDUDUKAN KEGIATAN SIAP DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH
- 3. 1. Jalan Lingk. (Trotoar) 2. Jembatan 3. Drainase Lingkungan 4. Air Bersih 5. Sanitasi 6. Persampahan 7. Lampu penerangan Jalan Dokumen NUAP = Skala Kelurahan/Kawasan KOMPONEN INFRASTRUKTUR NUSP-2 Dokumen SIAP = Skala Kota Dokumen RKM Dokumen PERENCANAAN NUSP-2
- 4. Kota Palopo merupakan salah satu wilayah kota administrasi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Luas wilayah 247,52 Km2 Jumlah Penduduk: 164.903 jiwa (BPS, tahun 2014) Secara Geografis = 120O03’10’’–120O14’34’’ BT & 2O53’15’’–3O04’08’’ LS Terdapat 9 wilayah kecamatan yaknia: - Kec. Wara Selatan - Kec. Sendana - Kec. Wara - Kec. Wara Timur - Kec. Mungkajang - Kec. Wara Utara - Kec. Bara - Kec. elluwanua - Kec. Wara Barat Laju Pertumbuhan Penduduk: 2,54% (BPS, tahun 2014)
- 5. PRODUK HUKUM VISI DAN MISI ARAHAN KEBIJAKAN STRATEGI Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palopo Tahun 2011- 2031 Visi: Penataan Ruang yang Mengakomodasi Peluang Investasi dalam Rangka Menciptakan Kota Palopo Sebagai Pusat Perkembangan Ekonomi Sulawesi Selatan Bagian Utara’ . Misi: Mewujudkan pusat-pusat pelayanan ekonomi dan pelayanan jasa skala regional; Mewujudkan pengembangan sarana prasarana wilayah dalam rangka mendorong peluang investasi dan pemerataan wilayah Kota palopo; Mewujudkan keseimbangan fungsi budidaya dan fungsi lindung dalam upaya membentuk Kota Palopo yang berkelanjutan; peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana yang dapat mendorong perkembangan kegiatan dan terwujudnya lingkungan permukiman kota yang nyaman dan aman Pengembangan kawasan permukiman kota sebagai tempat pemusatan penduduk yang ditunjang oleh penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang memadahi sesuai dengan hirarki dan fungsinya. Meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran jalan, serta pengelolaan lalu lintas; Meningkatakan pemerataan pelayanan air minum di wilayah kota; Mengurangi volume sampah yang akan dibuang ke tempat pemrosesan akhir (TPA) dengan cara pengolahan setempat per-wilayah melalui teknik-teknik yang berwawasan lingkungan; Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan prasarana air limbah; Menata jaringan drainase yang terpadu dan saling terkoneksi; melakukan penataan lingkungan permukiman, dan penyediaan sarana dan prasaran permukiman perkotaan meremajakan dan merehabilitasi lingkungan perumahan yang menurun kualitasnya, dilengkpai dengan sarana dan prasarana lingkungannya; menyelenggarakan pembangunan perumahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah; dan RPJMD Kota Palopo Tahun 2013- 2018 Visi: “Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Pendidikan, Jasa, Niaga Dan Agroindustri Yang Berwawasan Agama, Budaya Dan Lingkungan Yang Terkemuka Di Indonesia” Misi : Mendorong pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat diberbagai sektor Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan Penataan kota yang berwawasan lingkungan Mendorong Perkembangan industri rumah tangga Memperkuat peran serta dan keswadayaan masyarakat Meningkatkan kualitas pelayanan umum Memperkuat sistem perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan Mempertahankan pola relasi keragaman budaya Meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi dan perhubungan Meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendorong investasi Meningkatkan kompetensi tenaga kerja Meningkatkan efektivitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang serta mengembangkan kawasan baru RDTR Kota Palopo Pengembangan dan penataan kawasan perumahan sebagai dampak perkembangan wilayah perencanaan Pengembangan upaya mitigasi bencana terkait dengan bencana genangan maupun kebakaran Pengembangan perumahan vertikal (rumah susun milik/RUSUNAWI) Menata kawasan perumahan eksisting yang ada di ruang daratan, agar tebentuk kawasan yang baik, teratur dan estetik Penyediaan kolam resapan disetiap persil Memperbaiki kondisi drainase yang terintegrasi dengan saluran primer yang ada di ruang daratan Mengembangkan RTH di sekitar lokasi rawan bencana banjir dan genangan sebagai penangkap air Mengembangkan jalur alternatif untuk evakuasi Membangun hidran pemadam kebakaran OVERVIEW KEBIJAKAN DAN STARTEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
- 6. PRODUK HUKUM ARAHAN KEBIJAKAN STRATEGI Strategi Pengembangan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Palopo (SPPIP) • Terciptanya penataan kawasan permukiman yang layak huni dan bersinergi dengan kawasan lainnya. • Pengembangan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan dengan pengembangan infrastruktur perkotaan yang tetap mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palopo. • Terciptanya kawasan permukiman yang memenuhi persyaratan teknis untuk bersinergi dengan sIstem infrastruktur Kota Palopo. • Terbangunnya permukiman yang layak huni dan terpenuhinya kebutuhan permukiman bagi masyarakat. • Tertatanya lingkungan permukiman menjadi lingkungan yang sehat, indah, aman dan nyaman. • Menerapkan budaya bersih dan tertib di lingkungan permukiman. • Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menata lingkungan permukiman Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) Pemenuhan Rumah Layak Huni untuk semua golongan masyarakat; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman kumuh pesisir; Pembatasan pertumbuhan bangunan di kawasan yang bukan peruntukannya; Pengendalian perluasan kawasan permukiman pesisir; Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih secara merata kesegenap kawasan permukiman; Peningkatan kapasitas pelayanan persampahan; Peningkatan cakupan layanan draenase; Penciptaan Estetika Bangunan dan Lingkungan yang Asri dan Sejuk. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kota Palopo Tahun 2014-2032 (RISPAM) Garis besar sistem penyediaan air baku di wilayah administratif; Garis besar rencana pembagian wilayah administratif menjadi satu atau lebih wilayah pelayanan sesuai potensi air baku dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik wilayah pelayanan dengan jaringan perpipaan maupun wilayah pelayanan dengan Non jaringan perpipaan; Indikasi program pengembangan untuk setiap rencana wilayah pelayanan berdasarkan urutan prioritas; Kriteria dan standar pelayanan di wilayah administratif kabupaten/kota; Indikasi keterpaduan program dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi yang merupakan dampak penggunaan air minum untuk wilayah pelayanan yang dianggap strategis dan merupakan wilayah pusat pertumbuhan; Memorandum Program Sanitasi (MPS) Meningkatkan akses layanan air limbah komunal bagi MBR Peningkatan pengolahan Air Limbah Tersedianya kebijakan sistim pengelolaan persamapahan kota Peningkatan sistim Pengolahan persampahan dengan TPS3R Tersedianya prasarana dan sarana drainase pada setiap kawasan Peningkatan sistim pengolahan Drainase Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem On Side Pembangunan Sistem Off Site Program Pengaturan dan Peningkatan Kelembagaan Peningkatan sistim Pengolahan Air Limbah Pengembangan kinerja Pengelolaan Persampahan Pengembangan kinerja pengembangan kinerja sistim pengelolaan persampahan Program Pengaturan dan Peningkatan Kelembagaan Pengembangan Kinerja sistim Pengelolaan persampahan Pengembangan sistim jaringan saluran drainase Program Pengembangan Kinerja ` Peningkatan sistim Pengolahan Drainase OVERVIEW KEBIJAKAN DAN STARTEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO
- 7. OVERVIEW KEBIJAKAN DAN STARTEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO PETA RENCANA POLA RUANGPETA RENCANA STRUKTUR RUANG PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS Pusat Pelayanan Kota (PPK): (fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa) • Kelurahan Tompotikka dan kelurahan Lagaligo di wilayah Kec. Wara, • Kelurahan Salekoe di wilayah Kec. Wara Timur Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK): • SPPK I = Kelurahan Maroangin Kecamatan Telluwanua • SPPK II = Kelurahan Rampoang Kecamatan Bara, • SPPK III = Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan • SPPK IV = Kelurahan Sendana Kecamatan Sendana • SPPK V = Kelurahan Battang Kecamatan Wara Barat Pusat lingkungan (PL) (merupakan pusat pelayanan ekonomi, perdagangan dan jasa skala lingkungan, pelayanan sosial dan budaya, serta perumahan) Pusat permukiman Takkalala di Kec. Wara Selatan; Pusat permukiman Dangerakko di Kec. Wara; Pusat permukiman Surutanga di Kec. Wara Timur; Pusat permukiman Pontap di Kec. Wara Timur; Pusat permukiman Salotellue di Kec. Wara Timur; Pusat permukiman Ponjalae di Kec. Wara Timur; Pusat permukiman Sabbangparu di Kec. Wara Utara; Pusat permukiman Batupasi di Kec. Wara Utara; Pusat permukiman Penggoli di Kec. Wara Utara; Kota Palopo di tetapkan sebagai: Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) KSK dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi • kawasan cepat tumbuh di Kelurahan Benteng, Kelurahan Pontap, Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur, Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan, Kelurahan Sumarambu Kecamatan Telluwanua, Kelurahan Latuppa Kecamatan Mungkajang. KSP dari sudut kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; • di sebagian Kec. Wara Utara, Kec. Wara Timur, Kec. Wara Selatan dan Kec. Bara, dan sebagian wilayah Kec. Telluwanua;
- 8. OVERVIEW KEBIJAKAN DAN STARTEGI PEMBANGUNAN PERMUKIMAN KOTA PALOPO Pengembangan Permukiman Kumuh prioritas diarahkan pada 3 (tiga) Kecamatan yaitu : - Kec. Wara Selatan (Prioritas I) - Kec.Bara (Prioritas II) - Kec. Wara Utara (Prioritas III) Peta Rencana Strategi Pengembangan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan
- 9. INFRATSRUKTUR Sebaran bangunan permukiman yang tidak tertata dengan baik Masih banyaknya rumah tidak layak huni yang dihuni masyarakat Tingginya kepadatan penduduk pada wilayah pesisir Kota Palopo Pengembangan dan pengelolaan persampahan skala kota belum terencana dengan baik. Sampah yang terangkut baru 11% perhari dan hanya melayani dalam wilayah perkotaan Pembangunan prasarana dan sarana drainase masih parsial dan belum tertintegrasi Kondisi saluran drainase yang sebagian besar mengalami kerusakan Minimnya ketersediaan RTH baik untuk skala lingkungan dan kelurahan Kurangnya pembangunan sistem pengelolaan air limbah yang memadai pada kawasan kumuh Pengembangan perumahan dan permukiman belum efektif mengindahkan kaidah penataan bangunan dan lingkungan, Sistem jaringan jalan pada kawasan permukiman belum terpola secara baik dengan kondisi jalan yang banyak mengalami kerusakan Sistem Distribusi pelayanan air minum yang belum optimal Belum tersedianya sarana proteksi kebakaran pada kawasan- kawasan yang teridentifikasi berpotensi mengalami kebakaran Ekonomi Belum optimalnya penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan sektor informal untuk menyerap angkatan kerja; Adanya dorongan dari pemerintah daerah kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan usaha-usaha kecil dan mendukung aktivitas sektor swasta, koperasi dan masyarakat Adanya upaya pembangunan infrastruktur pada wilayah pesisir pantai salemo untuk pengembangan sektor perdagangan, pelayanan jasa dan sektor pariwisata guna meningkatkan perekonomian Kota Palopo mendorong masyarakat khususnya yang bermukim di wilayah pesisir Kota Palopo agar terus mengembangkan dan meningkatkan potensi budidaya rumput laut dan perikanan. I II
- 10. Kelembagaan Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat serta belum terwujudnya community self-government di di Kota Palopo Masih rendahnya kemampuan lembaga dalam pengendalian pemanfaatan ruang terkait dengan sempadan sungai dan pantai sesuai dengan fungsi pemanfaatannya; Belum optimalnya pengelolaan lingkungan, mitigasi dan adaptasi bencana serta perubahan iklim Pola hubungan kemitraan antar lembaga dalam upaya penanganan permukiman kumuh belum terintegrasi dengan baik sehingga sering terjadi tumpang tindih dalam pengalokasian program III Sosial kerawanan sosial; konflik sosial, dan sebagainya yang mash sering terjadi Kurang optimalnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pemantauan (monitoring) pembangunan perkotaan Masih cukup tingginya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memerlukan fasilitasi untuk menjadi sejahtera; Tingginya laju Pertumbuhan penduduk Kota Palopo dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang rata-rata mencapai 2,54% Kesadaran masyarakat tentang pola hidup sehat masih rendah Kepedulian Masyarakat terhadap lingkungan masih rendah IV
- 11. 1 Luas Permukiman Kumuh: 89,33 Ha Meliputi: 10 Kawasan, 9 Kelurahan, 4 Kecamatan
- 12. Luasan Kumuh Hasil Verifikasi: 89,33 Ha. Cat: - luasan kumuh hasil verfikasi tidak mengalami perubahan - Perubahan terjadi pada lokasi permukiman kumuh, (pergeseran delineasi pada setiap RW) Hasil verifikasi data & lokasi kawasan kumuh telah ditetapkan kembali melalui SK Walikota no. 226/V/2016 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Walikota Palopo No. 394/XII/2015 Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Kumuh 2 SK Hasil Verifikasi
- 13. 3
- 14. Hasil Verifikasi dikelompokkan berdasarkan: 1. kesamaan karakteristik/ tipologi kumuh 2. Lokasi dengan jarak yang berdekatan 3. Pembentuk sistem/jaringan infrastruktur yang tidak dapat ditangani dalam bentuk spot-spot kumuh Kawasan kumuh di Kota Palopo berjumlah: 10 Kawasan Hasil analisa Pembentukan Kawasan menghasilkan : 9 Kawasan Permukiman Kumuh
- 24. Kelurahan Nama Kawasan Kumuh Skor Jumlah Pendud uk Miskin Skor Kepadat an Bangun an Jumlah Skor Ranking Kerentan an Sosial Kategori Indikatif Opsi Penanganan Dangerakko Dangerakko 2 1 3 2 Sedang Perbaikan kualitas lingkungan hunian Takkalala Takkalala 1 1 2 1 Rendah Opsi penanganan disesuaikan dengan tingkat defisiensi infrastruktur kawasan Surutanga Surutanga 1 1 2 1 Rendah Opsi penanganan disesuaikan dengan tingkat defisiensi infrastruktur kawasan Pontap Pontap 3 3 6 3 Tinggi Perbaikan rumah dan kegiatan pendukung untuk peningkatan pendapatan masyarakat Salutellue Salotellue 3 3 6 3 Tinggi Perbaikan rumah dan kegiatan pendukung untuk peningkatan pendapatan masyarakat Ponjalae Ponjalae 1 3 4 2 Sedang Perbaikan kualitas lingkungan hunian Sabbamparu Sabbamparu 3 1 4 2 Sedang Perbaikan kualitas lingkungan hunian Batupasi Batupasi 3 1 4 2 Sedang Perbaikan kualitas lingkungan hunian Penggoli Penggoli 3 3 6 3 Tinggi Perbaikan rumah dan kegiatan pendukung untuk peningkatan pendapatan masyarakat Kawasan yang tergolong memiliki tingkat kerentanan tinggi yakni: Kaw. Pontap, Kaw. Salutellue dan Kaw. Penggoli. Opsi penanganan : Perbaikan rumah dan kegiatan pendukung untuk peningkatan pendapatan masyarakat. 1
- 25. Kelurahan Nama Kawasan Kumuh Jumlah Skor Ranking Defisiensi Infrastruktur Kategori Opsi Penanganan Dangerakko Dangerakko 13 1 Rendah Pemugaran infrastruktur yang mengalami defisiensi Takkalala Takkalala 21 3 Tinggi Peremajaan Surutanga Surutanga 13 1 Rendah Pemugaran infrastruktur yang mengalami defisiensi Pontap Pontap 23 3 Tinggi Pemugaran menyeluruh Salutellue Salotellue 11 1 Rendah Pemugaran infrastruktur yang mengalami defisiensi Ponjalae Ponjalae 23 3 Tinggi Peremajaan Sabbamparu Sabbamparu 20 2 Sedang Pemugaran menyeluruh Batupasi Batupasi 13 1 Rendah Pemugaran infrastruktur yang mengalami defisiensi Penggoli Penggoli 20 2 Sedang Pemugaran menyeluruh Kawasan yang memiliki tingkat defisiensi infrastruktur yakni: Kaw. Takalala, Kaw. Pontap dan Kaw. Ponjalae. Opsi penanganan : Peremajaan. 2
- 26. 3 Matrix Ranking Prioritas Penanganan Sumber: JUKNIS SIAP, 2015 Metode Penentuan Ranking Prioritasi Penanganan
- 27. 4 No Kelurahan Nama Kawasan Kumuh Prioritas Kode Matrix Strategi Penanganan 1 Pontap Pontap 1 3x3 Penanganan segera untuk perbaikan dan pembangunan infrastruktur dan mutu kehidupan sosial ekonomi masyarakat termasuk perbaikan rumah kumuh 2 Penggoli Penggoli 2 3x2 Prioritas pada peningkatan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dan layanan infrastruktur sesuai SPM serta perbaikan kualitas rumah kumuh 3 Ponjalae Ponjalae 3 2x3 Penyediaan Infrastruktur dalam rangka peningkatan kualitas Lingkungan dan perbaikan mutu kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta kualitas rumah kumuh 4 Salutellue Salotellue 4 3x1 Perhatian khusus dalam rangka mengurangi tingkat kerentanan sosial ekonomi masyarakat miskin melalui pelatihan dan perbaikan rumah kumuh 5 Sabbamparu Sabbamparu 5 2x2 Peningkatan layanan infrastruktur sesuai SPM dan perbaikan kualitas rumah kumuh serta peningkatan penghidupan masyarakat miskin pada kawasan kumuh 6 Takkalala Takkalala 6 1x3 Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur untuk mengurangi tingkat defisiensi dan kerusakan infrastruktur 7 Dangerakko Dangerakko 7 2x1 Peningkatan taraf penghidupan masyarakat miskin pada kawasan kumuh dan perbaikan kualitas rumah kumuh 8 Batupasi Batupasi 7 2x1 Peningkatan taraf penghidupan masyarakat miskin pada kawasan kumuh dan perbaikan kualitas rumah kumuh 9 Surutanga Surutanga 9 1x1 Rencana tindak pencegahan melalui pengawasan, pengendalian atas kesesuaian fungsi permukiman dan pemberdayaan masyarakat No Kelurahan Nama Kawasan Kumuh Ranking Kerentanan Sosial Ranking Defisiensi Infrastruktur Ranking Prioritas Penanganan 1 Dangerakko Dangerakko 2 1 7 2 Takkalala Takkalala 1 3 6 3 Surutanga Surutanga 1 1 9 4 Pontap Pontap 3 3 1 5 Salutellue Salotellue 3 1 4 6 Ponjalae Ponjalae 2 3 3 7 Sabbamparu Sabbamparu 2 2 5 8 Batupasi Batupasi 2 1 7 9 Penggoli Penggoli 3 2 2 Ranking Prioritas Penanganan Strategi Penanganan Kumuh sesuai skala prioritas Di Kota Palopo
- 28. Peta Penilaian Prioritas Kawasan Permukiman Kumuh Di Kota Palopo
- 29. STRATEGI PENANGANAN DAN SKENARIO No Permasalahan Strategi Keluaran/ Output Pola Penanganan 1 Tingginya jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga berdampak pada rendahnya pemenuhan rumah layak huni Peningkatan ekonomi masyarakat agar dapat memenuhi rumah sehat dan layak huni Adanya pemenuhan rumah sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Terpeliharanya lingkungan kawasan permukiman Perbaikan rumah tidak layak huni Mendorong peningkatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah pada kawasan kumuh Melakukan pemberdayaan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Fasilitasi penyediaan rumah dan infrastruktur 2 Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan Meningkatkan kesadaran masyarakat agar berperilaku hidup bersih dan sehat, dan kesadaran dalam menjaga lingkungan sekitar Masyarakat memiliki perilaku hidup bersih dan sehat Adanya kesadaran dalam menjaga lingkungan sekitar Melakukan Sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memeliharan dan melestarikan lingkungan 3 Berkembangnya spot-spot kumuh pada kawasan pesisir dan bantaran sungai Memperkuat aturan mekanisme perizinan dalam pembangunan pada kawasan pesisir dan bantaran sungai Berkurangnya permukiman kumuh yang berlokasi pada kawasan pesisir dan bantaran sungai Tertatanya kawasan pesisir dan bantaran sungai Melakukan pengawasan dan pengendalian pembangunan pada kawasan pesisir dan bantaran sungai Pemberdayaan masyarakat Peremajaan kawasan 4 Lokasi kawasan kumuh yang berpotensi genangan dan banjir akibat rendahnya kapasitas saluran drainase, luapan sungai Pengendalian genangan dan banjir melalui normalisasi sungai dan peningkatan kapasitas saluran drainase Kawasan yang bebas genangan dan banjir Saluran drainase yang berfungsi dengan optimal Melakukan normalisasi sungai Perbaikan saluran drainase yang mengalami kerusakan Pembangunan tanggul pada sungai yang belum bertanggul
- 30. No Permasalahan Strategi Keluaran/ Output Pola Penanganan 5 Banyaknya rumah tidak layak huni Meningkatkan penyediaan jumlah rumah layak huni Berkurangnya jumlah rumah tidak layak huni Masyarakat dapat memiliki rumah layak huni sesuai persyaratan teknis bangunan Pemugaran; renovasi (perubahan beberapa bagian dari komponen permukiman) Preservasi (pengendalian melalui aturan pemanfaatan ruang dan bangunan) Permukiman kembali 6 Kondisi infrastruktur kawasan yang tidak memadai Meningkatkan pembangunan infrastruktur Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan sesuai dengan persyaratan teknis Adanya kenyamanan bagi masyarakat yang menggunakan infrastruktur Perbaikan infrastruktur kawasan agar sesuai dengan persyaratan teknis Pembangunan sarana dan prasarana kawasan 7 Kurangnya pengatahuan masyarakat tentang aturan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan Meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi tentang aturan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan Masyarakat mampu memahami aturan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan sosialisasi dan edukasi tentang aturan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pembangunaan permukiman STRATEGI PENANGANAN DAN SKENARIO
- 31. N o Kawasan Kumuh Aspek Permasalahan Konsep Penanganan Strategi Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan 1 Kawasan Pontap Bangunan Gedung 84% bangunan tidak sesuai persyaratan teknis dan tidak layak huni 50% bangunan tidak memiliki keteraturan dan sebagian berada pada sempadan pantai Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat Permukiman kembali dan Peremajaan bangunan yang tidak layak huni Melakukan sosialisasi terkait aturan sempadan pantai sosialisasi dan edukasi tentang aturan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan merelokasi secara bertahap dan terbatas pada unit lingkungan permukiman yang dikategorikan kumuh berat, dan cenderung merusak ekosistem pantai Melakukan rehabilitasi dan renovasi bangunan agar sesuai dengan persyaratan teknis Merubah orientasi muka bangunan agar menghadap ke jalan atau pantai Jalan Lingkungan 54% jalan lingkungan dalam kondisi rusak 38,7% jalan lingkungan tidak sesuai dengan persyaratan teknis pemberdayaan masyarakat serta Pengawasan dan pengendalian Perbaikan jalan lingkungan Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya pemeliharaan jalan dan infrastruktur lainnya Melakukan rehabilitasi jalan lingkungan serta pembangunan kelengkapan infrastruktur jalan Air Minum Sebagian warga belum terlayani air minum Pengawasan dan pengendalian Penanganan dapat dilakukan dengan memberikan bantuan sambungan rumah Melakukan pemeliharaan guna meningkatkan pelayanan air minum Memberikan bantuan stimulan sambungan rumah Drainase Lingkungan Kawasan berpotensi mengalami banjir dan genangan Kurangnya ketersedian saluran drainse lingkungan Kurangnya pemeliharaan saluran drainase sehingga mengakibatkan saluran tersebut tidak berfungsi secara optimal Sebagian saluran drainase mengalami kerusakan fisik Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat Pembangunan, Perbaikan dan peningkatan fungsi saluran drainase Melakukan sosialisasi agar maasyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga dan memelihara saluran drainase Melakukan pengawasan dan pengendalian rehabilitasi saluran drainase yang mengalami kerusakan melakukan normalisasi pada saluran drainase yang mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan sampah Pembangunan saluran drainase baru Memperbaiki sistem drainase lingkungan agar terhubung dengan sistem drainase perkotaan KONSEP DAN STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN
- 32. N o Kawasan Kumuh Aspek Permasalahan Konsep Penanganan Strategi Pencegahan Peningkatan Pencegahan Peningkatan 1 Kawasan Pontap Air Limbah Masih banyak rumah tangga memiliki sistem pengelolaan air limbah yang tidak sesuai persyaratan teknis Masih terdapat rumah tangga yang belum memiliki prasarana dan sarana pengelolaan air limbah Pemberdayaan masyarakat serta Pengawasan dan pengendalian Penanganan sistem pengelolaan air limbah Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat Membuat aturan terkait keharusan memiliki MCK Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah Perbaikan sarana prasarana serta sistem pengelolaan air limbah Pembangunan IPAL Komunal dan Setempat Persampahan Ketersediaan sarana dan prasarana persampahan yang belum memadai Pengelolaan sampah oleh masyarakat masih dilakukan secara tradisional Pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat Pengadaan sarana prasarana sampah untuk mendukung sistem pengelolaan sampah secara terpadu Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan sistem pengelolaan persampahan Melakukan sosialisasi terkait program pengelolaan sampah terpadu (3R) Peningkatan penyediaan sarana prasarana persampahan Perbaikan manajemen pengelolaan sampah secara terpadu Pengembangan inovasi pengelolaan persampahan Sistem Proteksi Kebakaran Tidak tersedia sistem proteksi kebakaran Tidak tersedianya prasrana proteksi kebakaran Pemberdayaan masyarakat Penyediaan sistem proteksi kebakaran dan prasarana proteksi kebakaran Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya ancaman kebakaran Penyediaan sistem proteksi kebakaran Penyediaan prasana proteksi kebakaran, guna meningkatkan penanganan kebakaran RTH Belum adanya ruang publik yang dibangun pada kawasan (taman RT dan RW) Pemberdayaan masyarakat Penyediaan ruang publik bagi masyarakat baik untuk skala RT maupun RW Melakukan sosialisasi terkait pentingnya kebutuhan Ruang Terbuka Hijau bagi masyarakat Pembangunan taman RT dan RW pada skala kawasan KONSEP DAN STRATEGI PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH SKALA KAWASAN
- 33. 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KEKUMUHAN KONSEP POLA PENANGANAN KEBUTUHAN PROGRAM PENANGANAN SKEMA PROGRAM PENCEGAHAN Permukiman Kumuh Baru Pengawasan dan pengendalian, Pemberdayaan masyarakat, Penegakan aturan perizinan dalam pemanfaatan lahan APBD Kota Sosialisasi dan penyuluhan hidup bersih dan sehat APBD Kota Kampanye dan penyuluhan untuk mendorong partisipasi masyarakat dlm pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun IPAL Komunal) APBD Kota Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi tentang cara penanggulangan kebakaran APBD Kota Pendampingan dan pelayanan informasi APBD Kota PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PONTAP Peremajaan Pemukiman Kembali & Rehabilitas bangunan hunian APBD & APBN Pembangunan & peningkatan drainase ADB & APBD Kota Normalisasi sungai ADB & APBD Kota Pembangunan & Rehabilitasi jalan lingkungan ADB & APBD Kota Penyediaan sarana prasarana persampahan ADB & APBD Kota Pembangunan taman lingkungan ADB & APBD Kota Bantuan sambungan rumah APBD Pemb. MCK Komunal Pembangunan IPAL Komunal ADB & APBD Kota Penyediaan sarana proteksi kebakaran APBD Kota & APBD Prov. KONSEP DESAIN KAWASAN
- 34. 2015 2016 2017 2018 2019 KONDISI KEKUMUHAN KONSEP POLA PENANGANAN KEBUTUHAN PROGRAM PENANGANAN SKEMA PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PENGGOLI Peremajaan Rehabilitas bangunan hunian APBD & APBN Pembangunan & Peningkatan drainase ADB & APBD Kota Normalisasi sungai ADB & APBD Kota Pembangunan & Rehabilitasi jalan lingkungan ADB & APBD Kota Penyediaan sarana prasarana persampahan ADB & APBD Kota Pembangunan taman lingkungan ADB & APBD Kota Penggantian jaringan pipa air minum APBN Pembangunan IPAL Komunal ADB & APBD Kota Penyediaan sarana proteksi kebakaran APBD Kota & APBD Prov. PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PONJALAE Peremajaan Rehabilitas bangunan hunian APBD & APBN Pembangunan & Peningkatan drainase ADB & APBD Kota Pembangunan & Rehabilitasi jalan lingkungan ADB & APBD Kota Penyediaan sarana prasarana persampahan ADB & APBD Kota Pembangunan taman lingkungan ADB & APBD Kota Penggantian jaringan pipa air minum APBN Pembangunan IPAL Komunal ADB & APBD Kota Penyediaan sarana proteksi kebakaran APBD Kota & APBD Prov. KONSEP DESAIN KAWASAN
- 35. TOTAL DANA : 1. ADB (ASIAN DEVELOPMENT BANK) = 2. APBD = ADB APBD TA. 2015 ADB = 1. BPM =Rp. 2. KONTRAKTUAL = Rp. APBD = Rp. TA. 2016 ADB = 1. BPM =Rp. 2. KONTRAKTUAL = Rp. APBD = Rp. TA. 2017 ADB = 1. BPM =Rp. 2. KONTRAKTUAL = Rp. APBD = Rp. RENCANA PENGANGGARAN NUSP-2 TAHUN 2015 - 2017
- 36. PROGRAM KEGIATAN LOKASI SKALA PENANGANA VOLUME KEBUTUHAN DANA RENCANA INVESTASI PER-TAHUN SUMBER PENDANA AN 2015 2016 2017 2018 2019 Pembangunan kembali dan rehabilitasi bangunan hunian Bangunan Gedung Pengadaan Lahan untuk Rusunawa (NSD) Pontap Skala Kawasan ADB Penyusunan DED Rusunawa Pontap Skala Kawasan ADB Pembangunan Rusunawa Pontap Skala Kawasan ADB Bantuan stimulan bahan bangunan Pontap Skala Lingkungan 620 unit APBN Pembangunan dan rehabilitasi jalan lingkungan Jalan Lingkungan Pembangunan Jalan Setapak Rabat Beton Pontap Skala Lingkungan P.500 m, L.2 m 325.450.000 325.450.000 ADB Pembangunan Jalan Setapak Rabat Beton Pontap Skala Lingkungan P.235 m L.2 M 110.000.000 110.000.000 ADB Pembangunan Jalan Setapak Jalan A.Tenriadjeng RT 2 RW 1 Pontap Skala Lingkungan - 46.300.000,00 46.300.000,00 APBD Pembangunan Jalan Setapak Yos Sudarso RT 2 RW 4 Pontap Skala Lingkungan - 60.200.000,00 60.200.000,00 APBD Pembangunan Jalan Setapak Datok Sulaiman RT 3 RW 4 Pontap Skala Lingkungan - 60.200.000,00 60.200.000,00 APBD Rehabilitasi Trotoar Jalan Datok Sulaiman I Pontap Skala Lingkungan - 55.600.000,00 55.600.000,00 APBD Pembangunan Jalan Lingkungan Wara Timur Jl.H.Abd.Dg.Mappuji Pontap Skala Lingkungan - 110.700.000 110.700.000 APBD Pelebaran / Penimbunan Jalan Lingkar Timur + 1 Unit Box Calver dan 1 Unit Jembatan Pontap Skala Kawasan - 6.600.000.000 6.600.000.000 APBD Pembangunan Jalan Setapak Baru Jalan Laguli (Jalan Baru Tanjung Ringgit) RW 111 RT 1 Pontap Skala Kawasan - 74.100.000 74.100.000 APBD Pengaspalan Jalan PKSBBM RW II RT I Surutanga Pontap Skala Kawasan - 216.000.000 216.000.000 ADB Pembangunan Rigid Beton Jalan Yos Sudarso sampai Jalan Abu Perto Pontap Skala Kawasan - 4.060.000.000 4.060.000.000 APBD Pembangunan Talud Jalan Laguli (Jalan Baru Tanjung Ringgit) Pontap Skala Lingkungan - 87.600.000 87.600.000 APBD Peningkatan kualitas Tanggul Jalan Masuk TPI / PPI Pontap Pontap Skala Lingkungan - 140.000.000 140.000.000 ADB RENCANA AKSI PENANGANAN KUMUH
- 37. RENCANA AKSI PENANGANAN KUMUH PROGRAM KEGIATAN LOKASI SKALA PENANGANA VOLUME KEBUTUHAN DANA RENCANA INVESTASI PER-TAHUN SUMBE R PENDA NAAN 2015 2016 2017 2018 2019 Pembangunan dan peningkatan drainase lingkungan Drainase Lingkungan Pembangunan Drainase lingkungan Pontap Skala Lingkungan P.177 m L.1 m 50.000.000 ADB Pembangunan Drainase Lingkungan + Plat Pontap Skala Lingkungan P. 75 m L. 1,5 m 49.200.000 ADB Pembangunan Drainase Lingkungan Pontap Skala Lingkungan P 675 m L,1,0 m 410.210.000 ADB Pembangunan Drainase Lingkungan Pontap Skala Lingkungan 400 m L.1,00 m 200.000.000 ADB Pembangunan Drainase Lingkungan + Plat Pontap Skala Lingkungan P.210 m L.2 m 150.000.000 ADB Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Laguli Pontap Skala Lingkungan - 75.000.000 APBD Pembangunan Drainase Lingkungan Jalan A. Tenriadjeng Pontap Skala Lingkungan - 97.200.000 APBD Pembangunan Drainase Lingkungan Jalan Laguli Pontap Skala Lingkungan - 92.600.000 ADB Pembangunan Drainase Lingkungan + Plat Pontap Skala Kawasan P.1.539 m L.2 m 6.416.439.000 ADB Pembangunan Drainase Lingkungan + Plat Pontap Skala Kawasan P. 600 m, L 3 m 1.886.965.000 ADB Normalisasi Sungai Tanjung Ringgit Pontap Skala Lingkungan - 184.900.000,00 APBD Pembuatan Plat Duiker Rw 1, Rt 1 Surutanga Pontap Skala Lingkungan - 45.000.000 APBD Pembangunan Plat Duikker Pontap Skala Lingkungan 2 unit 150.220.000 ADB Pembangunan Plat Duikker Pontap Skala Lingkungan 2 unit 120.200.000 ADB Pembangunan Plat Duikker Pontap Skala Lingkungan 1 Unit 30.000.000 ADB Penyediaan air minum Air Minum Bantuan Stimulan Sambungan Rumah Pontap Skala Lingkungan 72 Unit 72.000.000 72.000.000 APBD/A PBN
- 38. PROGRAM KEGIATAN LOKASI SKALA PENANGANA VOLUME KEBUTUHA N DANA RENCANA INVESTASI PER-TAHUN SUMBER PENDANA AN 2015 2016 2017 2018 2019 Pengelolaan air limbah Air Limbah Pembangunan MCK Komunal Pontap Skala Lingkungan 1 unit 97.040.000 Pembangunan IPAL Komunal Wara Timur RW 03 Pontap Skala lingkungan 1 unit 250.000.000 APBD Pembangunan IPAL Komunal Wara Timur RW 04 Pontap Skala Lingkungan 1 unit 250.000.000 APBD Pembangunan IPAL Setempat Wara Timur RW 01 Pontap Skala Lingkungan 1 unit 250.000.000 APBD Pembangunan IPAL Setempat Wara Timur RW 02 Pontap Skala Lingkungan 1 unit 250.000.000 APBD Pembangunan IPAL Setempat Wara Timur RW 03 Pontap Skala Lingkungan 1 unit 250.000.000 APBD Pembangunan IPAL Setempat Wara Timur RW 04 Pontap Skala Lingkungan 1 unit 250.000.000 APBD Rehab. MCK TPI / PPI Kel. Pontap Pontap Skala Lingkungan 1 unit 60.000.000 ADB Bantuan stimulan jambanisasi Pontap Skala Lingkungan 72 Unit 180.000.000 180.000.000 APBD Penyediaan Truk/Motor tinja Skala Kawasan 1 unit APBD/APBN Pengelolaan persampahan Persampahan Penyediaan bak sampah Pontap Skala Lingkungan 15 Unit 17.100.000 ADB Penyediaan gerobak sampah Pontap Skala Lingkungan 3 unit 10.000.000 ADB Penyediaan motor sampah Pontap Skala Kawasan 4 unit 100.000.000 50.000.000 50.000.000 APBD Penyediaan sarana proteksi kebakaran Proteksi Kebakaran Bantuan stimulan pompa portabel pemadam kebakaran Pontap Skala Kawasan 4 unit 60.000.000 60.000.000 APBD Penataan ruang terbuka hijau Ruang Terbuka Hijau Pembangunan Taman Lingkungan Pontap Skala Lingkungan 1 unit 30.000.000 ADB Pembangunan penerangan jalan umum lingkungan (PJU) Pontap Skala Kawasan 10 unit 5.000.000 50.000.000 APBD RENCANA AKSI PENANGANAN KUMUH