Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta

PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH & PERMUKIMAN KUMUH
KOTA SURAKARTA
Pemerintah Kota Surakarta

PENTINGNYA PERDA KUMUH
Hal - 2

Hal - 3
A r t i P e n t i n g P e r d a K u m u h
1. Amanah UU-PKP
• Sesuai amanah dalam Pasal 98 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dibentuk
Peraturan Daerah.
2. Amanah PP Pembagian Urusan
• Sesuai PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Lampiran Bid PU, Sub Bid Permukiman, Sub-Sub
Bid Permukiman Kumuh, disebutkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab menetapkan Perda Kumuh.
3. Komitmen Internasional
• Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu komitmen internasional dalam Deklarasi
HAM, Konvenan Hak Eksosbud dan MDGs.
4. Instruksi Presiden
• Pada Hari Habitat Dunia, Presiden menginstruksikan untuk melakukan pengentasan terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh hingga tahun 2020.
5. Salah Satu Kewajiban Pemerintah Daerah Sesuai Semangat Otonomi Daerah
• Penetapan Perda yang berkaitan dengan penanggulangan permukiman kumuh merupakan salah satu kewajiban
Pemerintah Daerah dalam bidang Pekerjaan Umum – sub bidang Permukiman – sub sub bidang Permukiman Kumuh
sesuai PP 38 Tahun 2007.
6. Sebagai Dasar Alokasi APBN Keciptakaryaan
• Sebagai komitmen nasional, maka program pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh menjadi prioritas nasional, dalam hal ini Ditjen Cipta Karya dalam alokasi APBN hingga 2020.
• Termasuk dalam program ini adalah terkait dengan bidang bangunan gedung dan lingkungan, pengembangan
permukiman, air minum, pengelolaan limbah dan persampahan.

Hal - 4
K e d u d u k a n P e r d a K u m u h
UUD 1945
UU-HAM
(UU 39/1999)
UU-PKP
(UU 1/2011)
PP Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
(PP .../...)
UU-PR
(UU 26/2007)
PP-PPR
(PP 15/2010)
PP-RTRWN
(PP 28/2006)
PERPRES RTR
KSN
Perda RTRW
Provinsi
Perda RTRW
Kab/Kota
Perda RDTR
Kws Perkot.
SK Bupati/Walikota tentang
Penetapan Lokasi Perumahan
Kumuh dan Permukiman
Kumuh
Permen tentang Pedoman Teknis
Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh
Perda tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
Perbup/wal tentang Rencana
Penanganan Perumahan
Kumuh dan Permukiman
Kumuh

OUTLINE NASKAH AKADEMIS
RAPERDA
Hal - 5

Hal - 6
S i s t e m a t i k a N a s k a h A k a d e m i s
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Identifikasi Masalah
1.3 Tujuan dan Kegunaan
1.4 Metode
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
2.1 Kajian Teoretis
2.2 Kajian Asas/Prinsip
2.3 Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Eksisting, dan Permasalahan
2.4 Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERKAIT
3.1 Yang Bersifat Atributif
• Pasal 18 ayat (6) UUD
• UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
• UU No...Tahun...tentang Pembentukan Daerah
3.2 Yang Bersifat Delegasi
• UU No.1 Tahun 2014 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
• UU No2 Tahun 2012 tentang Penyediaan Tanah
3.3 Teknis Penyusunan Peraturan Perundangan
• UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan
• Permendagri No.1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah
3.4 Teknis Substansi terkait Permukiman dan Infrastruktur Permukiman
• Permen PUPR terkait Permukiman;
• Permen PUPR terkait Infrastruktur Permukiman
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
4.1 Landasan Filosofis
4.2 Landasan Sosiologis
4.3 Landasan Yuridis
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAREAH KABUPATEN/KOTA
5.1 Ketentuan Umum;
5.2 Kriteria dan Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
5.3 Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh Baru;
5.4 Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh;
5.5 Penyediaan Tanah;
5.6 Pendanaan dan Sistem Pembiayaan;
5.7 Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah;
5.8 Pola Kemitraan, Peran Masyarakat, dan Kearifan Lokal;
5.9 Sanksi Administratif;
5.10 Ketentuan Pidana;
5.11 Ketentuan Penyidikan;
5.12 Ketentuan Peralihan;
5.13 Ketentuan Penutup
BAB VI PENUTUP
6.1 Kesimpulan
6.2 Rekomendasi dan Saran

Hal - 8
Pengertian Perumahan & Kawasan Permukiman
1. RUMAH
2. PERUMAHAN
Kumpulan Rumah + PSU
3. PERMUKIMAN
Lebih Dari Satu Satuan
Perumahan & PSU
5. KAWASAN PERMUKIMAN
Kawasan Di luar Kawasan Lindung Dengan
Fungsi sebagai Hunian
4. LINGKUNGAN HUNIAN
Lebih Dari Satu Satuan
Permukiman
Sumber: Diolah dari UU 1/2011

Hal - 9
Karakteristik Perumahan & Permukiman Kumuh
• Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dirumuskan karakteristik perumahan dan
permukiman kumuh perkotaan sebagai berikut, yaitu:
1. Merupakan satuan entitas perumahan atau permukiman;
2. Kondisi bangunan memiliki kepadatan tinggi, tidak teratur dan tidak memenuhi syarat;
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat (batasan sarana dan prasarana ditetapkan
dalam lingkup keciptakaryaan), yaitu:
a. Jalan Lingkungan,
b. Drainase Lingkungan,
c. Penyediaan Air Bersih/Minum,
d. Pengelolaan Persampahan,
e. Pengelolaan Air Limbah,
f. Pengamanan kebakaran
• Karakteristik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dalam proses
identifikasi lokasi permukiman kumuh perkotaan.
• Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman:
• Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan,
tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang
tidak memenuhi syarat.
• Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat
hunian.

Hal - 10
Lingkup Penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
LINGKUP PENYELENGGARAAN
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
A.
Pencegahan
Terhadap
Perumahan Kumuh
Dan Permukiman
Kumuh
B.
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh
Dan Permukiman Kumuh
C.
Pengadaan Tanah
D.
Pendanaan
1.
Pengawasan &
Pengendalian
2. Pemberdayaan
Masyarakat
1. Penetapan
Lokasi
2. Pola-Pola
Penanganan
3.
Pengelolaan
a. Pemugaran
b. Peremajaan
c. Pemukiman
Kembali
a. Pendataan
b. Penetapan
Lokasi
1. Pemberian Hak Atas Tanah
Terhadap Tanah Yang
Langsung Dikuasai Negara
2. Konsolidasi Tanah Oleh
Pemilik Tanah
3. Peralihan Atau Pelepasan
Hak Atas Tanah Oleh Pemilik
Tanah
4. Pemanfaatan Dan
Pemindahtanganan Tanah
Barang Milik Negara Atau
Milik Daerah Sesuai Dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan
5. Pendaya-gunaan Tanah
Negara Bekas Tanah Terlantar
1. Sumber APBN
2. Sumber APBD
3. Sumber Dana
Lainnya Sesuai
Dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-
Undangan

GAMBARAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Hal - 11

ADMINISTRATIF
Terdiri dari 5 Kecamatan, 51
Kelurahan, 604 RW dan
2.714 RT
• Kec. Laweyan
• Kec. Serengan
• Kec. Pasar Kliwon
• Kec. Jebres
• Kec. Banjarsari
Luas wilayah : 44,04 km2
Utara : Kab. Karanganyar dan
Boyolali
Timur : Kab. Sukoharjo dan
Karanganyar
Selatan : Kab. Sukoharjo
Barat : Kab. Sukoharjo dan
Karanganyar
Batas Wilayah :

DEMOGRAFI & GUNA LAHAN
Jumlah penduduk :
586.978 jiwa
(BPS, 2014)
Kepadatan penduduk:
11.582 jiwa/km2
Jumlah KK:
169.772 KK
Penggunaan lahan terbesar
di Kota Surakarta yaitu
Permukiman, sebesar
64% (2.874,93 Ha).
Sedangkan untuk kegiatan
Perekonomian
menggunakan tempat yang
cukup luas yaitu berkisar
15% dari luas lahan yang
ada.

Hal - 14
1. REGULASI
a) Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota
Surakarta 2011-2031
b) Dokumen SSK (2007)
c) Dokumen RP3KP (2012)
d) Dokumen SPPIP dan RPKPP (2013)
e) SK Permukiman Kumuh no. 032/97 C / 1 / 2014
(467,62 Ha)
2. BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
a) Bantuan Stimulan RTLH dari :
b) APBD Kota 6612 rumah ,
c) APBD Prov 70 rumah
d) APBN 450 rumah
3. RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (7 RUSUNAWA)
a) Rusunawa Begalon I dan II
b) Semanggi
c) Jurug (Kemenpera dan PU)
d) Kerkov Purwodiningratan
e) Minapadi (Rusunboro) Nusukan
f) Mojosongo
g) Rumah Renteng di Keprabon
4. RELOKASI (Pasca banjir 2007)---HM 500 KK dan TN
1571 KK
5. PENINGKATAN PSU
a) IPAL Terpusat Pucang Sawit (APBN)
b) IPAL Komunal 88 lokasi (Sanimas, SLBM, USRI,
IUWASH, Wasap D)
c) Sumur Dalam 15 Lokasi (DAK )
d) Jalan, Saluran, Sanitasi (DPK APBD )
e) PNPM PLPBK (APBN)
f) TPS Mobil dan Lelang Investasi TPA Putri Cempo
g) Penataan Bantaran Sungai -----Bengawan Solo dan
Kali Pepe (Wisata Air)
PROGRAM PENANGANAN EKSISTING
Eksisting Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Surakarta

Hal - 15
Eksisting Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Surakarta
Strategi Penanganan
 Penataan Kawasan Yang Berpotensi Dijadikan Hunian/Bangunan Liar (Bantaran
Sungai, Taman Kota).
 Pemenuhan Atau Peningkatan Sarana-prasarana Lingkungan Di Kawasan
Permukiman Kumuh.
 Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Infrastruktur Lingkungan.
Program – Program Penanganan :
a. PNPM-Mandiri Perkotaan.
b. Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK).
c. Kegiatan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK).
d. Penyediaan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat.
e. Penyediaan Sarana Air Bersih.
f. Pembangunan Rusunawa.
g. Penataan Bantaran Sungai.
h. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh.
i. Inovasi Manajemen Perkotaan (IMP).

PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH
KOTA SURAKARTA
Hal - 16

PROFIL KAWASAN KUMUH
SK Walikota Surakarta Nomor 032/97-C/1/2014
Berdasarkan SK Walikota
Surakarta Nomor 032/97-
C/1/2014 tentang Penetapan
Lokasi Perumahan dan
Permukiman Kumuh di Kota
Surakarta, luasan kawasan
permukiman kumuh di Kota
Surakarta adalah 467.62 Ha,
terdiri atas 51 kawasan.
No KECAMATAN
Luas Kawasan
(Ha)
I KECAMATAN LAWEYAN 55,8
II KECAMATAN SERENGAN 36,88
III KECAMATAN PASAR KLIWON 74,24
IV KECAMATAN JEBRES 80,18
V KECAMATAN BANJARSARI 220,52

VERIFIKASI LOKASI KUMUH
SK Walikota Surakarta Nomor 032/97-C/1/2014 :
Luas Kawasan Kumuh adalah 467.62 Ha
Hasil Verifikasi:
Luas Kawasan Kumuh adalah 359.53 Ha

Hasil Verifikasi
dikelompokkan
berdasarkan:
1. kesamaan
karakteristik/
tipologi kumuh
2. Lokasi dengan
jarak yang
berdekatan
3. Pembentuk
sistem/jaringan
infrastruktur yang
tidak dapat
ditangani dalam
bentuk spot-spot
kumuh
Hasil dari pembentukan kawasan ini adalah 28 Kawasan Permukiman Kumuh Kota Surakarta yang
telah disepakati bersama baik oleh pemerintah dan masyarakat
Pembentukan Kawasan
RKP-KP KOTA SURAKARTA TAHUN 2015
Luas Permukiman Kumuh: 359.53 Ha
Luas Penghubung : 679.16 Ha
Luas total : 1,038.69 Ha

KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH KOTA SURAKARTA
Hasil Verifikasi RKP-KP Kota Surakarta Tahun 2015
Kawasan
Luas
Kumuh
(Ha)
A Kawasan Karangasem 13.242
B Kawasan Sondakan 5.471
C Kawasan Pajang 2.31
D Kawasan Kerten 0.677
E Kawasan Sumber 8.909
F Kawasan Manahan 1.722
G Kawasan Laweyan 12.837
H Kawasan Panularan 0.513
I Kawasan Penumping 1.202
J Kawasan Bantaran Kali Anyar 36.649
K Kawasan Kestalan 35.731
L Kawasan Timuran 9.806
M Kawasan Kratonan 17.353
N Kawasan Danukusuman 26.021
O Kawasan Pasar Kliwon 14.641
P Kawasan Semanggi 76.03
Q Kawasan Pucangsawit 17.618
R Kawasan Purwodiningratan 15.588
S Kawasan Sudiroprajan 6.107
T Kawasan Tegalharjo 20.527
U Kawasan Bantaran Sungai
Bengawan Solo
9.413
V Kawasan Mojosongo 11.886
W Kawasan Nusukan 1.206
X Kawasan Kadipiro Timur 0.54
Y Kawasan Bantaran Rel KA
Kadipiro
7.53
Z Kawasan Kadipiro Barat 0.501
AA Kawasan Banyuanyar 5.277
AB Kawasan Punggawan 0.226
Luas Kumuh 359.53 Ha

TANTANGAN
Road Map Menuju Bebas Kumuh
50% dari kawasan permukiman kumuh Kota
Surakarta merupakan rumah tidak layak huni
yang menempati tanah negara dan tidak
sesuai peruntukannya (slums & squatters)
359.53 Ha permukiman kumuh
18.625 Rumah Tidak Layak Huni
Pengelolaan air limbah, pelayanan sampah
dan air bersih yang tidak memadai
Kepadatan & Ketidakteraturan Bangunan
Rendahnya kesadaran masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan
Ketidakberdayaan masyarakat
berpenghasilan rendah
PENCEGAHAN:
1. Pengawasan dan pengendalian terhadap
pembangunan permukiman
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam Perilaku
Hidup Bersih & Sehat
3. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam
pemenuhan rumah & lingkungan sehat
STRATEGI
Ketidakjelasan status lahan. Tidak semua
bangunan memiliki IMB, SHM, HGB, maupun
surat yang diakui oleh pemerintah. Banyak
yang berdiri di tanah magersari
luas permukiman
kumuh kota
Rumah yang layak
dalam
permukiman yang
sehat dan bebas
kumuh
0%
PENINGKATAN KUALITAS:
1. Penataan kembali kawasan sesuai peruntukannya
2. Perbaikan RTLH menjadi rumah layak huni
3. Peremajaan lingkungan kumuh menjadi sehat
4. Kerjasama lintas sektor dan kemitraan

PROGRAM 2016-2020STRATEGI
Pengawasan dan pengendalian terhadap
1. Penataan dan penegasan kepemilikan lahan
2. Meningkatkan kerjasama pembangunan antara
pemerintah dengan pihak lain dalam pengawasan
Peningkatan kesadaran masyarakat dalam
Perilaku Hidup Bersih & Sehat
1. Sosialisasi, edukasi dan promosi rumah dan
lingkungan sehat
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dan pemeliharaan lingkungan
sehat
Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam
pemenuhan rumah & lingkungan sehat
1. Fasilitasi pengembangan kelembagaan dalam
penyediaan rumah dan infrastrukturnya
2. Penyuluhan dan pelatihan peningkatan SDM
3. Membangun kemitraan dengan pihak lain terkait
kemudahan penyediaan rumah sehat bagi
masyarakat berpenghasilan rendah

PROGRAM 2016-2020STRATEGI
Penataan kembali kawasan sesuai
peruntukannya
1. Relokasi permukiman di lokasi ilegal (squatters)
2. Konsolidasi lahan bagi penyediaan lahan relokasi
3. Pembangunan Rusunawa
4. Penataan kembali lokasi ex-permukiman ilegal
Perbaikan RTLH menjadi rumah layak huni
1. Stimulan perbaikan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah
2. Bantuan rehabilitasi RTLH, Sanitasi dan Air Bersih
Kerjasama lintas sektor dan kemitraan
1. Meningkatkan kerjasama pembangunan antara
pemerintah dengan pihak keraton dalam
konsolidasi status lahan
2. Meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta
dalam pembangunan lingkungan sehat
Peremajaan lingkungan kumuh menjadi
sehat
1. Penataan infrastruktur jalan dan saluran drainase
2. Perbaikan dan peningkatan akses sanitasi, air
bersih dan persampahan
3. Penyediaan proteksi kebakaran
4. Peningkatan ruang terbuka hijau
5. Rehabilitasi Rusunawa

RAPERDA KUMUH 2015 –
KOTA SURAKARTA
Hal - 24

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
Menimbang:
a. bahwa Pemerintah Daerah wajib melaksanakan
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas
terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
Mengingat:
a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 859);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
7);
d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
Hal - 25

Hal - 26
B a b I K e t e n t u a n U m u m
1. Daerah
2. Pemerintah Daerah
3. Walikota
4. DPRD
5. Pemerintah Pusat
6. Rumah
7. Perumahan
8. Perumahan Swadaya
9. Perumahan Formal
10. Permukiman
11. Lingkungan hunian
12. Kawasan permukiman
13. Perumahan kumuh
14. Permukiman kumuh
15. Pencegahan
16. Peningkatan kualitas
17. MBR
18. Prasarana
19. Sarana
20. Utilitas
21. IMB
22. Pelaku pembangunan
23. Setiap orang
24. Badan hukum
25. Kelompok swadaya masyarakat
Bagian Kesatu - PengertianPasal 1
Tujuan:
• mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru
dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap
terjaga kualitasnya;
• meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam
mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan
yang sehat, aman, serasi, dan teratur
Lingkup:
a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh baru;
c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
d. penyediaan tanah;
e. pendanaan dan sistem pembiayaan;
f. tugas dan kewajiban pemerintah daerah; serta
g. pola kemitraan, peran masyarakat, dan kearifan loka
Maksud:
Sebagai pengaturan lebih lanjut dan operasionalisasi di daerah dari Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan landasan upaya
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
Bagian Kedua - Maksud, Tujuan & Lingkup
Pasal 2
Pasal 3
Pasal 4

Hal - 27
Bab II Kriteria Dan Tipologi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
Kriteria Kekumuhan ditinjau dari:
• Bangunan Gedung;
• Jalan Lingkungan;
• Penyediaan Air Minum;
• Drainase Lingkungan;
• Pengelolaan Air Limbah;
• Pengelolaan Persampahan; dan
• Proteksi Kebakaran.
Pasal 5
• Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan:
• Ketidakteraturan bangunan;
• Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan
rencana tata ruang; dan/atau
• Ketidaksesuaian terhadap persyaratan teknis bangunan
• Dalam hal kota belum memiliki RDTR dan/atau RTBL, maka penilaian ketidakteraturan dan
kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan
untuk jangka waktu sementara.
• Dalam hal bangunan tidak memiliki IMB dan persetujuan mendirikan bangunan untuk
jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan
dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli
Bangunan Gedung (TABG).
Pasal 6 – Pasal 7
Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan
lingkungan:
• jaringan jalan lingkungan tidak
melayani seluruh lingkungan
perumahan atau permukiman;
dan/atau
• kualitas permukaan jalan lingkungan
buruk
Pasal 8
penyediaan air minum:
• Ketidaktersediaan akses aman air
minum; dan/atau
• Tidak terpenuhinya kebutuhan air
minum setiap individu sesuai standar
yang berlaku
Pasal 9
Bagian Kesatu Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Hal - 28
Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan:
• drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan
sehingga menimbulkan genangan;
• ketidaktersediaan drainase;
• tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
• tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di
dalamnya; dan/atau
• kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
Pasal 10
pengelolaan air limbah:
• sistem pengelolaan air limbah tidak
sesuai dengan standar teknis yang
berlaku; dan/atau
• prasarana dan sarana pengelolaan air
limbah tidak memenuhi persyaratan
teknis
Pasal 11
Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan:
• prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan
teknis;
• sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis;
dan/atau
• tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik
sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.
Pasal 12
proteksi kebakaran mencakup
ketidaktersediaan :
• prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
• sarana proteksi kebakaran
Pasal 13
Bagian Kesatu Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Hal - 29
Pasal 14
Bagian Kedua Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Tipologi
perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh
merupakan
pengelompoka
n perumahan
kumuh dan
permukiman
kumuh
berdasarkan
letak lokasi
secara
geografis.
perumahan kumuh dan permukiman
kumuh di atas air;
kumuh di tepi air;
kumuh di dataran;
kumuh di perbukitan;
kumuh di daerah rawan bencana.
Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
disesuaikan dengan kondisi spesifik di dalam
wilayah Kota Surakarta
Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan dalam
rencana tata ruang
Dalam hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan
keberadaan tipologi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh, maka keberadaannya harus
dipindahkan pada lokasi yang sesuai

Hal - 30
Bab III Pencegahan Tumbuh & Berkembangnya
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
Bagian Kesatu Umum
Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:
• pengawasan dan pengendalian;
• pemberdayaan masyarakat.
Pasal 15
Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian
Paragraf 1 Umum
• Pengawasan dan pengendalian dilakukan atas kesesuaian
terhadap:
• perizinan;
• standar teknis; dan
• kelaikan fungsi.
• Pengawasan dan pengendalian dilaksanakan pada:
• tahap perencanaan;
• tahap pembangunan; dan
• tahap pemanfaatan.
Pasal 16

Hal - 31
Paragraf 2 Bentuk Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 17 – Pasal 20
Tahap
Perencanaan
Tahap
Pemba-
ngunan
Tahap
Pemanfaatan
Dilakukan
atas
kesesuaian
terhadap
Perizinan
Standar
Teknis
Kelaikan
Fungsi
• izin prinsip
• izin lokasi
• izin pemanfaatan tanah
• izin mendirikan bangunan
• Izin pemanfaatan ruang
• izin lain
• Standar teknis bangunan gedung
• Standar teknis jalan lingkungan
• Standar teknis air minum
• Standar teknis drainase lingkungan
• Standar teknis air limbah
• Standar teknis persampahan
• Standar teknis kebakaran
• Kelayakan bangunan gedung
• Kelayakan jalan lingkungan
• Kelayakan air minum
• Kelayakan drainase lingkungan
• Kelayakan air limbah
• Kelayakan persampahan
• Kelayakan kebakaran
Pengawasan
dan
pengendalian
dilakukan
sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan
PENGAWASAN
DAN
PENGENDALIAN
Untuk menjamin:
• Kesesuaian dengan RTR
• Keterpaduan rencana
pengembangan PSU
Untuk menjamin
terpenuhinya:
• sistem pelayanan
• kuantitas kapasitas
• kualitas bahan dan
pelayanan
Untuk menjamin kondisi:
• sistem pelayanan,
kuantitas kapasitas &
kualitas bahan
• keberfungsian
• kerusakan

Hal - 32
Paragraf 3 Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian
Tata Cara
Pengawasan &
Pengendalian
Pemantauan Evaluasi Pelaporan
Langsung Tdk Langsung
Pengamatan
Langsung pada
lokasi
Melalui data &
informasi /
pengaduan
(Berkala / insidental) menilai kesesuaian terhadap
perizinan pd
tahap
perencanaan
standar
teknis pada
tahap
pemba-
ngunan
kelayakan
fungsi pada
tahap
pemanfaatan
dasar Pemda melaksanakan
upaya pencegahan tumbuh
dan berkembangnya
perumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru
sesuai kebutuhan

Hal - 33
Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat
Paragraf 1 Umum
Pasal 25
Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 huruf b dilakukan terhadap pemangku
kepentingan bidang perumahan dan kawasan permukiman
melalui:
• pendampingan; dan
• pelayanan informasi.

Hal - 34
Pendampingan
Penyuluhan
dimaksudkan untuk
meningkatkan kapasitas
masyarakat melalui
pembentukan dan
peningkatan kapasitas
kelompok swadaya
masyarakat
kegiatan untuk memberikan informasi dalam
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh
dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh
Pembimbingan
kegiatan untuk memberikan petunjuk atau
penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan
kegiatan atau hal terkait pencegahan terhadap
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh
dan permukiman kumuh
Bantuan Teknis
kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah untuk memberikan
dukungan yang bersifat teknis
BENTUK:
• Sosialisasi
• Diseminasi
BENTUK:
• pembimbingan kepada kelompok masyarakat
• pembimbingan kepada masyarakat perorangan
• pembimbingan kepada dunia usaha
FISIK: fasilitasi pemeliharaan, perawatan, dan/atau
perbaikan:
• bangunan gedung;
• jalan lingkungan;
• drainase lingkungan;
• sarpras air minum;
• sarpras air limbah;
• sarpras persampahan
• sarpras persampahan
• sarpras kebakaran
NON FISIK:
• fasilitasi penyusunan perencanaan;
• fasilitasi penyusunan NSPK;
• fasilitasi penguatan kap kelemb;
• fasilitasi alternatif pembiayaan;
• fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah
swasta.
Paragraf 2 Pendampingan

Hal - 35
Paragraf 3 Pelayanan Informasi
Pasal 31– Pasal 32
Pelayanan Informasi
merupakan kegiatan pelayanan
kepada masyarakat dalam bentuk
pemberitaan hal-hal terkait upaya
pencegahan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh
• rencana tata ruang
• penataan bangunan dan lingkungan
• perizinan
• standar perumahan dan
permukiman

Hal - 36
B a b I V P e n i n g k a t a n K u a l i t a s t e r h a d a p
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Bagian Kesatu Umum
Pasal 33
Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
didahului dengan penetapan lokasi dan
perencanaan penanganan
Ditindaklanjuti dengan pengelolaan untuk
mempertahankan dan menjaga kualitas
perumahan dan permukiman secara
berkelanjutan
Peningkatan kualitas
sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan
pada perumahan kumuh
dengan luasan kurang di
bawah 10 Ha yang
menjadi kewenangan
pemerintah daerah
Peningkatan
kualitas terhadap
perumahan kumuh
dan permukiman
kumuh dengan
luasan di atas di
atas 10 Ha menjadi
kewenangan
pemerintah pusat
dan pemerintah
provinsi

Hal - 37
Bagian Kedua Penetapan Lokasi
Paragraf 1 Umum
Pasal 34
Penetapan Lokasi
wajib didahului proses pendataan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran
masyarakat
ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
dilakukan oleh pemerintah daerah dengan
melibatkan masyarakat

Hal - 38
IDENTIFIKASI
LOKASI
Identifikasi Kondisi Kekumuhan
menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan
permukiman dengan menemukenali permasalahan bangunan
gedung, sarana dan prasarana pendukungnya.
Identifikasi Satuan Perumahan dan Permukiman
Menentukan batasan atau lingkup entitas perumahan atau
permukiman dari setiap lokasi
Identifikasi Legalitas Lahan
menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang
menentukan bentuk penanganan.
Identifikasi Pertimbangan Lain
identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik
untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan &
permukiman kumuh.
PROSEDUR PENDATAAN
dilakukan oleh pemerintah daerah dengan
melibatkan masyarakat
PENILAIAN
LOKASI
Kondisi Kekumuhan
Legalitas Lahan
Pertimbangan Lain
LEGALISASI
DAFTAR LOKASI
Paragraf 1 Umum
Pasal 35 –
Pasal 41

Hal - 39
Paragraf 2 Ketentuan Penetapan Lokasi
• Penetapan lokasi berdasarkan
kondisi kekumuhan, aspek legalitas
lahan, dan tipologi digunakan
sebagai pertimbangan dalam
menentukan pola penanganan
kumuh
• Penetapan lokasi berdasarkan aspek
pertimbangan lain digunakan
sebagai dasar penentuan prioritas
penanganan
Dilengkapi dengan:
• tabel daftar lokasi perumahan
kumuh dan permukiman kumuh;
dan
• peta sebaran perumahan kumuh
dan permukiman kumuh.
Dapat Ditinjau Ulang 1
kali dalam 5 tahun oleh
Pemerintah Daerah
Ditindaklanjuti dengan perencanaan melalui
tahap:
• persiapan;
• survei;
• penyusunan data dan fakta;
• analisis;
• penyusunan konsep penanganan; dan
• penyusunan rencana penanganan

Hal - 40
Pola-Pola Penanganan
dilakukan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah sesuai
dengan kewenangannya
dengan melibatkan peran
masyarakat
Pemugaran Peremajaan Pemukiman
Kembali
Pertimbangan Pola-Pola Penanganan Berdasarkan
Tipologi Perumahan Kumuh & Permukiman Kumuh
a. Kumuh di atas air  memperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya
rusak air serta kelestarian air
b. Kumuh di tepi air  memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air,
pasang surut air serta kelestarian air dan tanah
c. Kumuh di dataran  memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah,
serta kelestarian tanah.
d. Kumuh di perbukitan  memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung
tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah
e. Kumuh di daerah rawan bencana  memperhatikan karakteristik kelerengan,
daya dukung tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah
Pertimbangan Pola-Pola Penanganan Berdasarkan
Kondisi Kekumuhan dan Aspek Legalitas Lahan
a. Kumuh sedang & status lahan legal  Peremajaan
b. Kumuh sedang & status lahan tidak legal  Pemukiman Kembali
c. Kumuh ringan & status lahan legal  Pemugaran
d. Kumuh ringan & status lahan tidak legal  Pemukiman Kembali
Bagian Ketiga Pola – pola Penanganan
Paragraf 1 Umum

Hal - 41
Bagian Ketiga Pola – pola Penanganan
Paragraf 2 Pemugaran
Dilakukan untuk perbaikan dan/atau
pembangunan kembali perumahan dan
permukiman menjadi perumahan dan permukiman
yang layak huni.
Merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana,
sarana, dan/atau utilitas umum.
Dilakukan untuk mengembalikan fungsi
sebagaimana semula.
Tahap pra konstruksi:
a. identifikasi permasalahan & kajian kebutuhan
pemugaran;
b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat
terdampak;
c. pendataan masyarakat terdampak;
d. penyusunan rencana pemugaran; dan
e. musyawarah untuk penyepakatan
Tahap konstruksi:
a. proses pelaksanaan fisik pemugaran; dan
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fisik.
Tahap pasca konstruksi:
pemanfaatan; pemeliharaan & perbaikan
Paragraf 3 Peremajaan
Dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah,
perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna
melindungi keselamatan dan keamanan penghuni
dan masyarakat sekitar.
Dilakukan melalui pembongkaran dan penataan
secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana,
sarana, dan/atau utilitas umum
Harus dilakukan dengan terlebih dahulu
menyediakan tempat tinggal sementara bagi
masyarakat terdampak
a. kajian permasalahan & kebutuhan peremajaan;
b. penghunian sementara;
c. sosialisasi dan rembuk warga terdampak;
d. pendataan masyarakat terdampak;
e. penyusunan rencana peremajaan; dan
f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
Tahap konstruksi:
a. ganti rugi bagi masyarakat terdampak;
b. penghunian sementara masyarakat terdampak;
c. pelaksanaan fisik peremajaan;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fisik; dan
e. penghunian kembali masyarakat terdampak.
pemanfaatan; pemeliharaan & perbaikan;
Dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah,
perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna
melindungi keselamatan dan keamanan penghuni
dan masyarakat.
a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian legalitas
lahan;
b. penghunian sementara;
c. sosialisasi dan rembuk warga terdampak;
d. pendataan masyarakat terdampak;
e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana
pembongkaran pemukiman eksisting dan rencana
pelaksanaan pemukiman kembali; dan
f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.
Tahap konstruksi:
a. ganti rugi bagi masyarakat terdampak;
b. proses legalitas lahan pada lokasi baru;
c. proses pelaksanaan fisik (pembangunan) baru;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fisik;
e. penghunian kembali masyarakat terdampak; dan
f. pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.
pemanfaatan; pemeliharaan & perbaikan
Paragraf 3 Permukiman Kembali

Hal - 42
Pengelolaan terhadap
perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang telah
ditangani
untuk mempertahankan
dan menjaga kualitas
perumahan dan
permukiman secara
berkelanjutan
dilakukan melalui pemeliharaan dan
perbaikan
dilakukan oleh masyarakat secara
swadaya
dapat dilakukan oleh kelompok
swadaya masyarakat
dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah
untuk meningkatkan keswadayaan
masyarakat dalam pengelolaan perumahan
dan permukiman layak huni
Fasilitasi dilakukan antara lain dalam bentuk:
a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar,
pedoman, dan kriteria;
b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan,
supervisi, dan konsultasi;
c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara
periodik atau sesuai kebutuhan;
e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman;
dan/atau
f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.
Bagian Keempat Pengelolaan
Paragraf 1 Umum
Pasal 55

Hal - 43
Bagian Keempat Pengelolaan
Paragraf 2 Pemeliharaan
Pasal 56
Paragraf 3 Perbaikan
Pasal 57
dilakukan melalui perawatan
dan pemeriksaan secara
berkala
Pemeliharaan
Pemeliharaan rumah wajib dilakukan
oleh setiap orang
Pemeliharaan prasarana, sarana, dan
utilitas umum untuk perumahan, dan
permukiman wajib dilakukan oleh
pemerintah daerah dan/atau setiap orang
Pemeliharaan sarana dan utilitas umum
untuk lingkungan hunian wajib dilakukan
oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan/atau badan hukum
Pemeliharaan prasarana untuk kawasan
pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan/atau badan hukum
dilakukan melalui
rehabilitasi atau
pemugaran
Perbaikan
Perbaikan terhadap rumah wajib
dilakukan oleh setiap orang
Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas
umum untuk perumahan dan
pemerintah daerah dan/atau setiap orang
Perbaikan sarana dan utilitas umum
untuk lingkungan hunian wajib dilakukan
oleh pemerintah pusat, pemerintah
daerah, dan/atau setiap orang
Perbaikan prasarana untuk kawasan
pemerintah pusat, pemerintah daerah,
dan/atau badan hukum

B a b V P e n y e d i a a n T a n a h
Sesuai kewenangannya, pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh
Ketersediaan tanah termasuk penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab
pemerintahan daerah
Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu
pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
Penyediaan tanah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dapat dilakukan melalui:
1. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
2. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
3. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
4. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau
5. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.
Hal - 44

Hal - 45
Bab VI Pendanaan dan Sistem Pembiayaan
Pendanaan dimaksudkan
untuk menjamin
kemudahan pembiayaan
pencegahan dan
peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan
permukiman kumuh
Pendanaan merupakan
tanggung jawab
pemerintah daerah
Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (APBN)
Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (APBD)
Sumber Dana Lain Yang Sesuai
Dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan
Pendanaan dapat
difasilitasi oleh Pemerintah
dan pemerintah provinsi
Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan
kumuh dan permukiman kumuh dirumuskan dalam rencana penanganan yang ditetapkan dalam
peraturan kepala daerah.
Sumber dana
berasal dari
Pasal 60

Hal - 46
Bab VII Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah daerah melakukan koordinasi
dengan Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi.
Bagian Kesatu Umum
Pasal 61

Hal - 47
1. merumuskan kebijakan dan strategi kota serta rencana pembangunan kota terkait pencegahan dan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh
2. melakukan survei dan pendataan skala kota mengenai lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
3. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat
4. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan
kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
5. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan
masyarakat berpenghasilan rendah
6. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah
7. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan
permukiman kumuh
Bagian Kedua Tugas Pemerintah Daerah
Pasal 62

Hal - 48
Kewajiban Dalam Peningkatan Kualitas
• melakukan identifikasi
lokasi melalui survei
lapangan melibatkan
masyarakat
• melakukan penilaian
lokasi sesuai kriteria
yang telah ditentukan
• melakukan penetapan
lokasi melalui keputusan
kepala daerah
• melakukan peninjauan
ulang terhadap ketetapan
lokasi setiap tahun
Kewajiban pada Tahap
Penetapan Lokasi
• melakukan
perencanaan
penanganan
• melakukan
sosialisasi dan
konsultasi publik
hasil perencanaan
penanganan
• melaksanakan
penanganan pola-
pola pemugaran,
peremajaan,
dan/atau
pemukiman kembali
Pola Penanganan
• melakukan
pemberdayaan kepada
masyarakat untuk
membangun partisipasi
dalam pengelolaan
• memberikan fasilitasi
dalam upaya
pembentukan kelompok
swadaya masyarakat
• memberikan fasilitasi
dan bantuan kepada
masyarakat dalam upaya
pemeliharaan dan
perbaikan
Pengelolaan
Kewajiban Dalam Pencegahan
Melaksanakan
pengawasan &
pengendalian terhadap
kesesuaian:
• perizinan pada tahap
perencanaan
• standar teknis pada
tahap pembangunan
• kelaikan fungsi pada
tahap pemanfaatan
• memberikan
pendampingan
kepada masyarakat
utk meningkatkan
kesadaran dan
partisipasi
• memberikan
pelayanan informasi
kepada masy
mengenai rencana
tata ruang, perizinan
dan standar teknis
Pengawasan &
Pengendalian
Pemberdayaan
Masyarakat
Kewajiban Pemerintah Daerah
Bagian Ketiga Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 63 - Pasal 64

Hal - 49
• Pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, melakukan koordinasi dengan
pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi.
• Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
• melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi;
• melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
• melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh; dan
• memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam bentuk pembinaan, perencanaan
dan pembangunan terkait pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh
Bagian Keempat Pola Koordinasi
Pasal 65

Hal - 50
Bab VIII Pola Kemitraan, Peran Masyarakat, Dan Kearifan Lokal
Pola Kemitraan antar pemangku kepentingan
antara Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
dengan badan usaha milik negara, daerah, atau
swasta
antara Pemerintah dan/atau pemerintah daerah
dengan masyarakat
dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh
Bagian Kesatu Pola Kemitraan
Dikembangkan melalui:
• perencanaan dan penghimpunan dana tanggung jawab sosial
perusahaan
• perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial
perusahaan untuk mendukung pencegahan dan peningkatan
kualitas kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh
dikembangkan melalui peningkatan peran
masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh
Pasal 66

Hal - 51
PERAN MASYARAKAT PADA TAHAP PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN
1. berpartisipasi menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan,
perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut
membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian
kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan
permukiman di lingkungannya
2. berpartisipasi menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan,
perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut
kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan
dan permukiman di lingkungannya
3. berpartisipasi menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan,
perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut
kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan
dan permukiman di lingkungannya
PERAN MASYARAKAT PADA TAHAP PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
1. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan,
dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah
provinsi dan/atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan
partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
2. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan
oleh Pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah
mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan
dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh
Bagian Kedua Peran Masyarakat
Paragraf 1 Peran Masyarakat Dalam Pencegahan

Hal - 52
Pada Tahap pengelolaan
a. berpartisipasi aktif pada
berbagai program
pemerintah dalam
pemeliharaan dan perbaikan;
b. berpartisipasi aktif secara
swadaya dan/atau dalam
KSM pada upaya
c. menjaga ketertiban dalam
d. mencegah perbuatan yang
dapat menghambat atau
menghalangi proses
pelaksanaan pemeliharaan
dan perbaikan; dan/atau
e. melaporkan perbuatan
sebagaimana dimaksud
pada huruf d, kepada
instansi berwenang
Pada Tahap Penetapan & Perencanaan
a. berpartisipasi
dalam proses
pendataan lokasi,
dengan mengikuti
survei lapangan
dan/ atau
memberikan data
dan informasi yang
dibutuhkan; dan
b. berpartisipasi
dalam memberikan
pendapat terhadap
hasil penetapan
lokasi dengan
pertimbangan
dokumen atau data
dan informasi
terkait yang telah
diberikan
a. berpartisipasi aktif dalam
pembahasan yang
dilaksanakan pada tahapan
perencanaan yang dilakukan
oleh pemerintah daerah;
b. memberikan pendapat dan
pertimbangan kepada instansi
yang berwenang dalam
penyusunan rencana;
c. memberikan komitmen dalam
mendukung pelaksanaan
rencana pada lokasi terkait
sesuai dengan
kewenangannya; dan/atau
d. menyampaikan pendapat dan
pertimbangan terhadap hasil
penetapan rencana dengan
dasar pertimbangan berupa
dokumen atau data dan
informasi terkait yang telah
diajukan
Tahap Penetapan
Lokasi
Tahap Perencanaan
Penanganan
Pada Tahap Peningkatan Kualitas
sosialisasi dan rembuk warga;
b. berpartisipasi aktif dalam
musyawarah dan diskusi
penyepakatan rencana;
c. berpartisipasi dalam pemugaran
dan peremajaan;
d. membantu pemerintah daerah
dalam upaya penyediaan lahan;
e. membantu menjaga ketertiban
dalam pemugaran dan
peremajaan;
f. mencegah perbuatan yang
menghalangi proses pemugaran
dan peremajaan; dan/atau
g. melaporkan perbuatan
sebagaimana dimaksud pada
huruf f, kepada instansi
berwenang
sosialisasi dan rembuk warga;
b. berpartisipasi aktif dalam
musyawarah dan diskusi
penyepakatan rencana;
c. membantu pemerintah daerah
dalam penyediaan lahan;
d. membantu menjaga ketertiban
dalam pemukiman kembali;
e. berpartisipasi dalam
pemukiman kembali;
f. mencegah perbuatan yang
menghalangi proses
pemukiman kembali; dan/atau
g. melaporkan perbuatan
sebagaimana dimaksud pada
huruf d, kepada instansi
berwenang.
Tahap Pemugaran dan
Peremajaan
Tahap Pemukiman Kembali
Paragraf 2 Peran Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Pasal 70 – Pasal 73

Hal - 53
• Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk mengoptimalkan
peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.
• Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara swadaya atau
atas prakarsa pemerintah daerah.
• Pembentukan tidak perlu dilakukan dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya
masyarakat yang sejenis.
• Pembentukan kelompok swadaya masyarakat disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Bagian Kedua Peran Masyarakat
Pasal 74
Paragraf 3 Kelompok Swadaya Masyarakat

Hal - 54
Kearifan lokal merupakan ketentuan atau norma yang mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan
masyarakat setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.
Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
dilakukan oleh pemerintah daerah dan setiap orang
Dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan
lokal dan tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Bagian Ketiga Kearifan Lokal
Pasal 75

Hal - 55
B a b I X S a n k s i A d m i n i s t r a t i f
1. peringatan tertulis;
2. pembatasan kegiatan
pembangunan;
3. penghentian sementara atau
penghentian tetap pada
pelaksanaan pembangunan;
4. penghentian sementara atau
penghentian tetap pada
pengelolaan perumahan atau
permukiman;
5. penguasaan sementara oleh
pemerintah daerah (segel);
6. kewajiban membongkar sendiri
bangunan dalam jangka waktu
tertentu;
7. pembatasan kegiatan usaha;
8. pembekuan izin mendirikan
bangunan;
8. pencabutan izin mendirikan
bangunan;
9. pembekuan/pencabutan
surat bukti kepemilikan
rumah;
10. perintah pembongkaran
bangunan rumah;
11. pembekuan izin usaha;
12. pencabutan izin usaha;
13. pengawasan;
14. pembatalan izin;
15. kewajiban pemulihan fungsi
lahan dalam jangka waktu
tertentu;
16. pencabutan insentif;
17. pengenaan denda
administratif; dan/atau
18. penutupan lokasi.
SANKSI ADMINISTRATIF
Bagian Kesatu Ketentuan Lain dan Larangan
Paragraf 1 Ketentuan
Lain Pasal 79
Paragraf 2 Larangan
• Ketentuan dalam
Perencanaan rumah,
perumahan dan
permukiman serta
PSU
• Ketentuan dalam
Pembangunan rumah,
perumahan dan
permukiman serta
PSU
• Tahapan
Penyelenggaraan
Kawasan Permukiman
• dilarang menyelenggarakan pembangunan yang
tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi,
persyaratan yang diperjanjikan.
• dilarang membangun di luar kawasan
peruntukannya.
• dilarang membangun di tempat yang berpotensi
dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun
orang.
• pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan
yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan
ruang.
• dilarang menolak atau menghalang-halangi
kegiatan pemukiman kembali.
• Badan Hukum dilarang mengalihfungsikan PSU di
luar fungsinya.
• Badan hukum yang belum menyelesaikan status
hak atas tanah, dilarang menjual satuan
permukiman.
• Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba.
• Badan hukum yang membangun Lisiba dilarang
menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.
Bagian Kedua Bentuk Sanksi Administratif
Pasal 80
Pada pasal 78 ayat 2: diubah menjadi Penyelenggaraan kawasan permukiman sebagaimana Pasal 78 ayat (1) harus mematuhi rencana dan
izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B a b X K e t e n t u a n P i d a n a
Tidak memenuhi Perda ini Penjara maks 6 bln /
Denda maks Rp. 50jt
Bagian Kesatu Ketentuan Pidana Ringan
Membangun perumahan dan/atau permukiman tdk sesuai kriteria, spek, persyaratan, PSU yang
dipersyaratkan
Denda maks Rp. 5 M
Membangun perumahan dan/atau permukiman di luar kawasan yang diperuntukan Penjara maks 2 thn /
Denda maks Rp. 2 M
Membangun perumahan dan/atau permukiman di tempat yg berpotensi dapat menimbulkan bahaya Penjara maks 1 thn /
Denda maks Rp. 50jt
Pejabat dengan sengaja mengeluarkan izin yang tidak sesuai dgn fungsi dan pemanfaatan ruang Penjara maks 5 thn /
Denda maks Rp. 5 M
Sengaja menolak atau menghalang-halangi permukiman kembali Penjara maks 1 thn /
Denda maks Rp. 100jt
Badan Hukum yang mengalihfungsikan PSU di luar fungsinya Denda maks Rp. 5 M
Pasal 81
Bagian Kedua Ketentuan Pidana Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman
Hal - 56

Hal - 57
B a b X I K e t e n t u a n P e n y i d i k a n
• Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui terjadi suatu peristiwa yang diduga
merupakan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan
laporan kejadian.
• Penyidikan dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh penyidik umum sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 88

Hal - 58
B a b X I I K e t e n t u a n P e r a l i h a n
• Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau
dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama masih sesuai dengan Peraturan
Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
• Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan dan/atau dokumen yang telah ditetapkan atau
dikeluarkan atau diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun bertentangan dan/atau tidak sesuai
dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan.
Pasal 89

Hal - 59
B a b X I I I K e t e n t u a n P e n u t u p
• Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
• Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 90

Hal - 60
L a m p i r a n P e r d a K u m u h
• LAMPIRAN I - FORMAT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH
• I.1. Format Isian Pendataan
• I.2. Prosedur Pendataan
• LAMPIRAN II - FORMULASI PENILAIAN LOKASI DALAM RANGKA PENDATAAN IDENTIFIKASI LOKASI PERUMAHAN KUMUH
DAN PERMUKIMAN KUMUH
• II.1. Formulasi Kriteria, Indikator Dan Parameter
• II.2. Formulasi Penilaian, Berbagai Kemungkinan Klasifikasi Dan Skala Prioritas Penanganan
• LAMPIRAN III - FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH & PERMUKIMAN KUMUH
• III.1. Format Keputusan Kepala Daerah
• III.2. Format Tabel Daftar Lokasi
• III.3. Format Peta Sebaran Lokasi Lokasi

Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Semelhante a Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta

Semelhante a Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta (20)

Mais de Bagus ardian

Mais de Bagus ardian (20)

Último

Último (13)

Paparan Perda Penanganan Permukiman Kumuh Kota Surakarta

Notas do Editor