1. Kebebasan Pers dan Dampak Penyalahgunaan Kebebasan Media Massa dalam
Masyarakat Demokratis di Indonesia
1. Upaya Pembinaan Pers yang bebas dan bertanggung Jawab
Sebagaimana diketahui dalam sejarah, bahwa pers yang dipegang dan dikuasai
oleh pemerintah akan selalu membela kepentingan pemerintah (pemegang kekuasaan),
dan cenderung melanggar hak-hak asasi manusia warga negaranya.
Oleh karena itu, di Negara Indonesia yang berkeadilan social bagi seluruh rakyat
Indonesia perlu adanya upaya-upaya dan pembatasan-pembatasan untuk mengendalikan
agar pers tidak terlalu bebas atau kebebasan yang berlebihan, antara lain dengan cara :]
A. Pembuatan Undang-Undang Pers
Dengan peraturan perundangan tentang pers dan penyiaran yang dibuat
oleh pemerintah bersama DPR, diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak
yang terkait dengan pers dan media massa agar kehidupan pers dan gerak media
massa tetap dapat berlangsung dengan bebas namun disertai dengan tanggung
jawab.
Sebagaimana diketahui bahwa dalam dunia pers, pihak-pihak yang
berkepentingan adalah pemerintah, rakyat (warga masyarakat), dan para pengelola
pers sendiri. Adolf Hitler dengan partai NAZI nya di Jerman menempatkan pers
sebagai corong pemerintah yang harus tunduk pada kepentingan pemerintah saat
itu. Pers adalah alat Negara yang selalu parallel isi beritanya dengan propaganda
Negara. Pers sebagai alat komunikasi dan penyampai informasi mempunyai hak
untuk berbeda pendapat dengan pemerintah sebagaimana dinegara-negara
demokrasi lainnya.
Sistem demokrasi pancasila menyaratkan kebebasan yang diikuti oleh
tanggung jawab. Meskipun hak-hak asasi pribadi diakui dan dilindungi, tetapi
dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan tanpa batas. Hak-hak terhadap orang
lainlah pembatasnya sehingga kewajiban untuk saling menghormati menjadi salah
satu jati diri manusia, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Pers dinegara Indonesia
adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab (free and responsible press)

2. Selana pemerintahan Indonesia berdiri, telah pernah dikeluarkan UndangUndang Pers , misalnya pada masa orde baru berlaku UU nomor 11 Tahun 1966
tentang undang-Undang Pokok Pers.
Dalam pasal 2 ayat (2) UU tersebut, pers nasional berkewajiban :
1) Mempertahankan, membela, mendukung dan melaksanakan
pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
2) Memperjuangkan
pelaksanaan
amanat
penderitaan
rakyat
berdasarkan demokrasi pancasila
3) Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan
pers
4) Membina persatuan dan kesatuan kekuatan-kekuatan progresif
revolusioner dalam memperjuangkan menentang imperialism,
kolonialisme,
neokolonialisme,
feodalisme,
liberalism,
komunisme, dan fasisme dictator.
5) Menjadi penyalur pendapat umum yang bersifat konstruktif dan
progresif revolusioner.
Dalam bab II pasal 3 disebutkan pers mempunyai hak control, kritik dan
koreksi yang bersifat korektif dan konstruktif.
Walaupun dalam bab II pasal 4 disebutkan terhadap pers nasional tidak
dikenakan sensor dan pembredelan, namun kenyataannya dengan berdasarkan
Permenpen No. 01/MENPEN/1984 tentang SIUP, semua penerbitan surat kabar
harus memiliki surat izin penerbitan. Juga adanya SK Menpen RI No
147/KEP/Menpen/1975 tentang pengukuhan PWI dan Serikat Penerbit Surat
Kabar (SPSK) sebagai satu-satunya organisasi wartawan dan organisasi penerbit
pers Indonesia. Yang terakhir tersebut maksudnya untuk mempermudah
pembinaan dan menyelaraskan gerak langkah organisasi wartawan dan penerbit
dengan kepentingan pemerintah pada saat itu.
Pasa awal era reformasi, dunia pers Indonesia mengalami perubahan yang
mendasar dalam wujud deregulasi menuju kebebasan pers sebagai salah satu pilar
utama demokrasi. Pada tanggal 5 Juni 1998, telah :

3. 1) Mengeluarkan Peraturan Menteri Penerangan No 01/MENPEN/1998 yang
mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi peraturan Menteri
Penerangan. No 01/MENPEN/1984 tentang SIUP. Dalam peraturan yang
abru itu selain menyederhanakan proses permohonan SIUP, juga
menetapkan tidak adalagi pembatalan SIUP.
2) SK No 133/MENPEN/1998 yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku
lagi SK Menteri Penerangan No 47/KEP/MENPEN/1975 tentang
pengukuhan PWI dan serikat Penerbit surat kabar (SPSK) sebagai satusatunya organisasi wartawan dan orgaisasi penerbit pers indonesia
3)
Dengan kedua SK menteri tersebut, muncullah serbagai media
massa surat kabar dan organisasi wartawan selain PWI, dengan
dikeluarkannya UU no 40 tahun 1999 tentang pers dan UU no 32 Tahun
2002 tentang penyiaran dan lain-lain kini keberadaan pers semakin
terjamin.
B. Menfungsikan Dewan Pers sebagai Pembina Pers Nasional
Dewan pers sebagai lembaga yang mandiri mempunyai tugas dan
tanggung jawabuntuk membina kehidupan pers yang bebas dan bertanggung
jawab. Meskipun dewan ini tidak dapat menilai apakah seorang wartawan atau
pers telah melanggar, dewan ini tidak dapat menilai apakah seorang wartawan
atau pers telah melanggar sanksi kode etik jurnalistik atau belum dan apalagi
menjatuhkan sanksinya, namun tugas dan kewajiban untuk membina kemajuan
pers Indonesia menjadi lebih berarti.
Kode etik jurnalistik, kode etik grafika, dank ode etik iklan kiranya dapat
menjadi acuan dalam kerja pers dan kewartawanan, karena pers dilahirkan dan
didukung oleh masyarakat, tentunya masyarakat sendiri yang akan menilainya.
Wujud tindakan atau sanksi terhadap media massa yang dianggap melanggar hak
asasi rakyat atau masyarakat sering kita lihat dalam berbagai macam. Pers yang
tidak mengindahkan system nilai yang berlaku dalam masyarakat dan juga kode
etik jurnalistiknya sendiri akan langsung berhadapan dengan masyarakat dinegara
hokum yang demokratis ini.

4. C. Penegakan Supremasi Hukum
Semua aturan hokum dan perundang-undangan tidak mempunyai arti dan
dampak apapun apabila tidak ditegakkan berlakunya secara efektif dalam
kehidupan masyarakat dan Negara, oleh karena itu diperlukan sosialisasi aturan
hokum dan perundang-undangan disamping penegakan hokum itu sendiri.
Penegakan hokum yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat akan
mewujudkan supremasi hokum yang menimbulkan kepercayaan masyarakat pada
pemerintah semakin kuat.
Kemampuan pemerintah untuk menegakkan supremasi hokum termasuk
dalam kaitannya dengan kehidupan pers yang sangat membantu perkembangan
pers sehat bebas dan bertanggung jawab.
Kepastian hokum dan penyelesaian hokum yang sesuai dengan rasa
keadilan hokum masyarakat akan semakin memperkuat tegaknya hokum dan
keadilan dinegara kita.
D. Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran Rakyat akan Hak-hak asasi
Manusia.
Semakin tinggi kesadaran rakyat akan hak-hak asasi manusia menuntut
peningkatan kecerdasan insane pers untuk melayani kebutuhan rakyat. Pers yang
tidak sejalan dalam penerapan kesadaran rakyat tentang hak asasi manusia akan
semakin ditinggalkan oleh segmen pembacanya. Peningkatan kualitas pers
menjadi keinginan rakyat pembacanya. Informasi yang benar disampaikan secara
santun dan menarik menjadi kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan
berperadaban.