Dokumen ini membahas prosedur penanganan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan gubernur, bupati dan walikota oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) secara administratif dan pidana. Termasuk juga jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi beserta alur penanganannya.

1. PROSEDUR PENINDAKAN
PELANGGARAN DAN
TINDAK PIDANA
PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI DAN WALIKOTA
Disusun Oleh : Billy Adam Fisher
(Tim Assistensi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat)

2. Tugas:
• mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu
• mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu
• memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan
pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang
berwenang;
• mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
Wewenang:
• menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
• mengkaji laporan , temuan, dan merekomendasikan;
• Menyelesaikan sengketa Pemilu.
BAWASLU
TUGAS DAN WEWENANG

3. JENIS-JENIS PELANGGARAN PEMILU
1. Pelanggaran Administrasi Pemilihan
• Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi
tata cara , prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan
administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan
pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.
2. Pelanggaran Kode Etik
• Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum:
selanjutnya disebut Kode Etik, adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis
dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku penyelenggara pemilihan
umum yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan dalam
semua tindakan dan ucapan.
3. Pelanggaran Pidana Pemilu
• Tindak pidana Pemilihan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap
ketentuan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 ahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

4. Dugaan
Pelanggaran
Temuan Laporan
• Penerimaan
Laporan/Temuan
• Kajian
• Klarifikasi
• Rekomendasi
• Saran Perbaikan
(Rekapitulasi Suara)
Penanganan
Bukan
Pelanggaran
Administrasi
Pidana
Kode Etik
Sengketa Pemilu

5. PROSEDUR PENINDAKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI
PEMILIHAN
• Pasal 134 UU No 8 Tahun 2015
Ayat 1
Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan,
PPL, dan Pengawas TPS, menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada
setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
Ayat 2
Sumber Laporan : Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada
Pemilihan setempat; pemantau Pemilihan; atau peserta Pemilihan.
Ayat 3, 4,5
Syarat Laporan : Disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit
Nama dan Alamat Pelapor, Pihak Terlapor, Waktu dan Tempat Kejadian
Perkara dan Uraian Kejadian.
Daluwarsa : Laporan Pelanggaran disampaikan paling lama 7 (Tujuh) hari
sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.
Tindaklanjut Laporan : 3 (Tiga) Hari setelah laporan diterima
Ayat 6
Dalam hal diperlukan, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas
Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat
meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama
2 (dua) hari.

6. ALUR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTAALUR
PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI

7. PROSEDUR PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN GUBERNUR,
BUPATI DAN WALIKOTA
TEMUAN
Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan
pelanggaran Pemilu
LAPORAN
Laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh
pelapor kepada Pengawas pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran.
TEMUAN/LAPORAN TINDAK PIDANA
Temuan/Laporan dugaan tindak pidana pemilihan yang diterima Pengawas
Pemilihan dalam 1X24 Jam dibahas dalam forum Sentra Gakkumdu
Temuan/ Laporan dugaan tindak pidana Pemilihan diteruskan kepada Kepolisian
Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak
diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas
Kecamatan.
ISI LAPORAN………

8. ISI LAPORAN
• Laporan yang disampaikan berisi:
Nama dan alamat pelapor, Pihak terlapor, Waktu dan tempat kejadian
perkara, dan Uraian kejadian
SYARAT FORMIL DAN MATERIAL LAPORAN
• Syarat formal Laporan :
o Pihak-Pihak Yang berhak melaporakan
o Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan
o Keabsahan laporan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana
pemilihan yang melaiputi:
o Kesesuain tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu
identitas;
o Tanggal dan waktu pelaporan.
• Syarat Material Laporan dugaan pelanggaran dan/atau
tindak pidana pemilihan:
o Identitas pelapor;
o Nama dan alamat terlapor;
o Peristiwa dan uraian kejadian;
o Waktu dan tempat peristiwa terjadi;
o Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa terjadi; dan
o Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.

9. ALUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA

10. Prosedur Penanganan Kode Etik Penyelenggara
Pemilu
• Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
Lembaga yang bertugas menangani pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dan
merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.
• Pengaduan dan/atau Laporan
Pengaduan dan/atau laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu yang
diajukan secara tertulis oleh penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat,
pemilih, dan rekomendasi DPR.
• Pengadu dan/atau Pelapor
Penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, pemilih, dan/atau
rekomendasi DPR yang menyampaikan pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran kode etik
Penyelenggara Pemilu.
• Teradu dan/atau Terlapor
Anggota KPU, anggota KPU Provinsi, KIP Aceh, anggota KPU Kabupaten/Kota, KIP
Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN,
anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota
Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan, dan/atau anggota Pengawas Pemilu
Luar Negeri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu.
• Verifikasi Administrasi
Pemeriksaan formil dalam rangka pemeriksaan kelengkapan persyaratan pengaduan dan/atau
laporan.
• Verifikasi Materiel
Pemeriksaan terhadap indikasi pelanggaran Kode Etik dari pengaduan dan/atau laporan.

11. TEMPAT PENGAJUAN PENGADUAN DAN/ATAU
LAPORAN
• Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai:
▫ anggota KPU;
▫ anggota Bawaslu;
▫ anggota KPU Provinsi atau KIP Aceh;
▫ anggota Bawaslu Provinsi;
▫ anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri; atau
▫ anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri,
Pengaduan dan/atau Laporan diajukan langsung kepada DKPP.
• Jika Teradu dan/atau Terlapor adalah Penyelenggara Pemilu yang menjabat sebagai:
▫ anggota KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;
▫ anggota Panwaslu Kabupaten/Kota;
▫ anggota PPK;
▫ anggota Panwaslu Kecamatan;
▫ anggota PPS;
▫ anggota Pengawas Pemilu Lapangan; atau
▫ anggota KPPS,
Pengaduan dan/atau Laporan diajukan kepada DKPP melalui Bawaslu Provinsi.
• Dalam hal KPU, KPU Provinsi atau KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota atau KIP
Kabupaten/Kota menemukan dugaan pelanggaran Kode Etik, Pengaduan dan/atau
Laporan disampaikan kepada DKPP.

12. Alur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik

13. DEMIKIAN
TERIMA KASIH