1. NOTULEN
FGD for Staff
DISKUSI INTERNAL PEGAWAI DJPK
TEMA: “QUASI DEKON/TP MENJADI DAK”
Tempat : RuangRapat Sumatera, Gedung Radius Prawirolantai 7
Hari/Tanggal : Selasa, 11 September 2012
Jam : 13.30 – 15.30 WIB
A. Ringkasan Eksekutif
Kegiatan Diskusi Internal DJPK dimaksudkan sebagai ajang berlatih diskusi bagi pegawai
DJPK, dengan tema-tema yang terkait dengan tugas dan fungsi DJPK. Kegiatan ini juga
menjadi ajang untuk menjaring potensi bagi para pegawai DJPK secara umum, mengingat
telah banyak pegawai DJPK yang menyelesaikan pendidikan tinggi lanjutan (tingkat master
maupun doktoral). Acaradihadirioleh13 orang peserta (daftar hadir terlampir). Kegiatan
dibuka oleh Bapak Heru Subiyantoro.
Tema yang diangkatdalamdiskusi kali iniadalah “PengalihanQuasi Dekon/TP menjadi
DAK”.Materidiskusi disampaikanolehBenyTriasOktora,
pelaksanapadaSubditDekonsentrasidanTugasPembantuan, Dit.EPIKD. Bertindak sebagai
moderator adalah Denny Kurniawan, pelaksana pada Bagian Perencanaan dan Organisasi,
Setditjen PK.
Acara dimulai pada pukul 13.30 WIB dan berakhir pada pukul 15.30 WIB. Pada sesi
pemaparan materi disampaikan beberapa poin sebagai berikut:
1. Pengalihan Quasi Dekon/TP menjadi DAK memiliki dasar hukum yang kuat.
2. Pemilahan Dekon/TP antara urusan daerah dan pusat didasarkan pada pembagian
urusan kewenangan (PP 38/2007).
3. DJPK telah menyusun metode analisis pemilahan Dekon/TP yang membiayai urusan
daerah dan pusat.
4. DJPK telah menyusun Road Map pengalihan Quasi Dekon/TP menjadi DAK.
1

2. Dalam sesi diskusi, muncul beberapa pemikiran sebagai berikut:
1. Keengganan KL untuk melakukan pengalihan dapat ditelusuri dari hulu, yaitu
perencanaan. RKP dan RKPD dirasakan belum dapat mencerminkan pembagian
wewenang dan urusan yang optimal antara Pusat dan Daerah.
2. Di sisi hilir, perlu disiapkan kebijakan DAK yang memadai untuk dapat menampung
pengalihan dana dari Quasi Dekon/TP karena terdapat perbedaan karakteristik antara
Dekon/TP saat ini dengan DAK, yaitu DAK saat ini hanya diarahkan untuk kegiatan fisik,
sementara Dekon/TP untuk kegiatan fisik dan non-fisik.
Pada akhir acara, disepakati beberapa hal sebagai berikut:
1. Diharapkan kegiatan diskusi internal dapat dilaksanakan secara rutin.
2. Tema diskusi internal selanjutnya akan divoting beberapa hari sebelum pelaksanaan
diskusi.
3. Kegiatan diskusi dilakukan oleh pegawai dan dibina oleh Bagian Kepegawaian DJPK.
B. SusunanAcara
SusunanacaraFGD /Diskusi Internal terdirimenjadi4 (empat) bagian, yaitu:
1. Pembukaan;
2. SesiPemaparanMateri;
3. SesiDiskusi;
4. Penutup.
C. Pembukaan
Acara dibuka oleh Bapak Heru Subiyantoro yang menyampaikan dukungan atas ide dan
pelaksanaan acara diskusi ini. Selanjutnya, beliau mengharapkan agar kegiatan ini dapat
berlangsung secara teratur dan dapat menjadi forum yang ideal dalam mengembangkan
potensi pegawai DJPK. Beberapa keahlian yang dapat dikembangkan melalui forum diskusi
seperti ini adalah menambah wawasan di bidang akademik, menerapkan berpikir kritis dan
mampu mengikuti perkembangan isu-isu terkini. Beliau juga mendorong agar hasil dari
diskusi dapat dituangkan dalam bentuk tertulis dan dikembangkan menjadi karya tulis ilmiah
maupun populer.
2

3. D. PenyampaianMateri
Pokok-pokok paparan materi diskusi adalah sebagai berikut:
1. Pengalihan Quasi Dekon/TP menjadi DAK memiliki dasar hukum yang kuat, yakni pasal
108 UU 33/2004, pasal 76 PP Nomor 7 Tahun 2008 serta rekomendasi BPK.
a. Pasal 108 UU 33/2004 ayat (1) menyatakan bahwa, “Dana Dekonsentrasidan
Dana TugasPembantuan yang
merupakanbagiandarianggarankementeriannegara/lembaga yang
digunakanuntukmelaksanakanurusan yang menurutperaturanperundang-
undanganmenjadiurusandaerah, secarabertahapdialihkanmenjadi Dana
AlokasiKhusus”, sementara ayat (2) menyatakan bahwa,
“Pengalihansecarabertahapsebagaimanadimaksudpadaayat (1)
diaturlebihlanjutdalamperaturanpemerintah.”
b. Pasal 76 PP Nomor 7/2008 ayat (1) menyatakan bahwa,
“Sebagiandarianggarankementerian/lembaga yang
digunakanuntukmendanaiurusanpemerintahan yang
merupakankewenangandaerah, dialihkanmenjadi Dana AlokasiKhusus”,
sementara ayat (2) menyatakan
bahwa,“Dalamrangkapengalihansebagaimanadimaksudpadaayat (1),
menteri/pimpinanlembaga, MenteriKeuangan, danmenteri yang
membidangiperencanaanpembangunannasionalterlebihdahulumelakukanidentifi
kasidanpemilahanatas program dankegiatan yang
akandidanaidaribagiananggarankementerian/lembaga”, dan ayat (3)
menyatakan bahwa, “Identifikasi dan pemilahan atas program dan
kegiatandilakukanpadasaatpenyusunanRenja-KL”.
2. Pengidentifikasian dana didasarkan pada pembagian urusan kewenangan antara Pusat
dan Daerah, sehingga dalam pemilahan Dekon/TP yang termasuk dalam bagian
anggaran KL dan yang akan dialihkan menjadi DAK mengikuti prinsip sebagai berikut:
a. Dana DKTP yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga
yang digunakan untuk melaksanakan urusan/membiayaiurusanyang menurut
peraturan perundangan menjadi urusan daerah,dialihkan menjadi Dana Transfer
Daerah (Dana Alokasi Khusus) .
3

4. b. Adapunurusan yang ditetapkanberdasarkanundang-
undangsebagaiurusanpemerintahpusatdandilaksanakandenganazas DKTP,
dilaksanakanberdasarkanketentuan DKTP.
3. DJPK telah menyusun sebuah metode analisis pengidentifikasian dan pemilahan Dana
Dekon/TP yang menjadi urusan daerah dan urusan pusat, yaitu:
a. Analisiskesamaannamadan/ataujeniskegiatandan/atau output
dan/ataukomponen yang tercantum di RKA-K/L denganlingkupbidangkegiatan
yang tercantumdalam DAK sesuai PMK Nomor 209/PMK.07/2011
b. Analisiskegiatandan/atau output dan/ataukomponen yang tercantumdalam RKA-
K/L
berdasarkanpemetaanpembagianurusanpemerintahansebagaimanatermuatdala
mlampiran PP Nomor 38 Tahun 2007
c. Analisissifatkegiatandan/atau output dan/ataukomponen yang tercantumdalam
RKA-K/L berdasarkanketerkaitanmanfaat yang
bersentuhanlangsungdenganmasyarakat (direct delivery public service).
4. Proses pengalihan telah berjalan dengan peran masing-masing institusi sebagai berikut:
a. DJPK telahmenyusun Road-Map pengalihan yang berisirencanatindak,
jangkawaktupenyelesaian, dan output yang dihasilkan. Selanjutnya, DJPK
menyampaikanpermintaankeKementerian Negara
PPN/Bappenasuntukdapatsegeramenginformasikankegiatandanbesaranalokasida
nadekonsentrasidantugaspembantuankementerianteknis yang
akandialihkanmelaluisuratDirjenPerimbanganKeuanganNomorS-
656/PK/2011tanggal30 September 2011.
b. Berdasarkansurat DJPK tersebut, Kementnega
PPN/BappenastelahmenyuratipermintaankepadabeberapaKementerianTeknisunt
uksegeramelakukanidentifikasikegiatandanbesaranalokasidanadekonsentrasidan
tugaspembantuan yang akandialihkansesuaiformulir yang ditetapkan
c. RapatKoordinasidengan DJA untukpersiapanidentifikasidengan target
awalJanuari 2012sudahdiperolehhasilidentifikasi program kegiatan 16 KL
versiKemenkeu. Rapat ini ditindaklanjuti dengan identifikasi internal
KementerianKeuanganantara DJA dan DJPK.
4

5. d. RapatKoordinasidengan 8 KL yang dipimpinolehWakilMenkeu I danWakilMeneg
PPN/Bappenasyang menghasilkan kesepakatandengan 8 KL tersebutuntuk
program/kegiatan yang akandialihkan.
5. Identifikasi program/kegiatan yang sudahmerupakanurusandaerah yang akandialihkanke
DAK di seluruh K/L dilakukan di awaltahun 2013 (Januari-Maret) seiringpenyusunanRKP
2014. Program/kegiatan yang akandialihkanke DAK tersebutdicantumkan di dalam RKP
2014
6. Dalam pelaksanaan amanat pengalihan Quasi Dekon/TP menjadi DAK tersebut ditemui
berbagai kendala, yaitu:
a. Terlewatinya batas waktu 2 tahun ketentuan pengalihan Quasi Dekon/TP
menjadi DAK sebagaimana amanat dalam PP Nomor 7/2008.
b. Sampai dengan 2012, baru 1 Kementerian dari 8 Kementerian yang bersedia
mengalihkan dana Dekon/TP menjadi DAK.
E. Resume Diskusi
Dalam sesi diskusi, muncul beberapa lontaran isu sebagai berikut:
1. Ida Ayu Ari Kencanawati (Subdit Pelaksanaan Transfer I, Dit. Daper) menyampaikan
bahwa, keengganan KL untuk melakukan pengalihan dapat ditelusuri dari hulu, yaitu
perencanaan. RKP dan RKPD dirasakan belum dapat mencerminkan pembagian
wewenang dan urusan yang optimal antara Pusat dan Daerah.
2. Sigit Kartiko (Subdit Informasi dan Dukungan Teknis, Dit. EPIKD) menyampaikan bahwa,
3. Rifa Surya (Subdit Dekonsentrasi, Dit. EPIKD)menyampaikan bahwa,
4. Beta Andri A. U. (Subdit Pelaksanaan Transfer I, Dit. Daper) menyampaikan bahwa, di sisi
hilir, perlu disiapkan kebijakan DAK yang memadai untuk dapat menampung pengalihan
dana dari Quasi Dekon/TP karena terdapat perbedaan karakteristik antara Dekon/TP
saat ini dengan DAK, yaitu DAK saat ini hanya diarahkan untuk kegiatan fisik, sementara
Dekon/TP untuk kegiatan fisik dan non-fisik.
F. Penutupan
Pada akhir acara, disepakati beberapa hal sebagai berikut:
1. Diharapkan kegiatan diskusi internal dapat dilaksanakan secara rutin.
5

6. 2. Tema diskusi internal selanjutnya akan divoting beberapa hari sebelum pelaksanaan
diskusi.
3. Kegiatan diskusi dilakukan oleh pegawai dan dibina oleh Bagian Kepegawaian DJPK.
G. Lampiran
1. Daftar hadir peserta
6