2. Pengertian & Tujuan Pemeriksaan *Berdasarkan Pasal 1 UU KUP menguji kepatuhan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan STANDAR PEMERIKSAAN (PER-199/PMK.03/2007 ) menghimpun mengolah Data Keterangan Bukti Objektif Profesional

4. Pemeriksaan untuk Tujuan Lain *Berdasarkan Pasal 29 UU KUP Pemberian NPWP secara jabatan WP mengajukan keberatan Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP Penghapusan NPWP Penentuan WP di daerah terpencil Pencocokan data & alket. Pengumpulan bahan guna penyusunan NPPN Penentuan tempat terutang PPN (pemusatan) Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra P3B Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak Jenis Pemeriksaan Tujuan Lain

8. Kewajiban Pihak Ketiga (dalam pemeriksaan) *Berdasarkan UU Pasal 35 dan PMK 199 /PMK.03/2007 Pihak Ke III WAJIB memberikan Keterangan/ bukti Pihak ke III harus memberikan keterangan paling lama 7 hari sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang Kantor Administrasi Konsultan Pajak Notaris Akuntan Publik Bank Pihak III lain

9. Proses Pemeriksaan SPHP skp STP PELAKSANAAN PEMERIKSAAN Closing Conference

10. PRODUK PEMERIKSAAN PAJAK SKPKB Pokok Pajak > Kredit Pajak SKPLB Pokok Pajak < Kredit Pajak SKPN Pokok Pajak = Kredit Pajak SKPKBT Ada data baru & utang pajak STP Sanksi adm. DILANJUTKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN KETETAPAN

11. Sanksi Administrasi (Kurang Bayar Hasil Pemeriksaan) *Berdasarkan Pasal 13 UU KUP pajak yang terutang tidak/kurang dibayar kewajiban dalam Pasal 28 atau 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang PPN & PPn BM tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% Sanksi bunga 2% per bulan Sanksi kenaikan 100% Sanksi kenaikan 50% PPh yg tidak/kurang dibayar 100% PPN & PPn BM tidak/kurang dibayar 100% PPh yg tidak/kurang dipotong Hasil Pemeriksaan SKPKB

14. PPh dalam tahun berjalan tidak/ kurang dibayar Kurang bayar karena salah tulis / salah hitung WP Dikenakan Sanksi Adminis trasi berupa denda dan atau bunga PKP tidak membuat FP, atau membuat FP tetapi tidak tepat waktu PKP tidak mengisi FP secara lengkap PKP melaporkan FP tidak sesuai dgn masa penerbitan FP Bunga 2% paling lama 24 bulan Psl 14 (4) Denda 2 % x DPP Psl 14 (4) Psl 14 (1) a Psl14(1) e-f Psl 14 (1) d Psl 14 (1) b Psl 14 (1) c Catatan: (Pasal 14 (2) STP memiliki kekuatan hukum yang sama dengan skp STP (UU KUP Baru) dapat diterbitkan dalam hal : PKP yg gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian PM cfm Psl 9 (6.a) UU PPN Psl14(1) g Bunga 2 % per bulan

15. BUNGA 2% SEBULAN MAX 24 BLN SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yg ditentukan dalam surat tegoran Berdasarkan hasil pemeriksaan, PPN/PPn BM: - tidak seharusnya dikompensasikan - tidak seharusnya dikenakan tarip 0 % Kewajiban: Pasal 28 dan Pasal 29 tidak dipenuhi PPh /PPN / PPn BM PPh Sendiri PPh Sendiri KENAIKAN 50% KENAIKAN 100% KENAIKAN 100% KENAIKAN 50% Psl. 13 (3) a Psl. 13 (3) b Psl. 13 (3) a Psl. 13 (3) b Psl. 13 (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan/ket. lain pajak yg terutang tidak/kurang dibayar PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN PPN /PPn.BM PPh PEMOTONG/ PEMUNGUTAN KENAIKAN 100% Psl. 13 (3) c KUP 47 WP diterbitkan NPWP/NPPKP secara jabatan cfm (Pasal 2 (4.a)

19. Pemeriksaan SKPLB Psl 17 (1) PPh : jumlah Kredit Pajak (KP)lebih besar daripada jumlah pajak terutang PPN : Jumlah KP > pajak terutang PPnBM : Pajak dibayar > Pajak terutang Pemeriksaan SKP Nihil Psl 17 A (1) Jumlah KP atau jumlah pajak dibayar sama dengan pajak terutang; atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak; atau tidak ada pembayaran pajak Penelitian berdasarkan permohonan WP SKPLB Psl 17 (2) Terdapat pembayaran pajak yang tidak seharusya terutang

20. Sekian & Terima Kasih