Hukum perdata mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat. Hukum perdata Indonesia berasal dari hukum perdata Belanda yang berbasis pada hukum Romawi. Hukum perdata Indonesia merupakan campuran dari hukum Eropa, agama, dan adat yang berlaku di wilayah Indonesia.
2. HUKUM PERDATA
ketentuan yang
mengatur hak-
hak dan
kepentingan
antara
individu-
individu dalam
masyarakat.
3. SEJARAH HUKUM PERDATA
Hukum perdata Belanda berasal
dari hukum perdata Perancis
yaitu yang disusun berdasarkan
hukum Romawi 'Corpus Juris
Civilis'yang pada waktu itu
dianggap sebagai hukum yang
paling sempurna. Hukum Privat
yang berlaku di Perancis dimuat
dalam dua kodifikasi yang
disebut (hukum perdata) dan
Code de Commerce (hukum
dagang). Sewaktu Perancis
menguasai Belanda (1806-
1813), kedua kodifikasi itu
diberlakukan di negeri Belanda
yang masih dipergunakan terus
hingga 24 tahun sesudah
kemerdekaan Belanda dari
Perancis (1813)
4. Pada Tahun 1814 Belanda mulai menyusun Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (Sipil) atau KUHS Negeri Belanda, berdasarkan
kodifikasi hukum Belanda yang dibuat oleh J.M. Kemper disebut
Ontwerp Kemper. Namun, sayangnya Kemper meninggal dunia
pada 1824 sebelum menyelesaikan tugasnya dan dilanjutkan oleh
Nicolai yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Belgia.
Keinginan Belanda tersebut
terealisasi pada tanggal 6 Juli 1880
dengan pembentukan dua kodifikasi
yang baru diberlakukan pada tanggal
1 Oktober 1838 oleh karena telah
terjadi pemberontakan di Belgia yaitu
:
BW [atau Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata-Belanda).
WvK [atau yang dikenal dengan
Kitab Undang-Undang Hukum
Dagang]
Menurut J. Van Kan, kodifikasi BW
merupakan terjemahan dari Code
Civil hasil jiplakan yang disalin dari
bahasa Perancis ke dalam bahasa
nasional Belanda.
5. Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum
hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian
besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis
pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena
aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah
jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie).
Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia
menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari’at Islam lebih
banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan
warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat,
yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari
masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.
6. KUHPer
Yang dimaksud dengan hukum perdata Indonesia adalah hukum
perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia.
Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum
perdata barat (Belanda) yang pada awalnya berinduk pada
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa
Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa
disingkat dengan BW. Sebagian materi BW sudah dicabut
berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI,
misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, dan
UU Kepailitan.
7. Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada
tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan
berlaku Januari 1848.
Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2
aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH
Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku
sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru
berdasarkan Undang–Undang Dasar ini. BW Hindia
Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia.
8. • hukum perdata ialah hukum yang mengatur hubungan
antara perorangan didalam masyarakat. Perkataan
hokum perdata dalam artian yang luas meliputi semua
hukum privat materiil
• juga dikenal hukum perata formil yang lebih dikenal
sekarang yaitu dengan HAP (hukum acara perdata) atau
proses perdata yang artinya hukum yang memuat segala
peraturan yang mengatur bagaimana caranya
melaksanakan praktek dilingkungan pengadilan predata.
Didalam pengertian sempit kadang-kadang hokum
perdata ini digunakan sebagai hukum dagang.
9. SISTIMATIKA KUHPer
• buku I tentang orang
• buku II tentang benda
• buku III tentang perikatan
• buku IV pembuktian dan kadaluarsa
10. KEADAAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA
Mengenai keadaan hokum perdata di Indonesia dapat
dikatakan masih bersifat majemuk, yaitu beraneka
ragam. Penyebab dari keanekaragaman ini ada 2 faktor:
1) Faktor ethnis disebabkan keanekaragaman hokum
adat bangsa Indonesia karena Negara kita Indonesia ini
terdiri dari berbagai suku bangsa.
2) Faktor hostia yuridis yang dapat kita lihat, yang pada
pasal 163.I.S. yang membagi penduduk menjadi 3
golongan, yaitu:
a. Golongan eropa dan yang dipersamakan.
b. Golongan bumu putera (pribumi/bangsa Indonesia
asli) dan yang dipersamakan.
c. Golongan timur asing (bangsa cina, india, arab)
11. • Dan pasal 131 .I.S. yang membedakan berlakunya
hokum bagi golongan-golongan tersebut:
• Golongan Indonesi asli berlaku hukum adat
• Golongan eropa barlaku hokum perdata (BW) dan
hokum dagang (WVK)
• Golongan timur asing berlaku hokum masing-masing
dengan catatan timur asing dan bumi putera boleh
tunduk pada hokum eropa barat secara keseluruhan
atau untuk beberapa macam tindakan hokum perdata.
