Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Destaque
Destaque (18)
Semelhante a 2315072huk
Semelhante a 2315072huk (20)
Mais de Averos Lubis
Último
Último (9)
2315072huk
- 1. HUKUM72 GATRA 15 FEBRUARI 2017 ilustrasifoto:RIFKIMIRSYAD money laundering lainnya berlokasi di beberapa daerah se perti Medan dan Batam. Nilai uang yang dicuci lewat KUPVA itu gila-gilaan. Menurut Rokh mad, sebuah KUPVA besar yang berloka si di Jakarta, telah mencuci dana narkoba sampai Rp 3,6 trilyun. “Yang terbesar itu nanti akan kami kasih tahu infonya, tapi bukan sekarang,” katanya. Yang jelas, Rokhmad menegaskan saat ini BNN sudah menindak enam KUPVA tersebut. Keuntungan dari bisnis narkoba memang harus dicuci lewat bisnis formal. Sebab bila tidak demikian, orang akan mudah mencurigai. Apalagi bisnis haram ini memang menghasilkan pendapatan sampai trilyunan rupiah. Kombes Pol Slamet Pribadi, Kepala Humas BNN, memberi gambaran seberapa besar ke untungan dari bisnis haram ini. Saat ini di Indonesia misalnya, harga per kilogram narkoba mencapai Rp 2 milyar. Tapi di pusatnya, di Cina, harga narkoba cuma Rp 100 juta per kilogram, sedangkan di Malaysia dan Singapura mencapai Rp 300 juta per kilogram. “Kerugian ekonomi Rp 63trilyunpertahunkarenabisnisnarkoba,” katanyakepadaAverosLubisdariGatra. Slametmenjelaskan,sindikatnarkoba Indonesia-Cina dan Indonesia-Malaysia adalah sindikat yang paling sering meng gunakan money changer untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Dari money changer, uang haram itu biasanya ditransfer ke berbagai negara seperti Taiwan, Hong Kong,Cina,danJepang. Adanya satu money changer besar di Jakarta yang mencuci dana narkoba sampai trilyunan rupiah, Slamet menje laskan bahwa dana itu dikirim ke 11 ne gara berbeda. “Ketika ditelusuri, nilainya (total) mencapai Rp 3,6 trilyun,” katanya. Keterlibatan money changer sebagai salah satu modus pencucian uang bis nis narkoba memang merupakan kepri hatinan tersendiri di kalangan regulator sektor keuangan. Kiagus Ahmad Badaruddin, ketua Pusat Transaksi dan Analisa Ke uangan (PPATK), mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindakPidanaPencucian Uang, pengawasan terhadap KUPVA dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun PPATK sudah memiliki notakesepakatan(MoU)denganBIuntuk terlibat dalam pengawasan KUPVA yang tidak berizin. Sebagai contoh, pada 2015 saja, tercatat 15 kali PPATK dan BI melakukan joint audit. Sedangkan uangsudahjauhberkembang.Laundromat tidaklagimemadai.Untukbisnisnarkoba, misalnya, bisnis sah yang dijadikan kedok salah satunya adalah kegiatan usaha penu karan valuta asing (KUPVA) bukan bank alias money changer. Akhir Januari lalu, Brigadir Jenderal PolisiRokhmadSunanto,DirekturTindak Pidana Pencucian Uang Badan Narkotika Nasional (BNN), dalam keterangan di kantor Bank Indonesia, mengungkapkan bahwa BNN menemukan ada enam KUPVA yang terlibat tindak pidana pencucianuangbisnisnarkoba. Dari enam KUPVA itu, empat ti dak berizin, sedangkan dua sisanya me nyalahgunakan izin dari Bank Indonesia. Satu berlokasi di Jakarta, sedangkan lima M encuci uang adalah mem buat uang dari hasil transaksi A seakan-akan berasal dari transaksi B. Di Amerika Serikat de kade 1920-an, bisnis utama mafia adalah berdagang minuman keras (ketika itu mi numan keras masih dilarang). Uang hasil penjualan minuman ke ras itu lalu dibawa ke tempat cuci baju umum (laundromat) yang juga dimiliki para mafia, dan dicatat sebagai hasil bisnis laundromat, hingga asal-usul uang itu jadi tidak bermasalah secara hukum. Karena melibatkan laundromat itu juga, praktik ini populer disebut pencucian uang (money laundering). Tapi itu dulu. Kini taktik pencucian Enam money changer terlibat pencucian uang haram bisnis narkoba. Sektor bisnis money changer dikategorikan rawan tindak pidana pencucian uang. BNN menemukan transaksi pencucian uang di money changer senilai Rp 3,6 trilyun. Cuci Uang Narkoba di Money Changer hukum-1.indd 72 2/8/17 8:53 PM
- 2. 73 15 FEBRUARI 2017 GATRA Sejauh ini, meski bisnis money changer makin diawasi karena dinilai rawantersangkuttindakpidanapencucian uang, bisnis itu tetap berjalan normal seperti biasa. Lani Syah Sunartie, 32 tahun, seorang pegawai money changer di PT Asia Ritz Valutamas, misalnya, tidak resahdengankeberadaanmaraknyamoney changer ilegal. Pasalnya, money changer resmi seperti perusahaannya dan money changer ilegal memiliki pangsa pasar berbeda. Money changer resmi tidak hanya melayani perorangan, namun juga berstatus lembaga berbadan hukum. “Lahan mainnya berbeda,” katanya ke pada Hayati Nupus dari Gatra. Pelanggan dari kalangan lembaga ini umumnya menukarkan uang dalam jumlah besar, dan menurutnya, perusa haan tempatnya bekerja sudah memiliki puluhan lembaga sebagai pelanggan tetap. Berdasakan peraturan Bank Indonesia, tiap pelanggaran hanya boleh menukarkan maksimalUS$25.000perbulan. Basfin Siregar, Averos Lubis, dan Umaya Khusniah jugasudahmulaimembenahisektorbisnis money changer. BI sudah memberikan tenggat sampai 7 April 2017 bagi para KUPVA untuk mengurus izin ke BI. Bila tidak juga mendaftar sampai tenggat waktu, para KUPVA ilegal ini bisa dikenai sanksi pidana. Pasalnya, Kiagus melanjutkan, dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010, diatur tentang pihak yang terlibat dalam aktivitas transfer dana yang diketahuinya merupakan pencucian uang, tapi tidak melaporkan hal itu ke kepolisian. Para pelaku ini disebut pelaku pasif, dan tetap dikenai ancaman hukuman. “Dapat dikenaisanksipidanalimatahunpenjara,” katanya. Saat ini sebagian KUPVA bukan bank memang sudah mengurus izin, mengantisipasi tenggat yang diberikan. MenurutdatadariDepartemenKebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, hingga akhir 2016 lalu, tercatat ada 1.064 KUPVA bukan bank yang sudah mendapat izin. Sedangkan money changer tak berizin, berdasarkan temuan BI, berjumlah 612. pada 2016 joint audit diselenggarakan sampai enam kali.”Joint audit dilakukan agar pedagang valuta asing (PVA) menyampaikan laporannya ke PPATK, baik laporan transaksi mencurigakan (LTKM), maupun laporan transaksi keuangan tunai (LTKT),” katanya kepada Umaya Khusniah dari Gatra. Berdasakan riset evaluasi risiko (national risk assessment/NRA) yang dilakukan PPATK, sektor money changer memang dinilai sangat rawan bagi sarana pencucian uang. Bahkan sudah beberapa kaliPPATmenemukanketerlibatanmoney changer dalam tindak pidana pencucian uang, baik narkoba maupun korupsi. Menurut Ki Agus, salah satu sebab money changer rawan dengan pencucian uangkarena,karakterbisnismoneychanger yang memang sangat bersifat uang tunai (cash-based). Akibatnya, status nasabahnya sifatnya terputus. “Kondisi ini sangat memungkinkan transaksi dilakukan orang-orangtertentudenganperantaraan pihak ketiga, hingga sulit menemukan pemilik sebenarnya,” katanya. Saat ini Bank Indonesia sebenarnya gatra/fritzpelenkahu hukum-1.indd 73 2/8/17 8:53 PM