TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

1. BAB 2
TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Teori Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi sektor publik dapat diartikan sebagai mekanisme teknik dan analisa akuntansi
yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan
departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan
sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Terdapat kaitan
yang erat antara teori akuntansi dengan akuntansi keuangan, terutama pelaporan keuangan
kepada pihak ekstemal.
Menurut Mardiasmo, teori memiliki tiga karakteristik dasar yaitu : (1) kemampuan
untuk menerangkan atan menjelaskar fenomena yang ada (the ability to explain), (2)
kemampuan mengendalikan fenomena (the ability to control given phenomena), (3)
kemampuan untuk memprediksi (the ability to predict). Dasar dari tujuan untuk mempelajari
teori akuntansi yaitu: 1) mempelajari kelemahan dan kekurangan dan praktik akuntansi yang
saat ini dilakukan, 2) untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini, dan 3)
memperbaiki praktik akuntansi di masa datang. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor
publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi
sektor publik yaitu antara lain objektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu, ekonomis
dalam penyajian laporan, dan materialistik.
Sistem dan Prosedur Akuntansi Sektor Publik
Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian proses ataupun prosedur, baik
manual maupun terkomputerisasi, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan dan
peringkasan transaksi dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah
daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur
akuntansi yaitu :
1. Prosedur akuntansi penerimaan kas.
2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas.
3. Prosedur akuntansi selain kas.

2. 4. Prosedur akuntansi aset.
Standar Akuntansi Sektor Publik
Standar akuntansi sektor publik adalah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan
dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik.Standar
akuntansi sektor publik memberikan kerangka demi berjalannya fungsi-fungsi tahapan siklus
akuntansi sektor publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan
barang dan jasa, pelaporan, audit, dan pertanggungjawaban publik.
Tujuan Penyusunan Pedoman Akuntansi
1. Menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi yang diharapkan
dapat dterapkan bagi pencatatan transaksi keuangan organisasi sektor publik yang
berlaku dewasa ini
2. Menyediakan suatu pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening
dan prosedur pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus
kegiatan organisasi sektor publik, yang mencakup penganggaran, pembendaharaan
dan pelaporan untuk organisasi sektor publik.
Kebutuhan Standar Akuntansi Sektor Publik di Indonesia
Manfaat Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik ( SAKSP ) adalah :
1. Meningkatkan kualitas dan realibilitas laporan akuntansi dan keuangan organisasi
sektor publik, khususnya dalam hal ini organisasi pemerintahan.
2. Meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian.
3. Mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan ekonomis dan keuangan
4. Mengusahakan harmonisasi antar yurisdiksi dengan menggunakan dasar akuntansi
yang sama.
Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan standar akuntansi, antara
lain:
1. Standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan
posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna
informasi
2. Standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan
pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan
integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan
kewajaran

3. 3. Standar memberikan petunjuk tentang data yang perlu disajikan yang berkaitan
dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan,
regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta
tujuan sosial lainnya
4. Standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang
berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.
Teknik – Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik
1. Akuntansi Anggaran.
2. Akuntansi Komitmen.
3. Akuntansi Dana.
Dari kesatuan dana-dana yang dimiliki organisasi sektor publik dapat digolongkan
menajdi dua yaitu:
 Dana yang bisa dibelanjakan ( expendable funds). Dana yang disediakan untuk
membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat non-business yang menjadi bagian
dari tujuan organisasi sektor publik.
 Dana yang tidak bisa dibelanjakan (nonexpendable funds). Dana yang
dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisni. Digunakan sebagai
pendukung dari expendable funds.
4. Akuntansi Kas.
5. Akuntansi akrual
SINGLE ENTRY, DOUBLE ENTRY & TRIPLE ENTRY
1. SINGLE ENTRY. Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem
tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi
dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas
akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan
dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem pencatatan single entry atau tata buku ini
memiliki kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun, sistem ini
memiliki kelemahan antara lain kurang bagus untuk pelaporan (kurang memudahkan
penyusunan laporan), sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan
sulit dikontrol. Oleh karean itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang
lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan tersebut. Sistem ini disebut dengan sistem

4. pencatatan double entry. Sistem pencatatan double entry inilah yang sering disebut
dengan akuntansi.
2. DOUBLE ENTRY. Sistem pencatatan double entry sering disebut juga dengan sistem
tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi
akan dicatat dua kali. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal.
Dalam pencatatan tersebut, sisi Debit berada di sebelah kiri sedangkan sisi Kredit
berada di sebelah kanan. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan
dengan akuntansi.Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami
sistem pencatatan ini.
3. TRIPLE ENTRY. Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan
dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambah dengan pencatatan
pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, PPK
SKPD maupun bagian keuangan atau SKPKD juga mencatat transaksi tersebut pada
buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.
TEKNIK-TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Terdapat beberapa teknik akuntansi pada organisasi sektor publik, yaitu:
1. Akuntansi Anggaran (Budgetary Accounting)
Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah
yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat serta berpasangan. Akuntansi
anggaran banyak digunakan oleh organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan,
yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar
dengan anggarannya. Tujuan praktik ini adalah untuk menekankan peranan anggaran
dalam siklus perencanaan– pengendalian–pertanggung jawaban. Dalam teknik ini,
anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan
koreksi jika terdapat varians (selisih). Tetapi akuntansi anggaran lebih menekankan
pada bentuk dari akun-akun keuangan bukan isi (content) dari akun itu sendiri.
Kelemahan dari teknik ini antara lain:
Teknik ini sangat kompleks.

5. Akan lebih mudah dan lebih komprehensif jika akun-akun yang ada menunjukkan
pendapatan dan biaya aktual, dan anggaran menunjukkan pendapatan dan biaya
dianggarkan.
2. Akuntansi Komitmen (Commitment Accounting)
Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan
mencatatnya pada saat order dikeluarkan. Sistem akuntansi akrual mengakui biaya
pada saat faktur diterima dan mengakui pendapatan ketika faktur dikeluarkan.
Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau
akuntansi akrual. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian
anggaran. Berhubungan dengan fungsi utamanya, maka akuntansi komitmen berfokus
pada pesanan yang telah dibuat. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, maka
manajer perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau
digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Akuntansi
komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima yang terkait
dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan.
3. Akuntansi Dana (Fund Accounting)
Pada organisasi sektor publik masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber
dana dan alokasi dana. Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk
digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah biasanya memiliki
keterbatasan penggunaan dengan tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang
merupakan syarat dari pihak eksternal yang merupakan penyedia dana.
Organisasi sektor publik memiliki tujuan-tujuan yang spesifik. Organisasi sektor
publik menggunakan sumber daya yang ada untuk tujuan tertentu, misalnya membangun
perpustakaan ataupun beasiswa. Secara umum, keseluruhan dana yang dimiliki
organisasi sektor publik memiliki tujan tersendiri dalam penggunaannya, baik karena faktor
eksternal (pembatasan eksternal) maupun faktor internal (perencanaan manajemen), ataupun
karena peraturan. Organisasi sektor publik membuat dana-dananya (funds) ke dalam sistem
akuntansi, dimana pemasukan yang dimiliki akan diklasifikasikan ke dalam dana-dana
tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud tertentu. Akuntansi dana digunakan untuk
mengendalikan dana yang terikat atau dibatasi penggunaannya (restricted fund) tersebut
sekaligus untuk menjamin adanya ketaatan dan persyaratan yang ada. Pengertian dana (fund)

6. dalam Governmental Accounting Standard Board (GASB) adalah: “a fiscal and accounting
with self-balancing set of a accounts recording cash and other financial resources, together
with all related liabilities, and residual equities or balances, and changer therein, which ar
segregated for the purpose of carrying on specific activities or attaining certain objectives in
accordance with special regulation, restriction, or limitation”. Perbedaan akuntansi dana
pada organisasi bisnis dengan organisasi sektor publik.
Terdapat dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sektor publik, yaitu :
a. Dana yang dapat dibelanjakan (expendable fund)
Menurut (Mardiasmo: 2004), dana yang dapat dibelanjakan digunakan untuk mencatat
nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan
untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan
pada organisasi pemerintahan.
Menurut (Deddi Nordiawan: 2009), dana yang dapat dibelanjakan adalah dana yang
disediakan untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat non-business yang
menjadi bagian dari tujuan organisasi sektor publik.
b. Dana yang tidak dapat dibelanjakan (non-expendable fund)
Menurut (Mardiasmo: 2004), dana yang tidak dapat dibelanjakan digunakan untuk
mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya
mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis.
Menurut (Deddi Nordiawan: 2009), dana yang tidak dapat dibelanjakan adalah dana
yang dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang bersifat bisnis. Digunakan sebagai
pendukung dari expendable fund.
Persamaan Akuntansi Dana
Dalam akuntansi dana dikenal persamaan akuntansi:
AKTIVA = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA
Sedangkan persamaan akuntansi dalam akuntansi keuangan:
AKTIVA = KEWAJIBAN + EKUITAS

7. Ekuitas dana berbeda dengan ekuitas. Di perusahaan, ekuitas adalah selisih antara
aktiva dan utang yang menunjukkan adanya kepemilikan pada perusahaan tersebut oleh
pemegang sahamnya. Sedangkan, di organisasi sektor publik, ekuitas dana tidak
menunjukkan adanya kepemilikan siapa pun karena memang tidak ada kepemilikan individu
dalam suatu organisasi sektor publik.
Basis Akuntansi dan Fokus Pengukuran
Dalam akuntansi dana, dikenal istilah basis akuntansi dan fokus pengukuran (measurement
focus). Basis akuntansi menentukan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui. Fokus
pengukuran dari entitas akuntansi menentukan apa yang akan dilaporkan, dengan kata lain
jenis aktiva dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan dilaporkan dalam
neraca. Konsep basis akuntansi dan fokus pengukuran berhubungan erat dan pemilihan salah
satu akan mengimplikasikan pemilihan yang lain.
Akuntansi Kas
Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat
ketika kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual,
riil, dan objektif. Dalam GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak
mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis, tingkat efisiensi dan
efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik.
Akuntansi Akrual
Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis
akrual dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akrual,
komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis
akrual diterapkan berbeda antara proprietary fund (fund accrual) dengan governmental fund
(modified accrual) karena biaya (expense) diukur dalam proprietary fund, sedangkan
expenditure fokus padageneral funds. Expense adalah jumlah sumber daya yang dikonsumsi
selama periode akuntansi. Expenditure adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan
dikeluarkan selama periode akuntansi.
Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik adalah untuk menentukan
cost of service and charging for service, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang

8. dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang
dibebankan kepada publik.
1. Perbedaan antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis akrual
1. Basis kas: Penerimaan kas – Pengeluaran kas = Perubahan kas.
2. Basis akrual: Pendapatan – Biaya = Rugi/ Laba.
3. Pendapatan: Penerimaan kas selama satu periode akuntansi – Saldo awal piutang +
Saldo akhir piutang.
4. Biaya: Kas yang dibayarkan selama satu periode akuntansi – Saldo awal utang +
Saldo akhir utang.
JENIS-JENIS ANGGARAN
1. Line Item Budgeting
Line Item Budgeting adalah penyusunan anggaran yang didasarkan pada dan
darimana dana berasal (pos-pos penerimaan) dan untuk apa dana tersebut digunakan
(pos-pos pengeluaran). Jenis anggaran ini relatif dianggap paling tua dan banyak
mengandung kelemahan atau sering pula disebut “traditional budgeting”. Walaupun
tak dapat disangkal, “line item budgeting” sangat populer penggunaannya karena
dianggap mudah untuk dilaksanakan.
2. Incremental Budgeting
Incremental Budgeting adalah sistem anggaran belanja dan pendapatan yang
memungkinkan revisi selama tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan
usulan anggaran periode tahun yang akan datang. Angka di pos pengeluaran
merupakan perubahan (kenaikan) dari angka periode sebelumnya. Permasalahan yang
harus diputuskan bersama adalah metode kenaikan/penurunan (incremental) dari
angka anggaran tahun sebelumnya. Logika sistem anggaran ini adalah bahwa seluruh
kegiatan yang dilaksanakan merupakan kelanjutan kegiatan dari tahun sebelumnya.
3. Planning Programming Budgeting Sistem
Planning Programming Budgeting Sistem adalah suatu proses perencanaan,
pembuatan program, dan penganggaran yang terkait dalam suatu sistem sebagai
kesatuan yang bulat dan tidak terpisah-pisah, dan didalamnya terkandung identifikasi

9. tujuan organisasi atas permasalahan yang mungkin timbul. Proses pengorganisasian,
pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap semua kegiatan sangat diperlukan selain
pertimbangan atas implikasi keputusan terhadap berbagai kegiatan di masa yang akan
datang.
4. Zero Based Budgeting (ZBB)
Zero Based Budgeting merupakan sistem anggaran yang didasarkan pada perkiraan
kegiatan, bukan pada apa yang telah dilakukan di masa lalu. Setiap kegiatan akan
dievaluasi secara terpisah. Ini berarti berbagai program dikembangkan dalam visi
tahun yang bersangkutan. Tiga langkah penyusunan ZBB adalah:
1. Identifikasi unit keputusan
2. Membangun paket keputusan
3. Meriview peringkat paket keputusan
5. Performance Budgeting
Performance Budgeting (anggaran yang berorientasi pada kinerja) adalah sistem
penganggaran yang berorientasi pada “output” organisasi yang berkaitan sangat erat
dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Performance
Budgetingmengalokasikan sumber daya program, bukan pada unit organisasi semata
dan memakai laporan pengukuran sebagai indikator kinerja organisasi.
6. Medium Term Budgeting Framework (MTBF)
Medium Term Budgeting Framework (MTBF) adalah suatu kerangka strategi
kebijakan tentang anggaran belanja untuk departemen dan lembaga pemerintah non
departemen. Kerangka ini memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada
departemen untuk penetapan lokasi dan sumber dana pembangunan.
PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN
1. Demokratis, mengandung makna bahwa anggaran negara (di pemerintahan Pusat
maupun di pemerintahan Daerah), baik yang berkaitan dengan pendapatan maupun
yang berkaitan dengan pengeluaran, harus ditetapkan melalui suatu proses yang
mengikutsertakan sebanyak mungkin unsur masyarakat selain harus dibahas dan
mendapatkan persetujuan dari lembaga perwakilan rakyat.

10. 2. Adil, berarti bahwa anggaran negara haruslah diarahkan secara optimum bagi
kepentingan orang banyak dan secara proporsional, dialokasikan bagi semua
kelompok dalam masyarakt sesuai dengan kebutuhannya.
3. Transparan, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan serta pertanggung jawaban
anggaran negara harus diketahui tidak saja oleh wakil rakyat, tetapi juga oleh
masyarakat umum.
4. Bermoral Tinggi, berarti pengelolaan keuangan negara harus berpegang kepada
peraturan perundangan yang berlaku, dan juga senantiasa mengacu pada etika dan
moral yang tinggi.
5. Berhati-hati, berarti pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara berhati-hati,
karena jumlah sumber daya yang terbatas dan mahal harganya. Hal ini semakin terasa
penting jika dikaitkan dengan unsur hutang negara.
6. Akuntabel, berarti bahwa pengelolaan keuangan negara haruslah dapat dipertanggung
jawabkan setiap saat secara intern maupun ekstern kepada rakyat.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
1. Mengenal Anggaran Negara
Anggaran negara pada suatu tahun secara sederhana bisa diibaratkan dengan anggaran
rumah tangga ataupun anggaran perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi
penerimaan dan sisi pengeluaran. Penyusunan anggaran senantiasa dihadapkan pada
ketidakpastian pada kedua sisi. Ketidakpastian yang dihadapi rumah tangga dan
perusahaan dalam menyusun anggaran juga dihadapi oleh para perencana anggaran
negara yang bertanggung jawab menyusun Rencana Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Negara (RAPBN) yang akan menjadi Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara (APBN) nantinya setelah disahkan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR.
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat.
Setidaknya terdapat 6 (enam) sumber ketidakpastian yang berpengaruh besar dalam
penentuan volume APBN, yakni:
1. Harga minyak bumi di pasar internasional
2. Kuota produksi minyak mentah yang ditentukan OPEC
3. Pertumbuhan ekonomi

11. 4. Inflasi
5. Suku bunga
6. Nilai tukar Rupiah dengan Dolar Amerika (USD)
Penetapan angka-angka keenam unsur diatas memegang peranan yang sangat penting
dalam penyusunan APBN. Hasil penetapannya disebut RAPBN. Penerimaan dan pengeluaran
untuk anggaran negara lazim disebut pendapatan dan belanja.
Penetapan Angka Asumsi
Dalam proses penyusunan RAPBN, angka-angka asumsi tersebut ditempatkan sebagai faktor
luar yang menentukan kondisi anggaran, baik sisi pendapatan maupun belanja. Penetapan
angka asumsi dilakukan oleh suatu tim yang terdiri dari wakil-wakil dari Bank Indonesia,
Departemen Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kantor
Menteri Koordinator Perekonomian, dan Badan Pusat Statistik, yang bersidang secar rutin
untuk membahas dan menentukan angka asumsi.
Angka-angka asumsi yang dihasilkan oleh tim tersebut selanjutnya dipakai sebagai
dasar untuk menyusun RAPBN. Angka-angka yang tertera masih berupa usulan dari pihak
eksekutif (pemerintah) kepada pihak legislatif (DPR). RAPBN ini disampaikan oleh Presiden
kepada DPR dalam suatu sidang paripurna yang merupakan awal dari proses pembahasan
RAPBN antara pemerintah dan DPR, hingga mencapai kesepakatan dengan memutuskan
rancangan yang diajukan pemerintah menjadi APBN.
Fungsi APBN
1. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa APBN menjadi dasar untuk melaksanakan
pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa APBN menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa APBN menjadi pedoman untuk menilai
apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.
4. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBN harus diarahkan untuk menciptakan
lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta
meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

12. 5. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan APBN harus memperhatikan rasa
keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa APBN menjadi alat untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian negara.
Komponen APBN
Secara garis besar APBN terdiri dari 5 (lima) komponen utama, yaitu:
1. Pendapatan Negara dan Hibah
2. Belanja negara
3. Keseimbangan primer
4. Surplus/defisit anggaran
5. Pembiayaan
Sistem Anggaran Negara
Sistem anggaran negara saat ini terdiri dari 2 (dua) kompponen utama:
1. Anggaran untuk pemerintah pusat yang dibagi dalam:
 Anggaran rutin yang besarnya kira-kira 62 persen dari total pengeluaran meliputi:
belanja pegawai, belanja barang dan subsidi (BBM dan bukan BBM)
 Anggaran pembangunan yang besarnya kira-kira 14 persen dari total pengeluaran
meliputi pembiayaan rupiah dan pembiayaan proyek. Untuk anggaran pembangunan,
peranan dana yang berasal dari negara-negara donatur saat ini masih cukup besar.
2. Anggaran belanja untuk daerah, yang besarnya kira-kira 24 persen dari total
pengeluaran. Anggaran ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil
(DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana tersebut di transfer ke pemerintah
daerah baik provinsi, kabupaten maupun kotamadya.