1. NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK (RAPERDA PA) KOTA PONTIANAK
BAB. I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sering kita saksikan beberapa anak yang kurang beruntung mendapatkan
perlakuan kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya, yang
semuanya itu merupakan pelanggaran kemanusiaan dan kurang mendapat perhatian
serius dari pemerintah setempat, yang dalam hal ini adalah pemerintah daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA), Anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah generasi
penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai
ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi
bangsa dan negara di masa depan. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya
untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun
sosial. Karena sifatnya, maka tumbuh kembang anak harus dilakukan dalam
lingkungan yang melindungi dari segala bahaya dalam bentuk pengasuhan yang
optimal.
Di dalam Undang-Undang Dasar 1945(amandemen) pada Pasal 28B ayat (2)
disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 1 ayat (2) UU PA menyebutkan
bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi
anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari sisi pemenuhan hak anak,
terutama hak-hak dasar seperti pangan, sandang, pendidikan, dan kesehatan sudah
menunjukan kemajuan yang cukup berarti, namun dari sisi perlindungan anak dari
segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya belum
dapat dilakukan secara maksimal dan belum menunjukan kemajuan yang berarti
dalam kurun waktu 11 tahun sejak UU PA diundangkan.

2. Dari data dan informasi mengenai berbagai kasus yang terjadi terhadap anak
memperlihatkan bahwa kondisi anak rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan,
eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Apabila hal ini berlangsung
secara terus menerus dan tidak mendapat perhatian secara serius, maka bukan tidak
mungkin generasi penerus ini akan menjadi generasi yang tidak siap dalam memikul
tanggungjawab sebagai penerus bangsa. Keluarga bertanggungjawab untuk mengasuh
dan melindungi anak. Anak yang mendapatkan pengasuhan dan perlindungan dari
keluarganya dengan baik maka anak tersebut tidak terhambat di dalam mencapai hak
kelangsungan hidup dan perkembangan. Jika keluarga tidak mampu melaksanakan
tanggungjawab mengasuh dan melindungi anak, maka negara wajib membantu
keluarga tersebut dalam bentuk program pendidikan atau pengasuhan bagi keluarga:
keterampilan menjadi orangtua, keterampilan melindungi anak, kemampuan
meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga, penyelenggaraan program konseling
bagi anak dan keluarga. Dan bilamana diperlukan, negara dapat memberikan
dukungan atau bantuan ekonomi.
Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggungjawab mengasuh dan
melindungi anak disertai dengan kegagalan negara di dalam membantu atau
memberdayakan keluarga tersebut dalam mengasuh dan melindungi anak dapat
berakibat pada anak beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan
perlakuan salah lainnya.
Dalam era otonomi daerah, melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah, dan penetapan Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 38
Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota, serta PP Nomor 41 Tahun 2007
tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah telah memberikan kewenangan
kepada daerah untuk melakukan upaya perlindungan anak, untuk itu perlindungan
anak adalah urusan wajib yang harus dilakukan pemerintah provinsi dan kabupaten
atau kota.
Melihat pada data dan informasi yang telah diuraikan, maka perlindungan
anak yang dilakukan bukan perlindungan anak dalam arti umum, tetapi perlindungan
anak yang fokus pada perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan
diskriminasi yang harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu.
B. Identifikasi Masalah
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberikan perhatian
pada persoalan-persoalan anak. Pengakuan tentang pentingnya perlindungan terhadap

3. anak sudah menjadi kesepakatan international melalui penandatanganan Konvensi
Hak Anak (KHA). Konstitusi Indonesia secara eksplisit juga memberikan pengakuan
terhadap hak anak. Hal ini seperti yang tercantum dalam Pasal 28B ayat (2) UUD
1945 yang menyatakan ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Langkah maju dalam perlindungan anak dilakukan Indonesia dengan mengesahkan
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berbagai UU
yang relevan sebagai instrumen perundangan nasional yang juga memuat
perlindungan anak.
Dari analisis perundang-undangan yang disajikan di atas, terdapat berbagai
persoalan terkait dengan pengaturan perundang-undangan khusus anak. Beberapa
permasalahan adalah:
1. Saling tumpang tindih dan tidak sinkron sehingga menyulitkan dalam aplikasinya.
2. Belum secara detail menguraikan mengenai perlindungan anak dari kekerasan,
eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.
3. Sesuai muatannya, UUPA diharapkan mampu mewujudkan komitmen Indonesia
untuk melindungi anak. Namun dalam perjalanannya UUPA belum secara jelas
menciptakan sistem perlindungan anak yang holistik dan komprehensif termasuk
layanannya dari tingkat preventif (pencegahan dini), pengurangan risiko, sampai
pada penanganan kasus.
Oleh karena itu, daerah seharusnya memiliki payung hukum berupa Perda
yang mampu mengakomodir semua isu terkait perlindungan anak, mampu
memberikan layanan secara holistik dan komprehensif, dan secara tegas memberikan
mandat kepada lembaga untuk melakukan koordinasi kebijakan dan pengawasan, dan
mandat kepada lembaga untuk memberikan layanan. Selain itu, Perda yang akan
disusun harus dapat membuka keterlibatan institusi non pemerintah dan masyarakat
untuk berperan secara luas.
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik
Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan
penyusunan Naskah Akademik Raperda PA dirumuskan sebagai berikut :
1. Meningkatkan upaya perlindungan anak dengan membangun sistem perlindungan
anak yang komprehensif. Sistem ini harus mampu mendeteksi dan merespon
kerentanan anak dan keluarganya.

4. 2. Menjamin layanan yang komprehensif meliputi layanan pencegahan dini,
pengurangan resiko, dan layanan penanganan kasus anak yang menjadi korban
kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah.
Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan
atau referensi penyusunan dan pembahasan Raperda PA.
D. Metode Penelitian
Penyusunan naskah akademik ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis
normatif yang dilakukan melalui studi literatur dan pustaka terutama menelaah data
sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah data hasil pemetaan perlindungan
anak dengan pendekatan sistem yang merupakan landasan berpijak data bagi naskah
akademik ini.
BAB. II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIK
A. Kajian Teoritis
1. Negara-negara Anggota PBB termasuk Indonesia sebagai negara yang telah
menandatangani perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional,
bertanggung jawab untuk mematuhi perjanjian, protokol dan konvensi-konvensi
yang telah diratifikasi dalam wilayah nasional mereka. Oleh sebab itu, pemerintah
memikul seluruh tanggung jawab untuk mengimplementasikan kewajiban-
kewajiban internasional ini, serta mandat kepemimpinan dalam melaksanakan
peraturan dan mekanisme yang diperlukan untuk mewujudkan kewajiban tersebut.
2. Sebagai bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Indonesia dalam perlindungan
anak, telah disahkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Meskipun kita telah memiliki Undang-Undang tersebut, yang substansinya telah
mencantumkan tentang hak-hak anak dan perlindungan anak, kewajiban dan
tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Untuk
memberikan perlindungan pada anak terutama di daerah, masih perlu dijabarkan
lagi dalam bentuk peraturan daerah.
3. Selain itu, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai MDGs (Tujuan
Pembangunan Millennium) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya
dan memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dunia.
MDGs yang terkait dengan perlindungan anak, adalah meliputi:
a. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan

5. Dalam mencapai tujuan ini, kaitannya dengan perlindungan anak
adalah dengan memastikan setiap anak, mendapatkan kehidupan yang layak,
dan tidak terlantar serta bebas dari kemiskinan dan kelaparan (termasuk di
dalamnya setiap anak berhak mendapatkan gizi yang baik, asi eksklusif).
b. Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua
Dalam mencapai tujuan ini, kaitannya dengan perlindungan anak
adalah dengan memastikan setiap anak dapat menyelesaikan pendidikan
sampai jenjang pendidikan minimal SMU.
c. Menurunkan Angka Kematian Anak
Dalam mencapai tujuan ini, kaitannya dengan perlindungan anak
adalah dengan memastikan setiap anak mendapatkan akses akses atas
pelayanan kesehatan, terutama di daerah-daerah miskin dan terpencil
(termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan imunisasi).
d. Memerangi HIV/AIDS, Malaria Dan Penyakit Menular Lainnya
Dalam mencapai tujuan ini, kaitannya dengan perlindungan anak
adalah dengan memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan
yang maksimal apabila terjangkit HIV/AIDS, Malaria dan penyakit
menularnya.
e. Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Dalam mencapai tujuan ini, kaitannya dengan perlindungan anak
adalah dengan memastikan setiap anak mendapatkan akses air minum dan
sanitasi yang bersih.
Keberhasilan dalam pencapaian MDGs di Indonesia tergantung pada
pencapaian tata pemerintahan yang baik di pusat maupun daerah, kemitraan yang
produktif pada semua tingkat masyarakat dan penerapan pendekatan yang
komprehensif untuk mencapai pertumbuhan yang pro-masyarakat miskin,
meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki koordinasi antar pemangku
kepentingan, meningkatkan alokasi sumber daya, pendekatan desentralisasi untuk
mengurangi disparitas, memberdayakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,
serta perlindungan anak. Perlindungan terhadap anak sangat penting dilakukan dalam
mendukung pencapaian MDGs, karena kepentingan anak merupakan hal mendasar
yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
4. Kemudian, dalam penerapan perlindungan anak, perlu diperhatikan juga
rangkaian tentang pengasuhan anak yang berkelanjutan, yang meliputi:
a. Tahapan Primer – Layanan universal untuk anak dan keluarga

6. Pencegahan primer adalah segala upaya yang secara langsung
ditujukan kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan masyarakat
dalam mengasuh anak dan melindungi anak secara aman, termasuk di
dalamnya segala aktivitas yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap
dan perilaku sosial masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran,
penguatan keterampilan orang tua, promosi bentuk-bentuk alternatif
penegakan disiplin tanpa kekerasan dan kesadaran tentang dampak buruk
kekerasan terhadap anak.
b. Tahapan Sekunder – Menargetkan kelompok spesifik anak dan keluarga yang
berisiko
Pelayanan ini masih bersifat preventif tapi fokus pada pemenuhan
kebutuhan yang telah diidentifikasi dalam keluarga tertentu atau kelompok
yang berisiko. Pencegahan sekunder atau layanan intervensi awal ditujukan
kepada anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rawan atau mengalami
resiko perlakuan salah atau penelantaran. Layanan intervensi awal targetnya
adalah keluarga yang telah melakukan perilaku yang mengandung resiko
kekerasan, harus di cegah, agar tidak terjadi situasi yang secara nyata dapat
menyebabkan dampak buruk terhadap anak.
Sebagai contoh, Pelayanan dukungan keluarga dalam bentuk : mediasi
dan nasehat hukum ketika keluarga menghadapi kekerasan dalam rumah
tangga, pertengkaran, perceraian; meningkatkan keterampilan menjadi
orangtua dan keterampilan melindungi anak; upaya penyembuhan salah satu
anggota keluarga yang menghadapi masalah ketergantungan obat, minuman
keras, berjudi, ketidakmampuan mengendalikan amarah; mendapatkan
rujukan pada pelayanan lainnya, seperti dukungan ekonomi, tempat tinggal,
jaminan sosial; dan Pelayanan dukungan keluarga ketika terjadi reintegrasi
sosial setelah anak berkonflik dengan hukum. Untuk menanangani masalah
tersebut pemberi layanan menyediakan berbagai macam layanan baik yang di
lakukan oleh organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat.
c. Tahapan Tersier – menargetkan anak-anak dan keluarga secara individu.
Penanganan korban adalah langkah atau tanggapan segera untuk
menangani anak yang secara serius telah mengalami kekerasan, eksploitasi,
perlakuan salah, dan penelantaran seperti psiko-sosial. Hal ini membutuhkan
intervensi yang berkelanjutan, termasuk intervensi yang dilakukan oleh
Negara ketika anak telah mengalami dan secara serius beresiko atau
berdampak buruk terhadap anak. Untuk itu diperlukan pengawasan dan
layanan dukungan keluarga seperti program bagi orang tua, konseling bagi

7. individu dan keluarga, program terapi penyembuhan; dan atau penempatan
anak baik yang bersifat sementara maupun permanen dalam pengasuhan
alternatif. Langkah-langkah untuk mengambil keputusan harus melalui
pengadilan, berdasarkan assessment dan rekomendasi dari instansi sosial.
Intervensi di tingkat tersier adalah penting untuk merespons keadaan
di mana seorang anak sangat berisiko atau mendapat perlakuan salah,
dieksploitasi, ditelantarkan atau mengalami cedera. Intervensi ini mungkin
melibatkan anak demi kepentingan terbaik bagi anak harus dipisahkan dari
keluarga. Dalam beberapa situasi, intervensi yang pertama kali harus
dilakukan adalah mencegah anak terpisah dari keluarga. Tetapi jika menurut
hasil assessment hal itu demi kepentingan terbaik bagi anak maka anak
tersebut harus dicarikan pengasuhan alternatif. Assessment dan keputusan
penempatan anak dalam pengasuhan alternatif hanya boleh dilakukan oleh
Negara. Intervensi ini dapat mencakup penggunaan pencegahan primer dan
pelayanan intervensi sekunder, bersama dukungan dan tindakan pencegahan
lainnya. Detail dari rencana dan program untuk anak-anak secara individu
perlu ditentukan oleh konteks tertentu dan harus didasarkan pada prinsip
kepentingan terbaik seperti yang disebutkan dalam KHA.
B. Kajian Terhadap Asas atau Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma.
Analisis terhadap penentuan asas-asas ini juga memperhatikan berbagai aspek
bidang kehidupan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibuat,
yang berasal dari hasil penelitian.
Elaborasi terkait prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu prinsip-prinsip
umum KHA yang harus menjiwai atau mainstreaming bagi setiap langkah legislasi
atau pembuatan undang-undang dan kebijakan yang dilakukan oleh negara yang
terdiri dari: Non Diskriminasi, kepentingan Terbaik bagi anak, Hak hidup,
Kelangsungan hidup dan perkembangan, menghargai pandangan anak, yang terdiri
dari :
1. Pasal 2 : Non Diskriminasi
• Negara wajib menghormati dan menjamin hak anak dan dimasukan dalam
sistem hukum yang ada tanpa diskriminasi ( ras, warna kulit, jenis kelamin,
bahasa, agama, pandangan politik orang tua, status ekonomi, kecacatan,
dan kelahiran )

8. • Negara wajib mengambil langkah-langkah yang layak untuk menjamin
anak terlindungi dari semua bentuk diskriminasi atau penghukuman
berdasarkan latar belakang yang disebabkan oleh pandangan dan keyakinan
orang tua anak / wali / keluarga.
• Non diskriminasi juga berkaitan dengan KHA Pasal 3 (2) : Negara wajib
menjamin pengasuhan dan perlindungan anak untuk kesejahteraan anak,
memperhatikan hak dan tugas orang tua / wali melalui langkah-langkah
legislatif dan administratif (KHA Pasal 4). Hal tersebut berkaitan dengan
hak keperdataan anak.
2. Pasal 3; Kepentingan terbaik bagi anak (The Best Interests of The Child) harus
menjadi landasan sistem hukum dan Kebijakan Pemerintah; Pasal 3 juga
berkaitan dengan Pasal 40 (2) (b) (iii) atau pengadilan meliputi Jaminan Negara
atas : Penanganan kasus anak sesegera mungkin tanpa penundaan; Oleh instansi
yang berwenang (aparat penegak hukum); Independent; Mendapatkan bantuan
yang layak; dan dengan mempertimbangkan umur atau situasi. Disamping itu
kepentingan terbaik bagi anak juga berkaitan dengan pasal 37 (c) meliputi
Jaminan Negara atas: pencabutan Kebebasan yaitu Anak yang dicabut
kebebasannya harus dipisahkan dari tahanan dewasa, kecuali dengan
pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak.
3. Pasal 6 Hak Hidup; Kelangsungan Hidup; Perkembangan.
Jaminan Negara atas anak yang berkonflik dengan hukum atau berhadapan
dengan hukum dengan memperhatikan hak hidup anak dan mempromosikan
kelangsungan hidup serta perkembangan anak secara maksimum.
4. Pasal 12 Menghargai Pendapat Anak:
Negara menjamin :
a. bahwa setiap anak yang mampu membentuk pandangan mempunyai hak
untuk mengekspresikannya secara bebas pada semua hal yang berpengaruh
pada dirinya.
b. bahwa pandangan anak dipertimbangan sesuai dengan umur dan kematangan
anak.
c. Secara khusus memberikan hak anak untuk didengar dan pandangannya
dipertimbangkan pada setiap proses peradilan dan administrative yang
mempengaruhi dirinya.

9. Hal ini mencakup rentang yang sangat luas dari sidang pengadilan dan
termasuk kebijakan atau pembuatan keputusan yang mempengaruhi anak,
contohnya, pendidikan, kesehatan, lingkungan, pengasuhan, adopsi.
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan
yang dihadapi masyarakat.
1. Bagaimana praktik penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan,
eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak yang telah dilakukan
oleh pemerintah daerah bersangkutan saat ini.
2. Bagaimana kondisi kekerasan, ekploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran
terhadap anak yang terjadi saat ini di daerah yang bersangkutan. (didukung
dengan data dan memperhatikan budaya setempat dalam hal ini perlu kajian
apakah tindakan terhadap anak berdasar budaya setempat dikatakan sebagai
kekerasan terhadap anak berdasar asas universal perlindungan anak).
3. Bagaimana permasalahan yang terdapat di masyarakat dengan adanya kondisi
kekerasan, ekspolitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak yang
terjadi dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah.
4. Bagaimana implikasi penerapan Konvensi Hak Anak bagi perlindungan anak di
daerah.
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem (atau pendekatan berbasis sistem)
yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan
dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.
Adapun untuk materi kajiannya adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana dampak dari penerapan peraturan daerah terhadap nilai-nilai budaya
setempat dan aspek kehidupan masyarakat ( apakah bertentangan atau tidak, dan
jika hal itu terjadi bagaimana solusinya? ).
2. Apa yang akan dilakukan daerah yang bersangkutan untuk mengatasi persoalan
yang timbul akibat penerapan sistem baru.
3. Bagaimana koordinasi antar SKPD di daerah terkait perlindungan anak atau
apakah diperlukan suatu unit atau lembaga khusus di daerah yang diberikan
mandat untuk mengatur dan menjalankan pelayanan kesejahteraan anak.