Dokumen ini memberikan pedoman pengelolaan belanja bantuan operasional untuk Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) tahun 2014. Pedoman ini menjelaskan tujuan, sasaran, jadwal, dan mekanisme pemberian bantuan serta ketentuan penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan untuk memastikan dana tersebut dapat digunakan secara tepat guna dan transparan.

1. 40
PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN BELANJA
BANTUAN OPERASIONAL SMALB
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN MENENGAH
DIREKTORAT PEMBINAAN PK-LK DIKMEN
TAHUN 2014

2. 40

3. i
KATA PENGANTAR
Dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial di
bidang Pendidikan dan Kebudayaan, tahun anggaran 2014 pada Satker Direktorat
Pembinaan PK-LK Dikmen teralokasi sejumlah dana dalam Mata Anggaran Belanja
Bantuan Sosial.
Untuk mengimplementasikan Pengelolaan dan Pembelanjaan Anggaran Belanja
Bantuan Sosial telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor: 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian dan
Lembaga, yang selanjutnya pada Bidang Pendidikan dan Kebudayaan telah
dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 Tahun 2013
tentang Pedoman Umum Pengelolan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan
Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
PMK nomor 81/PMK.05/2012 dan Peraturan Mendikbud nomor 24 Tahun 2013,
mengamanatkan Penetapan Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial
yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Berkenaan dengan hal
tersebut, Petunjuk Teknis ini disusun dan ditetapkan oleh Direktur Pembinaan
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Dikmen selaku Kuasa Pengguna
Anggaran.
Petunjuk Teknis (Juknis) memuat tentang diskripsi program, tujuan penggunaan
bantuan, pemberi dan penerima bantuan, alokasi anggaran, persyaratan pengguna
anggaran, tata kelola pencairan dana, dan pertanggungjawaban belanja bantuan.
Diharapkan Juknis ini menjadi acuan bagi lembaga/institusi penerima bantuan agar
proses pemberian, pembelanjaan, pelaksanan, pertanggungjawaban, dan pelaporan
dapat dilaksanakan dengan benar dan baik.
Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan masukan dalam
penyusunan juknis ini, kami sampaikan terima kasih. Apabila dikemudian hari masih
terdapat kekurangan dan kekeliruan, maka akan diperbaiki sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
Jakarta, Februari 2014
Direktur Pembinaan PK-LK Dikmen,
Drs. A. Budi Priadi, MAP
NIP. 195610311984031002

4. ii
DESKRIPSI PROGRAM
PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN
OPERASIONAL SMALB
TAHUN 2014
1. Nomor : PK-LK DIKMEN KP.11
2. Nama Program : Bantuan Operasional SMALB
3. IKU/IKK : 2.4.4
4. Tujuan : a. Membantu SMALB dalam mengatasi
biaya operasional pendidikan.
b. Meringankan beban masyarakat
terhadap pembiayaan pendidikan
menengah.
c. Mewujudkan keberpihakan
pemerintah terhadap peserta didik
yang tidak mampu untuk
mendapatkan layanan pendidikan
yang terjangkau dan bermutu.
d. Meningkatkan angka partisipasi
kasar (APK) peserta didik SMALB
5. Pemberi Bantuan : Direktorat Pembinaan Pendidikan
Khusus dan Layanan Khusus Dikmen.
6. Sasaran Bantuan : Sasaran pemberian BOS secara
nasional sebanyak 850 SMALB.
7. Nilai Bantuan : Nilai total BOS untuk SMALB tahun
anggaran 2014 sebesar Rp.
29.686.514.000,00 (dua puluh
sembilan milyar enam ratus delapan

5. iii
puluh enam juta lima ratus empat
belas ribu rupiah).
Nilai bantuan per sekolah ditentukan
berdasarkan :
 Fix cost per sekolah senilai
Rp 15.000.000,- ( limabelas juta
rupiah;
 Variable cost dihitung
berdasarkan jumlah peserta didik.
8. Penggunaan Bantuan : Dana BOS dapat digunakan untuk
pembiayaan komponen di bawah ini:
a. Pembelian/penggandaan buku teks
pelajaran.
b. Penggandaan soal dan penyediaan
lembar jawaban siswa dalam
kegiatan ulangan dan ujian
c. Pembelian alat dan bahan habis
pakai pendidikan
d. Penyelenggaraan kegiatan
pembinaan peserta
didik/ekstrakurikuler
e. Pemeliharaan dan perbaikan ringan
sarana dan prasarana sekolah
f. Langganan daya dan jasa
g. Kegiatan penerimaan peserta didik
baru
h. Pengembangan profesi guru
i. Pelaporan

6. iv
9. Mekanisme Pemberian : a. Dit PPK-LK Dikmen memberikan
Bantuan informasi melalui Dinas Pendidikan
Provinsi tentang rencana pemberian
dana BOS.
b. Dinas Pendidikan Provinsi/
Kabupaten/Kota mengirim usulan
sekolah calon penerima BOS kepada
Direktorat Pembinaan PK-LK
Dikmen.
c. Dit. PPK-LK Dikmen melakukan
validasi usulan sekolah calon
penerima BOS.
d. Direktorat Pembinaan PK-LK
Dikmen menetapkan sekolah
penerima BOS.
e. Sekolah melengkapi persyaratan
dan Rencana Penggunaan Dana
Bantuan/RAB.
f. Bimbingan teknis dan
penandatanganan Surat Perjanjian
pemberian BOS.
g. Dit. PPK-LK Dikmen menyalurkan
dana BOS ke rekening sekolah
melalui Bank penyalur.
h. Sekolah mengirim laporan
penggunaan pertanggungjawaban
dana bantuan.

7. v
10. Kriteria/Persyaratan : a. SMALB/SLB satu atap yang memiliki
pemberian bantuan peserta didik aktif jenjang
pendidikan menengah.
b. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
c. Ditetapkan oleh Direktur PPK-LK
Dikmen.
d. Memiliki ijin operasional pendidikan
khusus.
e. Memiliki rekening sekolah (bukan
rekening atas nama pribadi atau
yayasan) dan NPWP.
f. Menyampaikan copy surat
pengangkatan kepala sekolah.
11. Jadwal Kegiatan
No Kegiatan Waktu Pelaksanaan
1) Penerimaan usulan Januari – Februari 2014
2) Rekapitulasi dan validasi
usulan
Februari 2014
3) Penetapan penerima
bantuan
Februari – Maret 2014
4) Bimtek/penandatangan
surat perjanjian
Februari – Maret 2014
5) Penyaluran dana Tahap I : Februari - April 2014
Tahap II: Juli – Agustus 2014
6) Laporan pelaksanaan dari
sekolah
- Laporan tahap I selambat-
lambatnya bulan November 2014
- Laporan tahap II selambat-
lambatnya awal bulan Juni 2015

8. vi
12. Layanan Informasi : Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik
Direktorat Pembinaan PK-LK
Ditjen Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
Jl. RS. Fatmawati, Gedung B Lt. 1,
Cipete, Jakarta Selatan
Telp./Fax. 021 75906880
E-mail : lemdik.pklkdikmen@gmail.com

9. vii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................. i
DESKRIPSI PROGRAM ............................................................. ii
DAFTAR ISI ............................................................................ vii
BAB I PENDAHULUAN ............................................................. 1
A. Latar Belakang ............................................................. 1
B. Dasar Hukum dan Kebijakan ......................................... 1
C. Tujuan ......................................... .............................. 3
D. Sasaran ....................................................................... 3
E. Hasil yang Diharapkan .................................................. 3
F. Nilai Bantuan ............................................................... 4
G. Karakteristik BOS ...................................... .................. 4
H. Jadwal Kegiatan ........................................................... 4
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB .............. 6
A. Organisasi.................................................................... 6
B. Tugas dan Tanggungjawab............................................ 6
BAB III TATA KELOLA BELANJA BANTUAN SOSIAL ..................... 9
A. Persyaratan Calon Penerima Bantuan ............................. 9
B. Mekanisme Pemberian Bantuan...................................... 9
C. Bimbingan Teknis ......................................................... 10
D. Penyaluran Bantuan ..................................................... 10
E. Kerjasama dengan Bank Penyalur .................................. 11
F. Pelaporan..................................................................... 12
BAB IV PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN 14
A. Ketentuan Penggunaan BOS .......................................... 14
B. Larangan Penggunaan Dana BOS …………………………………… 16
C. Pertanggungjawaban Penggunaan BOS .......................... 17
BAB V PENUTUP..................................................................... 19
LAMPIRAN .............................................................................. 20

10. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga
negara berusia sekolah wajib mengikuti pendidikan. Atas dasar
amanat tersebut maka Pemerintah, Pemerintah Daerah dan
masyarakat menjamin terselenggaranya Pendidikan Khusus (PK)
dan Pendidikan Layanan Khusus (PLK) pada jenjang pendidikan
menengah.
Konsekuensi logis pernyataan di atas dan untuk meningkatkan
mutu penyelenggaraan pendidikan pada SMALB, Pemerintah
mengalokasikan bantuan operasional SMALB (selanjutnya
disebut BOS) yang bersumber dari dana APBN.
B. Dasar Hukum dan Kebijakan
Dasar hukum pemberian dana bantuan BOS dilandasi ketentuan
perundangan sebagai berikut:
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal
49 ayat (3).
2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara
3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara.
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004 Pemeriksaan dan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-undang No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial.
6. Undang-undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial.

11. 2
7. Undang-undang No. 23 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014
8. Keppres No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan
APBN dan Perubahannya yang terakhir Perpres No. 53
tahun 2010.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun
2009 tentang Standar Biaya Operasional Nonpersonalia
Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
(SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah
Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar
Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
(SMALB).
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.
81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada
Kementerian/Lembaga.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24
Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Nomor
701/D/KEP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Sosial di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan
Menengah tahun 2014.
14. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Pembinaan
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan
Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan PT Bank
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk tentang Penyaluran Dana

12. 3
Bantuan Sosial pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Pendidikan
Menengah Tahun Anggaran 2014 Nomor:
143/D4.5/KU/2014 dan Nomor PKS BRI: B.35-
HBL.1/02/2014 pada hari Jum’at tanggal empat belas
Februari tahun dua ribu empat belas.
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat
Pembinaan PK-LK Dikmen tahun 2014.
C. Tujuan
1. Membantu SMALB untuk mengatasi biaya operasional
pendidikan.
2. Meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan
pendidikan menengah.
3. Mewujudkan keberpihakan pemerintah terhadap peserta
didik yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan
pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
4. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) peserta didik
SMALB
D. Sasaran
Sasaran penerima BOS adalah SMALB dan SLB satu atap yang
memiliki peserta didik jenjang pendidikan menengah, baik
negeri maupun swasta di seluruh Indonesia sebanyak 850
sekolah.
E. Hasil yang diharapkan
1. Terbantunya orangtua peserta didik pada SMALB dalam
membiayai pendidikan.

13. 4
2. Terbantunya SMALB untuk mengatasi biaya operasional
pendidikan.
3. Terwujudnya keberpihakan pemerintah terhadap peserta
didik yang tidak mampu untuk mendapatkan layanan
pendidikan yang terjangkau dan bermutu.
F. Nilai Bantuan
Nilai total BOS untuk SMALB tahun anggaran 2014 sebesar
Rp 29.686.514.000,00 (dua puluh sembilan milyar enam ratus
delapan puluh enam juta lima ratus empat belas ribu rupiah).
Nilai bantuan per sekolah ditentukan berdasarkan :
1. Fix cost per sekolah senilai Rp.15.000.000,00 (limabelas
juta rupiah);
2. Variable cost dihitung berdasarkan jumlah peserta didik.
G. Karakteristik BOS
1. Diberikan kepada SMALB.
2. Disampaikan penuh/utuh tanpa potongan apapun dari pihak
manapun.
3. Prinsip pengelolaan dana transparan dan akuntabel.
H. Jadwal Kegiatan
No Kegiatan Waktu Pelaksanaan
1) Penerimaan usulan Januari – Februari 2014
2) Rekapitulasi dan validasi
usulan
Februari 2014
3) Penetapan penerima
bantuan
Februari – Maret 2014

14. 5
No Kegiatan Waktu Pelaksanaan
4) Bimtek/penandatangan
surat perjanjian
Februari – Maret 2014
5) Penyaluran dana Tahap I : Februari – April 2014
Tahap II: Juli – Agustus 2014
6) Laporan pelaksanaan dari
sekolah
- Laporan tahap I selambat-
lambatnya awal bulan
November 2014
- Laporan tahap II
selambat-lambatnya awal
bulan Juni 2015

15. 6
BAB II
ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
A. Organisasi
Pelaksanaan pemberian BOS melibatkan beberapa unsur
sebagai berikut :
1. Direktorat Pembinaan PK-LK Dikmen
2. Dinas Pendidikan Provinsi
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
4. Sekolah
5. Komite Sekolah
B. Tugas dan Tanggungjawab
1. Direktorat Pembinaan PK-LK Dikmen
a. Menyusun petunjuk teknis pemberian BOS.
b. Melaksanakan sosialisasi pemberian BOS.
c. Menerima usulan daftar nama sekolah calon penerima
BOS.
d. Melakukan validasi sekolah calon penerima BOS.
e. Menetapkan sekolah penerima BOS.
f. Melakukan bimbingan teknis kepada sekolah calon
penerima BOS.
g. Menyalurkan BOS kepada sekolah yang telah ditetapkan
sebagai penerima BOS
h. Melaksanakan supervisi pemberian dana BOS.

16. 7
2. Dinas Pendidikan Provinsi
a. Mensosialisasikan tentang pemberian dana BOS kepada
sekolah dan unsur terkait.
b. Mengusulkan daftar sekolah calon penerima BOS.
c. Melakukan pembinaan ke sekolah berkaitan dengan
penggunaan BOS.
d. Menerima atau mengetahui laporan pelaksanaan
kegiatan BOS yang disusun oleh sekolah penerima
bantuan.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
a. Membantu dinas pendidikan provinsi dalam
mensosialisasikan pemberian dana BOS kepada sekolah.
b. Mengusulkan daftar sekolah calon penerima BOS.
c. Membantu dinas pendidikan provinsi melakukan
pembinaan terhadap sekolah penerima BOS.
d. Menerima dan atau mengetahui laporan pelaksanaan
kegiatan BOS yang disusun oleh sekolah penerima
bantuan.
4. Sekolah
a. Bersama dengan komite sekolah mensosialisasikan BOS
kepada warga sekolah.
b. Bersama dengan komite sekolah menyusun RAB dan
membuat urutan skala prioritas yang akan dibiayai.
c. Melengkapi persyaratan dan Rencana Penggunaan
Dana/RAB.
d. Kepala sekolah menandatangani surat perjanjian BOS.
e. Kepala sekolah bertanggung jawab mutlak terhadap
penggunaan dana BOS.

17. 8
f. Membuat laporan pelaksanaan penggunaan BOS kepada
Direktorat Pembinaan PK-LK Dikmen yang disetujui oleh
Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Komite Sekolah
a. Membantu sekolah mensosialisasikan program BOS
kepada orang tua dan guru.
b. Membantu melakukan pengawasan penggunaan dana
BOS.

18. 9
BAB III
TATA KELOLA BELANJA BANTUAN SOSIAL
A. Persyaratan Sekolah Calon Penerima Bantuan
1. SMALB/SLB satu atap yang memiliki peserta didik aktif
jenjang pendidikan menengah.
2. Diusulkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
3. Ditetapkan oleh Direktorat PPK-LK Dikmen.
4. Memiliki ijin operasional pendidikan khusus.
5. Memiliki rekening sekolah (bukan rekening atas nama pribadi
atau yayasan) dan NPWP.
6. Menyampaikan copy surat pengangkatan kepala sekolah.
B. Mekanisme Pemberian Bantuan
Mekanisme pemberian bantuan adalah sebagai berikut :
1. Dit PPK-LK Dikmen memberikan informasi melalui Dinas
Pendidikan Provinsi tentang rencana pemberian dana BOS.
2. Dinas Pendidikan Provinsi mengirim usulan sekolah calon
penerima BOS kepada Direktorat Pembinaan PK-LK Dikmen.
3. Dit. PPK-LK Dikmen melakukan validasi usulan sekolah calon
penerima BOS.
4. Direktorat Pembinaan PK-LK Dikmen menetapkan sekolah
penerima BOS.
5. Sekolah melengkapi persyaratan dan Rencana Penggunaan
Dana/RAB.
6. Bimbingan teknis dan penandatanganan surat perjanjian
pemberian BOS

19. 10
7. Dit. PPK-LK Dikmen menyalurkan dana BOS ke rekening
sekolah melalui Bank penyalur.
8. Sekolah mengirim laporan penggunaan pertanggungjawaban
dana bantuan.
C. Bimbingan Teknis
Sekolah yang telah ditetapkan sebagai penerima BOS akan
memperoleh bimbingan teknis dari Direktorat Pembinaan PK-LK
Dikmen.
Materi pokok bimbingan teknis meliputi :
1. Penjelasan tentang petunjuk teknis pemberian bantuan.
2. Penandatanganan surat perjanjian pemberian BOS
3. Penjelasan tentang penyusunan laporan pelaksanaan dan
pertanggungjawaban keuangan.
D. Penyaluran Bantuan
1. Penyaluran dana BOS SMALB dilakukan oleh Direktorat
Pembinaan PK-LK Dikmen dengan cara mengajukan Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar
(SPM)
2. SPM tersebut disampaikan ke Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta untuk diterbitkan
Surat Perintah Pencairan Dana.
3. Dana disalurkan oleh KPPN ke sekolah melalui Bank
penyalur.
4. Penyaluran dana BOS SMALB mengacu pada PMK Nomor 81
tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian
Negara/Lembaga.
5. Dana BOS SMALB disalurkan dalam dua tahap. Tahap I
untuk biaya operasional sekolah periode Juli s.d Desember

20. 11
2014, dan tahap II untuk biaya operasional sekolah periode
Januari s.d Juni 2015.
6. Penyaluran dana bantuan disampaikan secara utuh ke
rekening bank atas nama sekolah penerima tanpa potongan
apapun.
E. Kerjasama dengan Bank Penyalur
BOS SMALB akan disalurkan melalui Bank Penyalur yang
dituangkan dalam kontrak/perjanjian kerjasama antara lain:
1. Sekolah akan dibuatkan rekening giro oleh Bank penyalur
yang ditetapkan oleh Direktorat PPKLK Dikmen
2. Untuk aktifasi rekening giro atas nama sekolah, sekolah
diwajibkan datang ke unit kerja Bank yang disepakati dengan
membawa persyaratan sebagai berikut:
a. Surat Keputusan Pendirian Sekolah/Ijin Operasional
Sekolah/Surat Keterangan dari Dinas setempat
b. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dan
Bendahara
c. Identitas diri/KTP Kepala Sekolah dan Bendahara
d. NPWP
e. Surat Kuasa (Form disediakan Bank)
f. Stempel Sekolah
3. Pencairan dana BOS dilakukan di Unit kerja Bank sesuai
dengan lokasi pembukaan rekening sekolah untuk
penerimaan Bansos PKLK Dikmen.

21. 12
F. Pelaporan
1. Struktur Pelaporan
Laporan harus disiapkan oleh sekolah penerima dana BOS
SMALB terdiri atas laporan tahap I periode Juli s.d Desember
2014 dan laporan tahap II periode Januari s.d Juni 2015.
Laporan disusun oleh sekolah untuk kepentingan
pertanggungjawaban pelaksanaan program. Laporan
tersebut harus ada dan disimpan di sekolah ketika diperiksa
setiap saat oleh tim audit/pemeriksa dan supervisor.
Struktur laporan sekurang-kurangnya memuat:
1. Jumlah siswa
2. Jumlah dana yang diterima
3. Kapan dana diterima sekolah
4. Rekap penggunaan dana
5. Pengeluaran/pembelanjaan dilengkapi dengan kwitansi.
6. Foto Dokumentasi
Berisi informasi yang menggambarkan kegiatan sekolah
dalam menggunakan dana untuk membantu membiayai
operasional sekolah
Sedangkan laporan yang dikirim ke Direktorat Pembinaan
PK-LK Dikmen, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota hanya mencakup butir 1, 2, 3,
dan 4 di atas.

22. 13
2. Ketentuan Laporan
a. Laporan untuk Direktorat Pembinaan PK-LK Dikmen
dikirim ke alamat:
Direktorat Pembinaan PK-LK Dikmen
Subdit Kelembagaan dan Peserta didik
Komplek Kemdikbud Gedung B Lantai 1
Jl. RS. Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan 12410 atau ke alamat email:
lemdik.pklkdikmen@gmail.com
b. Laporan tersebut ditandatangani oleh kepala sekolah,
bendahara rutin sekolah diketahui Dinas Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota.
c. Laporan tahap I penggunaan BOS harus dikirim
selambat-lambatnya bulan November 2014 dan laporan
tahap II selambat-lambatnya bulan Juni 2015

23. 14
BAB IV
PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
A. Ketentuan Penggunaan BOS
Penggunaan dana BOS SMALB tidak boleh duplikasi dengan
sumber dana lain.
Dana BOS dapat digunakan untuk pembiayaan komponen di
bawah ini:
No Komponen Pembiayaan Penjelasan
1 Pembelian/Penggandaan
buku teks pelajaran
Biaya untuk mengganti buku yang
rusak dan menambah kekurangan
untuk memenuhi rasio satu
peserta didik satu buku.
2 Penggandaan soal dan
penyediaan lembar
jawaban peserta didik
dalam kegiatan ulangan
dan ujian
Ulangan harian, ulangan tengah
semester, ulangan akhir
semester/ ulangan kenaikan
kelas, ujian sekolah
3 Pembelian alat dan
bahan habis pakai
Buku tulis, kapur tulis, pensil,
spidol, kertas, buku induk peserta
didik, buku inventaris, tinta,
stempel, kertas, tinta printer, alat
dan bahan pratikum, alat-alat
kebersihan
4 Penyelenggaraan
kegiatan pembinaan
peserta
didik/ekstrakurikuler
Olahraga, kesenian, karya ilmiah
remaja, pramuka, palang merah
remaja, unit kesehatan sekolah,
pendidikan lingkungan hidup,
pembiayaan lomba-lomba yang

24. 15
No Komponen Pembiayaan Penjelasan
tidak dibiayai dari dana
Pemerintah/ Pemda
5 Pemeliharaan dan
perbaikan ringan
sarana prasarana
sekolah
Pengecatan, perbaikan atap
bocor, perbaikan pintu dan
jendela, perbaikan meubeler,
perbaikan sanitasi sekolah (kamar
mandi dan WC), perbaikan lantai
ubin/ keramik dan perawatan
fasilitas sekolah lainnya.
6 Langganan daya dan
jasa
Listrik, air dan telepon, internet
(fixed/mobile modem) dengan
cara berlangganan maupun
prabayar, pembiayaan
penggunaan internet termasuk
untuk pemasangan baru
7 Kegiatan penerimaan
siswa baru
Biaya untuk penggandaan
formulir pendaftaran dan
administrasi pendaftaran. Meliputi
biaya foto copy dan konsumsi
panitia penerimaan peserta didik
baru.
8 Pengembangan profesi
guru
Misalnya KKG/MGMP,
KKKS/MKKS, menghadiri seminar
yang terkait langsung dengan
peningkatan mutu pendidikan dan
ditugaskan oleh sekolah.
9 Penyusunan dan
pelaporan
Biaya untuk menyusun dan
mengirimkan laporan sekolah

25. 16
No Komponen Pembiayaan Penjelasan
kepada pihak berwenang.
Meliputi biaya foto copy dan
konsumsi penyusunan laporan.
B. Larangan Penggunaan Dana BOS
1. Disimpan dengan maksud dibungakan.
2. Dipinjamkan kepada pihak lain.
3. Membiayai iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD
Kecamatan/Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak
lainnya, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru
yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
4. Membayar bonus dan transportasi rutin untuk guru.
5. Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik
untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah).
6. Rehabilitasi sedang dan berat.
7. Membangun gedung/ruangan baru.
8. Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), serta bahan/peralatan
yang tidak mendukung proses pembelajaran.
9. Menanamkan saham.
10. Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana
pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara
penuh/wajar.
11. Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya
dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam
rangka perayaan hari besar nasional dan upacara
keagamaan/acara keagamaan.

26. 17
C. Pertanggungjawaban Penggunaan BOS
Hal-hal yang perlu diperhatikan sekolah dalam menggunakan
BOS sebagai berikut :
1. Pertanggungjawaban pembelanjaan dana sepenuhnya
menjadi tanggung jawab penerima bantuan.
2. Setiap pembelanjaan bantuan harus dapat dipertanggung-
jawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi dan
keuangan.
3. Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus
dibubuhi materai yang cukup sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp 250.000,- tidak
dikenai bea materai, sedangkan transaksi dengan nilai
nominal di atas Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-
dikenai bea materai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- dan
transaksi dengan nominal lebih besar Rp 1.000.000,- dikenai
bea materai dengan tarif Rp 6.000,-.
4. Dalam bukti pengeluaran harus jelas uraian mengenai
peruntukannya yang dibayarkan dan diberi tanggal dan
nomor bukti pengeluaran, termasuk pembayaran pajak
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Untuk sekolah negeri, bendahara sekolah adalah bendahara
Negara mempunyai kewajiban untuk memungut dan
menyetorkan pajak-pajak atas pembelian/ pengadaan
barang/jasa dalam jenis dan jumlah tertentu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku serta menyetor ke Kas Negara.
6. Untuk sekolah swasta, bendahara sekolah bukan bendahara
negara sehingga dapat memungut dan menyetorkan pajak-
pajak dengan menggunakan NPWP Sekolah/Yayasan atau
pajak-pajak dibayarkan oleh penyedia barang/jasa yang
memiliki NPWP.

27. 18
7. Pembelanjaan dana bantuan tahap I yang diterima harus
selesai dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya bulan
November 2014 dan tahap II bulan Juni 2015.
8. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan dan peruntukan
yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sekolah
berkewajiban mengembalikan ke kas negara.
9. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggung-
jawaban penggunaan dana bantuan kepada Direktorat
Pembinaan PK-LK Dikmen diketahui Dinas Pendidikan
Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
10. Semua Bukti-bukti pembelanjaan (kuitansi) dan bukti
pembayaran pajak-pajak didokumentasikan dan disimpan di
sekolah penerima bantuan.
11. Apabila penerima bantuan tidak melaksanakan pembelanjaan
sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan
Juknis maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang
berlaku.

28. 19
BAB V
PENUTUP
Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi sekolah
serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengajuan dan pelaksanaan
BOS sehingga tercipta kesamaan persepsi dalam perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi program bantuan ini.
Program BOS ini akan berjalan lancar apabila setiap unsur terkait
seperti warga sekolah, tim pembina dan stakeholders secara
konsisten dan berkelanjutan ikut berperan aktif dan bekerja keras.
Semoga bantuan beasiswa ini menjadi elemen yang dapat
memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pembinaan dan
penyelenggaraan pendidikan khusus.

29. 20
SEKOLAH/INSTITUSI DISDIK PROV/KAB/KOTA DIT PPK-LK DIKMEN
Lampiran 1: Alur Pemberian BOS Tahun Pelajaran 2014/2015
Pelajaran 2014/2015
Penerima Informasi ProgramPenerima Informasi Program
Data Sekolah
SK Penetapan Penerima
Bantuan oleh KPA
Daftar Usulan/Rekomendasi
Undangan Bimtek
- Penerbitan SPP dan SPM oleh
Dit. PPK-LK Dikmen untuk
diajukan ke KPPN.
- Penerbitan (SP2D) oleh KPPN
dan melakukan
pemindahbukuan dari rekening
kas Negara ke rekening
penerima melalui Bank
Penyalur
Pelaksanaan Kegiatan/
Pembelanjaan Dana Bantuan
Pengesahan Laporan Penerimaan LaporanPembuatan Laporan
Bantuan Diterima
Sekolah
Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dan Bimbingan Teknis
Pihak Penerima Bantuan Sebagai Saksi Pihak Pemberian Bantuan
Penyaluran Bantuan
Rekapitulasi dan
Validasi Usulan Bantuan
Informasi Program
Pemberian Bantuan
Penyampaian informasi Agar
Penerima Bantuan melengkapi
persyaratan
Sekolah Melengkapi
Persyaratan untuk Menerima
Bantuan

30. 21
Lampiran 2:
Bukti Penerimaan Dana BOS
(Kop Sekolah)
SURAT PERYATAAN TELAH MENERIMA DANA
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ........................................................................
Jabatan : ........................................................................
Nama Sekolah : ........................................................................
Alamat Sekolah : ........................................................................
Telp : ………………… Hp …………….. Fax ……………...
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ……………………….……,
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami telah menerima
Bantuan Operasional SMALB sebesar Rp ……………. (…………………..),
dengan bukti copy rekening terlampir.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
…………………………2014
Yang Menyatakan,
………………………………
materai
6.000

31. 22
Lampiran 3
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
SEKOLAH PENERIMA DANA BOS SMALB
TAHUN PELAJARAN 2014/2015
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ........................................................................
Jabatan : ........................................................................
Nama Sekolah : ........................................................................
Alamat Sekolah : ........................................................................
Telp : ………………… Hp …………….. Fax ………….......
Menyatakan akan bertanggungjawab dan menjalankan kewajiban sebagai
berikut :
1. Menyalurkan bantuan dana BOS SMALB sesuai Perjanjian Kerja Sama
pemberian bantuan yang sudah disepakati dan petunjuk teknis
pengelolaan belanja BOS.
2. Bersedia menerima sanksi dan/atau mengembalikan sebagian atau
seluruh dana bantuan yang sudah diterima, apabila di kemudian hari
ternyata terbukti tidak menggunakan dana bantuan BOS sesuai
ketentuan yang ditetapkan.
3. Bertanggung jawab mutlak secara administrasi, teknis, dan keuangan
terhadap penyaluran BOS SMALB.
4. Mengirim laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku
secara tepat waktu.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.
......................... 2014
Kepala Sekolah
(.................................)
NIP
Materai 6.000

32. 23
Lampiran 4
Format Rancangan Penggunaan Dana BOS SMALB
No
Jenis
Penggunaan/Pembelanjaan
Kuantitas Jumlah
Dana
(Rp)
Jadwal
Pelaksanaan
Kegiatan
Satuan
(Rp)
Volume
1 Pembelian/Pengadaan buku
teks pelajaran
a. ....................................
b. ....................................
c. ....................................
Dst.
2 Penggandaan soal dan
penyediaan lembar jawaban
siswa dalam kegiatan ulangan
dan ujian
a. ....................................
b. ....................................
c. ....................................
Dst.
3 Pembelian alat dan bahan
habis pakai
a. ....................................
b. ....................................
c. ....................................
Dst.
4 Penyelenggaraan kegiatan
pembinaan
siswa/ekstrakurikuler
a. ....................................
b. ....................................
c. ....................................
Dst.
5 Pemeliharaan dan perbaikan
ringan sarana dan prasarana
a. ....................................

33. 24
No
Jenis
Penggunaan/Pembelanjaan
Kuantitas Jumlah
Dana
(Rp)
Jadwal
Pelaksanaan
Kegiatan
Satuan
(Rp)
Volume
b. ....................................
c. ....................................
Dst.
6 Langganan daya dan jasa
lainnya
a. ....................................
b. ....................................
c. ....................................
Dst.
7 Kegiatan penerimaan siswa
baru
a. ....................................
b. ....................................
c. ....................................
Dst.
8 Pengembangan profesi guru
a. ....................................
b. ....................................
c. ....................................
9 Penyusunan dan pelaporan
a. ....................................
b. ....................................
c. ....................................
Dst.
.....................,.......................2014
Kepala Sekolah
(.........................)
NIP. ...................
Catatan :
RAB tersebut tidak harus mencakup semua komponen diatas dan tidak boleh
duplikasi dengan sumber lain

34. 25
PERJANJIAN KERJASAMA
PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL SMALB
ANTARA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
SUBDIT KELEMBAGAAN DAN PESERTA DIDIK
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS
PENDIDIKAN MENENGAH
DENGAN
KEPALA SMALB/SLB ........................
PROVINSI ..............
NOMOR : ..................................
TANGGAL : ..................................
Pada hari ini ....................tanggal ...........bulan ............. tahun dua ribu empat belas, yang
bertandatangan di bawah ini:
1. Nama :
Jabatan :
Alamat Kantor : Direktorat Pembinaan PK-LK Dikmen Komplek Kemdikbud, Gedung B
Lantai 1 Jalan RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan
berdasarkan surat Keputusan Direktur Pembinaan PK-LK Dikmen Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran nomor
415/D4.5/KU/2013 tanggal 27 Desember 2013 telah ditunjuk sebagai Pejabat
Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik, Direktorat Pembinaan
Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Direktorat Pembinaan PK-LK Dikmen, yang selanjutnya dalam perjanjian ini
disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : .......................................................................................................
Jabatan : ........................................................................................................
Alamat Sekolah : .......................................................................................................
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sekolah yang selanjutnya dalam perjanjian
ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

35. 26
Berdasarkan:
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kegiatan Peningkatan Akses dan Mutu PK
dan PLK SMLB tahun 2014, nomor: DIPA-023.12.1.682101/2014 Tanggal 5 Desember
2013 beserta revisinya.
2 Usulan BOS bagi SMALB/SLB tahun 2014.
3. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus
Pendidikan Menengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nomor :
......./D4.4/KU/2014 tanggal ..... ........... 2014 tentang Penetapan S M A L B / S L B
penerima BOS tahun anggaran 2014.
4. Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah bagi SMALB/SLB
Tahun 2014.
Para Pihak sepakat mengadakan perjanjian pemberian BOS pada SMALB/SLB dengan
ketentuan dan syarat-syarat seperti tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini:
Pasal 1
Tujuan Dan Lingkup Kegiatan
(1) Perjanjian antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bertujuan untuk melaksanakan
kegiatan pemberian BOS pada SMALB/SLB guna meringankan beban sekolah terhadap
pembiayaan pendidikan yang bermutu;
(2) PIHAK PERTAMA memberikan BOS kepada PIHAK KEDUA untuk biaya operasional
penyelenggaraan pendidikan pada SMALB/SLB ........................
(3) Lingkup Kegiatan dalam perjanjian ini adalah pemberian dana BOS tahun anggaran
2014 dalam rangka pelaksanaan program Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus
dan Layanan Khusus Pendidikan Menengah.
Pasal 2
Pelaksanaan Kegiatan
(1) Dana BOS dimanfaatkan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan
Belanja Bantuan Operasional Sekolah bagi SMALB/SLB Tahun pelajaran 2014/2015;
(2) Bantuan BOS merupakan bantuan yang diberikan untuk dimanfaatkan sebagai
pendukung kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun pelajaran (mulai bulan
Juli tahun 2014 sampai dengan bulan Juni tahun 2015);
(3) PIHAK KEDUA segera menggunakan dana BOS sesuai dengan Rencana Penggunaan
Dana untuk Operasional pendidikan tahun pelajaran 2014/2015;
(4) Apabila diperlukan PIHAK PERTAMA dan atau petugas yang ditunjuk, dapat melakukan
supervisi keterlaksanaan penyaluran dana.

36. 27
Pasal 3
Nilai Bantuan
Nilai bantuan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA seperti tersebut pada Pasal 1
perjanjian ini sebesar Rp ......................... (........................... rupiah) disalurkan dalam 2
(dua) tahap yaitu Tahap I Februari-April 2014 dan Tahap II Juli-Agustus 2014
Pasal 4
Penyaluran Dana
Dana bantuan tersebut pada pasal 3 di atas, penyalurannya diatur sebagai berikut:
(1) Penyaluran dana BOS dilakukan oleh KPPN Jakarta III melalui Bank penyalur ke
rekening PIHAK KEDUA yang disiapkan oleh Bank Penyalur
(2) Dana BOS sebagaimana tersebut pada pasal 3 akan dipindahbukukan sekaligus kepada
PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama di tanda tangani oleh kedua belah pihak
dan dilengkapi dokumen lain yang diperlukan.
Pasal 5
Kewajiban
Dana BOS diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) PIHAK PERTAMA menyediakan dan menyalurkan dana BOS SMALB/SLB kepada
PIHAKKEDUA;
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban menerbitkan Surat Keputusan Panitia Pengelola Dana
BOS;
(3) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan dana bantuan ke Kas Negara apabila
ditemukan ketidaksesuaian pada persyaratan penerima bantuan;
(4) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan tentang penggunaan dana BOS
sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Operasional
Sekolah bagi SMALB/SLB Tahun pelajaran 2014/2015.
(5) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dana BOS baik dari
segi administrasi, teknis maupun keuangan sesuai perjanjian pemberian dana bantuan
ini.

37. 27
Pasal 6
Keadaan Memaksa
(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa/force majeure adalah kejadian di luar
kekuasaan PIHAK KEDUA baik langsung maupun tidak langsung antara lain bencana
alam, kebakaran, banjir, petir, gempa bumi, sabotase, kebijakan moneter, peperangan
dan huru-hara. Peristiwa yang tidak dapat dielakkan tersebut harus mendapat
pengakuan/keterangan dari pihak yang berwenang;
(2) Akibat yang timbul pada ayat (1) di atas saat pelaksanaan pekerjaan, PIHAK KEDUA
harus melapor kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 3 x 24 jam setelah terjadinya
keadaan tersebut;
(3) Dengan adanya keadaan memaksa tersebut, tidak mengurangi tanggung jawab PIHAK
KEDUA sesuai pasal 5 ayat (5);
(4) PIHAK KEDUA, harus melakukan upaya penanggulangan/pemecahan masalah dengan
adanya keadaan memaksa tersebut.
Pasal 7
Sanksi
(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian kerjasama secara
sepihak jika PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan
perjanjian;
(2) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan seluruh dana bantuan kepada PIHAK PERTAMA
apabila terjadi pembatalan perjanjian kerjasama;
(3) Apabila terjadi kerugian negara sebagai akibat penyalahgunaan dana bantuan ini
menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA;
(4) Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian
kerjasama dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Operasional Sekolah bagi
SMALB/SLB Tahun p e l a j a r a n 2014/2015 akan dimasukkan dalam daftar hitam
(Black List) dan tidak akan diberikan bantuan pada tahun berikutnya.
Pasal 8
Lain-Lain
(1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerjasama ini akan
diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak;
(2) Perubahan dan atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari surat perjanjian
ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak;
(3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini dan dipandang perlu
oleh kedua belah pihak, akan diatur lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak
dipisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

38. 28
Pasal 9
Penutup
Perjanjian pemberian dana bantuan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah
pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas.
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
Kepala SLB ........................, Pejabat Pembuat Komitmen
Subdit Kelembagaan dan Peserta Didik,
.................................... ...................................
NIP. .............................. NIP. ..............................
Mengetahui, Menyetujui/mengesahkan,
Kabid yang menangani PK-LK Dikmen Direktur Pembinaan PK-LK Dikmen
Dinas Pendidikan Provinsi ..............
.................................... .....................................
NIP. ............................... NIP. ...............................