2. Latar Belakang
1) Teknologi informasi yang pesat serta pemanfaatannya secara
luas telah membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan,
dan pendayagunaan informasi
2) Penggunaan media elektronik dalam pengelolaan SIM (Sistem
Informasi Manajemen) merupakan faktor yang sangat penting
3) Perlu dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur
untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks
dengan lembaga-lembaga pemerintahan, masyarakat, dunia
usaha maupun stakeholder
4) Instruksi Presiden No 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan
strategi nasional pengembangan e-government tidak bisa
dipungkiri adalah angin bagus bagi penerapan teknologi
komunikasi dan informasi di pemerintahan
3. Lanjutan ….
5) Dalam master plan pemerintah, sejak tahun 2003 dicanangkan
setidaknya ada 4 (empat) tahap perkembangan e-government :
1) Tahap Persiapan : eksistensi situs;
2) Tahap Pematangan : situs interaktif/antarmuka;
3) Tahap Pemantapan : transaksi pelayanan publik dan
4) Tahap Pemanfaatan : aplikasi pelayanan yang terintegrasi
6) E-Government atau lebih lanjut kita sebut SIMPeDa merupakan
penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan
hubungan antara Pemerintah dan pihak-pihak lain
7) Penggunaan teknologi informasi ini kemudian menghasilkan
hubungan bentuk baru seperti: G2C (Government to Citizen), G2B
(Government to Business Enterprises) dan G2G (Government to
Government atau sering disebut inter-agency relationship)
8) Agar dihasilkan suatu kebijakan dan pengimplementasian yang baik
dan terukur sehingga perlu dilakukan studi khusus dalam
menerapkan e-government ini
4. Tujuan
1) Untuk membuat suatu studi kelayakan pembangunan
SIMPeDa di Kabupaten Pakpak Bharat;
2) Untuk mengkaji secara komprehensif pembangunan dan
pengembangan SIMPeDa atau lebih luas disebut e-
government di Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
3) Untuk menyusun perencanaan anggaran pembangunan
infrastuktur dan aplikasi (portal) SIMPeDa yang didasarkan
pada kondisi eksisting di Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat.
5. Manfaat
Untuk pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan pemerintahan, pembangunan
serta pembinaan/pelayanan
kemasyarakatan.
6. Sasaran
1) Kelayakan untuk pengembangan SIMPeDa atau e-government di Kabupaten
Pakpak Bharat;
2) Format/Desain/Model layanan individual/warga negara atau Government to
Citizens (G2C). G2C membangun fasilitas satu pintu yang mudah ditemui dan
mudah digunakan untuk semua layanan pemerintahan kepada masyarakat;
3) Desain interkoneksi antarentitas pemerintahan atau Government to
Government (G2G). G2G memudahkan penyelenggara pemerintahan lokal
untuk mendapatkan data dari partnernya (misalnya pemerintah lokal yang
lain-antarsatker).
4) Model Internal Efficiency & Effectiveness (IEE) dengan pemanfaatan
teknologi informasi untuk mengurangi biaya administrasi pemerintahan
dengan menggunakan alat bantu yang sudah teruji efektifitasnya di dunia
bisnis seperti supply chain management, financial management dan
knowledge management.
5) Model Government to Bussiness (G2B). G2B mengurangi beban kerja
pengontrolan bisnis (misalnya pelaporan keuangan perusahaan pada
pemerintah, penghitungan pajak dan sebagainya) dengan cara
menghilangkan duplikasi pengumpulan data.
7. Hasil yang Diharapkan
1) Tersusunnya suatu dokumen yang berisi studi kelayakan
pembangunan e-government di Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat (termasuk kajian ketersediaan dan kemampuan
SDM/aparatur);
2) Tersusunnya suatu dokumen yang berisi kajian pengembangan
e-government dimana didalamnya sudah termasuk kajian
infrastruktur dan aplikasi (portal dan interkoneksi);
3) Peta jaringan infrastruktur (jaringan komputer, tower dan lain-
lain);
4) Rencana aplikasi layanan yang akan digunakan (portal dan
perpaduan SIM yang telah ada di beberapa satker; SIMPEG,
SIMREDA, SIMDA, SIMKES, SIAK dll..)
5) Rencana anggaran yang didasarkan pada tahapan
pengembangan e-government.
8. Lanjutan …
Kajian yang mendalam, terinci dan komprehensif sehingga Pemkab Pakpak
Bharat dapat mengoperasikan dan memiliki :
(1) Infrastruktur (Jaringan Online 24 jam)
Jaringan yang terkoneksi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu pada semua
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kecamatan, Desa, Instansi Vertikal,
Puskesmas dan Jaringan Pendidikan.
Base Station (Network Operation Centre – NOC)
a) Tower triagle
b) Antena Grid dan sectoral
c) Wireless Radio Acces Point
d) Server
e) Router
BackBone Utama
Client
Hotspot
9. Lanjutan …
Kajian yang mendalam, terinci dan komprehensif sehingga
Pemkab Pakpak Bharat dapat mengoperasikan dan memiliki :
(2) Aplikasi/Sistem Informasi yang terintegrasi dengan SIMPeDa
1) Kantor Maya 9) SIM Pengelolaan Barang
2) SIM Perijinan Terpadu Daerah
3) SIM Kepegawaian – SIMPEG 10) GIS (Sistem Informasi
Geografis)
4) SIM Keuangan Daerah –
SIMDA 11) Billing System PDAM
5) SIM Kependudukan – SIAK 12) SIM Pengadaan Barang/jasa
6) Billing System RSUD 13) Surat Maya
7) Sistem Informasi Strategis 14) SiPemDes (Sistem Informasi
(SISTRA) Pemerintahan Desa)
8) SIM Pendapatan Daerah 15) Dan beberapa aplikasi lain
sesuai dengan kebutuhan.
10. Lanjutan …
(3) Kantor Maya (Produk interkoneksi SIMPeDa)
Aplikasi Manajemen Sistem Informasi Monitoring Daerah
berbasis web untuk mempermudah jalannya sistem perkantoran
antarseluruh pegawai Pemkab Pakpak Bharat. Interkoneksi
tersebut berupa :
1) Report Monitoring setiap Dinas / Satker dan Kecamatan
2) Sarana pengiriman Data melalui Sistem Aplikasi Online
3) Informasi dan Monitoring Proyek secara OnLine pada setiap
Satker (SKPD)
4) Agenda Kerja pada setiap Satker
5) Surat Dinas / Undangan Dinas pada Satker
6) Forum Diskusi dan Chating antarpersonil dan Satker
11. Sosialisasi Kegiatan
Sosialisasi kegiatan dilaksanakan untuk
menyebarluaskan konsep dan menyatukan
persepsi dalam pelaksanaan pembangunan
SIMPeDa (e-government) di Kabupaten Pakpak
Bharat;
Pelaksanaannya dilakukan sebanyak 3 (tiga)
kali, yaitu pada saat sebelum pelaksanaan,
pada saat pelaksanaan dan setelah
pelaksanaan;
Diharapkan setiap SKPD berpartisipasi dalam
sosialisasi ini sehingga tercipta koreksi yang
baik demi perbaikan penyusunan SIMPeDa ini;
12. Kenwas
Pengendalian dan pengawasan dilakukan
dalam setiap tahapan/langkah pekerjaan
untuk mengetahui apakah kegiatan telah
sesuai dengan rencana dan aturan main
yang berlaku
Prinsipnya untuk menjaga kualitas
dan sasaran kegiatan