Dokumen tersebut membahas pengaruh dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah di Provinsi Aceh. Penelitian ini menganalisis pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan belanja modal terhadap rasio ketergantungan keuangan 23 kabupaten dan kota di Aceh periode 2017-2021 menggunakan analisis regresi berganda. Hasilnya menunjukkan keempat variabel tidak berpengaruh signif
1. PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA
MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH
PROVINSI ACEH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2022
DIKY ALFITRA DESKY
NIM: 207003003
2. LATAR BELAKANG
Provinsi Aceh memiliki 23 pemerintah daerah yang terdiri dari 18 Pemerintah
Kabupaten dan 5 Pemerintah Kota. Dari 23 kabupaten dan kota tersebut secara umum masih
memiliki tergantungan pada pemerintah pusat. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK) KemenKeu RI tahun 2014-2018 didapat bahwa setiap kabupaten
dan kota di Provinsi Aceh masih bergantung pada transfer pemerintah pusat untuk membelanjai
daerah.
Dana yang diperoleh dari pusat tersebut adalah dana perimbangan (DAU, DAK, dan
DBH). Dari hasil beberapa penelitian sebelumnya mengenai pengaruh dana perimbangan
terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah juga mengemukakan perbedaan hasil. Hasil
penelitian yang dilakukan Aziz (2016) dan Simanullang (2016) menemukan bahwa dana
perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
Sedangkan penelitian yang dilakukan Andirfa et al. (2016) menunjukkan bahwa semakin tinggi
dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan
memperlihatkan semakin kuat ketergantungan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan
daerahnya, sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah akan menurun.
Berdasarkan perbedaan hasil temuan tersebut, sehingga menjadi celah penelitian ini
dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas bagaimana dana perimbangan (DAU, DAK, dan
DBH) serta belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan daerah dengan judul penelitian
"Pengaruh Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh ".
3. Perumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian
Apakah Dana Alokasi Umum
berpengaruh terhadap kinerja keuangan
daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh ?
Menganalisis pengaruh Dana Alokasi
Umum berpengaruh terhadap kinerja
keuangan daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Aceh
Sebagai sumbangan pemikiran dan
informasi bagi Pemerintah
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dalam
mengambil keputusan untuk
pembangunan daerah.
.
Apakah Dana Alokasi Khusus
berpengaruh terhadap kinerja keuangan
daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh ?
Menganalisis pengaruh Dana Alokasi
Khusus berpengaruh terhadap kinerja
keuangan daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Aceh
Bagi peneliti berguna sebagai sarana
pengembangan ilmu dan pengetahuan
yang secara teori telah dipelajari di
Program Studi Perencanaan Wilayah
Sekolah Pascasarjana Universitas
Sumatera Utara (USU).
Apakah Dana Bagi Hasil berpengaruh
terhadap kinerja keuangan daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh ?
Menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil
berpengaruh terhadap kinerja keuangan
daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
Bagi peneliti lain sebagai bahan
pengembangan penelitian lebih lanjut
dengan menggunakan metode lain yang
lebih mendalam dan alat ukur penelitian
yang berbeda.
Apakah Belanja Modal berpengaruh
terhadap kinerja keuangan daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh ?
Menganalisis pengaruh Belanja Modal
berpengaruh terhadap kinerja keuangan
daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
4. Kerangka Konseptual
Dana Alokasi Umum (X1)
Dana Alokasi Khusus (X2)
Dana Bagi Hasil (X3)
Kinerja Keuangan
Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Aceh(Y)
Belanja Modal (X4)
5. Hipotesis
1. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
2. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
3. Dana Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
4. Belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
6. METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
kuantitatif
Lokasi dan Waktu
Lokasi : Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
Waktu: Tahun 2022
Jenis dan Sumber Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa
pengumpulan bahan-bahan dan data dari tahun 2017-2021 yang berhubungan dengan
pokok bahasan yang peneliti kutip dari catatan atau laporan historis yang telah tersusun
dalam arsip (data DAU, DAK, DBH, Belanja Modal dan Kinerja Keuangan Daerah) yang
berasal dari perpustakaan Badan Pusat Statistik (BPS) Pemerintah Kabupaten/Kota
Provinsi Aceh.
7. Analisis Data
Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Dengan
analisis ini pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent yang diteliti bisa
diketahui. Model persamaan regresi yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu :
Y = a + b1DAUu + b2DAK + b3DBH + b4BM + e
Keterangan :
Y = Kinerja Keuangan Daerah (Rasio Ketergantungan %)
DAU = Dana Alokasi Umum (Rp. Jutaan)
DAK = Dana Alokasi Khusus (Rp. Jutaan)
DBH = Dana Bagi Hasil (Rp. Jutaan)
BD = Belanja Modal (Rp. Jutaan)
a = Konstanta
b1,2,3,.4 = Koefisien regresi
e = error
8. Uji Asumsi Klasik
• Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi maka
diperlukan pengujian asumsi klasik meliputi :
Uji Normalitas
Uji Heteroskedastisitas
Uji Multikolinieritas
Pengujian Hipotesis
• Pengujian satistik dilakukan dengan menggunakan uji-t (t-test) dan uji-F (F-test) serta perhitungan nilai
koefisien determinasi R2.
• Uji-t dimaksud untuk mengetahui signifikansi statistik koefisien regresi secara parsial. Pengujian uji
parsial dengan membandingkan nilai probability uji-t dengan ketentuan yaitu nilai sig uji-t < α
0,05, maka Ho ditolak (berpengaruh), sementara sebaliknya apabila tingkat signifikansi pada
tabel uji-t > 0,05 maka Ho diterima (tidak berpengaruh).
• Uji-F dimaksudkan untuk mengetahui signikasi statistik koefisien regresi secara bersama.. Pengujian
uji simultan dengan tingkat signifikansi dilakukan dengan ketentuan yaitu apabila hasil
signifikansi pada tabel ANOVA < α 0,05, maka Ho ditolak (berpengaruh), sementara
sebaliknya apabila tingkat signifikansi pada tabel ANOVA > 0,05 maka Ho diterima (tidak
berpengaruh).
• Koefisien determinasi R2 bertujuan untuk melihat kekuatan variabel bebas menjelaskan variabel tidak
bebas.
9. Definisi dan Batasan Operasional
1. Kinerja keuangan daerah yang diproxy dengan Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah
adalah rasio yang dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang
diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini
maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat
dan/atau pemerintah propinsi.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Rp juta/tahun).
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah
Pusat ke daerah yang bertujuan antara lain untuk meningkatkan penyediaan sarana dan
prasarana fisik daerah sesuai prioritas nasional serta mengurangi kesenjangan laju
pertumbuhan antar daerah dan pelayanan antar bidang (Rp juta/tahun)
4. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea
perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam (Rp
juta/tahun).
5. Belanja Modal adalah anggaran pemerintah yang dikeluarkan untuk pembangunan daerah
dalam 1 tahun (Rp jutaan)
10. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Koefisien Determinasi ( R2 )
Hasil perhitungan nilai R Square adalah 0,041. Hasil ini berarti
4,1% kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh
dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen di atas (Dana
Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan
Belanja Modal), sedangkan sisanya yaitu 95,9% dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini, seperti
PAD inflasi dan jumlah penduduk.
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate
1 ,201a ,041 ,006 13,14974
a. Predictors: (Constant), DBH DAK, DAU, BM
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
11. Hasil Uji Simultan (Uji F)
Uji statistik secara simultan menunjukkan tingkat
probabilitas 0,331, maka dapat disimpulkan, P = 0,331 > α = 0,05,
yang berarti Ha ditolak. Ini berarti bahwa variabel independen
DAU, DAK, DBH dan Belanja Modal secara simultan tidak
berpengaruh signifikan dalam mempengaruhi kinerja keuangan
daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh.
Model
Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 804,666 4 201,166 1,163 ,331a
Residual 19020,736 110 172,916
Total 19825,402 114
a. Predictors: (Constant), DBH, DAU, BM, DAK
b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh
12. Hasil Uji Parsial (Uji t)
Variabel Dana Alokasi Umum (X1) dengan tingkat probabilitas
0,188. Dengan demikian dapat disimpulkan P = 0,188 > α =
0,05, maka tolak hipotesis Ha dan terima hipotesis Ho yang
menyatakan variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif
dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah
kabupaten/kota Provinsi Aceh .
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardize
d
Coefficients
t Sig.
B Std. Error Beta
1 (Constant) 2,232 5,121 ,436 ,664
DAU ,019 ,014 ,224 1,324 ,188
DAK -,029 ,029 -,169 -,995 ,322
DBH ,004 ,044 ,010 ,102 ,919
Belanja Modal ,021 ,019 ,127 1,086 ,280
a. Dependent Variable: Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh
13. • Variabel Dana Alokasi Khusus (X2) dengan tingkat probabilitas -
0,322. Dengan demikian dapat disimpulkan P = -0,322 > α = 0,05,
maka tolak hipotesis Ha dan terima hipotesis Ho yang menyatakan
variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota
Provinsi Aceh
• Variabel Dana Bagi Hasil (X3) dengan tingkat probabilitas 0,919.
Dengan demikian dapat disimpulkan P = 0,919 > α = 0,05, maka
terima hipotesis Ho dan tolak hipotesis Ha yang menyatakan
variabel Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh
• Variabel Belanja Modal (X4) dengan tingkat probabilitas 0,280.
Dengan demikian dapat disimpulkan P = 0,280 > α = 0,05, maka tolak
hipotesis Ha dan terima hipotesis Ho yang menyatakan variabel
Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh.
14. Pembahasan
Variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian Rahmah dan Zein (2016) dan penelitian Abdullah, Mawarni dan
Dawarnis (2013) bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan
ekonomi.
Variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap
Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian Siswiyanti (2015) yang membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus
berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penelitian Anwar, dkk.,
(2016) yang menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi di Kota Manado Tahun 2001-2013, serta penelitian Jannah dan
Nasir (2018) yang membuktikan bahwa Dana Alokasi Khsus berpengaruh negatif
terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh Tahun 2008-2014.
Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
Kinerja Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini sejalan
dengan penelitian Nisa (2017) yang membuktikan bahwa DBH berpengaruh positif
terhadap pertumbuhan ekonomi. Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur tahun 2011-
2015.
Variabel Belanja Modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja
Keuangan Daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian Anwar, dkk., (2016) yang menyimpulkanan bahwa Belanja modal
berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado Tahun 2001-2013
15. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
1. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota
Provinsi Aceh.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan tidak
signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota
Provinsi Aceh.
3. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh.
4. Belanja Modal (BM) berpengaruh positif dan tidak signifikan
terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota Provinsi Aceh.
5. DAU, DAK, DBH dan Belanja Modal secara simultan berpengaruh
tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota
Provinsi Aceh.
16. Saran
1. Dana Alokasi Umum (DAU) harus dialokasikan dengan sasaran dan tujuan yang
tepat sehingga tujuan dari kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dengan
pengalokasian DAU yang sesuai sasaran maka kinerja keuangan daerah
Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dapat meningkat.
2. Dana Alokasi Khusus harus dialokasikan dengan sasaran dan tujuan yang tepat
sehingga tujuan dari kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dengan pengalokasian
yang sesuai dengan sasaran maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat sehingga
tujuan dari pertumbuhan ekonomi dapat tercapai
3. Perlu terus melakukan pengkajian yang intensif terhadap instrumen transfer (pusat
dan daerah), karena dengan alokasi maupun realisasi dari Dana Bagi Hasil mampu
memberikan hasil yang optimal dalam Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Aceh. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh tidak
hanya berpatokan pada kuantitas besaran Dana Bagi Hasil yang selalu meningkat
tiap tahunnya, namun segi kualitas dari jenis penerimaan tersebut.
4. Belanja Modal (BM) kabupaten/kota Provinsi Aceh harus diperhatikan dengan baik,
karena merupakan sumber utama dalam membangun daerah.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel yang lebih bervariasi,
dengan menambah variabel independent (bebas) lain baik ukuran atau jenis-jenis
Penerimaan Pemerintah Daerah lainnya seperti : Penerimaan Pembiayaan pada
APBD atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya, maupun variabel non-keuangan
seperti : Kesempatan Kerja, Kemiskinan, Indeks Kinerja keuangan daerah Manusia
(IPM), Jumlah Penduduk, Inflasi, dan sebagainya.