Dokumen tersebut membahas tentang pengadilan tata usaha negara di Indonesia. Terdapat tiga pengadilan yaitu pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan khusus. Pengadilan tata usaha negara berada di tingkat kabupaten/kota sedangkan pengadilan tinggi tata usaha negara di tingkat provinsi.

1. Nama : Arjuno Widya Pratama
NIM : 1312000326
Mata Kuliah : Pengantar Hukum Indonesia
Kelas : E
Pengadilan adalah tempat yang berperan sebagai lembaga penegakan hukum disuatu negara.
Sebagai penegak hukum, salah satu tugas pengadilan adalah menangani kasus atau sengketa
baik antar anggota masyarakat maupun antara anggota masyarakat dengan pemerintah.
Masing-masing pengadilan menangani kasus yang berbeda, sesuai dengan fungsi dan wilayah
hukumnya masing-masing.
Ada dua lembaga tinggi yang memegang kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. tentunya terdapat perbedaan Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah Agung membawahi beberapa badan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan
agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
Terdapat tiga pengadilan yang tercakup di bawah peradilan tata usaha negara, yaitu
pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi tata usaha negara, dan pengadilan khusus.
Yang membedakan pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara
adalah wilayah hukumnya.
Wilayah hukum pengadilan tata usaha negara adalah di tingkat kabupaten/kota, sedangkan
pengadilan tinggi tata usaha negara di tingkat provinsi. Dengan adanya perbedaan wilayah
hukum, kasus yang ditangani oleh masing-masing pengadilan juga pasti berbeda.
Berapa kasus hukum yang penangannya melalui PTUN/TUN :
 PEMBERHENTIAN PNS
 PEMBERHENTIAN PNS, TNI & POLRI
 PEMBERHENTIAN PEJABAT DAERAH
 PEMBERHENTIAN PAMONG DESA
 GUGATAN PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH
 PENURUNAN PANGKAT JABATAN
 PENOLAKAN PELANTIKAN PEJABAT
 DLL

2. Contoh kasus TUN :
 Gugatan Warga Atas Pengangkatan Ketua Rukun Warga
Warga Kelurahan priut Barat, Kecamatan Priut , Kota Administrasi Jakarta Utara,
mengajukan gugatan dikarenakan ketidakpuasan terhadap hasil pemilihan ketua Rukun
Warga (RW) yang sudah berlangsung. Warga melihat bahwa proses pemilihan tidak
berlangsung secara demokratis dan tidak sesuai dengan hak dan kewajiban RW. Tata tertib,
yang merujuk dari Peraturan Gubernur Nomor 171 Tahun 2026 seharusnya dibuat melalui
proses musyawarah dengan warga, dibuat kontradiktif dengan Pergub tersebut.
Selain itu pemungutan suara juga dibatasi menjadi tiga suara per Rukun Tetangga (RT)
padahal di dalam setiap memiliki hak dan kewajiban RT ada lebih dari 100 pemilik KTP.
Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, proses pemilihan ketua RW berjalan
dengan ricuh. Warga pun mengajukan gugatan atas surat keputusan lurah terkait
pengangkatan ketua RW. Gugatan ini dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan tata usaha
negara. Mereka juga menyatakan pembatalan atas surat keputusan lurah Pademangan Barat
tentang pengangkatan ketua RW tersebut.

3. Dasar² Hukum Acara TUN
A. Pengertian
 Hukum Acara Peradilan TUN merupakan bagian dari HTUN (HAN) dalam arti luas yang
terdiri dari HTUN materiil & formal
 Hukum Acara PTUN adalah: seperangkat peraturan-peraturan yang memuat cara
bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan, serta cara pengadilan
bertindak satu sama lain untuk menegakkan peraturan HAN (materiil).
 Hukum Acara PTUN dapat pula disebut dengan Hukum Acara Peradilan Administrasi
Negara.
Secara sederhana Hukum Acara diartikan sebagai Hukum Formil yang bertujuan untuk
mempertahankan Hukum Materil.
B. Sumber Hukum
Hukum TUN memiliki sumber hukum :
a. UUD NRI (Negara Republik Indonesia 1945_
b. UU 51/2009 ttg PTUN (perub dr UU 5/1986 → UU 9/2004)
c. UU 48/2009 ttg KK (perub dr UU 14/1970 → UU 35/1999 → UU 4/2004)
d. UU 3/2009 ttg MA (perub dr UU 14/1985 → UU 5/2004)
e. Yurisprudensi
f. Praktik Adm Neg sebagai hukum kebiasaan
g. Doktrin
C. Asas² PTUN
1. Asas independensi hakim;
2. Asas equality before the law;
3. Asas sidang terbuka u umum;
4. Asas diperiksa hakim majelis;
5. Asas sederhana, cepat & biaya ringan;
6. Asas hakim bersifat menunggu, inisiatif gugatan dari penggugat;
7. Asas beracara secara tertulis;
8. Asas berperkara membayar biaya perkara;
9. Asas beracara dapat diwakilkan;
10. Asas hakim aktif dalam proses pemeriksaan di persidangan;
11. Asas gugatan ke PTUN tidak menunda pelaksanaan putusan TUN;
12. Asas tidak dikenal adanya gugatan balik (reconvensi);
13. Asas putusan diucapkan dlm sidang terbuka untuk umum
14. Asas putusan harus disertai alasan-alasan hukum
C. Kekuasaan PTUN
Sengketa TUN  Sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara org/bh perdata
dengan badan/pejabat TUN baik di pusat/daerah sebagai akibat dikeluarkannya
keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perUUan yang
berlaku (Ps.1 angka 10 UU 51/2009 UUPTUN)

4. E. Keputusan TUN
 Kep TUN  suatu penetapan tertulis yag dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang
berisikan tindakan hukum TUN yang bedasarkan peraturan perUUan yang berlaku,
bersifat kongkrit, individual & final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang /
badan hukum perdata (Ps.1 angka 9 UU 51/2009 UUPTUN)
 Dikecualikan terhadap Keputusan TUN dalam bentuk tertulis  apabila badan/pejabat
TUN tidak mengeluarkan putusan yang menjadi kewajibannya >> disamakan dengan
Keputusan TUN
F. Tidak Termasuk Kep TUN
Menurut Ps.2 UU PTUN ada beberapa macam keputusan yang tidak termasuk Keputusan
TUN:
 Keputusan TUN yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 Kep TUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 Kep TUN yang masih memerlukan persetujuan;
 Kep TUN yang dikeluarkan b’dasarkan ketentuan KUHP &/ KUHAP / ket perUUan
lainnya yang bersifat hukum pidana;
 Kep TUN yang dikeluarkan atas dasar pemeriksaan badan peradilan berdasarkan
ketentuan perUUan yang b’laku;
 Kep TUN mengenai tata usaha TNI;
 Kep KPU di pusat/daerah mengenai hasil Pemilu
G. Pihak² yang Bersengketa
 Pertama: penggugat  org/bh perdata yang merasa kepentinganx dirugikan akibat
dikeluarkanx kep TUN, dpt mengajukan gugatan scr t’tulis kpd pengadilan yang
b’wenang, berisi tuntutan agar kep TUN yang disengketakan dinyatakan batal/tdk
sah, dg/ disertai tuntutan ganti rugi &/ rehabilitasi (Ps.53 UU PTUN)
 Kedua: tergugat  Badan/Pejabat TUN yang mengeluarkan kep b’dasarkan
wewenang yang ada pdnya / yang dilimpahkan kpdnya.
 Ketiga: pihak ketiga (pengintervensi)  keikutsertaan pihak ketiga dlm
p’kara/sengketa di PTUN (Ps.83 UU PTUN)
H. Alasan / Dasar Gugatan
Alasan yang dpt dipergunakan sbg dasar gugatan terhadap kep TUN → Ps.53 (2) PTUN:
 Pertama: kep yang digugat b’tentangan dg perat perUUan yang b’laku, misal:
b’tentangan dg ket dlm perat perUUan yang b’sifat formal / prosedural,
b’tentangan dg ket dlm perat perUUan yang b’sifat materiil / substansial,
Keputusan dikeluarkan o badan / pejabat TUN yang tdk b’wenang
 Kedua: Kep TUN yang digugat b’tentangan dg asas² pemerintahan yang layak
I. Isi Gugatan
 Gugatan harus memuat:
a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal & pekerjaan penggugat / kuasanya;
b) Nama, jabatan & tempat kedudukan tergugat;
c) Dasar gugatan & hal yang diminta u diputuskan o pengadilan

5.  Apabila gugatan dibuat & di tt o kuasa penggugat, → hrs disertai srt kuasa yang sah.
Sedpt mungkin disertai Kep TUN yang disengketakan o penggugat
 Terhadap gugatan tersebut, Peradilan TUN dpt memberikan ptsn berupa:
a. Gugatan ditolak;
b. Gugatan dikabulkan;
c. Gugatan tdk diterima, dan
d. Gugatan gugur
J. Kekhususan Hukum Acara PTUN
 Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan & penentuan beban pembuktian
serta penilaian hasil pembuktian  mengimbangi kedudukan yang tidak seimbang antara
penggugat (WN biasa) degan Badan TUN
 Tenggang wkt pengajuan gugatan terhadap Badan TUN  90 hari terhitung sejak
diterima/diumumkan Kep Badan / Pejabat TUN (Ps.55)  untuk menjamin kelancaran
tugas pemerintahan & kepastian hukum bagi Badan TUN yang mengeluarkan kep →
tidak setiap saat dapat digugat
 Prosedur penolakan (dismissal procedure)  sebelum pemeriksaan, hakim b’wenang
menyatakan gugatan tdk diterima / tdk b’dasar, dlm hal:
1. Pokok gugatan tersebut nyata² tdk termsk dlm wewenang Pengadilan
2. Syarat² gugatan tdk dipenuhi o Penggugat sekalipun ia telah diberi tahu &
diperingatkan
3. Gugatan tersebut tdk didasarkan pd alasan² yang layak
4. Apa yang dituntut dlm gugatan sebenarx sdh t’penuhi o Kep TUN yang digugat
5. Gugatan diajukan sebelum wktnya / telah lewat wktnya (vide Ps.62)
 Hakim b’wenang melakukan pemeriksaan p’siapan seblm memeriksa pokok sengketa 
menasehati Penggugat u memperbaiki gugatan & melengkapix dg data yang dip’lukan
dlm jangka wkt 30 hr / meminta penjelasan kpd Badan / Pejabat TUN (vide Ps.63)
 Gugatan tidak menunda / menghalangi pelaksanaa Kep Badan/Pejabat TUN. Setiap kep
Badan TUN harus selalu dianggap benar selama belum ada pembuktian sebaliknya →
selalu dapat dilaksanakan. Namun dalam keadaan tertentu yang dipandang cukup
alasannya, dan kepentingan umum tidak dirugikan, Penggugat dapat mengajukan
pemohonan penundaan pelaksanaan kepada yang digugat (vide Ps.67)
K. Alat Bukti
Macam-macam alat bukti menuru
keterangan saksi, pengakuan para pihak serta pengetahuan hakim. Keadaan yang telah
diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan
L. Keputusan Pengadilan
 Keputusan pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah
satu / kedua belah pihak tidak hadir pada waktu keputusan diucapkan, salinan putusan
harus disampaikan dengan surat tercatat kepada yang bersangkutan.
 Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tselambat-
lambaynya dikirim 14 hari oleh panitera kepada para pihak dengan surat tercatat (Ps.116
UU PTUN)