1. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengatur tentang pedoman penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Indonesia. 2. Penataan pedagang kaki lima meliputi pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan dan penghapusan lokasi. 3. Pemberdayaan pedagang kaki lima bertujuan untuk memberikan kesempatan berusaha dan mengembangkan usaha menjadi ekonomi mikro yang mandiri.

1. 2.
SALINAN
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2012
TENTANG
PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
Men a. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah
imb telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas,
ang estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan
perkotaan maka diperlukan penataan pedagang kaki lima;
b. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha
ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan
sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk
meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Pedoman
Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
Men 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
ging Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
at Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4848);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
1.

2. -2-
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);
MEMUTUSKAN:
Me : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
net INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN
ap PEMBERDAYAAN PEDAGANG KALI LIMA.
ka
n
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha
yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha
bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial,
fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang
bersifat sementara/tidak menetap.
2. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui
penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban
dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum,
sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan
lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah
daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk
penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga
mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
4. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan
dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
5. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL
yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun
sementara.
6. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang
dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha
PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan
usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemeritah daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat
RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
perangkat daerah pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
9. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD,
adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
Pasal 2

3. -3-
(1) Menteri berwenang melakukan pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan
PKL.
(2) Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melakukan penataan dan pemberdayaan
PKL.
Pasal 3
(1) Pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 meliputi:
a. pendataan;
b. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan sektor informal;
c. fasilitasi akses permodalan;
d. penguatan kelembagaan;
e. pembinaan dan bimbingan teknis;
f. fasilitasi kerjasama antar daerah; dan
g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.
(2) Program penataan dan pemberdayaan PKL sebagimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dalam RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.
BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
Pasal 4
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi penataan dan
pemberdayaan PKL.
Pasal 5
Tujuan penataan dan pemberdayaan pedagang kali lima adalah:
a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai
dengan peruntukannya;
b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha
ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana
dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.
BAB III
PENATAAN PKL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6
(1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan
terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
(2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan di kawasan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.
Pasal 7

4. -4-
Gubernur melakukan penataan PKL melalui:
a. fasilitasi penataan PKL lintas kabupaten/kota di wilayahnya;
b. fasilitasi kerjasama penataan PKL antar kabupaten/kota di wilayahnya; dan
c. pembinaan Bupati/Walikota di wilayahnya.
Pasal 8
Bupati/Walikota melakukan penataan PKL dengan cara:
a. pendataan PKL;
b. pendaftaran PKL;
c. penetapan lokasi PKL;
d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
e. peremajaan lokasi PKL.
Bagian Kedua
Pendataan PKL
Pasal 9
(1) Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan
pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.
(2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara antara lain:
a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
b. memetakan lokasi; dan
c. melakukan validasi/pemutakhiran data.
Pasal 10
(1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan
berdasarkan:
a. identitas PKL;
b. lokasi PKL;
c. jenis tempat usaha;
d. bidang usaha; dan
e. modal usaha.
(2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk
penataan dan pemberdayaan PKL.
Pasal 11
Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri
atas lokasi PKL sesuai peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai
peruntukannya.
Pasal 12
(1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1) huruf b terdiri atas:
a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.

5. -5-
(2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha
PKL.
Pasal 13
(1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan
sebagai tempat usaha PKL.
(2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan
bersifat sementara.
(3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Bupati/Walikota.
Pasal 14
Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri
atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.
Pasal 15
(1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
antara lain:
a. gelaran;
b. lesehan;
c. tenda; dan
d. selter.
(2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 antara
lain:
a. tidak bermotor; dan
b. bermotor.
Pasal 16
(1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf
a antara lain gerobak beroda dan sepeda.
(2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf
b terdiri atas:
a. kendaraan bermotor roda dua;
b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
c. kendaraan bermotor roda empat.
Pasal 17
Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d
antara lain:
a. kuliner;
b. kerajinan;

6. -6-
c. tanaman hias;
d. burung;
e. ikan hias;
f. baju, sepatu dan tas; dan
g. barang antik.
Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL
Pasal 18
(1) Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan
pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b.
(2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD
yang membidangi urusan PKL bersama dengan lurah.
(3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL
dan menjamin kepastian hukum berusaha.
Pasal 19
(1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan terhadap 2
(dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.
(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan
menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD yang membidangi
urusan PKL.
Pasal 20
(1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dengan
kriteria sebagai berikut:
a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai
peruntukannya; dan/atau
b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak
sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara;
(2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai
peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan
relokasi.
Pasal 21
(1) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) merupakan
PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di kabupaten/kota setempat.
(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan
pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
Pasal 22
Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat
(2) meliputi:
a. permohonan TDU;
b. penerbitan TDU;
c. perpanjangan TDU; dan

7. -7-
d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.
Pasal 23
(1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
huruf a kepada Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.
(2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus
melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
a. kartu tanda penduduk yang beralamat di kabupaten/kota setempat;
b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
c. mengisi formulir yang memuat tentang:
1) nama;
2) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
3) bidang usaha yang dimohon;
4) tempat usaha yang dimohon;
5) waktu usaha;
6) perlengkapan yang digunakan; dan
7) jumlah modal usaha.
d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan,
ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas
umum; dan
f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
1) tidak memperdagangkan barang ilegal;
2) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang
ada ditempat atau lokasi PKL;
3) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
4) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat
usaha PKL apabila:
a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan
kepada fungsinya;
b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
(3) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan
kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi daerah
kabupaten/kota setempat.
Pasal 24
(1) SKPD yang membidangi urusan PKL mendistribusikan formulir sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f
kepada lurah.
(2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada lurah.
Pasal 25
(1) SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pemeriksaan berkas
pendaftaran PKL.
(2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar
penerbitan TDU.
Pasal 26
1) Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL menerbitkan

8. -8-
TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b.
2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan
surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha
bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang
bergerak;
c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal
diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi
perkembangan usaha; dan
d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.
Pasal 27
(1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan,
Bupati/walikota melalui kepala SKPD yang membidangi urusan PKL
menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
(2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
alasan penolakan.
(3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.
Pasal 28
(1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan 1
(satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
(2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan
PKL.
Pasal 29
1) Bupati/Walikota melalui SKPD yang membidangi urusan PKL dapat melakukan
pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d.
2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
apabila:
a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat
pendaftaran;
b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha
PKL;
c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
d. tidak memperpanjang TDU;
e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
f. dipindahtangankan TDU PKL.
3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d apabila:
a. pemegang TDU meninggal dunia;
b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat
mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi
yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

9. -9-
Pasal 30
PKL mempunyai hak antara lain:
a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan
kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan
dalam pengembangan usahanya; dan
e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan
dengan mitra bank.
Pasal 31
PKL mempunyai kewajiban antara lain:
a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan
lingkungan tempat usaha;
d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan
dagangan dengan tertib dan teratur;
e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi
dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu)
bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah
kabupaten/kota; dan
g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah
daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.
Pasal 32
PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk
lokasi PKL;
b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat
atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/ atau ditentukan
Bupati/Walikota;
c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa
sepengetahuan dan seizin Bupati/Walikota;
e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa
kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk
trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk
lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di
tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang
lainnya.
Bagian Keempat
Penetapan Lokasi PKL

10. -10-
Pasal 33
(1) Bupati/Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya
sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
(2) Penetapan lokasi atau kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi,
keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan
Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan
Kabupaten/Kota.
(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang
ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
(4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan
rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 34
(1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), terdiri atas:
a. lokasi permanen; dan
b. lokasi sementara.
(2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain
fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.
(3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan
untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi
unggulan daerah.
(4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan
oleh Pemerintah kabupaten/kota.
Pasal 35
Bupati/Walikota menetapkan jadwal usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 ayat (4).
Bagian Kelima
Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL
Pasal 36
(1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi
PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
(2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan
dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
(3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi PKL

11. -11-
Pasal 37
(1) Pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada
lokasi binaan.
(2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.
Bagian Ketujuh
Larangan Bertransaksi
Pasal 38
(1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada
fasilitas-fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha
PKL.
(2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau
lokasi usaha PKL.
(3) Bupati/Walikota mengenakan sanksi atas pelanggaran sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1).
BAB IV
PEMBERDAYAAN PKL
Pasal 39
(1) Gubernur melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) meliputi:
a. fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota di wilayahnya; dan
b. pembinaan dan supervisi pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh
bupati/walikota.
(2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
dilakukan melalui:
a. kerjasama antar daerah kabupaten/kota; dan
b. kemitraan dengan dunia usaha.
Pasal 40
Bupati/Walikota melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) antara lain melalui:
a. peningkatan kemampuan berusaha;
b. fasilitasi akses permodalan;
c. fasilitasi bantuan sarana dagang;
d. penguatan kelembagaan;
e. fasilitasi peningkatan produksi;
f. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
g. pembinaan dan bimbingan teknis.
Bagian Kesatu
Pemberdayaan PKL Melalui Kerjasama Antar Daerah

12. -12-
Pasal 41
(1) Menteri dapat memfasilitasi kerjasama PKL antar provinsi.
(2) Gubernur memfasilitasi kerjasama pemberdayaan PKL antar kabupaten/kota di
wilayahnya.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama antar daerah.
Bagian Kedua
Kemitraan Dengan Dunia Usaha
Pasal 42
(1) Bupati/Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b antara lain dapat dilakukan melalui program
tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (Corporate Social Responsibility).
(2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh
Pemerintah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
(3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain:
a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan
bantuan permodalan;
c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih
tertib, bersih, indah dan nyaman.
BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 43
(1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan dan
pemberdayaan PKL di daerah.
(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan bersama kementerian terkait.
(3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali
dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Pasal 44
(1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan
pemberdayaan PKL di kabupaten/kota di wilayahnya.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi
dengan Bupati/Walikota.
Pasal 45
(1) Bupati/Walikota melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan

13. -13-
pemberdayaan PKL di wilayahnya.
(2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun
dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 46
(1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan
pemberdayaan PKL kepada Gubernur.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan
kepada Menteri.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Februari tahun berikutnya.
Pasal 47
(1) Gubernur menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penataan dan
pemberdayaan PKL kepada Menteri.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada
akhir bulan Maret tahun berikutnya.
Pasal 48
Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan
evaluasi terhadap laporan pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL
yang disampaikan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 dan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47
sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 49
(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan
pembinaan terhadap pelaksanaan peraturan menteri ini.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. koordinasi dengan kementerian terkait;
b. sosialisasi peraturan menteri ini;
c. peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah;
d. bimbingan teknis, pelatihan, konsultasi, dan supervisi penataan dan
pemberdayaan PKL; dan
e. monitoring dan evaluasi.
Pasal 50
(1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan

14. -14-
pemberdayaan PKL di kabupaten/kota di wilayahnya.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. koordinasi dengan Menteri dan Bupati/Walikota;
b. sosialisasi terkait peraturan menteri ini dan kebijakan Gubernur dalam
penataan dan pemberdayaan PKL kepada bupati/walikota di wilayahnya;
c. fasilitasi kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam penataan dan
pemberdayaan PKL lintas Kabupaten/Kota di wilayahnya;
d. bimbingan teknis, pelatihan, konsultasi, serta supervisi penataan dan
pemberdayaan PKL; dan
e. monitoring dan evaluasi.
Pasal 51
(1) Bupati/walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan
penataan dan pemberdayaan PKL di kabupaten/kota.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. koordinasi dengan Gubernur;
b. pendataan PKL;
c. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
d. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
e. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam
penataan dan pemberdayaan PKL; dan
h. monitoring dan evaluasi.
Pasal 52
(1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan kebijakan provinsi
di bidang penataan dan pemberdayaan PKL.
(2) Gubernur melakukan pengawasan penataan dan pemberdayaan PKL di
kabupaten/kota di wilayahnya.
(3) Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan
PKL yang dilaksanakan oleh SKPD.
BAB VII
PENDANAAN
Pasal 53
Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
d. Lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN

15. -15-
Pasal 54
(1) Penataan dan Pemberdayaan PKL di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan oleh
Gubernur DKI Jakarta.
(2) Ketentuan mengenai penataan dan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis
terhadap penataan dan pemberdayaan PKL di Provinsi DKI Jakarta.
Pasal 55
(1) Penetapan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), lokasi
binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), jadwal usaha PKL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, pemindahan PKL dan penghapusan
lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan bertransaksi beserta sanksi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Kepala Daerah.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 56
Bagi daerah yang telah menetapkan RPJMD dapat melakukan perubahan RPJMD
atau menyusun rencana penataan dan pemberdayaan PKL dalam Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) sebagai landasan penyusunan rancangan APBD sampai dengan
ditetapkan RPJMD periode berikutnya.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 57
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di
Jakarta
pada tanggal 6 Juni
2012
MENTERI DALAM
NEGERI
REPUBLIK
INDONESIA
ttd

16. -16-
GAMAWAN
FAUZI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 607
Salinan sesuai dengan
aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
ttd
ZUDAN ARIF
FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1
001