Perdes No. 15 Tahun 2017 ttg Sewa Tanah Kas Desa

1. PEMERINTAH DESA KEDUNGJARAN
KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN
PERATURAN DESA
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDUNGJARAN,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Desa Nomor …
tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pemerintah Desa agar
membuat Peraturan yang mengatur perihal penggunaan dan pemanfaatan
Tanah Kas Desa.
b. bahwa untuk melaksanakan yang diperintahkan pada huruf ( a ) di atas
Pemerintah Desa perlu membuat Peraturan Desa tentang Sewa Tanah Kas
Desa..
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
SALINAN - 2 - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa;
7. Peraturan Meneteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 1 Tahun 2015 - Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
8. Peraturan Meneteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2015 - Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 3 Tahun 2015 – Tentang Pendampingan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
11. Permendes No 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan;

2. 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan
Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Kewenangan Desa;
14. Peraturan Desa No.9 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja
Pemerintah Desa Kedungjaran.
15. Peraturan Desa No…. Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGJARAN
BERSAMA
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA KEDUNGJARAN TENTANG PEMANFAATAN TANAH KAS DESA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:
1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.
5. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB
Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
6. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan,
penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian,
pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
7. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan
berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
8. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
9. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam
menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. 10. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung
dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan
tidak mengubah status kepemilikan.
11. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
12. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan
Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat
dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
13. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam
jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
14. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh
pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali
tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah
berakhirnya jangka waktu.
15. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh
pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada
Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang
disepakati.
16. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset Desa dalam
bentuk fisik, hukum, dan administratif.
17. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset Desa selalu
dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
18. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/meniadakan aset Desa dari buku
data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan
Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari
tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
pengguasaannya.
19. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset Desa.
20. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset Desa yang
dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan penggantiannya
dalam bentuk barang.
21. Penjualan adalah pemindahtanganan aset Desa kepada pihak lain dengan
menerima penggantian dalam bentuk uang.
22. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset Desa yang
semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
23. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset Desa sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.
24. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan
keadaan objektif aset Desa.
25. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada
data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis
tertentu untuk memperoleh nilai aset Desa.
26. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa
sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan
sosial.
27. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan
pelaporan hasil pendataan aset Desa.

4. 28. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset Desa dalam rangka
pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
Pasal 2
1. Jenis aset desa terdiri atas:
a. Kekayaan asli desa;
b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak
dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
e. Hasil kerja sama desa; dan
f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
2. Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. tanah kas desa;
b. pasar desa;
c. pasar hewan;
d. tambatan perahu;
e. bangunan desa;
f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
g. pelelangan hasil pertanian;
h. hutan milik desa;
i. mata air milik desa
j. pemandian umum; dan
k. lain-lain kekayaan asli desa.
BAB II
TANAH KAS DESA
Bagian Kesatu
Jenis Tanah Kas Desa
Pasal 3
1. Yang dimaksud Tanah Kas Desa pada Pasal 2 Ayat 2 huruf ( a ) adalah seluruh
Tanah yang dimiliki oleh desa baik berupa Tanah Darat maupun Tanah Sawah
yang dimiliki oleh Desa dengan cara :
a. Hak asal usul desa;
b. Pembelian;
c. Hibah atau Pemberian dari Pihak lain yang Sah.
2. Tanah Kas Desa sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Ayat 1 diatas terdiri dari :
a. Tanah Darat Kas Desa;
b. Tanah Sawah Bengkok Upah;
c. Tanah Sawah Grantungan.
Pasal 4
1. Yang dimaksud Tanah Darat Kas Desa sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Ayat
2 huruf (a ) adalah Seluruh Tanah Darat yang dimiliki oleh Desa baik yang
berupa Lapangan Olahraga, Tegalan maupun Tanah yang diatasnya berdiri
Bangunan / Kantor milik Desa.
2. Yang dimaksud Tanah Sawah Bengkok Upah sebagaimana disebut dalam Pasal
3 Ayat 2 huruf ( b ) adalah seluruh tanah sawah yang dimiliki desa yang selama
ini diperuntukkan sebagai Tunjangan aparatur pemerintah desa dan
Operasional Lembaga Desa.
a. Bengkok Tunjangan Kepala Desa;

5. b. Bengkok Tunjangan Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
3. Yang dimaksud Tanah Sawah Grantungan sebagaimana disebut dalam Pasal 3
Ayat 2 huruf ( c ) adalah seluruh Tanah Sawah milik Desa yang peruntukannya
untuk :
a. Tambahan Operasional Kegiatan BPD, LPMD, Karang Taruna atau Lembaga
Desa lainnya.
b. Tunjangan Petugas yang ditunjuk desa guna membantu kelancaran
pemerintahan desa yang diputuskan sesuai hasil Musyawarah Desa seperti
- Pembantu Pamong Tani;
- Juru Kunci Makam;
- Pengurus Jenazah;
- Penjaga Kantor;
- Juru Bersih Lingkungan.
c. Sumber Pendapatan Asli Desa yang pemanfaatannya bisa disewakan.
4. Pengelolaan Tanah Kas Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,
kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan
kepastian nilai.
Bagian Kedua
Kebijakan atas Tanah Aset Desa
Pasal 5
1. Pengelolaan Tanah Kas Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional,
kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan
kepastian nilai.
2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Tanah Kas Desa
berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Tanah Kas Desa.
3. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
a. menetapkan kebijakan pengelolaan Tanah Kas Desa;
b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus Tanah Kas desa
yang juga bagian dari Pengelola Aset Desa lainnya;
c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau penyewaan Tanah Kas Desa;
d. menetapkan kebijakan pengamanan Tanah Kas Desa;
e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan
Tanah Kas desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa; .
4. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Desa dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
5. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari:
a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
6. Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,
berasal dari Kepala Urusan.
Pasal 6
1. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola Tanah Kas Desa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
a. meneliti rencana kebutuhan Tanah Kas Desa;
b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharan Tanah Kas desa ;
c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, Penyewaan tanah kas desa yang
telah di setujui oleh Kepala Desa;
d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi tanah kas desa;dan

6. e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan tanah kas
desa.
2. Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) huruf
b, bertugas dan bertanggungjawab:
a. mengajukan rencana kebutuhan Tanah Kas desa;
b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan Tanah Kas desa yang
diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada
Kepala Desa;
c. melakukan inventarisasi Tanah Kas desa;
d. mengamankan dan memelihara Tanak Kas desa yang dikelolanya; dan
e. menyusun dan menyampaikan laporan Tanah Kas desa.
Pasal 7
1. Tanah Kas desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
2. Tanah Kas desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai
pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
3. Tanah Kas desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk
mendapatkan pinjaman pribadi.
4. Tanah Kas desa boleh digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan
pinjaman permodalan untuk BUMDes selama telah melalui persetujuan
Musyawarah Desa.
5. Musyawarah Desa yang dimaksud pada pasal 7 ayat 4 guna memperhitungkan
kepatutan, keamanan dan kemampuan mengembalikan pinjaman.
Pasal 8
1. Kepala Desa dibantu Sekretaris Desa dan petugas yang ditunjuk melakukan
perencanaan atas kebutuhan biaya pemerintahan desa atas Tunjangan
maupun biaya kegiatan kelembagaan yang bersumber dari Tanah Kas Desa.
2. Perencanaan kebutuhan yang bersumber dari Tanah Kas desa untuk kebutuhan
1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa)
dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan kebutuhan dan
ketersediaan Tanah Kas desa yang ada.
Bagian Ketiga
Pemanfaatan Tanah Kas Desa
Pasal 9
1. Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c,
ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Status penggunaan Tanah Kas Desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan
Kepala Desa.
Pasal 10
Bentuk pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa:
a. sewa,
b. pinjam pakai;
c. kerjasama pemanfaatan; dan
d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

7. Pasal 11
1. Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf a, tidak merubah status kepemilikan Tanah Kas Desa.
2. Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf ( a ) paling
lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
3. Sewa Tanah Kas Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-
kurangnya memuat:
a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
b. objek perjanjian sewa;
c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama
jangka waktu sewa;
e. hak dan kewajiban para pihak;
f. keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure); dan
g. persyaratan lain yang di anggap perlu.
Pasal 12
1. Pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan menyewakan harus mengedepankan
azas transparansi, manfaat, terbuka, adil dan kepastian hukum.
a. Transparansi dilakukan dengan mengumumkannya di tempat-tempat
strategis dan media desa agar bisa diketahui masyarakat secara luas;
b. Manfaat adalah bahwa penyewaan harus didasari kebutuhan yang
bermanfaat bagi desa;
c. Terbuka adalah bahwa penawaran dilakukan terbuka guna menghindarkan
prasangka buruk dari masyarakat;
d. Adil adalah ada keberpihakan diutamakan warga tak mampu untuk
mendapatkan terlebih dahulu;
e. Kepastian Hukum adalah bahwa ada jaminan keamanan bagi penyewa atas
kepastian hak untuk mengolah tanah yang disewa sesuai kesepakatan yang
berlaku.
2. Sekretaris Desa dan Petugas yang ditunjuk sebagai Pengelola Tanah Kas Desa
wajib menatausahakan penyewaan Tanah dengan dokumen sebagai berikut :
a. Surat Keputusan Kepala Desa atas Penggunaan Tanah Kas Desa;
b. Berita Pengumuman Lelang / Sewa;
c. Berita Acara Pelelangan / Sewa;
d. Daftar penyewa;
e. Surat Perjanjian Sewa seperti yang dimaksud Pasal 11 ayat 3.
BAB III
PENATAUSAHAAN
Pasal 13
1. Aset desa yang sudah ditetapkan penggunaannya sebagaimana diatur pada
Pasal 10 harus diinventarisir dalam buku inventaris aset desa dan diberi
kodefikasi.
2. Kodefikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam pedoman umum
mengenai kodefikasi aset desa.
3. Format Berita acara dan Surat Keputusan Kepala Desa merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 14
Pemerintah Desa bersama Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan inventarisasi
dan penilaian Tanah Kas Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 15
Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan Tanah Kas desa dan
Aset Desa lainnya, pembiayaan dibebankan pada APBDesa.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Pengelolaan Tanah Kas desa khususnya yang terkait dengan pemanfaatan dan
pemindahtanganan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum
ditetakannya Peraturan Desa ini, tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Desa ini.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa.
Ditetapkan di Kedungjaran
pada tanggal 30 Desember 2017
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
S A R I D J O
Diundangkan di Kedungjaran
pada tanggal 2 Januari 2018
Pj. SEKRETARIS DESA KEDUNGJARAN
W A S D A R I
BERITA DESA KEDUNGJARAN TAHUN 2018 NOMOR............
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Urusan Umum dan Perencanaan
..........................

9. KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
PEMERINTAH DESA KEDUNGJARAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN
NOMOR .....TAHUN 2017
TENTANG
STATUS PENGGUNAAN TANAH KAS DESA TAHUN 2017
Menimbang : c. Bahwa penggunaan Tanah Kas Desa digunakan dalam rangka mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kedungjaran;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Status Penggunaan
Tanah Kas Desa.
Mengingat : 16. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
SALINAN - 2 - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa;
22. Peraturan Meneteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 1 Tahun 2015 - Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
23. Peraturan Meneteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2015 - Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 3 Tahun 2015 – Tentang Pendampingan Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
26. Permendes No 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan
Aset Desa;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Kewenangan Desa;
29. Peraturan Desa No.9 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja

10. Pemerintah Desa Kedungjaran.
30. Peraturan Desa No…. Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, APBDesa dan perolehan
lainnya yang sah dan digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Kedungjaran sebagaimana terlampir
KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk
dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa;
KETIGA : Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan desa dapat didayagunakan dalam rangka meningkatkan
pendapatan desa;
KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ............
pada tanggal .......Nopember 2017
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
S A R I D J O

11. LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG STATUS PENGGUNAAN TANAH KAS DESA
DAFTAR STATUS PENGGUNAAN TANAH KAS DESA
No. Jenis Tanah
Kode
Inventarisasi
Asal Usul Barang
Pengelola Peruntukan KetKekayaan
Asli Desa
APBDesa
Perolehan
Lain Yang
Sah
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kedungjaran, 2017
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
SARIDJO
Petunjuk Pengisian Kolom
1 : Diisi dengan nomor urut Kolom
2 : Diisi dengan jenis barang Kolom
3 : Diisi dengan nomor kode barang Kolom
4 : 5; 6 ; Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa: Kolom ( diisi Tahun perolehan )
7 : Diisi nama penerima / Pengelola / Petugas yg ditunjuk Desa mis : Nama Kepala Desa, Nama Perangkat, Nama Juru Kunci Makam dst
8. Diisi Jabatan dari nama yang ditunjuk
9. Diisi dengan keterangan lain yang dianggap penting. ( Nomor SK Pengangkatan, Nomor SK Penunjukan dll )
Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Kepala Desa.

12. KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
PEMERINTAH DESA KEDUNGJARAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN
NOMOR .....TAHUN 2017
TENTANG
PENGHAPUSAN ASET INVENTARIS MILIK DESA
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Desa yang rusak berat dan tidak efesien lagi
penggunaannya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa,
perlu dihapuskan dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku
Inventaris Desa Pemerintah Desa Kedungjaran
b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa Kedungjaran.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
SALINAN - 2 - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa;
7. Peraturan Meneteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 1 Tahun 2015 - Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
8. Peraturan Meneteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2015 - Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 3 Tahun 2015 – Tentang Pendampingan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa;
11. Permendes No 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan
Aset Desa;

13. 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Kewenangan Desa;
14. Peraturan Desa No.9 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja
Pemerintah Desa Kedungjaran.
15. Peraturan Desa No…. Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Menghapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris Desa
Pemerintah Desa Kedungjaran yang beralih kepemilikan, musnah, dan/atau
hilang, kecurian, terbakar milik Pemerintah Desa Kedungjaran sebagaimana
tercantum dalam Daftar Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) merupakan bahan untuk
dituangkan dalam Buku Inventaris Aset Desa;
KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ............
pada tanggal .......Nopember 2017
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
S A R I D J O

14. B E R I T A A C A R A
USULAN PENGHAPUSAN ASET DESA
PEMERINTAH DESA KEDUNGJARAN
NOMOR ………………………….. TAHUN .................
Pada ….. Tanggal ….. kami yang tertanda tangan di bawah ini selaku Pengelola Aset Desa telah
melakukan pengecekan/penelitian atas aset Desa berupa .....;………;............
Adapun hasil pengecekan/penelitian atas aset tersebut semua/sebahagiannya dalam keadaan rusak
berat dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa,
sedangkan manfaat pengunaannya untuk kepentingan menunjang pelaksanaan penyelenggaraan
pemerintah desa tidak seimbang dengan biaya perbaikan yang akan dikeluarkan. Oleh karena itu,
aset tersebut diusulkan untuk dihapus dari Buku Inventaris Aset Desa Pertahun dan Buku Inventaris
Desa.
Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada Kepala Desa
Kedungjaran untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Desa ..............., tanggal ..................
SEKRETARIS DESA Yang Bertandatangan dibawah ini :
Selaku Pembantu Pengelola/Pengurus
Pengelola Aset Desa Aset Desa,
(............................................) (……………………………)

15. LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG STATUS PENGGUNAAN TANAH KAS DESA
DAFTAR ASET DESA YANG DIHAPUS
No. Jenis Barang
Banyaknya
Barang
Asal Usul Barang
Tahun
Perolehan
KetKekayaan Asli
Desa
APBDesa
Perolehan Lain
Yang Sah
1 2 3 4 5 6 7 8
Kedungjaran, 2017
Petugas Pengurus Barang Milik Desa
SARIDJO
Petunjuk Pengisian Kolom
1 : Diisi dengan nomor urut
2 : Diisi dengan jenis barang
3 : Diisi dengan Jumlah barang
4 : 5; 6 ; Diisi dengan asal usul barang berdasarkan sumber perolehan/pembelian/pengadaan dari Aset/Kekayaan Asli Desa: Kolom ( diisi Tahun perolehan )
7 : Diisi Tahun perolehan.
8. Diisi Keterangan lain yang terkait
Setelah diisi seluruhnya maka pada sebelah kanan bawah ditandatangani oleh Kepala Desa.

16. KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN SRAGI
PEMERINTAH DESA KEDUNGJARAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGJARAN
NOMOR .....TAHUN 2017
TENTANG
TARIF SEWA TANAH KAS DESA TAHUN 2017
Menimbang : a. Bahwa dalam penggunaan Tanah Kas Desa guna mendukung
penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kedungjaran maka Tanah Kas Desa
diberikan kepada Penyenggara Pemerintahan Desa sesuai Keputusan Kepala
Desa maupun Kepala Daerah terkait;
b. Bahwa Petugas / Pejabat penyelenggara Pemerintahan dapat menyewakan
Tanah Kas Desa yang dikelolanya;
c. Bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa
diperbolehkan menyewakan Tanak Kas Desa;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , b
dan c di atas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tarif
Sewa Tanah Kas Desa.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang
SALINAN - 2 - Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman
Pembangunan Desa;
7. Peraturan Meneteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 1 Tahun 2015 - Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak
Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
8. Peraturan Meneteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2015 - Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 3 Tahun 2015 – Tentang Pendampingan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa;

17. 11. Permendes No 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan
Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang
Kewenangan Desa;
14. Peraturan Desa No.9 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja
Pemerintah Desa Kedungjaran.
15. Peraturan Desa No…. Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Dalam rangka memenuhi kebutuhan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
maupun Kebutuhan Para Penyelenggara Desa, maka bisa menyewakan Tanah
Kas Desa yang dikelolanya;
KEDUA : Guna memberi kepastian Tarif Sewa atas Tanah Kas Desa maka diputuskan
Harganya minimal Rp.700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah ) periring permasa
tanam / perenam bulan ;
KETIGA : Hasil Sewa atas Tanah Kas Desa agar dimasukkan menjadi Pendapatan Asli
Desa dalam APBDes;
KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di ............
pada tanggal .......Nopember 2017
KEPALA DESA KEDUNGJARAN
S A R I D J O