06. pmk 168_bantuan_pemerintah

MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN
PEMERINTAH
PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015)
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN

INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN2
LATAR BELAKANG
1. PMK 214/PMK.05/2014 tentang Bagan Akun Standar :
Akun belanja untuk Kementerian Negara/Lembaga yang disediakan dalam pelaksanaan APBN terdiri dari :
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja Barang;
c. Belanja Modal;
d. Belanja Bantuan Sosial.
2. Sesuai dengan undang-undang sektoral, beberapa Kementerian Negara/Lembaga mendapat penugasan untuk
melaksanakan kegiatan yang sifat dan karakteristik kegiatannya berupa bantuan kepada individu, kelompok
masyarakat, lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
4. Untuk menjalankan amanat undang-undang tersebut, terdapat kendala bagi Kementerian Negara/Lembaga mengingat
kegiatan yang akan dilaksanakan mempunyai karakteristik seperti bantuan sosial namun tidak dapat dikategorikan
sebagai Belanja Bansos sedangkan untuk dilaksanakan dengan mekanisme yang ada terdapat kendala terkait dengan
rentang kendali atas pelaksanaan kegiatan yang dapat berakibat pada tata kelola keuangannya.
5. Kebutuhan peraturan untuk pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga dalam melaksanakan amanat
undang-undang terkait pemberian bantuan pemerintah dengan tetap mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
dalam pelaksanaan APBN dan dalam rangka meningkatkan governance sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

1. Belanja Berdasarkan Prestasi Kerja
Belanja dibayarkan ke penerima hak atau penyedia barang/jasa berdasarkan penyelesaian pekerjaan atau kemajuan prestasi kerja. Bantuan
Pemerintah yang diberikan kepada penerima dalam bentuk uang, pada tahap awal diberikan sesuai dengan besaran persentase yang diatur
dalam PMK, namun untuk pembayaran pada tahap berikutnya dilaksanakan sesuai dengan progress kemajuan pekerjaan.
2. Belanja tidak bersifat lumpsum
Dalam hal terdapat sisa dana, penerima bantuan menyetorkan sisa dana dimaksud ke Kas Negara
3. Pemisahan Kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga dengan Menteri Keuangan Sebagai BUN
Menteri/Pimpinan Lembaga mempunyai kewenangan di dalam penyusunan Pedoman Umum dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah.
Pedoman Umum dimaksud selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan Pedoman Teknis oleh KPA. Menteri/Pimpinan Lembaga juga
mempunyai kewenangan di dalam menentukan bentuk Bantuan Pemerintah Lainnya.
4. Transparansi dan Akuntabilitas
Pengaturan mengenai bukti-bukti belanja yang harus disimpan oleh penerima bantuan, serta pernyataan dari penerima bantuan bahwa pekerjaan
telah dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selain itu penerima bantuan diwajibkan menyampaikan laporan mengenai
penggunaan dan sisa dana.
5. Penyusunan PMK secara lengkap
PMK disusun mulai dari perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan dan pelaporan keuangan.
7. Perlindungan bagi PPK
Pelaksanaan kegiatan dan keuangan dalam Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang merupakan tanggung jawab dari penerima bantuan, oleh
sebab itu semua bukti-bukti transaksi belanja disimpan oleh penerima bantuan.
PRINSIP DASAR PENGATURAN

1. DEFINISI;
2. RUANG LINGKUP;
3. PENGALOKASIAN ANGGARAN;
4. PENYUSUNAN PEDUM, JUKNIS DAN PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH;
5. PENYALURAN, PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH;
a. Pemberian Penghargaan;
b. Beasiswa;
c. Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Lainnya;
d. Bantuan Operasional;
e. Bantuan Sarana/Prasarana;
f. Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/Bangunan
g. Bantuan Lainnya
6. MONITORING DAN EVALUASI;
7. PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH MELALUI BANK/POS PENYALUR;
POKOK-POKOK PENGATURAN

DEFINISI & RUANG LINGKUP

DEFINISI & RUANG LINGKUP
Bantuan Pemerintah :
Bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok
masyarakat atau lembaga pemerintah /non pemerintah .
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai pengalokasian, pencairan, penyaluran dan pertanggungj awaban
Anggaran Bantuan Pemerintah yang tidak termasuk dalam kriteria Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga yang
bersumber dari APBN .
Bantuan Pemerintah:
a. Pemberian penghargaan;
b. Beasiswa;
c. Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;
d. Bantuan operasional;
e. Bantuan sarana/ prasarana;
f. Bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/ bangunan; dan
g. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

PENGALOKASIAN ANGGARAN

INTEGRITAS | PROFESIONALISME | SINERGI | PELAYANAN | KESEMPURNAAN 8
RKP RENSTRA/RENJA
K/L
RKA-KL
BANTUAN
PEMERINTAH
UU/PP
Mengamanatkan
Pemerintah utk
memberikan bantuan
Kegiatan prioritas
nasional berupa
Bantuan Pemerintah
Kegiatan prioritas K/L
berupa Bantuan
Pemerintah
1. Pemberian Bantuan Pemerintah merupakan
bagian dari tusi satker/K/L;
2. Bantuan Pemerintah yang diberikan bukan
kegiatan yang menjadi tanggungjawab dan
seharusnya dilaksanakan sendiri oleh
satker/K/L

1. Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan, beasiswa dan bantuan operasional dialokasikan
pada kelompok akun Belanja Barang Non Operasional.
2. Bantuan Pemerintah dalam bentuk Tunjangan Profesi Guru dan Tunjangan Lainnya dialokasikan pada
kelompok akun Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS.
3. Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana dan bantuan rehabilitasi/pembangunan
gedung/bangunan dialokasikan pada kelompok akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda.
4. Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah yang
ditetapkan oleh PA dialokasikan pada kelompok akun Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pemda.
1. Tata cara pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penyusunan dan penelaahan
Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.
2. Anggaran Bantuan Pemerintah dituangkan dalam DIPA Kementerian Negara/ Lembaga.

PENYUSUNAN PEDUM, JUKNIS DAN
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN
PEMERINTAH

PEDOMAN UMUM DAN JUKNIS
PEDOMAN UMUM
PETUNJUK TEKNIS
Ditetapkan PA
KPA
Petunjuk Teknis paling sedikit memuat:
a. Dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
b. Tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
c. Pemberi Bantuan Pemerintah;
d. Persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
e. Bentuk Bantuan Pemerintah;
f. Alokasi anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah;
g. Tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
h. Penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
i. Pertanggungj awaban Bantuan Pemerintah;
j. Ketentuan perpajakan; dan
k. Sanksi .
Penetapan Penerima Bantuan
PPK
Seleksi
Surat
Keputusan
Disahkan KPA
Surat Keputusan paling sedikit memuat :
1. Identitas penerima bantuan;
2. Jumlah barang dan/ atau nilai uang;
3. Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam
bentuk uang.
Kriteria
sesuai juknis
Ditetapkan

PENYALURAN, PENCAIRAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN PEMERINTAH

PEMBERIAN PENGHARGAAN
Penghargaan
Uang
Barang/Jasa
UP
LS
Bendahara
Penerima
SK – PPK
disahkan KPA
Pengadaan Barang/Jasa
PPK
Penerima
Penerima
Penerima
1. Pembayaran kepada penyedia barang/jasa dilaksanakan melalui mekanisme LS
2. Pelaksanaan penyaluran pemberian penghargaan berupa barang/jasa dapat dilakukan oleh PPK atau penyedia barang/jasa
sesuai kontrak/perjanjian

BEA SISWA
1. Dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan PPK yang disahkan oleh KPA.
2. Beasiswa diberikan kepada penerima yang bukan Pegawai Negeri untuk pendidikan di dalam negeri atau luar negeri.
Dalam hal pembayaran secara langsung kepada penyelenggara pendidikan tidak dapat dilakukan, pembayaran uang
pendidikan/ kuliah dan biaya lainnya dapat dibayarkan ke rekening penerima beasiswa.
Dalam hal tidak dapat dilakukan mekanisme LS, pembayaran beasiswa dapat menggunakan mekanisme UP.
Beasiswa Uang
Pembayaran
Langsung
Penyelenggara Pendidikan:
1. uang pendidikan/kuliah
2. biaya lain
Penerima untuk :
1. biaya hidup
2. biaya buku/diktat
3. biaya penelitian

TUNJANGAN PROFESI GURU DAN
TUNJANGAN LAINNYA
Dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA
Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya diberikan secara periodik kepada guru atau penerima
tunjangan lainnya yang bukan Pegawai Negeri Sipil
Tunjangan profesi guru
dan tunjangan lainnya
Uang
Pembayaran
Langsung
Penerima

BANTUAN OPERASIONAL
Bantuan operasional diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga
Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan. Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan yang
ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA
Pencairan bantuan operasional dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara PPK dengan penerima bantuan operasional
yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan, perjanjian kerjasama minimal memuat :
1. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
2. jumlah bantuan operasional yang diberikan;
3. tata cara dan syarat penyaluran;
4. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan operasional sesuai rencana yang telah
disepakati;
5. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
6. sanksi;
7. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan
8. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

BANTUAN OPERASIONAL
Pencairan dana bantuan operasional dilakukan melalui mekanisme :
1. Pembayaran Langsung (LS); atau
2. Mekanisme Uang Persediaan.
1. Pencairan dana bantuan operasional dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap;
2. Penentuan pencairan dana bantuan operasional secara sekaligus atau bertahap ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan
jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan;
3. Ketentuan bertahap :
a. Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh
penerima bantuan dan PPK;
b. Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana, apabila dana pada Tahap I telah dipergunakan
sekurang-kurangnya sebesar 80%;
c. Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan, apabila jumlah dana pada Tahap I dan Tahap II telah
dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80%;
d. Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana, apabila jumlah dana pada Tahap I sampai dengan
Tahap III telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80%
PEMBAYARAN LANGSUNG

BANTUAN OPERASIONAL
MEKANISME PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG
Penerima
Bantuan
PPK PP-SPM
1. Pembayaran sekaligus atau Tahap I dilampiri:
a. Rencana pengeluaran dana bantuan operasional yang
akan dicairkan secara sekaligus atau bertahap;
b. Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh
penerima bantuan;
c. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan;
d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
2. Pembayaran Tahap II sampai dengan Tahap IV dilampiri:
a. Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani
oleh penerima bantuan;
b. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap
sebelumnya;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas
kebenaran belanja yang telah dilakukan pada tahap
sebelumnya.
1. PPK melakukan pengujian dokumen permohonan pencairan dana yang diajukan penerima
bantuan operasional sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
2. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan
uang serta menerbitkan SPP untuk pencairan secara sekaligus atau untuk pencairan Tahap I
setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah;
3. PPK mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang serta menerbitkan SPP untuk pencairan
Tahap II sampai dengan Tahap IV setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis
penyaluran Bantuan Pemerintah;
4. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah,
PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan
memperbaiki dokumen permohonan
5. SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Pembayaran secara sekaligus atau Tahap I dilampiri:
1) Rencana Pengeluaran dana bantuan operasional yang akan ditarik sekaligus atau
bertahap;
2) Perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
3) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
dan disahkan oleh PPK;
4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
b. Pembayaran Tahap II sampai dengan Tahap IV dilampiri:
1) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
dan disahkan oleh PPK;
2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap sebelumnya;
3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) atas kebenaran belanja yang telah
dilakukan pada tahap sebelumnya.

BANTUAN OPERASIONAL
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA BANTUAN KEPADA PPK
Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan
perjanjian kerja sama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir Tahun Anggaran, dengan dilampiri:
1. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
2. Surat Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan;
3. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan;
4. Bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana

BANTUAN OPERASIONAL
MEKANISME PENCAIRAN MELALUI MEKANISME UANG PERSEDIAAN
PPK PP-SPM KPPN
Bendahara
Pengeluaran
Pimpinan Lembaga
Membuat SPP berdasarkan
SK penetapan penerima
bantuan
Mengajukan SPM UP/TUP untuk
pembayaran bantuan operasional
KPPN menerbitkan SP2D
UP/TUP
Mengajukan permintaan
dana kepada KPA
KPA PPK
Menguji permohonan dari
Pimpinan Lembaga
1 2 3
4 5
6
SPBy
7 Mentransfer dana
8 Pimpinan Lembaga mempertanggungjawabkan belanja kepada BP/BPP beserta bukti pengeluaran untuk keperluan
revolving
KPA mengajukan dispensasi kepada :
1. Dirjen Perbendaharaan dalam hal pembayaran kepada satu penerima melebihi Rp. 50 juta;
2. Kepala Kanwil DJPB untuk penyesuaian besaran UP melampaui besaran yang telah ditentukan;
3. Kepala KPPN untuk pertanggungjawaban TUP melampaui satu bulan.

BANTUAN SARANA/PRASARANA
Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana diberikan kepada Kelompok Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat,
Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, dan Lembaga Kesehatan, Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah
Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk :
1. Barang; atau
2. Uang
Bantuan Sarana/Prasarana dalam bentuk Barang
PPK Penyedia Barang
1
Penerima Bantuan
2
1. Pengadaan barang berpedoman
pada Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur
mengenai Pengadaan Barang dan
Jasa Pemerintah;
2. PPK melakukan kontrak dengan
penyedia barang
Penyedia Barang dapat menyampaikan
barang langsung kepada Penerima atau
PPK yang menyampaikan kepada
Penerima.
Penyaluran dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang dilaksanakan secara
langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Penyedia Barang melalui mekanisme LS

Diberikan dengan ketentuan :
1. Barang bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan; atau
2. Nilai per jenis barang bantuan di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan.
Dalam bentuk Uang
Pencairan bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima
bantuan sarana/prasarana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan. Perjanjian Kerjasama minimal memuat :
2. jumlah dan nilai barang yang akan dihasilkan/dibeli;
3. jenis dan spesifikasi barang yang akan dihasilkan/dibeli;
4. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
5. tata cara dan syarat penyaluran;
6. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menghasilkan/membeli barang sesuai dengan jenis dan spesifikasi;
7. pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel;
8. pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
9. sanksi;
10. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan
11. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran

MEKANISME PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG DALAM BENTUK UANG UNTUK BARANG YANG DIHASILKAN/DIPRODUKSI SENDIRI
Pencairan Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
1. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
2. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50%.
Penerima
Bantuan
PPK PP-SPM
1. Pengajukan permohonan pembayaran Tahap I dengan dilampiri:
a. perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani oleh penerima
bantuan sarana/prasarana;
b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
penerima bantuan sarana/prasarana.
2. Pengajukan permohonan pembayaran Tahap I Idengan dilampiri:
a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh
penerima bantuan;
b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani
oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan sarana/prasarana.
1. PPK melakukan pengujian permohonan pembayaran Tahap I dan Tahap II sesuai dengan
Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah
2. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan bukti penerimaan uang untuk
pembayaran Tahap I serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk
Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah
3. PPK mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran Tahap II serta menerbitkan
SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah.
4. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah,
PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan
memperbaiki dokumen permohonan
a. Pembayaran Tahap I dilampiri:
1)Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan
PPK;
2) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima
bantuan dan disahkan oleh PPK.
b. Pembayaran Tahap II dilampiri:
1) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima
bantuan dan disahkan oleh PPK;
2) Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh
Ketua/Pimpinan penerima bantuan.

MEKANISME PENCAIRAN PEMBAYARAN LANGSUNG DALAM BENTUK UANG UNTUK BARANG DENGAN NILAI PER JENIS BARANG
BANTUAN DI BAWAH RP50.000.000,00 YANG DAPAT DILAKSANAKAN OLEH PENERIMA BANTUAN
Penerima
Bantuan
PPK PP-SPM
Penerima bantuan sarana/prasarana
dalam bentuk uang mengajukan
permohonan pencairan dana kepada
PPK dengan dilampiri:
1. perjanjian kerja sama yang telah
ditandatangani oleh penerima
bantuan; dan
2. kuitansi bukti penerimaan uang
yang telah ditandatangani oleh
penerima bantuan
1. PPK melakukan pengujian permohonan yang diajukan penerima bantuan sesuai
2. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kuitansi bukti
penerimaan uang serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan
3. Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk
melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan
4. SPP disampaikan kepada PP-SPM dengan dilampiri:
a. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan
PPK;
b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima
bantuan dan disahkan oleh PPK.

Penerima dana bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk uang, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban
kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran dengan dilampiri:
a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
b. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan;
c. foto/film barang yang dihasilkan/dibeli;
d. daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
e. surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
f. bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.
PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban dari Penerima Bantuan dan selanjutnya mengesahkan Berita
Acara Serah Terima apabila telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.

BANTUAN REHABILITASI DAN/ATAU PEMBANGUNAN
GEDUNG/BANGUNAN
Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan diberikan kepada Lembaga Pemerintah atau lembaga Non
pemerintah.
Bantuan Rehabilitasi dan/atau Pembangunan Gedung/ Bangunan dapat diberikan dalam bentuk :
1. Uang; atau
2. Barang
Pemberian bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan kepada lembaga dilakukan berdasarkan Surat Keputusan
yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
Mekanisme Penyaluran dalam bentuk Barang
PPK Penyedia Barang1 Penerima Bantuan2
1. Pengadaan barang berpedoman pada
Peraturan Perundang-undangan yang
mengatur mengenai Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah;
penyedia barang
Penerima.
Penyaluran dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang dilaksanakan secara langsung dari
rekening Kas Negara ke rekening Penyedia Barang melalui mekanisme LS

GEDUNG/BANGUNAN
Dalam Bentuk Uang
Bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dapat dilaksanakan sendiri oleh penerima Bantuan
Pemerintah, bantuan dapat diberikan dalam bentuk uang.
Bantuan dalam bentuk uang hanya dapat diberikan kepada lembaga penerima Bantuan Pemerintah yang telah
mempunyai unit pengelola keuangan dan kegiatan.
Unit pengelola keuangan dan kegiatan sekurang-kurangnya terdiri dari orang yang mempunyai tanggung jawab dan
wewenang untuk menguji tagihan, memerintahkan pembayaran dan melaksanakan pembayaran dan tidak saling
rangkap.
Penyaluran dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dilaksanakan secara langsung dari
rekening Kas Negara ke rekening unit pengelola keuangan dan kegiatan pada lembaga melalui mekanisme LS.

GEDUNG/BANGUNAN
Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan dalam bentuk uang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja
sama antara PPK dengan unit pengelola keuangan dan kegiatan pada lembaga penerima bantuan. Perjanjian kerjasama, paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
b. jumlah dan nilai rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan;
c. jenis dan spesifikasi rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan;
d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan;
e. tata cara dan syarat penyaluran dana;
f. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jenis dan spesifikasi yang telah
ditetapkan;
g. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
h. sanksi;
i. penyampaian laporan penyelesaian pekerjaan secara berkala kepada PPK; dan
j. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.3
Pencairan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan setelah perjanjian
kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
b. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan , apabila prestasi
pekerjaan telah mencapai 50%.

GEDUNG/BANGUNAN
Penerima
Bantuan
PPK PP-SPM
Mekanisme pencairan pembayaran dalam bentuk Uang
1. Pimpinan lembaga penerima bantuan mengajukan
permohonan pencairan Tahap I dengan dilampiri:
a. perjanjian kerja sama yang telah
b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan.
2. Pimpinan lembaga penerima bantuan
mengajukan permohonan pencairan Tahap II
dengan dilampiri:
a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan
yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan
penerima bantuan.
1. PPK melakukan pengujian permohonan sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah.
2. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan bukti penerimaan uang
untuk pembayaran Tahap I serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan
Petunjuk Teknis.
SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah.
Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi
dan memperbaiki dokumen permohonan.
•. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
•. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan
dan disahkan oleh PPK.
dan PPK;
•. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan
penerima bantuan.

GEDUNG/BANGUNAN
Penerima dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan harus menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai dengan dilampiri:
a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan;
c. Foto/film pekerjaan yang telah diselesaikan;
d. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
e. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.

BANTUAN LAINNYA
Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA adalah bantuan dalam bentuk
uang atau barang dan/atau jasa yang tidak termasuk dalam Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA
Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA diberikan kepada:
1. Perseorangan;
2. Kelompok Masyarakat;
3. Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah.
Pemberian bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA kepada penerima
dilakukan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA.
Pemberian bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA kepada penerima
bantuan dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang dan/atau jasa. KPA menetapkan bantuan dalam bentuk uang
atau barang dan/atau jasa dengan memperhatikan sifat dan karakteristik bantuan

BANTUAN LAINNYA
Mekanisme Penyaluran dalam bentuk Barang
PPK Penyedia Barang1 Penerima Bantuan2
1. Pengadaan barang berpedoman pada
Peraturan Perundang-undangan yang
mengatur mengenai Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah;
penyedia barang
Penerima.
Penyaluran dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang dilaksanakan secara langsung dari rekening Kas Negara ke
rekening Penyedia Barang melalui mekanisme LS

BANTUAN LAINNYA
Mekanisme Penyaluran dalam bentuk Uang
1. Pencairan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang dapat dilakukan secara
sekaligus atau bertahap.
2. Penentuan pencairan secara sekaligus atau bertahap ditetapkan oleh Kuasa PA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan
kegiatan.
3. Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dalam bentuk uang yang diberikan kepada
perseorangan dilaksanakan secara sekaligus berdasarkan Surat Keputusan.
4. Pencairan dana bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA yang diberikan kepada Kelompok Masyarakat
dan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Non Pemerintah dapat dilakukan sekaligus atau bertahap berdasarkan Surat Keputusan dan perjanjian
kerjasama antara penerima bantuan dengan PPK.
Perjanjian kerjasama paling sedikit memuat:
a. hak dan kewajiban kedua belah pihak;
b. jumlah bantuan yang diberikan;
c. tata cara dan syarat penyaluran;
d. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menggunakan bantuan sesuai rencana yang telah disepakati;
e. pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Pemerintah untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
f. sanksi;
g. penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan
h. penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

BANTUAN LAINNYA
Penerima
Bantuan
PPK PP-SPM
Mekanisme pencairan pembayaran dalam bentuk Uang
1. Pimpinan lembaga penerima bantuan mengajukan
permohonan pencairan Tahap I dengan dilampiri:
a. perjanjian kerja sama yang telah
b. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
ditandatangani oleh penerima bantuan.
2. Pimpinan lembaga penerima bantuan
mengajukan permohonan pencairan Tahap II
dengan dilampiri:
a. kuitansi bukti penerimaan uang yang telah
b. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan
yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan
penerima bantuan.
1. PPK melakukan pengujian permohonan sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah.
2. PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan bukti penerimaan uang
untuk pembayaran Tahap I serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan
Petunjuk Teknis.
SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan
Pemerintah.
Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi
dan memperbaiki dokumen permohonan.
•. perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
dan disahkan oleh PPK.
dan disahkan PPK;
•. laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan
penerima bantuan.

BANTUAN LAINNYA
Penerima dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan harus menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai dengan dilampiri:
a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;
b. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan;
c. Foto/film pekerjaan yang telah diselesaikan;
d. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;
e. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan
f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.
Berdasarkan laporan pertanggungjawaban, PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban.
PPK mengesahkan Berita Acara Serah Terima setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.

MONITORING DAN EVALUASI
KPA bertanggung jawab atas:
a. Pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah;
b. Transparansi pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah; dan
c. Akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah.
Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan
Pemerintah, KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.
Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan terhadap:
a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang
telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya;
b. kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi KPA mengambil langkah-langkah tindak lanjut untuk perbaikan penyaluran
Bantuan Pemerintah.

BANK POS PENYALUR
• Dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyaluran Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang yang dilakukan dengan
mekanisme LS, pencairannya dapat dilakukan melalui Bank/Pos Penyalur dalam hal jumlah penerima Bantuan Pemerintah
dalam bentuk uang pada satu DIPA lebih dari 100 (seratus) penerima bantuan.
• Penunjukan Ban/Pos Penyalur mengikuti prosedur pengadaan barang/jasa Pemerintah.
• Bank/Pos Penyalur harus yang mempunyai perjanjian kerjasama pengelolaan rekening K/L dengan Ditjen Perbendaharaan.
• Kontrak/perjanjian kerjasama PPK dengan Bank/Pos penyalur paling sedikit memuat :
2. tata cara dan syarat penyaluran dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang kepada penenma Bantuan Pemerintah;
3. pernyataan kesanggupan Bank/ Pos Penyalur untuk menyalurkan dana Bantuan Pemerintah melalui rekening penerima Bantuan Pemerintah
paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak dana Bantuan Pemerintah ditransfer dari Kas Negara;
4. pernyataan kesanggupan Bank/ Pos Penyalur untuk menyampaikan laporan kepada PPK apabila dana Bantuan Pemerintah yang disalurkan
melalui rekening penerima Bantuan Pemerintah tidak terdapat transaksi/tidak dipergunakan oleh penerima Bantuan Pemerintah dalam waktu 30
(tiga puluh) hari kalender sejak dana Bantuan Pemerintah ditransfer dari Rekening Bank/ Po s Penyalur;
5. pernyataan kesanggupan Bank/ Pos Penyalur untuk menyetorkan ke Kas Negara paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak cliterimanya
surat perintah penyetoran dari PPK;
6. pernyataan kewajiban Bank/ Pos Penyalur untuk menyampaikan laporan penyaluran dana B antuan Pemerintah secara berkala kepada PPK;
7. pernyataan kesanggupan Bank/ Pos Penyalur untuk menyetorkan bunga dan jasa giro yang timbul ke kas negara;
8. pernyataan kesanggupan Bank/ Pos Penyalur untuk menyetorkan sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak tersalurkan sampai dengan akhir
tahun anggaran ke Kas Negara;
9. pernyataan kesanggupan Bank/ Pos Penyalur untuk menyediakan sistem informasi penyaluran Bantuan Pemerintah kepada KPA/ PPK;
10. ketentuan mengenai sanksi

BANK POS PENYALUR
Pemberi Bantuan Bank/Pos Penyalur Penerima Bantuan
Buka rekening
Penyaluran
15 hari
kalender
KPPN
SPM untuk
penerima lebih
dari 100
Bank melaporkan jika rekening
penerima tidak terdapat transaksi
dalam jangka waktu 30 hari sejak
disalurkan
1. Perintah pembekuan sementara
rekening
2. PPK melakukan penelitian
3. Perintah setor ke kas negara paling
lambat 5 hari setelah hasil penelitian.
1. Bank/Pos Penyalur menyetorkan ke kas negara
dana pada rekening yang tidak terdapat
transaksi;
2. Penyetoran dana tsb sebagai pengembalian
belanja yang memulihkan pagu DIPA Satker;
3. Bank/Pos Penyalur melaporkan ke PPK atas
penyetoran dana tsb.
2 2 3
1
4
5
6

06. pmk 168_bantuan_pemerintah

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (19)

Destaque

Destaque (20)

Semelhante a 06. pmk 168_bantuan_pemerintah

Semelhante a 06. pmk 168_bantuan_pemerintah (20)

Mais de Advisory Specialist for P2KP

Mais de Advisory Specialist for P2KP (20)

Último

Último (7)

06. pmk 168_bantuan_pemerintah