SEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST 2022 original baru.pdf
•
1 gostou•10 visualizações
PENERAPAN NILAI NILAI PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA HUKUM GUNA MENGHADAPI TANTANGAN TEKNOLOGI DI ERA DIGITAL
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Semelhante a SEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST 2022 original baru.pdf
Semelhante a SEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST 2022 original baru.pdf (20)
Mais de Yani Antariksa
Mais de Yani Antariksa (20)
Último
Último (20)
SEMINAR NASIONAL Pancasila sumber hukum BELAGEST 2022 original baru.pdf
- 1. Oleh Laksda TNI (Purn) Dr. Yani Antariksa., S.E, S.H, M.M Disampaikan Pada Seminar Nasional BELAGEST (Bela Negara), Jakarta 2022. 1 SEMINAR NASIONAl BELAGEST
- 2. Sila Sbg dasar negara dan Ideologi MASA DEPAN BANGSA INDONESIA BANGSA BESAR DAN HETEROGIN Agama, budaya, bahasa dan adat istiadat RRC, India, Amerika Serikat dan Indonesia Mampu Pertahanakan Persatuan dan kesatuan Sepakat P Nasional • PS MENGALAMI KESEPAKATAN BERSAMA DEGRADASI SBG IDEOLOGI NAS TITIK TEMU ANTAR POK GOL Sebagai ideologi negara/Nasional, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya diterima dan dijadikan acuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. URUTAN KE 4 OLAH RAGA, MUSIk, FILM , Jati diri bangsa Penerapan Nilai Nilai Pancasila Sebagai Paradigma Hukum Guna Menghadapi Tantangan Teknologi Di Era Digital ERA DIGITAL REFORMASI PS BUKAN SATU2NY A AZAS PS TERPINGGIRKAN PS BELUM MENJADI SUMBER HUKUM UUD 1945 2 SEMINAR NASIONAl BELAGEST
- 3. REF Dr. YANI ANTARIKSA. LAKSMA TNI • • • • • Strategi Penerapan Nilai Nilai Pancasila Sebagai Paradigma Hukum 3 II.PARADIGMA NASIONAL PERUNDANG UNDANGAN SEMINAR NASIONAl BELAGEST
- 4. I 2 3 KEDUDUKAN FUNGSI P.S DAN sli de 36 FLEKSIBI RI A AR A I 15 REALITAS (DAS SEIN) IDEOLOGI NASIONAL LITAS DASAR NEGARA FALSAFAH PANDANGAN HIDUP BANGNAS LINK IDEALISME (DAS SOLLEN) NILAI DASAR NILAI INSTRUMENTAL NILAI PRAKSIS 1. JATI DIRI 2,DASAR NEGARA BANGSA (JIWA) (PEMERSATU) 3. IDEOLOGI NASIONAL (PERJANJIAN LUHUR BANGSA) 4 NILAI KETUHANAN (RELIGIUSITAS) KEMANUSIAAN (KEKELUARGAAN/ MORALITAS) PERSATUAN (KESELARASAN/KEB ANGSAAN INDONESIA) PERMUSYAWA RATANPERWAKILAN ( KERAKYATAN) KEADILAN SOSIAL OBYEKTIF & SUBYEKTIF KEDUDUKAN PANCASILA ALUR PIKIR Penerapan Nilai Nilai Pancasila Sebagai Paradigma Hukum
- 5. I 2 3 KEDUDUKAN FUNGSI P.S DAN sli de 36 15 IDEOLOGI NASIONAL FALSAFAH PANDANGAN HIDUP NILAI DASAR NILAI INSTRUMENTAL NILAI PRAKSIS 5 NILAI KETUHANAN KEMANUSIAAN (KEKELUAR PERSATUAN (KESELARASAN/KEB ANGSAAN) INDONESIA PERMUSYAWA RATANPERWAKILAN ( KERAKYATAN) KEADILAN SOSIAL OBYEKTIF & SUBYEKTIF KEDUDUKAN PANCASILA PENERAPAN HUKUM BERKETUHANAN BERPERI KEMANUSIAAN PERSATUAN INDONESIA PARTISIPASIF KEADILAN MERATA (EQUALIITY BEFORE THE LAW) Penerapan Nilai Nilai Pancasila Sebagai Paradigma Hukum SEMINAR NASIONAl BELAGEST OLAH RAGA MUSIK FILM A A I 1. JATI DIRI 2,DASAR NEGARA BANGSA (JIWA) (PEMERSATU) 3. IDEOLOGI NASIONAL (PERJANJIAN LUHUR BANGSA) DASAR NEGARA
- 6. 2. Kedudukan Pancasila dalam Hukum?. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Hukum tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai Pancasila 6 1.Apakah Pancasila Itu Hukum?. Pancasila Bukan Hukum Tetapi Cita Hukum Atau Tujuan Hukum III KEDUDUKAN PANCASILA DALAM SISTIM HUKUM INDONESIA 3. Bagai mana Penerapanya?. Dalam penerapanya Semua hukum di Indonesia bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan nilai nilai Pancasila. 15 6 SEMINAR NASIONAl BELAGEST
- 7. IVPENERAPAN HUKUM SESUAI NILAI NILAI PANCASILA Nilai Ketuhanan Nilai Kemanusiaan Nilai Persatuan Nilai Kerakyatan Nilai Keadilan 7 Hukum harus berkeadilan. Hukum harus menegakkan kepastian dan keadilan. Memberikan hukuman kepada masyarakat yang mencuri karena lapar hrs memperhatikan keadilan. Hukum harus toleran, tdk boleh membuat aturan seseorang tdk dpt manjalankan ibadahnya.Hukum tdk boleh diskriminatif, equality before the law. Hukum harus partisipatif. Membangun hukum dengan melibatkan perwakilan DPR atau masyarakat langsung. Agar tidak banyak ditentang masyarakat, Hukum harus membangun persatuan dan kesatuan. Hukum tdk boleh memecah belah masyarakat. Contoh suku A dilayani dengan hukum yang berbeda dengan suku B, hal ini dapat memecah belah, jadi tidak boleh. Hukum harus menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hukum tidak boleh mengesampingkan hak asasi manusia, tidak boleh membuat aturan yang menganggu hak asasi manusia, melarang mendirikan organisasi, melarang masyarakat berkumpul.membubarkan organisasi semena mena, dengan menggunakan hukum. Hukum harus berketuhanan. Hukum tidak boleh mengajarkan tidak percaya Tuhan, Penerapanya dalam putusan hakim di Indonesia selalu diawali dengan demi keadilan Berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Atau didalam UUD 1945 menyatakan Negara Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. 15 7 SEMINAR NASIONAl BELAGEST
- 8. Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet. 15 8 SEMINAR NASIONAl BELAGEST V ERA DIGITAL
- 9. (1) Pemahaman Pancasila, (2) eksklusivisme sosial yang terkait derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya kecenderungan politisasi identitas, dan menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA, (3) Kesenjangan sosial, (4) pelembagaan Pancasila dimana lemahnya institusionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi dan budaya serta masih lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara Negara, (5) Keteladanan Pancasila. 1. Melanjutkan Pemantapan nilai Pancasila. 2. Melanjutkan Penyadaran masyarakat melalui kepemimpin formal, pemimpin agama, pemimpin adat, tokoh masyarakat. 3. Mengentaskan kemiskinan dengan Bantuan KUR, CSR, berbela rasa. 4. Memperkuat BPIP , pemerintah, legislative dan yudikatif 5. Meningkatkan keteladanan Pemimpin formal, apparat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat pelaksana nilai nilai Pancasila. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENERAPAN HUKUM ERA DIGITAL 15 9 SEMINAR NASIONAl BELAGEST
- 10. Resistensi/Trauma masa Orba menyebabkan resistensi Pancasila sbg sumber hukum Terlalu beragamnya sistim dan sumber hukum yang dianut Memperlakukan Pancasila sebagai formalitas Sumber hukum • Merevisi UU No 15 Tahun 2019 tentang susunan dan hirarki Perundang undangan, memasukkan Pancasilasebagai puncak kedalam urutan perundang undangan (Norma Dasar). • Melanjutkan Sosialisasi Pancasila • Menyempurnakan Sistim dan Sumber hukum • Menempatkan Pancasila Sebagai sumber dari segala sumber Hukum PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENERAPAN HUKUM ERA DIGITAL 15 9A SEMINAR NASIONAl BELAGEST
- 11. • *Indonesia saat ini menghadapi Permasalahan hukum yang cukup memprihatinkan, hukum belum berjalan semestinya, belum sesuai dengan nilai nilai pancasila Menyempurnakan perundang undangan mengenai hukum dengan: Memanfaatkan peralatan dan ruang digital dengan kreatif. Memanfaatan teknologi informasi di ruang digital diyakini mampu menjadi metode efektif untuk menumbuhkan kesadaran hukum sesuai nilai nilai pancasila Menciptakan ruang digital yang aman dan damai • * UU ITE belum optimal menghadapi Potensi efek berbahaya dari internet, termasuk ujaran kebencian, dan gangguan informasi seperti disinformasi, misinformasi, dan malinformasi. Kesemuanya populer dengan sebutan hoaks. • PERMASALAHAN DAN STRATEGI PENERAPAN HUKUM ERA DIGITAL 15 9C SEMINAR NASIONAl BELAGEST
- 12. ERA DIGITAL 9 T Merdeka berdaulat adil dan makmur PANCASILASEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM FILM KOMITMEN NASIONAL MUSIK OLAH RAGA 15 10 SEMINAR NASIONAl BELAGEST
- 13. KEDUDUKAN PANCASILA 1. DASAR NEGARA DASAR PENGATURAN NEG POKOK KAIDAH NEG YG FUNDAMENTAL 2. IDEOLOGI NASIONAL SUMBER INSPIRASI & MOTIVASI JUANG (SESUAI JAMANNYA) ORIENTASI BANGNAS/DA IDEOLOGI TERBUKA JAWAB TANTANGAN DR PERKEMBANGAN DUNIA DINAMIS YG 3. PANDANGAN HIDUP BANGSA AJARAN UTK KENAL LTR BLKG DAN ARAH TUJ/CITA-2 BGS PEDOMAN PERILAKU MEMBENTUK KEPRIBADIAN BGS INDONESIA HADAPI SGL PERMASALAHAN 11 SEMINAR NASIONAl BELAGEST
- 14. NILAI PANCASILA link NILAI DASAR NILAI INSTRUMENTAL Dr. YANI ANTARIKSA. LAKSMA TNI NILAI PRAKSIS Yaitu nilai yang sesungguhnya yang dilaksanakan dalam kenyataan (Das sein). Nilai praktis sesungguhnya menjadi batu ujian apakah nilai dasar dan nilai instrumental itu benar-benar hidup dalam masyarakat. Yaitu pelaksanaan umum dari nilai dasar. Umumnya berbentuk norma sosial dan norma hukum yang selanjutnya akan terkristalisasi dalam peraturan dan mekanisme lembaga- lembaga negara. Yaitu asas-asas yang diterima sebagai dalil yang bersifat sedikit banyak mutlak. Nilai dasar diterima sebagai sesuatu yang benar dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Semangat kekeluargaan disebut nilai dasar, sifatnya mutlak dan tidak berubah lagi. (Das Sollen, kondisi yang di harapkan) 9 T 15 12 SEMINAR NASIONAl BELAGEST
- 15. DASAR HUKUM PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM (NORMATIF DAN IMPERATIF) 1. TAP MPR NO3 TH 2000 Tentang Pancasila sebagai Sumber Hukum dari segala hukum. 2. Pembukaan UUD 1945 3. UU NO 15 Th 2019 tentang pembentukan peraturan perundang undangan , merupakan perubahan uu no 11 th 2012 13 SEMINAR NASIONAl BELAGEST