SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 17
Baixar para ler offline
MODUL PELATIHAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP)
TINGKAT DASAR
MATERI 7:
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA
Oleh:
Tatang Rustandar Wiraatmadja
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
JAKARTA
TAHUN 2021
i
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
Materi 7: Pelaksanaan PBJ
melalui Swakelola
KATA PENGANTAR
Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa, berkat Ramat-Nya modul berjudul
Materi 7: Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola ini dapat diselesaikan. Terima
kasih kami sampaikan atas masukan dan peran dari berbagai pihak melalui
pembahasan yang intensif dengan para widyaiswara lingkup Pusat Pendidikan dan
Pelatihan PBJ - LKPP.
Penyusunan modul “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui
Swakelola” untuk Pelatihan PBJP Tingkat Dasar versi 4 berdasarkan pada Surat
Tugas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ Nomor 8116/Pusdiklat/04/2021
tanggal 22 April 2021 tentang Tim Penyusun Program Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4.
Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan
barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi,
sampai proses pelaksanaannya. Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan
barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang P5rubahan Perpres Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah.
Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli
Utama di Pusdiklat PBJ LKPP. Kami sampaikan terimakasih dan penghargaan
setinggi-tingginya kepada Pimpinan LKPP dan semua pihak yang memberikan
sumbangsih masukan konstruktifnya. Diharapkan modul ini dapat membantu para
peserta pelatihan dalam memahami pelaksanaan PBJ melalui Swakelola sehingga
dalam pengelolaannya menjadi lebih profesional. Modul ini diharapkan menjadi
acuan bagi semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut.
Masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk
kesempurnaan penulisan modul ini. Demikian Modul ini dibuat semoga bermanfaat.
Jakarta, Agustus 2021
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa
Hardi Afriansyah
NIP. 196904212002121001
ii
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
Materi 7: Pelaksanaan PBJ
melalui Swakelola
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................... i
DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL...................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN............................................................................................. 1
A. Latar Belakang ................................................................................................. 1
B. Deskripsi Singkat.............................................................................................. 1
C. Tujuan Pembelajaran ....................................................................................... 1
D. Materi Pokok dan Sub-Materi Pokok ................................................................ 2
BAB II PELAKSANAAN SWAKELOLA.................................................................... 3
A. Uraian Materi.................................................................................................... 3
1. Pelaksanaan Swakelola .............................................................................. 3
2. Pembayaran ................................................................................................ 4
3. Pengawasan................................................................................................ 5
4. Serah Terima Pekerjaan.............................................................................. 6
5. Sanksi.......................................................................................................... 6
B. Latihan.............................................................................................................. 6
C. Rangkuman...................................................................................................... 7
D. Evaluasi Materi Pokok...................................................................................... 8
E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut........................................................................ 9
BAB III PENUTUP ................................................................................................... 10
A. Simpulan ........................................................................................................ 10
B. Implikasi ......................................................................................................... 10
C. Tindak Lanjut.................................................................................................. 10
KUNCI JAWABAN................................................................................................... 11
DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 12
GLOSARIUM ........................................................................................................... 13
iii
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
Materi 7: Pelaksanaan PBJ
melalui Swakelola
PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL
A. Petunjuk Bagi Peserta
Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal bagi peserta, maka modul
ini digunakan dengan langkah- langkah sebagai berikut:
1. Peserta membaca dan memahami dengan saksama uraian-uraian materi
dalam modul ini. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta dapat bertanya
pada Widyaiswara/Fasilitator/Narasumber yang mengampu kegiatan belajar.
2. Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) yang ada dalam modul ini, untuk
mengetahui seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi
yang akan dibahas dalam kegiatan belajar.
B. Petunjuk Bagi Widyaiswara/Fasilitator
Dalam setiap kegiatan belajar Widyaiswara/Fasilitator harus:
1. Membaca dan memahami isi modul ini.
2. Menyusun bahan ajar dan skenario pembelajaran untuk mata pelatihan dalam
modul ini.
3. Membantu peserta dalam merencanakan proses belajar.
4. Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam
tahap materi dalam modul.
5. Membantu peserta dalam memahami konsep, praktik dan menjawab
pertanyaan peserta mengenai proses belajar
6. Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain
yang diperlukan untuk belajar.
7. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.
Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 1
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola
sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 63), perlu disusun modul pelatihan pengadaan barang/jasa
secara swakelola, yang memuat Perencanaan Swakelola, Persiapan Swakelola,
Pelaksanaan Swakelola, Pengawasan Swakelola, dan Serah Terima Hasil
Pekerjaan Swakelola untuk masing-masing tipe Swakelola serta Sanksi atas
pelanggaran Penyelenggaraan Swakelola.
B. Deskripsi Singkat
Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola meliputi
kegiatan pelaksanaan, pengawasan, dan serah terima pekerjaan, termasuk di
dalamnya cara pembayaran dan penyaluran dana, pelaporan, dan
pertanggungjawaban swakelola, serta sanksi.
C. Tujuan Pembelajaran
1. Kompetensi Dasar
Setelah mempelajari buku informasi ini, peserta pelatihan diharapkan mampu
menjelaskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola.
2. Indikator Keberhasilan
Pada akhir pelatihan, peserta diharapkan mampu menjelaskan: pelaksanaan
Swakelola berdasarkan tipe swakelola, termasuk di dalamnya cara
pembayaran dan penyaluran dana, serta pengawasan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban swakelola.
Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 2
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
D. Materi Pokok dan Sub-Materi Pokok
Materi pokok modul ini adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara
swakelola, Sedangkan sub-materi pokoknya meliputi:
1. Pelaksanaan;
2. Pengawasan;
3. Serah terima pekerjaan; dan
4. Sanksi.
Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 3
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
Indikator keberhasilan: setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta
pelatihan mampu menjelaskan pelaksanaan Swakelola
BAB II
PELAKSANAAN SWAKELOLA
A. Uraian Materi
Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola meliputi
pelaksanaan, pengawasan, serah terima hasil pekerjaan, serta sanksi.
1. Pelaksanaan Swakelola
a. Tipe I
Penyelenggara Swakelola melaksanakan swakelola sesuai dengan
jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output sesuai dengan
hasil persiapan. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
1) Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah
ditetapkan oleh PPK;
2) Pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau
tenaga pendukung), sarana prasarana/ peralatan dan material/bahan
kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
3) Penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga
pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/ bahan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan;
4) Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan;
5) Menyusun laporan swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang
diatur dalam dokumen Kontrak;
b. Tipe II, III, dan IV
Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan
tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output berdasarkan Kontrak
Swakelola yang telah disepakati. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:
Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 4
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
1) Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK yang telah
ditetapkan oleh PPK;
2) Pengajuan kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan dan
material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan/sub kegiatan/output;
3) Penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan
material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
4) Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan;
5) Menyusun laporan swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang
diatur dalam dokumen Kontrak
6) Pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada
pihak lain.
2. Pembayaran
Pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan. Untuk Swakelola Tipe I, meliputi :
a. Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga
pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah
borong;
b. Pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/ narasumber (apabila diperlukan);
c. Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi; atau
d. Pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang.
Untuk Tipe II, III, dan IV, pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai
dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola dan sesuai
dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Pengaturan pembayaran di dalam kontrak disesuaikan dengan kebutuhan.
Mengingat pada swakelola, pelaksananya bukan badan usaha atau perorangan
yang memiliki modal awal atau akses ke lembaga keuangan, maka dimungkinkan
diberikan uang muka sebagai modal awal. Besarnya uang muka disesuaikan
dengan kebutuhan untuk membeli bahan/alat dan upah pekerja pada tahap awal.
Jumlah dan besaran termin pembayaran disesuaikan dengan kemajuan pekerjaan
dan memperhitungkan resiko atas kegagalan kontrak.
Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 5
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
Di masa lalu (saat berlakunya Perpres 54 Tahun 2010) pembayaran
swakelola dibagi ke dalam 3 tahap yaitu Uang muka sebesar 40%. Setelah
pekerjaan mencapai kemajuan 30%, maka anggaran dicairkan lagi sebesar 30%,
dan pada saat kemajuan pekerjaan mencapai 60%, maka sisa anggaran sebesar
30% dicairkan lagi. Jadi, pada saat kemajuan pekerjaan mencapai 60%, anggaran
sudah cair 100%. Hal ini di lapangan banyak menimbulkan masalah. Karena
anggaran sudah cair 100%, terdapat kecenderungan semangat untuk
menyelesaikan sisa pekerjaan yang masih 40% sudah menurun. Akhirnya, tidak
jarang pekerjaan tidak diselesaikan.
Karena itu, dalam mengatur jumlah dan besaran termin pencairan anggaran,
selain mempertimbangkan kebutuhan modal kerja, juga harus mempertimbangkan
resiko pekerjaan tidak diselesaikan.
3. Pengawasan
Penyelenggara Swakelola melaksanakan tugas pengawasan administrasi,
teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil
pekerjaan yang meliputi:
a. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
b. Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui
realisasi fisik meliputi:
1) Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
2) Pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil,
atau tenaga pendukung) serta jasa konsultansi, sarana prasarana/
peralatan dan material/bahan;
3) Pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada).
c. Pengawasan tertib administrasi keuangan.
Termasuk di dalam pengawasan penggunaan tenag kerja sarana/prasarana,
dan terutama bahan/material, sebagaimana pada huruf b (2), adalah keselaran
jadwalnya sesuai dengan rencana. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara
rencana dan/atau ada ketidakselarasan waktu dan volume penggunaan ketiga
faktor di atas, perlu dilakukan pemeriksaan/penelaahan lebih mendalam.
Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 6
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
Berdasarkan hasil pengawasan, Penyelenggara Swakelola melakukan
evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan,
Penyelenggara Swakelola melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada
PPK, tim persiapan, atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.
Khusus pada pelaksanaan Swakelola Tipe IV, PPK menugaskan pegawai
pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber
untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola.
4. Serah Terima Pekerjaan
Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada swakelola tipe I dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penyelenggara Swakelola (pada Tipe I), Tim pelaksana Swakelola (pada
Tipe II), Pimpinan Ormas pelaksana Swakelola melalui Tim Pelaksana
(pada Tipe III), atau Pimpinan Pokmas melalui Tim Pelaksana (pada Tipe
IV), menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan
kepada PPK dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada
PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita
Acara Hasil Pemeriksaan;
c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA;
5. Sanksi
PPK dapat mengenakan sanksi kepada pelaksana Swakelola atas adanya
pelanggaran penyelenggaraan swakelola berdasarkan penilaian PPK secara
mandiri ataupun atas laporan dari Tim Pengawas. Pelaksana swakelola yang
terbukti melakukan pelanggaran atas penyelenggaraan swakelola dikenakan
pembatalan sebagai Pelaksana Swakelola. Pengenaan sanksi pada Swakelola
Tipe I sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan
pada Swakelola Tipe II, III, dan IV sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak.
B. Latihan
Untuk dapat memahami materi mengenai pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah secara swakelola, anda diminta untuk menjelaskan
Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 7
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
ruang lingkup pelaksanaan swakelola dan ruang lingkup/kegiatan pengawasan
swakelola!
C. Rangkuman
Pelaksanaan swakelola meliputi kegiatan pelaksanaan, pengawasan, dan
serah terima hasil pekerjaan.
Pelaksanaan swakelola sesuai dengan KAK dan rencana kegiatan yang
telah ditetapkan. Pengajuan dan penggunaan tenaga kerja, bahan,
peralatan/sarana-prasarana sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan.
Demikian pula, pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim pelaksana wajib
menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan tenaga kerja, bahan,
peralatan/sarana-prasaran, serta laporan dan dokumentasi pelaksanaan
swakelola sesuai yang diatur di dalam dokumen kontrak. PPK melakukan
pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum
dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan.
Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan
keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan.
Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan
pemeriksaan oleh tim pengawas. Setiap tahap tersebut dilengkapi dengan berita
acara.
Penyelenggara Swakelola yang terbukti melakukan pelanggaran atas
penyelenggaraan swakelola dikenakan pembatalan sebagai Penyelenggara
Swakelola. Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak.
Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 8
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
D. Evaluasi Materi Pokok
Pilihlah salah satu jawaban yang tepat!
1. Kegiatan yang tidak termasuk dalam tahap pelaksanaan swakelola…
A. Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana
prasarana/peralatan dan material/bahan
B. Menetapkan penyelenggara swakelola
C. Pengajuan kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan dan
material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan/sub kegiatan
D. Mengajukan pembayaran/termin
2. Ketentuan pembayaran termin I, II, dan III pada pelaksanaan swakelola
masing-masing sebagai berikut…
A. 40%, 30%, 30%
B. 30%, 40%, 30%
C. 50%, 30%, 20%
D. Sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak swakelola
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mana pernyataan yang benar…
A. Pelaksana swakelola tipe II, III, dan IV dapat mengalihkan pekerjaan
utama kepada pihak lain
B. Tenaga ahli pada swakelola tipe I minimal 50% dari seluruh tenaga ahli
yang dibutuhkan
C. Tenaga lapangan pada swakelola tipe I jumlahnya tidak dibatasi, sesuai
dengan kebutuhan
D. Pelaksana swakelola tipe IV tidak membutuhkan keterampilan sesuai
dengan pekerjaan swakelola yang dilaksanakannya
4. Termasuk bagian dari pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola,
KECUALI…
A. Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan
B. Pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/ peralatan dan
material/bahan
C. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada)
D. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan
Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 9
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
5. Pilih pernyataan yang benar…
A. Tim Pelaksana swakelola/Pimpinan Ormas/Pokmas menyerahkan hasil
pekerjaan kepada PPK dilengkapi BAST setelah diperiksa oleh Tim
Pengawas
B. Tim Pelaksana swakelola/Pimpinan Ormas/Pokmas menyerahkan hasil
pekerjaan kepada PPK dilengkapi BAST setelah diperiksa oleh Tim
Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan;
C. Tim Pelaksana swakelola/Pimpinan Ormas/Pokmas menyerahkan hasil
pekerjaan kepada PA/KPA dilengkapi BAST setelah diperiksa oleh Tim
Pengawas dan direkomendasikan oleh PPK;
D. Tim Pelaksana swakelola/Pimpinan Ormas/Pokmas menyerahkan hasil
pekerjaan kepada PA/KPA dilengkapi BAST setelah diperiksa oleh PPK.
E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban evaluasi materi pokok
yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar,
kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan
anda terhadap materi pokok.
Rumus:
Tingkat Penguasaan = x 100%
Arti tingkat penguasaan yang anda capai:
100% = baik sekali
80% = baik
0-60% = kurang
Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, bagus ! Berarti Anda
telah memahami materi pokok. Tetapi bila tingkat penguasaan anda masih di
bawah 80%, anda harus mengulangi lagi materi pokok terutama bagian yang belum
anda kuasai.
Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 10
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
BAB III
PENUTUP
A. Simpulan
Swakelola merupakan salah satu cara pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
dalam rangka mengoptimalkan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan
juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.
Diharapkan modul pelatihan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui
Swakelola ini dapat menjadi bekal bagi Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah,
Organisasi Masyarakat pelaksana Swakelola Tipe III, dan Kelompok Masyarakat
dalam menyelengarakan Swakelola.
B. Implikasi
Peserta pelatihan yang telah selesai mempelajari modul ini diharapkan
memilliki pemahaman mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah secara
swakelola. Namun, bila hanya berbekal pemahaman saja, belum cukup untuk dapat
menyelenggarakan pengadaan barang/jasa secara swakelola. Perlu pelatihan
kompetensi. Pada pelatihan kompetensi, selain pendalaman lebih rinci pada setiap
tahapan swakelolanya (knowledge/know-how-nya), juga peserta pelatihan diasah
keterampilan dan perilaku (attitude) nya.
Untuk mencapai pemahaman, isi modul ini sudah cukup memadai. Namun,
untuk pelatihan kompetensi, perlu dilengkapi/diperkaya dengan contoh-contoh,
format-format, dan buku kerja yang berisi studi kasus.
.
C. Tindak Lanjut
Untuk kepentingan pelatihan kompetensi, modul ini perlu diperkaya dan
diperdalam, termasuk dilengkapi dengan contoh format, studi kasus, dan alat
pembelajaran lainnya.
Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 11
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
KUNCI JAWABAN
Jawaban Materi Pokok Bab II Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Secara Swakelola
1. B
2. D
3. C
4. D
5. B
Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 12
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola
Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 13
melalui Swakelola
Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Versi 4, 2021
GLOSARIUM
Kelompok Masyarakat : Kelompok masyarakat yang melaksanakan
Pengadaan Barang/Jasa den.gan dukungan
anggaran belanja dari APBN/APBD
Kontrak swakelola : Perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan ketua
tim pelaksana Swakelola
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lainnya,
pimpinan Ormas pelaksana Swakelola, atau pimpinan
Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola
Organisasi
Kemasyarakatan
: Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh
masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan,
kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam
pembangunan demi tercapainya tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila.
Penyelenggara Swakelola : Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara
Swakelola
Swakelola : Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan
sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat
Daerah, Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah
lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok
masyarakat
Tim Persiapan : Tim yang bertugas menyusun sasaran, rencana
kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya
Tim Pelaksana : Tim yang bertugas melaksanakan, mencatat,
mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala
kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan
anggaran.
Tim Pengawas : Tim yang bertugas mengawasi persiapan dan
pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaPengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaSujatmiko Wibowo
 
Materi 3 pelaku pbj- versi 4
Materi 3   pelaku pbj- versi 4Materi 3   pelaku pbj- versi 4
Materi 3 pelaku pbj- versi 4Nurul Angreliany
 
Materi 6 persiapan pbj - versi 4
Materi 6   persiapan pbj - versi 4Materi 6   persiapan pbj - versi 4
Materi 6 persiapan pbj - versi 4Nurul Angreliany
 
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5   perencanaan pengadaan - versi 4Materi 5   perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4Nurul Angreliany
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
 
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4
Materi 2   tujuan,  kebijakan, prinsip, dan etika pbj -  versi 4Materi 2   tujuan,  kebijakan, prinsip, dan etika pbj -  versi 4
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4Nurul Angreliany
 
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...Nurul Angreliany
 
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...Nurul Angreliany
 
Materi 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khususMateri 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khususMikhail Rasyid
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
 
1. soal try out pbjp v.2
1. soal try out pbjp v.21. soal try out pbjp v.2
1. soal try out pbjp v.2Syibral Malasyi
 
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemdaPerpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemdaAtit Damay
 
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan,  kebijakan, etika pbjMateri 2. tujuan,  kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbjMikhail Rasyid
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)dodimeigo
 
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahPengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahpublicprocurementinstitute
 
Paparan PMK SBM TA 2022.pptx
Paparan PMK SBM TA 2022.pptxPaparan PMK SBM TA 2022.pptx
Paparan PMK SBM TA 2022.pptxAnggra8
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Khalid Mustafa
 

Mais procurados (20)

Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelolaPengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
Pengadaan Barang dan Jasa dengan SwaKelola
 
Materi 3 pelaku pbj- versi 4
Materi 3   pelaku pbj- versi 4Materi 3   pelaku pbj- versi 4
Materi 3 pelaku pbj- versi 4
 
Materi 6 persiapan pbj - versi 4
Materi 6   persiapan pbj - versi 4Materi 6   persiapan pbj - versi 4
Materi 6 persiapan pbj - versi 4
 
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5   perencanaan pengadaan - versi 4Materi 5   perencanaan pengadaan - versi 4
Materi 5 perencanaan pengadaan - versi 4
 
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021
 
Perpres nomor 12 tahun 2021
Perpres nomor 12 tahun 2021Perpres nomor 12 tahun 2021
Perpres nomor 12 tahun 2021
 
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4
Materi 2   tujuan,  kebijakan, prinsip, dan etika pbj -  versi 4Materi 2   tujuan,  kebijakan, prinsip, dan etika pbj -  versi 4
Materi 2 tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pbj - versi 4
 
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
Konsolidasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan 12 Tahun 2021 tentang ...
 
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
 
Materi 3 pelaku pbj
Materi 3 pelaku pbjMateri 3 pelaku pbj
Materi 3 pelaku pbj
 
Materi 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khususMateri 9 pengadaan khusus
Materi 9 pengadaan khusus
 
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...
 
1. soal try out pbjp v.2
1. soal try out pbjp v.21. soal try out pbjp v.2
1. soal try out pbjp v.2
 
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemdaPerpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
Perpres 12 tahun 2021 mei 2021 khusus pemda
 
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan,  kebijakan, etika pbjMateri 2. tujuan,  kebijakan, etika pbj
Materi 2. tujuan, kebijakan, etika pbj
 
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
Persiapan pengadaan dan proses pengadaan lagsung perlem 9 perpres 16(1)
 
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahPengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Pengadaan Langsung dan Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 
Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022Materi sosialisasi dak 2022
Materi sosialisasi dak 2022
 
Paparan PMK SBM TA 2022.pptx
Paparan PMK SBM TA 2022.pptxPaparan PMK SBM TA 2022.pptx
Paparan PMK SBM TA 2022.pptx
 
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
Menyusun Dokumen Rencana Anggaran Biaya (PR 03)
 

Semelhante a Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4

1. Overview Iht Kumer.pptx
1. Overview Iht Kumer.pptx1. Overview Iht Kumer.pptx
1. Overview Iht Kumer.pptxEstiPramiati1
 
1. Modul Berorientasi Pelayanan.pdf
1. Modul Berorientasi Pelayanan.pdf1. Modul Berorientasi Pelayanan.pdf
1. Modul Berorientasi Pelayanan.pdfkuakecpakem
 
Panduan bantuan praktik kerja lapangan
Panduan bantuan praktik kerja lapanganPanduan bantuan praktik kerja lapangan
Panduan bantuan praktik kerja lapanganHerry Siswanto
 
Modul 6. JK Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1-V2.2.docx
Modul 6. JK Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1-V2.2.docxModul 6. JK Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1-V2.2.docx
Modul 6. JK Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1-V2.2.docxABINUL HAKIM
 
Panduan aktualisasi latsar cpns lipi 2019(1)
Panduan aktualisasi latsar cpns lipi 2019(1)Panduan aktualisasi latsar cpns lipi 2019(1)
Panduan aktualisasi latsar cpns lipi 2019(1)dyah gaby kesuma
 
Modul Monitoring dan Evaluasi
Modul Monitoring dan EvaluasiModul Monitoring dan Evaluasi
Modul Monitoring dan EvaluasiMAHMUN SYARIF
 
Contoh Presentasi.pptx
Contoh Presentasi.pptxContoh Presentasi.pptx
Contoh Presentasi.pptxkhamidmubarok
 
LA AYU NURAINI.pptx
LA AYU NURAINI.pptxLA AYU NURAINI.pptx
LA AYU NURAINI.pptxayunuraini16
 
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018hadiarnowo
 
Laporan pkl dinas pendidikan dasar kab. bantul
Laporan pkl dinas pendidikan dasar kab. bantulLaporan pkl dinas pendidikan dasar kab. bantul
Laporan pkl dinas pendidikan dasar kab. bantulInformation and Technology
 
Panduan IHT 2023 Satuan Pendidikan.pdf
Panduan IHT 2023 Satuan Pendidikan.pdfPanduan IHT 2023 Satuan Pendidikan.pdf
Panduan IHT 2023 Satuan Pendidikan.pdfssuser638382
 
Buku 5 Lomba Inovasi Paket B 2014
Buku 5 Lomba Inovasi Paket B 2014Buku 5 Lomba Inovasi Paket B 2014
Buku 5 Lomba Inovasi Paket B 2014paketbpsmp
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Pelatihan _"Pengelolaan Piutang & Pelaporan PROGRA...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Pelatihan _"Pengelolaan Piutang & Pelaporan PROGRA...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Pelatihan _"Pengelolaan Piutang & Pelaporan PROGRA...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Pelatihan _"Pengelolaan Piutang & Pelaporan PROGRA...Kanaidi ken
 

Semelhante a Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4 (20)

RTL
RTLRTL
RTL
 
buku kerja
buku kerjabuku kerja
buku kerja
 
1. Overview Iht Kumer.pptx
1. Overview Iht Kumer.pptx1. Overview Iht Kumer.pptx
1. Overview Iht Kumer.pptx
 
1. Modul Berorientasi Pelayanan.pdf
1. Modul Berorientasi Pelayanan.pdf1. Modul Berorientasi Pelayanan.pdf
1. Modul Berorientasi Pelayanan.pdf
 
Panduan bantuan praktik kerja lapangan
Panduan bantuan praktik kerja lapanganPanduan bantuan praktik kerja lapangan
Panduan bantuan praktik kerja lapangan
 
Modul 6. JK Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1-V2.2.docx
Modul 6. JK Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1-V2.2.docxModul 6. JK Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1-V2.2.docx
Modul 6. JK Mengelola PBJP secara Swakelola Level 1-V2.2.docx
 
Panduan aktualisasi latsar cpns lipi 2019(1)
Panduan aktualisasi latsar cpns lipi 2019(1)Panduan aktualisasi latsar cpns lipi 2019(1)
Panduan aktualisasi latsar cpns lipi 2019(1)
 
Proker lab
Proker labProker lab
Proker lab
 
Modul Monitoring dan Evaluasi
Modul Monitoring dan EvaluasiModul Monitoring dan Evaluasi
Modul Monitoring dan Evaluasi
 
Contoh Presentasi.pptx
Contoh Presentasi.pptxContoh Presentasi.pptx
Contoh Presentasi.pptx
 
LA AYU NURAINI.pptx
LA AYU NURAINI.pptxLA AYU NURAINI.pptx
LA AYU NURAINI.pptx
 
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-konsepsi aktualisasi-gol iii-2018
 
Laporan pkl dinas pendidikan dasar kab. bantul
Laporan pkl dinas pendidikan dasar kab. bantulLaporan pkl dinas pendidikan dasar kab. bantul
Laporan pkl dinas pendidikan dasar kab. bantul
 
BEST PRACTICE.pdf
BEST PRACTICE.pdfBEST PRACTICE.pdf
BEST PRACTICE.pdf
 
BEST PRACTICE.pdf
BEST PRACTICE.pdfBEST PRACTICE.pdf
BEST PRACTICE.pdf
 
Panduan IHT 2023 Satuan Pendidikan.pdf
Panduan IHT 2023 Satuan Pendidikan.pdfPanduan IHT 2023 Satuan Pendidikan.pdf
Panduan IHT 2023 Satuan Pendidikan.pdf
 
edit isse.docx
edit isse.docxedit isse.docx
edit isse.docx
 
Buku 5 Lomba Inovasi Paket B 2014
Buku 5 Lomba Inovasi Paket B 2014Buku 5 Lomba Inovasi Paket B 2014
Buku 5 Lomba Inovasi Paket B 2014
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Pelatihan _"Pengelolaan Piutang & Pelaporan PROGRA...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Pelatihan _"Pengelolaan Piutang & Pelaporan PROGRA...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Pelatihan _"Pengelolaan Piutang & Pelaporan PROGRA...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Pelatihan _"Pengelolaan Piutang & Pelaporan PROGRA...
 
20 materi
20 materi20 materi
20 materi
 

Mais de Nurul Angreliany

Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah
Teknik Penulisan Karya Tulis IlmiahTeknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah
Teknik Penulisan Karya Tulis IlmiahNurul Angreliany
 
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJTata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJNurul Angreliany
 
Pengantar Penilaian Kinerja dan SKHK JF PPBJ
Pengantar Penilaian Kinerja dan SKHK JF PPBJPengantar Penilaian Kinerja dan SKHK JF PPBJ
Pengantar Penilaian Kinerja dan SKHK JF PPBJNurul Angreliany
 
SKHK Pengembangan Profesi & Penunjang
SKHK Pengembangan Profesi & PenunjangSKHK Pengembangan Profesi & Penunjang
SKHK Pengembangan Profesi & PenunjangNurul Angreliany
 
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJTata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJNurul Angreliany
 
Materi 1. Integritas dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)
Materi 1. Integritas dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)Materi 1. Integritas dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)
Materi 1. Integritas dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)Nurul Angreliany
 
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaSurat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaNurul Angreliany
 
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...Nurul Angreliany
 
SOP/UPM/DJBM-141 PROSEDUR PENYELENGGARAAN JEMBATAN GANTUNG PEJALAN KAKI DI DI...
SOP/UPM/DJBM-141 PROSEDUR PENYELENGGARAAN JEMBATAN GANTUNG PEJALAN KAKI DI DI...SOP/UPM/DJBM-141 PROSEDUR PENYELENGGARAAN JEMBATAN GANTUNG PEJALAN KAKI DI DI...
SOP/UPM/DJBM-141 PROSEDUR PENYELENGGARAAN JEMBATAN GANTUNG PEJALAN KAKI DI DI...Nurul Angreliany
 
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi...
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi...SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi...
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi...Nurul Angreliany
 
Lampiran I.A dari SE Nomor 10/SE/M/2018
Lampiran I.A dari SE Nomor 10/SE/M/2018Lampiran I.A dari SE Nomor 10/SE/M/2018
Lampiran I.A dari SE Nomor 10/SE/M/2018Nurul Angreliany
 
Pranata Pembangunan Pertemuan 1
Pranata Pembangunan Pertemuan 1Pranata Pembangunan Pertemuan 1
Pranata Pembangunan Pertemuan 1Nurul Angreliany
 
Struktur Baja: Desain dan Perilaku Jilid 2
Struktur Baja: Desain dan Perilaku Jilid 2Struktur Baja: Desain dan Perilaku Jilid 2
Struktur Baja: Desain dan Perilaku Jilid 2Nurul Angreliany
 

Mais de Nurul Angreliany (18)

Pengantar Pengadaan
Pengantar PengadaanPengantar Pengadaan
Pengantar Pengadaan
 
Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah
Teknik Penulisan Karya Tulis IlmiahTeknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah
Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah
 
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJTata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
 
Pengantar Penilaian Kinerja dan SKHK JF PPBJ
Pengantar Penilaian Kinerja dan SKHK JF PPBJPengantar Penilaian Kinerja dan SKHK JF PPBJ
Pengantar Penilaian Kinerja dan SKHK JF PPBJ
 
SKHK JF PPBJ - Ahli Madya
SKHK JF PPBJ - Ahli MadyaSKHK JF PPBJ - Ahli Madya
SKHK JF PPBJ - Ahli Madya
 
SKHK Pengembangan Profesi & Penunjang
SKHK Pengembangan Profesi & PenunjangSKHK Pengembangan Profesi & Penunjang
SKHK Pengembangan Profesi & Penunjang
 
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJTata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
Tata Cara Penilaian Angka Kredit JF PPBJ
 
SKHK JF PPBJ - Ahli Muda
SKHK JF PPBJ  - Ahli MudaSKHK JF PPBJ  - Ahli Muda
SKHK JF PPBJ - Ahli Muda
 
SKHK JF PPBJ Ahli Pertama
SKHK JF PPBJ Ahli PertamaSKHK JF PPBJ Ahli Pertama
SKHK JF PPBJ Ahli Pertama
 
Materi 1. Integritas dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)
Materi 1. Integritas dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)Materi 1. Integritas dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)
Materi 1. Integritas dan Profesionalisme Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ)
 
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 KotaSurat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
Surat Tanggapan Permohonan Petunjuk dan Pendapat Sekda Kabupaten 50 Kota
 
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
RA - UPAYA PENINGKATAN KEMATANGAN UKPBJ DENGAN PEMENUHAN BUKTI DUKUNG VARIABE...
 
SOP/UPM/DJBM-141 PROSEDUR PENYELENGGARAAN JEMBATAN GANTUNG PEJALAN KAKI DI DI...
SOP/UPM/DJBM-141 PROSEDUR PENYELENGGARAAN JEMBATAN GANTUNG PEJALAN KAKI DI DI...SOP/UPM/DJBM-141 PROSEDUR PENYELENGGARAAN JEMBATAN GANTUNG PEJALAN KAKI DI DI...
SOP/UPM/DJBM-141 PROSEDUR PENYELENGGARAAN JEMBATAN GANTUNG PEJALAN KAKI DI DI...
 
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi...
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi...SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi...
SOP/UPM/DJBM-49 Prosedur Hibah BMN Berupa Bahan dan/atau Peralatan Konstruksi...
 
Lampiran I.A dari SE Nomor 10/SE/M/2018
Lampiran I.A dari SE Nomor 10/SE/M/2018Lampiran I.A dari SE Nomor 10/SE/M/2018
Lampiran I.A dari SE Nomor 10/SE/M/2018
 
SE Nomor 10/SE/M/2018
SE Nomor 10/SE/M/2018SE Nomor 10/SE/M/2018
SE Nomor 10/SE/M/2018
 
Pranata Pembangunan Pertemuan 1
Pranata Pembangunan Pertemuan 1Pranata Pembangunan Pertemuan 1
Pranata Pembangunan Pertemuan 1
 
Struktur Baja: Desain dan Perilaku Jilid 2
Struktur Baja: Desain dan Perilaku Jilid 2Struktur Baja: Desain dan Perilaku Jilid 2
Struktur Baja: Desain dan Perilaku Jilid 2
 

Último

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 

Último (14)

Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 

Materi 7 pelaksanaan pbj melalui swakelola versi 4

  • 1. MODUL PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) TINGKAT DASAR MATERI 7: PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA Oleh: Tatang Rustandar Wiraatmadja PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH JAKARTA TAHUN 2021
  • 2. i Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4, 2021 Materi 7: Pelaksanaan PBJ melalui Swakelola KATA PENGANTAR Segala Puji Bagi Tuhan Yang Maha Esa, berkat Ramat-Nya modul berjudul Materi 7: Pengadaan Barang/Jasa Secara Swakelola ini dapat diselesaikan. Terima kasih kami sampaikan atas masukan dan peran dari berbagai pihak melalui pembahasan yang intensif dengan para widyaiswara lingkup Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ - LKPP. Penyusunan modul “Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola” untuk Pelatihan PBJP Tingkat Dasar versi 4 berdasarkan pada Surat Tugas Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan PBJ Nomor 8116/Pusdiklat/04/2021 tanggal 22 April 2021 tentang Tim Penyusun Program Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4. Modul ini diharapkan dapat membantu para peserta diklat pengadaan barang/jasa tingkat dasar dalam memahami Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola, mulai dari pengertian, latar belakang, tujuan, kriteria, tipologi, sampai proses pelaksanaannya. Isi Modul ini mengacu pada pengaturan pengadaan barang/jasa yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang P5rubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengdaaan Barang/Jasa Pemerintah. Modul ini disusun oleh Tatang Rustandar Wiraatmadja, Widyaiswara Ahli Utama di Pusdiklat PBJ LKPP. Kami sampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pimpinan LKPP dan semua pihak yang memberikan sumbangsih masukan konstruktifnya. Diharapkan modul ini dapat membantu para peserta pelatihan dalam memahami pelaksanaan PBJ melalui Swakelola sehingga dalam pengelolaannya menjadi lebih profesional. Modul ini diharapkan menjadi acuan bagi semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut. Masukan dan saran perbaikan dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk kesempurnaan penulisan modul ini. Demikian Modul ini dibuat semoga bermanfaat. Jakarta, Agustus 2021 Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Hardi Afriansyah NIP. 196904212002121001
  • 3. ii Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4, 2021 Materi 7: Pelaksanaan PBJ melalui Swakelola DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................................................... i DAFTAR ISI ............................................................................................................... ii PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL...................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN............................................................................................. 1 A. Latar Belakang ................................................................................................. 1 B. Deskripsi Singkat.............................................................................................. 1 C. Tujuan Pembelajaran ....................................................................................... 1 D. Materi Pokok dan Sub-Materi Pokok ................................................................ 2 BAB II PELAKSANAAN SWAKELOLA.................................................................... 3 A. Uraian Materi.................................................................................................... 3 1. Pelaksanaan Swakelola .............................................................................. 3 2. Pembayaran ................................................................................................ 4 3. Pengawasan................................................................................................ 5 4. Serah Terima Pekerjaan.............................................................................. 6 5. Sanksi.......................................................................................................... 6 B. Latihan.............................................................................................................. 6 C. Rangkuman...................................................................................................... 7 D. Evaluasi Materi Pokok...................................................................................... 8 E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut........................................................................ 9 BAB III PENUTUP ................................................................................................... 10 A. Simpulan ........................................................................................................ 10 B. Implikasi ......................................................................................................... 10 C. Tindak Lanjut.................................................................................................. 10 KUNCI JAWABAN................................................................................................... 11 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................ 12 GLOSARIUM ........................................................................................................... 13
  • 4. iii Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4, 2021 Materi 7: Pelaksanaan PBJ melalui Swakelola PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL A. Petunjuk Bagi Peserta Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal bagi peserta, maka modul ini digunakan dengan langkah- langkah sebagai berikut: 1. Peserta membaca dan memahami dengan saksama uraian-uraian materi dalam modul ini. Bila ada materi yang kurang jelas, peserta dapat bertanya pada Widyaiswara/Fasilitator/Narasumber yang mengampu kegiatan belajar. 2. Kerjakan setiap tugas formatif (soal latihan) yang ada dalam modul ini, untuk mengetahui seberapa besar pemahaman yang telah dimiliki terhadap materi yang akan dibahas dalam kegiatan belajar. B. Petunjuk Bagi Widyaiswara/Fasilitator Dalam setiap kegiatan belajar Widyaiswara/Fasilitator harus: 1. Membaca dan memahami isi modul ini. 2. Menyusun bahan ajar dan skenario pembelajaran untuk mata pelatihan dalam modul ini. 3. Membantu peserta dalam merencanakan proses belajar. 4. Membimbing peserta melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam tahap materi dalam modul. 5. Membantu peserta dalam memahami konsep, praktik dan menjawab pertanyaan peserta mengenai proses belajar 6. Membantu peserta untuk menentukan dan mengakses sumber tambahan lain yang diperlukan untuk belajar. 7. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan.
  • 5. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 1 melalui Swakelola Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4, 2021 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola sebagaimana diatur Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), perlu disusun modul pelatihan pengadaan barang/jasa secara swakelola, yang memuat Perencanaan Swakelola, Persiapan Swakelola, Pelaksanaan Swakelola, Pengawasan Swakelola, dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Swakelola untuk masing-masing tipe Swakelola serta Sanksi atas pelanggaran Penyelenggaraan Swakelola. B. Deskripsi Singkat Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola meliputi kegiatan pelaksanaan, pengawasan, dan serah terima pekerjaan, termasuk di dalamnya cara pembayaran dan penyaluran dana, pelaporan, dan pertanggungjawaban swakelola, serta sanksi. C. Tujuan Pembelajaran 1. Kompetensi Dasar Setelah mempelajari buku informasi ini, peserta pelatihan diharapkan mampu menjelaskan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola. 2. Indikator Keberhasilan Pada akhir pelatihan, peserta diharapkan mampu menjelaskan: pelaksanaan Swakelola berdasarkan tipe swakelola, termasuk di dalamnya cara pembayaran dan penyaluran dana, serta pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban swakelola.
  • 6. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 2 melalui Swakelola Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4, 2021 D. Materi Pokok dan Sub-Materi Pokok Materi pokok modul ini adalah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara swakelola, Sedangkan sub-materi pokoknya meliputi: 1. Pelaksanaan; 2. Pengawasan; 3. Serah terima pekerjaan; dan 4. Sanksi.
  • 7. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 3 melalui Swakelola Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4, 2021 Indikator keberhasilan: setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pelatihan mampu menjelaskan pelaksanaan Swakelola BAB II PELAKSANAAN SWAKELOLA A. Uraian Materi Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola meliputi pelaksanaan, pengawasan, serah terima hasil pekerjaan, serta sanksi. 1. Pelaksanaan Swakelola a. Tipe I Penyelenggara Swakelola melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output sesuai dengan hasil persiapan. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK; 2) Pengajuan kebutuhan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/ peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan; 3) Penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung), sarana prasarana/peralatan dan material/ bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan; 4) Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; 5) Menyusun laporan swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak; b. Tipe II, III, dan IV Tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan/output berdasarkan Kontrak Swakelola yang telah disepakati. Pelaksanaan swakelola memperhatikan hal- hal sebagai berikut:
  • 8. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 4 melalui Swakelola Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4, 2021 1) Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan spesifikasi teknis/KAK yang telah ditetapkan oleh PPK; 2) Pengajuan kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan/sub kegiatan/output; 3) Penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan; 4) Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; 5) Menyusun laporan swakelola dan dokumentasi sesuai dengan yang diatur dalam dokumen Kontrak 6) Pelaksana Swakelola dilarang mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. 2. Pembayaran Pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Untuk Swakelola Tipe I, meliputi : a. Pembayaran upah tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil atau tenaga pendukung) berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borong; b. Pembayaran gaji/honorarium tenaga ahli/ narasumber (apabila diperlukan); c. Pembayaran Jasa Lainnya atau Jasa Konsultansi; atau d. Pembayaran bahan/material dan peralatan/suku cadang. Untuk Tipe II, III, dan IV, pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola dan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan pembayaran di dalam kontrak disesuaikan dengan kebutuhan. Mengingat pada swakelola, pelaksananya bukan badan usaha atau perorangan yang memiliki modal awal atau akses ke lembaga keuangan, maka dimungkinkan diberikan uang muka sebagai modal awal. Besarnya uang muka disesuaikan dengan kebutuhan untuk membeli bahan/alat dan upah pekerja pada tahap awal. Jumlah dan besaran termin pembayaran disesuaikan dengan kemajuan pekerjaan dan memperhitungkan resiko atas kegagalan kontrak.
  • 9. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 5 melalui Swakelola Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4, 2021 Di masa lalu (saat berlakunya Perpres 54 Tahun 2010) pembayaran swakelola dibagi ke dalam 3 tahap yaitu Uang muka sebesar 40%. Setelah pekerjaan mencapai kemajuan 30%, maka anggaran dicairkan lagi sebesar 30%, dan pada saat kemajuan pekerjaan mencapai 60%, maka sisa anggaran sebesar 30% dicairkan lagi. Jadi, pada saat kemajuan pekerjaan mencapai 60%, anggaran sudah cair 100%. Hal ini di lapangan banyak menimbulkan masalah. Karena anggaran sudah cair 100%, terdapat kecenderungan semangat untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang masih 40% sudah menurun. Akhirnya, tidak jarang pekerjaan tidak diselesaikan. Karena itu, dalam mengatur jumlah dan besaran termin pencairan anggaran, selain mempertimbangkan kebutuhan modal kerja, juga harus mempertimbangkan resiko pekerjaan tidak diselesaikan. 3. Pengawasan Penyelenggara Swakelola melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil pekerjaan yang meliputi: a. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan; b. Pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola untuk mengetahui realisasi fisik meliputi: 1) Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan; 2) Pengawasan penggunaan tenaga kerja (tenaga ahli, tenaga terampil, atau tenaga pendukung) serta jasa konsultansi, sarana prasarana/ peralatan dan material/bahan; 3) Pengawasan pengadaan Barang/Jasa (jika ada). c. Pengawasan tertib administrasi keuangan. Termasuk di dalam pengawasan penggunaan tenag kerja sarana/prasarana, dan terutama bahan/material, sebagaimana pada huruf b (2), adalah keselaran jadwalnya sesuai dengan rencana. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara rencana dan/atau ada ketidakselarasan waktu dan volume penggunaan ketiga faktor di atas, perlu dilakukan pemeriksaan/penelaahan lebih mendalam.
  • 10. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 6 melalui Swakelola Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4, 2021 Berdasarkan hasil pengawasan, Penyelenggara Swakelola melakukan evaluasi Swakelola. Apabila dalam hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Penyelenggara Swakelola melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, tim persiapan, atau tim pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif. Khusus pada pelaksanaan Swakelola Tipe IV, PPK menugaskan pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli/teknis/narasumber untuk melakukan pendampingan atau asistensi Penyelenggara Swakelola. 4. Serah Terima Pekerjaan Penyerahan Hasil Pekerjaan Swakelola pada swakelola tipe I dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyelenggara Swakelola (pada Tipe I), Tim pelaksana Swakelola (pada Tipe II), Pimpinan Ormas pelaksana Swakelola melalui Tim Pelaksana (pada Tipe III), atau Pimpinan Pokmas melalui Tim Pelaksana (pada Tipe IV), menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan; b. Penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan; c. PPK menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA; 5. Sanksi PPK dapat mengenakan sanksi kepada pelaksana Swakelola atas adanya pelanggaran penyelenggaraan swakelola berdasarkan penilaian PPK secara mandiri ataupun atas laporan dari Tim Pengawas. Pelaksana swakelola yang terbukti melakukan pelanggaran atas penyelenggaraan swakelola dikenakan pembatalan sebagai Pelaksana Swakelola. Pengenaan sanksi pada Swakelola Tipe I sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan pada Swakelola Tipe II, III, dan IV sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak. B. Latihan Untuk dapat memahami materi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara swakelola, anda diminta untuk menjelaskan
  • 11. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 7 melalui Swakelola Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4, 2021 ruang lingkup pelaksanaan swakelola dan ruang lingkup/kegiatan pengawasan swakelola! C. Rangkuman Pelaksanaan swakelola meliputi kegiatan pelaksanaan, pengawasan, dan serah terima hasil pekerjaan. Pelaksanaan swakelola sesuai dengan KAK dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Pengajuan dan penggunaan tenaga kerja, bahan, peralatan/sarana-prasarana sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan. Demikian pula, pembayaran sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tim pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan tenaga kerja, bahan, peralatan/sarana-prasaran, serta laporan dan dokumentasi pelaksanaan swakelola sesuai yang diatur di dalam dokumen kontrak. PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Kontrak Swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang- undangan. Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan. Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas. Setiap tahap tersebut dilengkapi dengan berita acara. Penyelenggara Swakelola yang terbukti melakukan pelanggaran atas penyelenggaraan swakelola dikenakan pembatalan sebagai Penyelenggara Swakelola. Pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak.
  • 12. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 8 melalui Swakelola Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4, 2021 D. Evaluasi Materi Pokok Pilihlah salah satu jawaban yang tepat! 1. Kegiatan yang tidak termasuk dalam tahap pelaksanaan swakelola… A. Menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan B. Menetapkan penyelenggara swakelola C. Pengajuan kebutuhan tenaga teknis, tenaga kerja, peralatan dan material/bahan sesuai dengan rencana kegiatan/sub kegiatan D. Mengajukan pembayaran/termin 2. Ketentuan pembayaran termin I, II, dan III pada pelaksanaan swakelola masing-masing sebagai berikut… A. 40%, 30%, 30% B. 30%, 40%, 30% C. 50%, 30%, 20% D. Sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak swakelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Mana pernyataan yang benar… A. Pelaksana swakelola tipe II, III, dan IV dapat mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain B. Tenaga ahli pada swakelola tipe I minimal 50% dari seluruh tenaga ahli yang dibutuhkan C. Tenaga lapangan pada swakelola tipe I jumlahnya tidak dibatasi, sesuai dengan kebutuhan D. Pelaksana swakelola tipe IV tidak membutuhkan keterampilan sesuai dengan pekerjaan swakelola yang dilaksanakannya 4. Termasuk bagian dari pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola, KECUALI… A. Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan B. Pengawasan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/ peralatan dan material/bahan C. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (jika ada) D. Verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan
  • 13. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 9 melalui Swakelola Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4, 2021 5. Pilih pernyataan yang benar… A. Tim Pelaksana swakelola/Pimpinan Ormas/Pokmas menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK dilengkapi BAST setelah diperiksa oleh Tim Pengawas B. Tim Pelaksana swakelola/Pimpinan Ormas/Pokmas menyerahkan hasil pekerjaan kepada PPK dilengkapi BAST setelah diperiksa oleh Tim Pengawas dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan; C. Tim Pelaksana swakelola/Pimpinan Ormas/Pokmas menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA dilengkapi BAST setelah diperiksa oleh Tim Pengawas dan direkomendasikan oleh PPK; D. Tim Pelaksana swakelola/Pimpinan Ormas/Pokmas menyerahkan hasil pekerjaan kepada PA/KPA dilengkapi BAST setelah diperiksa oleh PPK. E. Umpan Balik dan Tindak Lanjut Cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban evaluasi materi pokok yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban Anda yang benar, kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan anda terhadap materi pokok. Rumus: Tingkat Penguasaan = x 100% Arti tingkat penguasaan yang anda capai: 100% = baik sekali 80% = baik 0-60% = kurang Apabila tingkat penguasaan anda mencapai 80% ke atas, bagus ! Berarti Anda telah memahami materi pokok. Tetapi bila tingkat penguasaan anda masih di bawah 80%, anda harus mengulangi lagi materi pokok terutama bagian yang belum anda kuasai.
  • 14. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 10 melalui Swakelola Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4, 2021 BAB III PENUTUP A. Simpulan Swakelola merupakan salah satu cara pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka mengoptimalkan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah dan juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Diharapkan modul pelatihan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola ini dapat menjadi bekal bagi Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah, Organisasi Masyarakat pelaksana Swakelola Tipe III, dan Kelompok Masyarakat dalam menyelengarakan Swakelola. B. Implikasi Peserta pelatihan yang telah selesai mempelajari modul ini diharapkan memilliki pemahaman mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola. Namun, bila hanya berbekal pemahaman saja, belum cukup untuk dapat menyelenggarakan pengadaan barang/jasa secara swakelola. Perlu pelatihan kompetensi. Pada pelatihan kompetensi, selain pendalaman lebih rinci pada setiap tahapan swakelolanya (knowledge/know-how-nya), juga peserta pelatihan diasah keterampilan dan perilaku (attitude) nya. Untuk mencapai pemahaman, isi modul ini sudah cukup memadai. Namun, untuk pelatihan kompetensi, perlu dilengkapi/diperkaya dengan contoh-contoh, format-format, dan buku kerja yang berisi studi kasus. . C. Tindak Lanjut Untuk kepentingan pelatihan kompetensi, modul ini perlu diperkaya dan diperdalam, termasuk dilengkapi dengan contoh format, studi kasus, dan alat pembelajaran lainnya.
  • 15. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 11 melalui Swakelola Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4, 2021 KUNCI JAWABAN Jawaban Materi Pokok Bab II Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola 1. B 2. D 3. C 4. D 5. B
  • 16. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 12 melalui Swakelola Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4, 2021 DAFTAR PUSTAKA Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Swakelola
  • 17. Materi 7: Pelaksanaan PBJ | 13 melalui Swakelola Pelatihan PBJP Tingkat Dasar Versi 4, 2021 GLOSARIUM Kelompok Masyarakat : Kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa den.gan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD Kontrak swakelola : Perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan ketua tim pelaksana Swakelola Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lainnya, pimpinan Ormas pelaksana Swakelola, atau pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola Organisasi Kemasyarakatan : Organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Penyelenggara Swakelola : Tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola Swakelola : Cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat Tim Persiapan : Tim yang bertugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya Tim Pelaksana : Tim yang bertugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Tim Pengawas : Tim yang bertugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi swakelola