SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 46
Baixar para ler offline
Sumber Data: Permendagri 56 Tahun 2015,
yg mencabut Permendagri 39 Tahun 2015
Luas: 42.013 Km2
Penduduk: 5.389.418 jiwa
Luas: 1.913.578,68 Km2 Penduduk 255.153.932
Provinsi:
34
Kab: 416
Kota: 98
Kecamatan:
7.160
DESA:74.754
Kel:
8.430
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
18 KECAMATAN
DESA KELURAHAN
DESA 314KELURAHAN 13
DUSUN 1120LINGKUNGAN 58
RW 1379RW 8
RT 3905RT 125
ADAT 2826 orgADAT 117 org
LPM/LKMD 9420 orgLPM/LKMD 390 org
HANSIP 4710 orgHANSIP 195 org
BPD 2404 org
Apa Yang Kita
Bayangkan
Tentang Desa
Desa Itu ….
Indah,Tenang, Damai
Desa Itu …
Kesederhanaan
Desa Itu…
Kekurangan…
Kemiskinan…
Desa
Istilah Yang Dikenal Oleh
Masyarakat Indonesia:
Desa = Deshi
Tanah Kelahiran / Tumpah
Darah
PENGERTIAN DESA
Desa merupakan perwujudan
geografis yang ditimbulkan oleh unsur-
unsur :
 Fisiografis
 Ekonomi
 Politik
 Kultural
setempat dalam hubungan dan
pengaruh timbal balik dengan daerah
lain (R. Bintarto (1977))
Unsur yang terkait dengan kondisi fisik desa
diantaranya tanah, air dan udara
Terkait dengan berbagai aktivitas manusia
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dapat diartikan sebagai aktivitas manusia
dalam pengaturan hidup bersama.
Desa memiliki budaya / kebudayaan yang
sangat kuat, baik berupa adat kebiasaan
maupun kebendaan.
Desa memiliki karakteristik tersendiri, seperti :
Ciri-ciri
Unsur-Unsur
Potensi
Klasifikasi
1. MATA PENCAHRIAN PENDUDUK AGRARIS
2. PERBANDINGAN LAHAN DENGAN JML
PENDUDUK BESAR
3. HUBUNGAN ANTAR WARGA RELATIF AKRAB
4. TRADISI MASIH KUAT
MELIPUTI JUMLAH, PERTUMBUHAN,
KEPADATAN, PERSEBARAN, DAN MATA
PENCAHARIAN PENDUDUK DESA SETEMPAT
Daerah
Penduduk
Tata Kelakuan
BERUPA POLA PERGAULAN MASYARAKAT,
ADAT ISTIADAT, IKATAN KEKELUARGAAN,
DAN JUGA MENYANGKUT SELUK BELUK
KEHIDUPAN MASYARAKAT
TERDAPAT LAHAN PRODUKTIF DAN TIDAK
PRODUKTIF, BESERTA PEMANFAATANNYA
TERMASUK JUGA UNSUR LAKOSI, LUAS, DAN
BATAS YANG MERUPAKAN LINGKUNGAN
GEOGRAFIS SETEMPAT
Desa memiliki karakteristik tersendiri, seperti :
Ciri-ciri
Unsur-Unsur
Potensi
Klasifikasi
TERDIRI DARI : TANAH, AIR,
IKLIM, TERNAK, MANUSIAFisik
Nonfisik TERDIRI DARI : MASYARAKAT DESA,
LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL,
APARATUR ATAU PAMONG DESA
BERDASARKAN TIGKAT PERKEMBANGANNYA,
DIBEDAKAN : DESA TERTINGGAL, DESA
BERKEMBANG & DESA MANDIRI
TINGKAT KEMAJUAN DESA DIPENGARUHI OLEH : POTENSI
DESA, INTERAKSI DESA-KOTA, LOKASI DESA
BERDASARKAN TINGKAT PEMBANGUNAN DAN KEMAMPUAN
MENGEMBANGKAN POTENSI-POTENSI YANG DIMILIKI, DESA
DIBEDAKAN MENJADI : DESA SWADAYA, DESA SWAKARYA &
DESA SWASEMBADA
KLASIFIKASI DESA:
DESA MANDIRI
DESA BERKEMBANG
DESA TERTINGGAL
DESA YANG TELAH TERPENUHI SPM (STANDAR PELAYANAN
MINIMAL) DESA, MENCAKUP BEBERAPA ASPEK YAITU
KEBUTUHAN SOSIAL DASAR, INSPRASTRUKTUR DESA,
SARANA DESA, PELAYANAN UMUM DAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SERTA
KELEMBAGAAN DESA YANG BERKELANJUTAN
DESA YANG SUDAH TERPENUHI SPM DESA PADA
SEMUA ASPEK TETAPI PENGELOLAANNYA BELUM
MENUNJUKKAN KEBERLANJUTAN
DESA YANG BELUM TERPENUHI SPM DESA
PADA ASPEK KEBUTUHAN SOSIAL DASAR,
INSPRASTRUKTUR DESA, SARANA DESA, PELAYANAN
UMUM DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DESA.
INDEKS PEMBANGUNAN DESA 2014, BPS
KLASIFIKASI DESA:
DESA
SWADAYA
DESA
SWAKARYA
DESA
SWASEMBADA
DESA YANG MEMILIKI POTENSI TERTENTU TETAPI BELUM DIKELOLA DENGAN
SEBAIK-BAIKNYA, DENGAN CIRI-CIRI ANTARA LAIN:
• DAERAHNYA TERISOLIR DENGAN DAERAH LAINNYA, PENDUDUKNYA
JARANG.
• MATA PENCAHARIAN HOMOGEN YANG BERSIFAT AGRARIS.
• HASIL PERTANIANNYA UNTUK MENCUKUPI KEBUTUHAN SENDIRI.
BERSIFAT TERTUTUP DAN MASYARAKAT MEMEGANG TEGUH ADAT.
TEKNOLOGI MASIH RENDAH DAN SARANA DAN PRASARANA SANGAT
KURANG.
• HUBUNGAN ANTARMANUSIA SANGAT ERAT.
• PENGAWASAN SOSIAL DILAKUKAN OLEH KELUARGA.
• BELUM MAMPU MANDIRI DALAM MENYELENGGARAKAN URUSAN
PEMERINTAHAN SENDIRI, ADMINISTRASI DESA BELUM DILAKSANAKAN
DENGAN BAIK, LEMBAGA-LEMBAGA BELUM BERFUNGSI DENGAN BAIK;
• TINGKAT PENDIDIKAN DAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT MASIH
RENDAH;
• PEMANFAATAN LAHAN YANG TERSEDIA MASIH TERBATAS
• SEBAGIAN BESAR KEHIDUPAN PENDUDUKNYA MASIH TERGANTUNG PADA
ALAM.
KLASIFIKASI DESA:
DESA
SWADAYA
DESA
SWAKARYA
DESA
SWASEMBADA
DESA PERALIHAN ATAU TRANSISI DARI DESA SWADAYA MENUJU DESA
SWASEMBADA DENGAN CIRI-CIRI ANTARA LAIN:
• KEBIASAAN ATAU ADAT ISTIADAT SUDAH TIDAK MENGIKAT PENUH DAN
TIGKAT
PENDIDIKAN MASYARAKAT CUKUP TINGGI
SUDAH MULAI MENPERGUNAKAN ALAT-ALAT DAN TEKNOLOGI
• TIDAK TERISOLASI LAGI WALAU LETAKNYA JAUH DARI PUSAT PEREKONOMIAN.
• TELAH MEMILIKI TINGKAT PEREKONOMIAN, PENDIDIKAN, JALUR LALU LINTAS
DAN PRASARANA LAIN.
• JALUR LALU LINTAS ANTARA DESA DAN KOTA SUDAH AGAK LANCAR.
• TELAH MAMPU MENYELENGGARAKAN URUSAN RUMAH TANGGA SENDIRI
• PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN LEMBAGA DI DESA TELAH BERFUNGSI
TELAH DILAKSANAKAN DENGAN BAIK
• POLA BERPIKIR MASYARAKAT MENGALAMI PERUBAHAN KARENA
PENGARUH DARI LUAR
• MATA PENCAHARIAN SUDAH BERANEKA RAGAM DAN TIDAK BERGANTUNG
PADA SEKTOR PERTANIAN
KLASIFIKASI DESA:
DESA
SWADAYA
DESA
SWAKARYA
DESA
SWASEMBADA
DESA SWASEMBADA ADALAH DESA YANG MASYARAKATNYA TELAH MAMPU
MEMANFAATKAN DAN MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA ALAM DAN POTENSINYA
SESUAI DENGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN REGIONAL, DENGAN DIRI-CIRI
DIANTARANYA:
• KEBANYAKAN BERLOKASI DI IBUKOTA KECAMATAN DAN PENDUDUKNYA PADAT-
PADAT SERTA TIDAK TERIKAT DENGAN ADAT ISTIADAT;
• TELAH MEMILIKI FASILITAS-FASILITAS YANG MEMADAI DAN LABIH MAJU DARI DESA
LAIN;
• PARTISIPASI MASYARAKATNYA SUDAH LEBIH EFEKTIF;
• TELAH MAMPU MENYELENGGARAKAN URUSAN RUMAH TANGGA SENDIRI
DENGAN BAIK;
• PENGELOLAAN ADMINISTRASI TELAH DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DAN LEMBAGA-
LEMBAGA DESA TELAH BERPERAN MAKSIMAL SERTA MAMPU MENGGERAKKAN
MASYARAKAT BERSWASEMBADA DALAM PEMBANGUNAN DESA;
• SARANA DAN PRASARANA DESA LENGKAP;
• POLA PIKIR MASYARAKAT LEBIH RASIONAL DAN TINGKAT PENDIDIKANNYA TINGGI;
• MATA PENCARIAN PENDUDUK SEBAGAIAN BESAR JASA PERDAGANGAN.
Tujuan UU Desa
Desa kuat,
maju, mandiri,
demokratis
dan sejahtera
Pemerintahan:
Efektif, profesional, transparan
dan akuntabel
Pembangunan:
peningkatan kualitas hidup
manusia, penanggulangan
kemiskinan dan
kesejahteraan
Kemasyarakatan:
kerukunan,
kegotongroyongan,solidaritas,
swadaya, kebersamaan
Pemberdayaan:
kesadaran, kapasitas dan
prakarsa lokal
(psl 4 UU 6/14)
DESA dan
KEDUDUKANNYA
DESA adalah desa dan desa adat
atau yang disebut nama lain
adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat
berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Pandangan Kedudukan Desa
Kedudukan &
Tipe
Azas Gambaran
Desa adat Rekognisi (pengakuan
dan penghormatan)
Desa hanya sebagai kesatuan masyarakat
(self governing community); Otonomi asli
atau otonomi bawaan, desa tidak
menjalankan tugas administrasi dari
negara, desa memperoleh bantuan dari
negara.
Desa Otonom Desentralisasi Desa sebagai unit pemerintahan lokal yang
otonom (Local self government) seperti
daerah, desa memperoleh ADD dari APBN.
Desa
Administratif
Delegasi (tugas
pembantuan)
Desa sebagai unit administratif atau
kepanjangan tangan negara (local state
government).
Perbandingan Pemda dan Desa
Uraian Pemerintah Daerah Desa
- Pemilihan Langsung PILKADA PILKADES
- Masa Jabatan 5 Tahun 6 Tahun
- Eksekutif Gub/Bupati/Walikota Kepala Desa
- Legislatif DPRD BPD (Permusyawaratan)
- Perencanaan RPJM, RKPD RPJM Desa, RKP Desa
- Sumber Pendanaan DAU, DAK, Bagi Hasil
Pajak/Retribusi
Dana Desa, ADD, Bagi Hasil
Pajak/Retribusi
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Desa
- Badan Usaha BUMD BUM Desa
- Anggaran APBD APB Desa
- Laporan-Laporam
- Semesteran
- Tahunan
- Akhir Masa Jabatan
Lap. Prognosis APBD
LKPD, LPPD, LKPJ,
LPPD AMJ
Lap Sem. APB Desa
Lap. Sem. Dana Desa
LPP Des, LKPJ Desa
LPP Desa AMJ
- Laporam Kekayaan Neraca Lap. Kekayaan Milik Desa
Kewenangan Desa
1.Kewenangan yang Sudah Ada Berdasarkan Hak Asal Usul
(Seperti Tanah Kas Desa, Organisasi Masyarakat Adat,
Pranata Dan Hukum Adat, Kelembagaan Masyarakat)
2.Kewenangan Lokal Berskala Desa (Seperti Pasar Desa,
Saluran Irigasi, Jalan Desa, Tambatan Perahu).
3.Kewenangan yang Ditugaskan Pemerintah, Pemerintah
Prov, Pemerintah Kab/Kota
4.Kewenangan Lainnya Yang Ditugaskan Pemerintah,
Pemerintah Prov, Pemerintah Kab/Kota Sesuai Peraturan
Perundangan
Kewenangan Lokal & Pembangunan Desa
No Mandat pembangunan
(UU Desa)
Jenis kewenangan lokal
1 Pelayanan dasar Posyandu, penyediaan air bersih, PAUD, sanggar
belajar, sanggar seni budaya, perpustakaan desa, dll.
2 Sarana dan prasarana Jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, rumah
ibadah, sanitasi lingkungan, balai rakyat, irigasi tersier,
lapangan, taman desa, dll.
3 Pengembangan Ekonomi
lokal
Pasar desa, usaha kecil berbasis desa, karamba ikan,
lumbung pangan, benih, ternak kolektif, energi mandiri,
buah dan sayur mayur, BUMDes, tambatan perahu,
wisata desa.
4 SDA dan lingkungan Hutan dan kebun rakyat, hutan bakau, pengelolaan
sampah, dll.
KEPALA DESA
PELAKSANA TEKNIS
terdiri dari:
a. Kepala Seksi Pemerintahan;
b. Kepala Seksi Kesejahteraan
dan Pelayanan.
PELAKSANA KEWILAYAHAN
Yaitu Kepala Dusun
SEKRETARIAT DESA
Dipimpin oleh Serketaris Desa
a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum; dan
b. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan.
bertugas membantu Kepala Desa dalam
melaksanakan tugas di bidang Administrasi umum
dan keuangan.
bertugas membantu Kepala Desa
menjalankan tugas dan fungsi
Kepala Desa di wilayah Dusun
bertugas membantu Kepala Desa
dalam di bidang Pemerintahan, bidang
Ekonomi dan Pembangunan dan
bidang Kesejahteraan masyarakat
Kepala
Desa
Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.
Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi: a) menyelenggarakan pemerintahan desa;
b) melaksanakan pembangunan; c) pembinaan kemasyarakatan; d)
pemberdayaan masyarakat; e) menjaga hubungan kemitraan dgn lembaga
masyarakat dan lembaga lainnya
PERANGKAT
DESA
Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Meliputi Sekdes, Unsur Teknis, Unsur Sekretariat dan Unsur Kewilayahan
Badan Permusyawaratan Desa
 BPD menjalankan fungsi pemerintahan: (a) membahas dan
menyepakati Ranperdes bersama Kepala Desa; (b) menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (c) melakukan
pengawasan kinerja Pemdes.
 Anggota BPD merupakan keterwakilan wilayah yang dilakukan
secara demokratis, pemilihan langsung atau melalui
musyawarah perwakilan.
 Jumlah anggota ganjil antara 5-9 orang, dan menjamin
keterwakilan perempuan
 Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun, paling banyak
3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
Lembaga Masyarakat Desa
 Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada
dalam membantu pelaksnaan fungsi penyelanggaraan pemerintah
desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat desa
 Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi
masyarakat desa sebagai mitra pemdes
 Tugas:
- melakukan pemberdayaan masyarakat,
- ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta
- meningkatkan pelayanan masyarakat desa
 Pelaksanaan program dan kegiatan dari pemerintah, provinsi,
kab/kota dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan
mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa
 Contoh : Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
BUM Desa
 Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung
yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna
mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
 Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa
terdiri dari:
a. Penasihat b. Pelaksana Operasional; dan c. Pengawas
 BUM Desa dapat menjalankan kegiatan usaha: bisnis
penyewaan (renting); perantara (brokering); bisnis
keuangan (financial business); usaha bersama (holding)
KUNCI MANAJERIAL APARATUR DESA
1. KEMAMPUAN MEMBACA SITUASI DESA
2. KEMAMPUAN PENGELOLAAN STRUKTUR
3. KEMAMPUAN PELAKSANAAN TUGAS
4. KEMAMPUAN KEPEMIMPINAN
5. KEMAMPUAN MENGHIDUPKAN DUKUNGAN LINGKUNGAN
PENGUATAN KAPASITAS
 CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS POTENSI ORGANISASI
 CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS KUALITAS PERSONEL
 PENGGUNAAN TECHNOLOGY DALAM ORGANISASI, MEDIA KOMUNIKASI
 PENGUASAAN LAPANGAN DAN PETA DASAR MASALAH STRATEGIS
 CAPACITY YANG TERCIPTA DALAM KONTEKS PENGAWASAN, KEPEMIMPINAN,
DAN REKRUITMEN
PEMBERDAYAAN MASYARAKATPengertian pemberdayaan
kata berdaya yang berarti:
a) Memberi daya,
b) Memberi kekuatan,
c) Memberi tenaga.
kata berdaya artinya berkekuatan, bertenaga, ada akal.
Berdaya upaya artinya berusaha atau berikhtiar dengan sungguh-sungguh,
misalnya: kita wajib berdaya upaya untuk memperbaiki kehidupan kita.
Hakekat Pemberdayaan
1) Pemberdayaan adalah proses, yaitu perubahan dari status yang rendah ke status yang lebih tinggi;
2) Pemberdayaan adalah metode, yaitu sebagai suatu pendekatan agar masyarakat berani
mengungkapkan pendapatnya dan
3) Pemberdayaan adalah program, yaitu sebagai tahapan-tahapan yang hasilnya terukur menuju
kehidupan rakyat yang mandiri dan sejahtera;
4) Pemberdayaan adalah gerakan, yaitu membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam
pembangunan;
5) Pemberdayaan adalah pemberian otorisasi, yaitu menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam
pembangunan.
Pemberdayaan adalah suatu proses meningkat
kan kapasitas individu-individu atau kelompok untuk
membuat pilihan-pilihan dan mentransformasikannya
ke dalam tindakan dan hasil yang diinginkan dengan
memanfaatkan potensi yang dimilikinya.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pemberdayaan masyarakat bukanmembuat masyarakat
menjadi tergantung pada berbagai program pemberian
(charity).
Karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus
dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya
Secara filosofis, community development mengandung makna ‘membantu masyarakat agar bisa
menolong diri sendiri’, dengan kata lain (YANG TIDAK TAU MENJADI TAU, YANG TIDAK MAU MENJADI MAU
DAN YANG TIDAK MAMPU MENJADI MAMPU) berarti bahwa substansi utama dalam aktivitas
pembangunan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus dilihat sebagai Subjek dari
proses secara keseluruhan.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
CIRI-CIRI MASYARAKAT BERDAYA :
1) Mempunyai kemampuan
2) Mempunyai otoritas
3) Mampu memahami diri dan potensinya,mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi
perubahan ke depan)
4) Mampu mengambil keputusan.
5) Memiliki kekuatan untuk berunding( bargaining power) yang memadai dalam melakukan
kerjasama yang saling menguntungkan
6) Bertanggungjawab atas tindakannya
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 Keberpihakan kepada Orang miskin; dalam setiap tahapan kegiatan, termasuk
pemanfaatannya diutamakan kepada orang miskin;
 Transparansi; masyarakat harus tahu, memahami & mengerti adanya kegiatan ini serta
memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri;
 Partisipasi; masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelestariannya;
 Musyawarah; memilih sesuatu yang menjadi priorititas, setiap pengambilan keputusan di desa
maupun antar desa dilakukan secara musyawarah berdasarkan pada prioritas kebutuhan nyata
 Desentraliasi; masyarakat memiliki kewenangan & tanggung jawab yg luas untuk mengelola
kegiatan secara mandiri & partisipatif tanpa intervensi negatif dari luar;
 Akuntabitas; setiap pengelolaan kegiatan haurs dapat dipertanggung jawabkan kepada
masyarakat dan pihak yang berkompeten;
 Keberlanjutan; dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan harus selalu
mempertimbangkan sistem pelestariannya.
 Kesetaraan Gender; dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan,
perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki.
Prinsip-Prinsip Pemberdayaan
HAK DAN KEWAJIBAN DESA
(UU. NO. 6/2014 TTG DESA PASAL 67)
DESA BERHAK
a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat,
dan nilai sosial budaya masyarakat;
b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa, dan
c. Mendapatkan sumber pendapatan.
KEWAJIBAN DESA
a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dan keutuhan NKRI;
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa;
e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
(UU. NO. 6/2014 TTG DESA PASAL 68)
MASYARAKAT DESA BERHAK :
a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa, serta mengawasi keg. penyelenggaraan pemerintahan
desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil
c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab ttg keg. penyelenggaraan
pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
d. Memilih, dipilih, dan /atau ditetapkan menjadi : kepala desa, perangkat desa, anggota BPD atau anggota Lembaga
Kemasyarakatan desa.
e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman di desa.
MASYARAKAT DESA BERKEWAJIBAN
a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa;
b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat
desa yg baik;
c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di desa;
d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di desa; dan
e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.
DIAGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA
SESUAI UU NO 6 TAHUN 2014
KONSTRUKSI DESA KE
DEPAN
MAJU, MANDIRI &
SEJAHTERA TANPA
MENINGGALKAN JATI
DIRINYA
1. MENJADIKAN DESA SEBAGAI TEMPAT KEHIDUPAN DAN
PENGHIDUPAN;
2. MENEMPATKAN DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN;
3. MENJADIKAN DESA SEBAGAI UJUNG TOMBAK
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
HAL-HAL PENTING
YANG PERLU DILAKUKAN PEMDA DAN PEMDES
Pengertian Desa Mandiri :
1. adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata
tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah,
sifatnya hanya stimulant atau perangsang.
2. adalah desa yang ada kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan
pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya
lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya
alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup
stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih
bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan
melaksanakan pembangunan desanya.
3. adalah desa yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan
memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan
tidak tergantung pada bantuan pihak luar.
Yang dikembangkan untuk mencapai kemandirian desa :
1. Sarana dan prasarana yang memadai : (Pedidikan ; Perkantoran ; Kesehatan ;
Tempat ibadah ; Akses jalan dan komunikasi )
2. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
3. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan
4. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri
5. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
6. Kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri
7. Tidak tergantung pada bantuan dari luar
8. Punya sumber pendapatan sendiri
9. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa
10.Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil
11.Peningkatan ketrampilan
12.Kemandirian dan pemberdayaan
13.Terbuka dengan pemerintah
14.Adanya aturan-aturan desa
15.Harus bisa membiayai aparat desa
PELAJARI & GALI PENDAPATAN
ASLI DESA DENGAN
MEMPERHATIKAN POTENSI
YANG ADA PADA DESA
Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa
mandiri :
1. Potensi Sumber Daya Manusia :
a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
c) Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi
lokal.
2. Potensi Sumber Daya Alam
a) Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
c) Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat.
3. Pasar
a) Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar.
4. Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang
menjunjung tinggi kearifan lokal.
a. Terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan
profesional;
b. Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai,
baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun
sumber dana dari luar (eksternal);
c. Lemahnya peran kelembagaan sosial-ekonomi di pedesaan
d. Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan
rasional.
e. Kurangnya jejaring, informasi dan teknologi pada masyarakat
pedesaan.
Hal-hal perlu perhatian untuk mencapai kemandirian
desa :
Bahan dasar yang harus dimiliki oleh Desa Mandiri :
1) Mempunyai potensi sumber daya alam
2) Mempunyai potensi sumber daya manusia
3) Mempunyai potensi prasarana dan sarana yang besar
4) Mempunyai spesifikasi produk yang menonjol didasarkan pada tipologi desa
5) Mampu memenuhi kebutuhan di dalam desa dan sebagian yang dapat dijual keluar desa.
6) Terdapat peran serta dan kesadaran masyarakat yang besar dalam mengoptimalkan potensi
desa.
7) Tingkat kemiskinan penduduk desa di bawah rata-rata
8) Pemberdayaan wanita di dalam kegiatan sosial ekonomi desa besar.
9) Jumlah dan jenis kelembagaan banyak
10)Adanya tokoh penggerak / inovator dan eligimatizer yang memiliki peranan besar dalam
masyarakat
11)Kesadaran terhadap lingkungan hidup tinggi
Metodologi yang digunakan :
a.Metode RRA (Rapid Rural Appraisal)/PAR(Participatory Rural Appraisal),
untuk mereview dan mengkaji data informasi desa.
b.Metode SWOT (strength, weakness, opportunity, and treat), untuk
menentukan strategy untuk mencapai tujuan program desa
mandiri.
c.Metode Partisipatif, untuk melaksanakan program bersama
masyarakat dan pemerintah desa.
d.Metode penyuluhan untuk mentransfer pengetahuan dan
teknologi kepada masyarakat.
e.Metode demoplot untuk memberikan contoh fragmatis kepada
masyarakat dibidang teknologi, kewirausahaan, dan
kelembagaan.
Konsep desa mandiri
Desa Mandiri merupakan pola pengembangan pedesaan berbasis konsep
terintegrasi mulai dari subsistem input, subsistem produksi primer, subsistem
pengolahan hasil, subsistem pemasaran, dan subsistem layanan dukungan
(supporting system)
Pengembangannya dilakukan :
Pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di desa;
Pengembangan kemandirian berusaha dan kewirausahaan di desa;
Pengembangan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan masyarakat desa
Pengembangan jejaring dan kemitraan
Agar berjalan sinergis dan berkesinambungan Pengembangan
Desa Mandiri dilakukan :
1.Penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan.
2.Pengembangan program di pedesaan harus sejauh mungkin
melibatkan peran serta semua masyarakat, dari awal sampai
akhir.
3.Komoditas yang dikembangkan mengacu pada potensi yang
dimiliki oleh desa tersebut dan layak untuk dikembangkan.
4.Wilayah pengembangan Desa Mandiri tidak dibatasi oleh wilayah
administratif suatu desa.
5.Pengertian desa dalam Desa Mandiri lebih mengacu pada
kelayakan teknis dan sosial ekonomis, bukan wilayah
administrasi.
6.Kelembagaan berbasis budaya dan kearifan lokal.
Tujuan yang akan dicapai Desa Mandiri :
Pengembangan desa mandiri berbasis
kawasan pedesaan untuk mewujudkan
kemandirian masyarakat pedesaan agar
mampu mendayagunakan dan
mengoptimalkan potensi sumber daya
ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk
kesejahteraan masyarakat.
Manfaat yang akan dicapai Desa Mandiri :
1.Berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat diwilayahnya melalui
penciptaan lapangan kerja.
2.Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya
berbasis kearifan lokal di desa.
3.Meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan
kegiatan pembangunan.
4.Menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa
dengan kota.
PRASASTI TALANG TUWO 23/03-684M
Maklumat Sri Baginda Sri Jayanasa.
SPIRIT SRIWIJAYA
semoga tanaman2 dengan bendungan2 dan kolam2nya, dan semua amal
yang saya berikan dapat digunakan untuk kebaikan semua mahluk, semoga
mereka tidak terkena malapetaka, tidak tersiksa, semoga semua planet dan
rasi menguntungkan mereka
Jika anda mengajar orang cara memancing, maka orang itu bisa
makan ikan sepanjang hayatnya
KuangTzu – Abad ke-5 SM
Jika anda mengajar orang untuk berfikir maka mereka tak perlu
lagi memancing sepanjang hayat mereka.
Mari Bersama Kita Bangun Ogan Komrering Ilir melalui Kegiatan
Pemberdayaandiseluruh sektor kehidupan masyarakat
menuju Desayang Maju, Mandiri, Sejahtera, beriman &
bertaqwa sebagai wujud partisipasi dan dukungan kita
untuk pembangunan OKI, yang dimulai dari Desa
Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptxMateri Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
rahmatbuludawa1
 
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
DhionWiwan
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Siti Sahati
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Eka Saputra
 
BIMTEK SDGS DESA TAHUN 2023.pptx
BIMTEK SDGS DESA TAHUN 2023.pptxBIMTEK SDGS DESA TAHUN 2023.pptx
BIMTEK SDGS DESA TAHUN 2023.pptx
datangawen
 

Mais procurados (20)

Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptxMateri Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data IDM Tahun 2022.pptx
 
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
Materi Webinar BPI Vol 2 - 2_SOSIALISASI PEMUTAKHIRAN DATA SDGS DESA DAN LOMB...
 
Pemberdayaan masyarakat desa
Pemberdayaan masyarakat desaPemberdayaan masyarakat desa
Pemberdayaan masyarakat desa
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
Konsep desa-mandiri
Konsep desa-mandiriKonsep desa-mandiri
Konsep desa-mandiri
 
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
Materi Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes)
 
Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa Penyusunan RPJMDesa
Penyusunan RPJMDesa
 
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptxLEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.pptx
 
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
Materi Paparan pada FGD Penanggulangan Kemiskinan Kab. Kulon Progo 2019
 
PERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANGPERENCANAAN TATA RUANG
PERENCANAAN TATA RUANG
 
Powerpoint desa
Powerpoint desaPowerpoint desa
Powerpoint desa
 
BIMTEK SDGS DESA TAHUN 2023.pptx
BIMTEK SDGS DESA TAHUN 2023.pptxBIMTEK SDGS DESA TAHUN 2023.pptx
BIMTEK SDGS DESA TAHUN 2023.pptx
 
Mekanisme kawasan perdesaaan
Mekanisme  kawasan perdesaaanMekanisme  kawasan perdesaaan
Mekanisme kawasan perdesaaan
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Metodologi dan Pengukuran SDGs DESA
Metodologi dan Pengukuran SDGs DESAMetodologi dan Pengukuran SDGs DESA
Metodologi dan Pengukuran SDGs DESA
 
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP DesaPerencanaan Pembangunan RKP Desa
Perencanaan Pembangunan RKP Desa
 
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
Pengembangan kerjasama antar desa dalam mendukung pengembangan ekonomi unggul...
 

Destaque

Materi pemberdayaan
Materi pemberdayaanMateri pemberdayaan
Materi pemberdayaan
xadhy20
 
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Muhammad Muqouwis. AT
 

Destaque (20)

Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan bum desa
 
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan MasyarakatPeran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
Peran Kader Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Masyarakat
 
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desaMendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
Mendorong bu mdes-menjadi-kekuatan-baru-ekonomi-desa
 
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
Ppt pemberdayaan masyarakat 2014 ss w (2)
 
Materi pemberdayaan
Materi pemberdayaanMateri pemberdayaan
Materi pemberdayaan
 
MATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMDMATERI TOT BAGI KPMD
MATERI TOT BAGI KPMD
 
Materi kpmd
Materi kpmdMateri kpmd
Materi kpmd
 
Pelatihan kpmd 1 2016 menyuke
Pelatihan kpmd 1 2016 menyukePelatihan kpmd 1 2016 menyuke
Pelatihan kpmd 1 2016 menyuke
 
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desaKebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
Kebijakan kemendes dalam pemberdayaan masyarakat desa
 
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desaPemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desa
Pemberdayaan masyarakat dan pngembangan bum desa
 
Tata kelola sumber daya desa lewat e gov desa
Tata kelola sumber daya desa lewat e gov desaTata kelola sumber daya desa lewat e gov desa
Tata kelola sumber daya desa lewat e gov desa
 
Kelembagaan BUM Desa Bersama
Kelembagaan  BUM Desa BersamaKelembagaan  BUM Desa Bersama
Kelembagaan BUM Desa Bersama
 
SOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah DesaSOTK Pemerintah Desa
SOTK Pemerintah Desa
 
KPK Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa
KPK Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan DesaKPK Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa
KPK Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa
 
Pemberdayaan ppt
Pemberdayaan pptPemberdayaan ppt
Pemberdayaan ppt
 
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desaSpb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
Spb 2.1 kebijakan pemerintah ttg desa
 
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.8
 
12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desa12. klasifikasi jenis usaha bum desa
12. klasifikasi jenis usaha bum desa
 
Intisari uu no. 6 tahun 2014 desa
Intisari uu no. 6 tahun 2014   desaIntisari uu no. 6 tahun 2014   desa
Intisari uu no. 6 tahun 2014 desa
 
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESAIMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
IMPLEMENTASI HASIL PERENCANAAN KE DALAM RANCANGAN APB-DESA
 

Semelhante a Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri

Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Sutardjo ( Mang Ojo )
 
materi utk rakor pamsimas 2020.pptx
materi utk rakor pamsimas 2020.pptxmateri utk rakor pamsimas 2020.pptx
materi utk rakor pamsimas 2020.pptx
candrawan2
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...
baroto0103
 
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
dpmdbusel
 

Semelhante a Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri (20)

001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
001 prioritas dan arah kebijakan pembangunan desa da kawasan perdesaan tahun ...
 
#Managemen pemdes andyka fatra
#Managemen pemdes andyka fatra#Managemen pemdes andyka fatra
#Managemen pemdes andyka fatra
 
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
Marwan jafar (presentasi_menteri_di_pelatihan_si_de_ka)[1]
 
materi utk rakor pamsimas 2020.pptx
materi utk rakor pamsimas 2020.pptxmateri utk rakor pamsimas 2020.pptx
materi utk rakor pamsimas 2020.pptx
 
Tugas 11 GEO_NURVANIDA_XIIA4_23.pptx
Tugas 11 GEO_NURVANIDA_XIIA4_23.pptxTugas 11 GEO_NURVANIDA_XIIA4_23.pptx
Tugas 11 GEO_NURVANIDA_XIIA4_23.pptx
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR DESA DALAM PEMBINAAN ...
 
Kebijakan pengelolaan uang
Kebijakan pengelolaan uangKebijakan pengelolaan uang
Kebijakan pengelolaan uang
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
BIMTEK-Perencanaan Pembangunan Desa KUTIM-Rustan
BIMTEK-Perencanaan Pembangunan Desa KUTIM-RustanBIMTEK-Perencanaan Pembangunan Desa KUTIM-Rustan
BIMTEK-Perencanaan Pembangunan Desa KUTIM-Rustan
 
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
Sesi 1 kewenangan desa no.1 2015
 
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF  PERMENDESA NO. 1/2015KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF  PERMENDESA NO. 1/2015
KEWENANGAN DESA PRESPEKTIF PERMENDESA NO. 1/2015
 
undang-undang desa
undang-undang desaundang-undang desa
undang-undang desa
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
2023_Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wilayah 0718.pdf
2023_Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wilayah 0718.pdf2023_Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wilayah 0718.pdf
2023_Perencanaan Pembangunan Desa Berbasis Potensi Wilayah 0718.pdf
 
Poweri Poin Pengabdian Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
Poweri Poin Pengabdian Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.pptxPoweri Poin Pengabdian Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
Poweri Poin Pengabdian Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.pptx
 
KEBIJAKAN DANA DESA DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEN...
KEBIJAKAN DANA DESA DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEN...KEBIJAKAN DANA DESA DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEN...
KEBIJAKAN DANA DESA DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEN...
 
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desaSeri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
Seri 8 Buku UU No 6 Tahun 2014 - Ketahanan masyarakat desa
 
PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA Fix.pptx
PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA Fix.pptxPENDAYAGUNAAN PROFIL DESA Fix.pptx
PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA Fix.pptx
 
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].pptPaparan-_POSYANDU[1].ppt
Paparan-_POSYANDU[1].ppt
 
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)Kewenangan desa (pelatihan 2018)
Kewenangan desa (pelatihan 2018)
 

Mais de Adelfios Andyka Fatra

Mais de Adelfios Andyka Fatra (20)

Contoh berkas pelantikan panitia inti pilkades
Contoh berkas pelantikan panitia inti pilkadesContoh berkas pelantikan panitia inti pilkades
Contoh berkas pelantikan panitia inti pilkades
 
Perbub 44 th 2018 bpd
Perbub 44 th 2018 bpdPerbub 44 th 2018 bpd
Perbub 44 th 2018 bpd
 
#Administrasi dan pelaporan
#Administrasi dan pelaporan#Administrasi dan pelaporan
#Administrasi dan pelaporan
 
#Bpd dan kelembagaan andyka
#Bpd dan kelembagaan andyka#Bpd dan kelembagaan andyka
#Bpd dan kelembagaan andyka
 
Draft perbub bpd oki
Draft perbub bpd okiDraft perbub bpd oki
Draft perbub bpd oki
 
Draft lampiran perbup bpd oki
Draft lampiran perbup bpd okiDraft lampiran perbup bpd oki
Draft lampiran perbup bpd oki
 
#Tupoksi kepala desa andyka
#Tupoksi kepala desa andyka#Tupoksi kepala desa andyka
#Tupoksi kepala desa andyka
 
Contoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desaContoh sk perangkat desa
Contoh sk perangkat desa
 
Contoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camatContoh persetujuan camat
Contoh persetujuan camat
 
### Final kebijakan pengisian perangkat desa
### Final kebijakan pengisian perangkat desa### Final kebijakan pengisian perangkat desa
### Final kebijakan pengisian perangkat desa
 
### Final kebijakan sekretaris desa pns revisi 13 12 2016
### Final kebijakan sekretaris desa pns revisi 13 12 2016### Final kebijakan sekretaris desa pns revisi 13 12 2016
### Final kebijakan sekretaris desa pns revisi 13 12 2016
 
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
15 revisi naskah akademik perda desa 02 juli 2015 dengan dprd
 
Pengantar perangkat desa sukamulya
Pengantar perangkat desa sukamulyaPengantar perangkat desa sukamulya
Pengantar perangkat desa sukamulya
 
Pengantar camat perangkat desa sukamulya
Pengantar camat perangkat desa sukamulyaPengantar camat perangkat desa sukamulya
Pengantar camat perangkat desa sukamulya
 
03 persyaratan perangkat desa
03 persyaratan perangkat desa03 persyaratan perangkat desa
03 persyaratan perangkat desa
 
05 berita acara & laporan kepada kepala desa
05 berita acara & laporan kepada kepala desa05 berita acara & laporan kepada kepala desa
05 berita acara & laporan kepada kepala desa
 
04 form daftar riwayat hidup
04 form daftar riwayat hidup04 form daftar riwayat hidup
04 form daftar riwayat hidup
 
02 sk panitia
02 sk panitia02 sk panitia
02 sk panitia
 
01 pengumuman perangkat desa
01 pengumuman perangkat desa01 pengumuman perangkat desa
01 pengumuman perangkat desa
 
00 surat edaran perangkat desa
00 surat edaran perangkat desa00 surat edaran perangkat desa
00 surat edaran perangkat desa
 

Último

emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
AmandaJesica
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
NezaPurna
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
citraislamiah02
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
Di Prihantony
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
MuhammadNorman9
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
iman333159
 

Último (14)

Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 

Untuk paparan pemberdayaan desa mandiri

  • 1.
  • 2. Sumber Data: Permendagri 56 Tahun 2015, yg mencabut Permendagri 39 Tahun 2015 Luas: 42.013 Km2 Penduduk: 5.389.418 jiwa Luas: 1.913.578,68 Km2 Penduduk 255.153.932 Provinsi: 34 Kab: 416 Kota: 98 Kecamatan: 7.160 DESA:74.754 Kel: 8.430 KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR 18 KECAMATAN DESA KELURAHAN DESA 314KELURAHAN 13 DUSUN 1120LINGKUNGAN 58 RW 1379RW 8 RT 3905RT 125 ADAT 2826 orgADAT 117 org LPM/LKMD 9420 orgLPM/LKMD 390 org HANSIP 4710 orgHANSIP 195 org BPD 2404 org
  • 3. Apa Yang Kita Bayangkan Tentang Desa Desa Itu …. Indah,Tenang, Damai Desa Itu … Kesederhanaan Desa Itu… Kekurangan… Kemiskinan… Desa Istilah Yang Dikenal Oleh Masyarakat Indonesia: Desa = Deshi Tanah Kelahiran / Tumpah Darah
  • 4. PENGERTIAN DESA Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur- unsur :  Fisiografis  Ekonomi  Politik  Kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain (R. Bintarto (1977)) Unsur yang terkait dengan kondisi fisik desa diantaranya tanah, air dan udara Terkait dengan berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat diartikan sebagai aktivitas manusia dalam pengaturan hidup bersama. Desa memiliki budaya / kebudayaan yang sangat kuat, baik berupa adat kebiasaan maupun kebendaan.
  • 5. Desa memiliki karakteristik tersendiri, seperti : Ciri-ciri Unsur-Unsur Potensi Klasifikasi 1. MATA PENCAHRIAN PENDUDUK AGRARIS 2. PERBANDINGAN LAHAN DENGAN JML PENDUDUK BESAR 3. HUBUNGAN ANTAR WARGA RELATIF AKRAB 4. TRADISI MASIH KUAT MELIPUTI JUMLAH, PERTUMBUHAN, KEPADATAN, PERSEBARAN, DAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA SETEMPAT Daerah Penduduk Tata Kelakuan BERUPA POLA PERGAULAN MASYARAKAT, ADAT ISTIADAT, IKATAN KEKELUARGAAN, DAN JUGA MENYANGKUT SELUK BELUK KEHIDUPAN MASYARAKAT TERDAPAT LAHAN PRODUKTIF DAN TIDAK PRODUKTIF, BESERTA PEMANFAATANNYA TERMASUK JUGA UNSUR LAKOSI, LUAS, DAN BATAS YANG MERUPAKAN LINGKUNGAN GEOGRAFIS SETEMPAT
  • 6. Desa memiliki karakteristik tersendiri, seperti : Ciri-ciri Unsur-Unsur Potensi Klasifikasi TERDIRI DARI : TANAH, AIR, IKLIM, TERNAK, MANUSIAFisik Nonfisik TERDIRI DARI : MASYARAKAT DESA, LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL, APARATUR ATAU PAMONG DESA BERDASARKAN TIGKAT PERKEMBANGANNYA, DIBEDAKAN : DESA TERTINGGAL, DESA BERKEMBANG & DESA MANDIRI TINGKAT KEMAJUAN DESA DIPENGARUHI OLEH : POTENSI DESA, INTERAKSI DESA-KOTA, LOKASI DESA BERDASARKAN TINGKAT PEMBANGUNAN DAN KEMAMPUAN MENGEMBANGKAN POTENSI-POTENSI YANG DIMILIKI, DESA DIBEDAKAN MENJADI : DESA SWADAYA, DESA SWAKARYA & DESA SWASEMBADA
  • 7. KLASIFIKASI DESA: DESA MANDIRI DESA BERKEMBANG DESA TERTINGGAL DESA YANG TELAH TERPENUHI SPM (STANDAR PELAYANAN MINIMAL) DESA, MENCAKUP BEBERAPA ASPEK YAITU KEBUTUHAN SOSIAL DASAR, INSPRASTRUKTUR DESA, SARANA DESA, PELAYANAN UMUM DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SERTA KELEMBAGAAN DESA YANG BERKELANJUTAN DESA YANG SUDAH TERPENUHI SPM DESA PADA SEMUA ASPEK TETAPI PENGELOLAANNYA BELUM MENUNJUKKAN KEBERLANJUTAN DESA YANG BELUM TERPENUHI SPM DESA PADA ASPEK KEBUTUHAN SOSIAL DASAR, INSPRASTRUKTUR DESA, SARANA DESA, PELAYANAN UMUM DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA. INDEKS PEMBANGUNAN DESA 2014, BPS
  • 8. KLASIFIKASI DESA: DESA SWADAYA DESA SWAKARYA DESA SWASEMBADA DESA YANG MEMILIKI POTENSI TERTENTU TETAPI BELUM DIKELOLA DENGAN SEBAIK-BAIKNYA, DENGAN CIRI-CIRI ANTARA LAIN: • DAERAHNYA TERISOLIR DENGAN DAERAH LAINNYA, PENDUDUKNYA JARANG. • MATA PENCAHARIAN HOMOGEN YANG BERSIFAT AGRARIS. • HASIL PERTANIANNYA UNTUK MENCUKUPI KEBUTUHAN SENDIRI. BERSIFAT TERTUTUP DAN MASYARAKAT MEMEGANG TEGUH ADAT. TEKNOLOGI MASIH RENDAH DAN SARANA DAN PRASARANA SANGAT KURANG. • HUBUNGAN ANTARMANUSIA SANGAT ERAT. • PENGAWASAN SOSIAL DILAKUKAN OLEH KELUARGA. • BELUM MAMPU MANDIRI DALAM MENYELENGGARAKAN URUSAN PEMERINTAHAN SENDIRI, ADMINISTRASI DESA BELUM DILAKSANAKAN DENGAN BAIK, LEMBAGA-LEMBAGA BELUM BERFUNGSI DENGAN BAIK; • TINGKAT PENDIDIKAN DAN PRODUKTIVITAS MASYARAKAT MASIH RENDAH; • PEMANFAATAN LAHAN YANG TERSEDIA MASIH TERBATAS • SEBAGIAN BESAR KEHIDUPAN PENDUDUKNYA MASIH TERGANTUNG PADA ALAM.
  • 9. KLASIFIKASI DESA: DESA SWADAYA DESA SWAKARYA DESA SWASEMBADA DESA PERALIHAN ATAU TRANSISI DARI DESA SWADAYA MENUJU DESA SWASEMBADA DENGAN CIRI-CIRI ANTARA LAIN: • KEBIASAAN ATAU ADAT ISTIADAT SUDAH TIDAK MENGIKAT PENUH DAN TIGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT CUKUP TINGGI SUDAH MULAI MENPERGUNAKAN ALAT-ALAT DAN TEKNOLOGI • TIDAK TERISOLASI LAGI WALAU LETAKNYA JAUH DARI PUSAT PEREKONOMIAN. • TELAH MEMILIKI TINGKAT PEREKONOMIAN, PENDIDIKAN, JALUR LALU LINTAS DAN PRASARANA LAIN. • JALUR LALU LINTAS ANTARA DESA DAN KOTA SUDAH AGAK LANCAR. • TELAH MAMPU MENYELENGGARAKAN URUSAN RUMAH TANGGA SENDIRI • PENGELOLAAN ADMINISTRASI DAN LEMBAGA DI DESA TELAH BERFUNGSI TELAH DILAKSANAKAN DENGAN BAIK • POLA BERPIKIR MASYARAKAT MENGALAMI PERUBAHAN KARENA PENGARUH DARI LUAR • MATA PENCAHARIAN SUDAH BERANEKA RAGAM DAN TIDAK BERGANTUNG PADA SEKTOR PERTANIAN
  • 10. KLASIFIKASI DESA: DESA SWADAYA DESA SWAKARYA DESA SWASEMBADA DESA SWASEMBADA ADALAH DESA YANG MASYARAKATNYA TELAH MAMPU MEMANFAATKAN DAN MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA ALAM DAN POTENSINYA SESUAI DENGAN KEGIATAN PEMBANGUNAN REGIONAL, DENGAN DIRI-CIRI DIANTARANYA: • KEBANYAKAN BERLOKASI DI IBUKOTA KECAMATAN DAN PENDUDUKNYA PADAT- PADAT SERTA TIDAK TERIKAT DENGAN ADAT ISTIADAT; • TELAH MEMILIKI FASILITAS-FASILITAS YANG MEMADAI DAN LABIH MAJU DARI DESA LAIN; • PARTISIPASI MASYARAKATNYA SUDAH LEBIH EFEKTIF; • TELAH MAMPU MENYELENGGARAKAN URUSAN RUMAH TANGGA SENDIRI DENGAN BAIK; • PENGELOLAAN ADMINISTRASI TELAH DILAKSANAKAN DENGAN BAIK DAN LEMBAGA- LEMBAGA DESA TELAH BERPERAN MAKSIMAL SERTA MAMPU MENGGERAKKAN MASYARAKAT BERSWASEMBADA DALAM PEMBANGUNAN DESA; • SARANA DAN PRASARANA DESA LENGKAP; • POLA PIKIR MASYARAKAT LEBIH RASIONAL DAN TINGKAT PENDIDIKANNYA TINGGI; • MATA PENCARIAN PENDUDUK SEBAGAIAN BESAR JASA PERDAGANGAN.
  • 11. Tujuan UU Desa Desa kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera Pemerintahan: Efektif, profesional, transparan dan akuntabel Pembangunan: peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan Kemasyarakatan: kerukunan, kegotongroyongan,solidaritas, swadaya, kebersamaan Pemberdayaan: kesadaran, kapasitas dan prakarsa lokal (psl 4 UU 6/14)
  • 12. DESA dan KEDUDUKANNYA DESA adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  • 13. Pandangan Kedudukan Desa Kedudukan & Tipe Azas Gambaran Desa adat Rekognisi (pengakuan dan penghormatan) Desa hanya sebagai kesatuan masyarakat (self governing community); Otonomi asli atau otonomi bawaan, desa tidak menjalankan tugas administrasi dari negara, desa memperoleh bantuan dari negara. Desa Otonom Desentralisasi Desa sebagai unit pemerintahan lokal yang otonom (Local self government) seperti daerah, desa memperoleh ADD dari APBN. Desa Administratif Delegasi (tugas pembantuan) Desa sebagai unit administratif atau kepanjangan tangan negara (local state government).
  • 14. Perbandingan Pemda dan Desa Uraian Pemerintah Daerah Desa - Pemilihan Langsung PILKADA PILKADES - Masa Jabatan 5 Tahun 6 Tahun - Eksekutif Gub/Bupati/Walikota Kepala Desa - Legislatif DPRD BPD (Permusyawaratan) - Perencanaan RPJM, RKPD RPJM Desa, RKP Desa - Sumber Pendanaan DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Desa - Badan Usaha BUMD BUM Desa - Anggaran APBD APB Desa - Laporan-Laporam - Semesteran - Tahunan - Akhir Masa Jabatan Lap. Prognosis APBD LKPD, LPPD, LKPJ, LPPD AMJ Lap Sem. APB Desa Lap. Sem. Dana Desa LPP Des, LKPJ Desa LPP Desa AMJ - Laporam Kekayaan Neraca Lap. Kekayaan Milik Desa
  • 15. Kewenangan Desa 1.Kewenangan yang Sudah Ada Berdasarkan Hak Asal Usul (Seperti Tanah Kas Desa, Organisasi Masyarakat Adat, Pranata Dan Hukum Adat, Kelembagaan Masyarakat) 2.Kewenangan Lokal Berskala Desa (Seperti Pasar Desa, Saluran Irigasi, Jalan Desa, Tambatan Perahu). 3.Kewenangan yang Ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Prov, Pemerintah Kab/Kota 4.Kewenangan Lainnya Yang Ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Prov, Pemerintah Kab/Kota Sesuai Peraturan Perundangan
  • 16. Kewenangan Lokal & Pembangunan Desa No Mandat pembangunan (UU Desa) Jenis kewenangan lokal 1 Pelayanan dasar Posyandu, penyediaan air bersih, PAUD, sanggar belajar, sanggar seni budaya, perpustakaan desa, dll. 2 Sarana dan prasarana Jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, rumah ibadah, sanitasi lingkungan, balai rakyat, irigasi tersier, lapangan, taman desa, dll. 3 Pengembangan Ekonomi lokal Pasar desa, usaha kecil berbasis desa, karamba ikan, lumbung pangan, benih, ternak kolektif, energi mandiri, buah dan sayur mayur, BUMDes, tambatan perahu, wisata desa. 4 SDA dan lingkungan Hutan dan kebun rakyat, hutan bakau, pengelolaan sampah, dll.
  • 17. KEPALA DESA PELAKSANA TEKNIS terdiri dari: a. Kepala Seksi Pemerintahan; b. Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan. PELAKSANA KEWILAYAHAN Yaitu Kepala Dusun SEKRETARIAT DESA Dipimpin oleh Serketaris Desa a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum; dan b. Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan. bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi umum dan keuangan. bertugas membantu Kepala Desa menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa di wilayah Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam di bidang Pemerintahan, bidang Ekonomi dan Pembangunan dan bidang Kesejahteraan masyarakat
  • 18. Kepala Desa Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi: a) menyelenggarakan pemerintahan desa; b) melaksanakan pembangunan; c) pembinaan kemasyarakatan; d) pemberdayaan masyarakat; e) menjaga hubungan kemitraan dgn lembaga masyarakat dan lembaga lainnya PERANGKAT DESA Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Meliputi Sekdes, Unsur Teknis, Unsur Sekretariat dan Unsur Kewilayahan
  • 19. Badan Permusyawaratan Desa  BPD menjalankan fungsi pemerintahan: (a) membahas dan menyepakati Ranperdes bersama Kepala Desa; (b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (c) melakukan pengawasan kinerja Pemdes.  Anggota BPD merupakan keterwakilan wilayah yang dilakukan secara demokratis, pemilihan langsung atau melalui musyawarah perwakilan.  Jumlah anggota ganjil antara 5-9 orang, dan menjamin keterwakilan perempuan  Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun, paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.
  • 20. Lembaga Masyarakat Desa  Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksnaan fungsi penyelanggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa  Lembaga kemasyarakatan desa merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemdes  Tugas: - melakukan pemberdayaan masyarakat, - ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan serta - meningkatkan pelayanan masyarakat desa  Pelaksanaan program dan kegiatan dari pemerintah, provinsi, kab/kota dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di desa  Contoh : Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
  • 21. BUM Desa  Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa  Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari: a. Penasihat b. Pelaksana Operasional; dan c. Pengawas  BUM Desa dapat menjalankan kegiatan usaha: bisnis penyewaan (renting); perantara (brokering); bisnis keuangan (financial business); usaha bersama (holding)
  • 22. KUNCI MANAJERIAL APARATUR DESA 1. KEMAMPUAN MEMBACA SITUASI DESA 2. KEMAMPUAN PENGELOLAAN STRUKTUR 3. KEMAMPUAN PELAKSANAAN TUGAS 4. KEMAMPUAN KEPEMIMPINAN 5. KEMAMPUAN MENGHIDUPKAN DUKUNGAN LINGKUNGAN PENGUATAN KAPASITAS  CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS POTENSI ORGANISASI  CAPACITY YANG DIBANGUN ATAS KUALITAS PERSONEL  PENGGUNAAN TECHNOLOGY DALAM ORGANISASI, MEDIA KOMUNIKASI  PENGUASAAN LAPANGAN DAN PETA DASAR MASALAH STRATEGIS  CAPACITY YANG TERCIPTA DALAM KONTEKS PENGAWASAN, KEPEMIMPINAN, DAN REKRUITMEN
  • 23.
  • 24. PEMBERDAYAAN MASYARAKATPengertian pemberdayaan kata berdaya yang berarti: a) Memberi daya, b) Memberi kekuatan, c) Memberi tenaga. kata berdaya artinya berkekuatan, bertenaga, ada akal. Berdaya upaya artinya berusaha atau berikhtiar dengan sungguh-sungguh, misalnya: kita wajib berdaya upaya untuk memperbaiki kehidupan kita. Hakekat Pemberdayaan 1) Pemberdayaan adalah proses, yaitu perubahan dari status yang rendah ke status yang lebih tinggi; 2) Pemberdayaan adalah metode, yaitu sebagai suatu pendekatan agar masyarakat berani mengungkapkan pendapatnya dan 3) Pemberdayaan adalah program, yaitu sebagai tahapan-tahapan yang hasilnya terukur menuju kehidupan rakyat yang mandiri dan sejahtera; 4) Pemberdayaan adalah gerakan, yaitu membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan; 5) Pemberdayaan adalah pemberian otorisasi, yaitu menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan.
  • 25. Pemberdayaan adalah suatu proses meningkat kan kapasitas individu-individu atau kelompok untuk membuat pilihan-pilihan dan mentransformasikannya ke dalam tindakan dan hasil yang diinginkan dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pemberdayaan masyarakat bukanmembuat masyarakat menjadi tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya
  • 26. Secara filosofis, community development mengandung makna ‘membantu masyarakat agar bisa menolong diri sendiri’, dengan kata lain (YANG TIDAK TAU MENJADI TAU, YANG TIDAK MAU MENJADI MAU DAN YANG TIDAK MAMPU MENJADI MAMPU) berarti bahwa substansi utama dalam aktivitas pembangunan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat harus dilihat sebagai Subjek dari proses secara keseluruhan. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT CIRI-CIRI MASYARAKAT BERDAYA : 1) Mempunyai kemampuan 2) Mempunyai otoritas 3) Mampu memahami diri dan potensinya,mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan) 4) Mampu mengambil keputusan. 5) Memiliki kekuatan untuk berunding( bargaining power) yang memadai dalam melakukan kerjasama yang saling menguntungkan 6) Bertanggungjawab atas tindakannya
  • 27. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  Keberpihakan kepada Orang miskin; dalam setiap tahapan kegiatan, termasuk pemanfaatannya diutamakan kepada orang miskin;  Transparansi; masyarakat harus tahu, memahami & mengerti adanya kegiatan ini serta memiliki kebebasan dalam melakukan pengendalian secara mandiri;  Partisipasi; masyarakat berperan secara aktif dalam setiap tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pelestariannya;  Musyawarah; memilih sesuatu yang menjadi priorititas, setiap pengambilan keputusan di desa maupun antar desa dilakukan secara musyawarah berdasarkan pada prioritas kebutuhan nyata  Desentraliasi; masyarakat memiliki kewenangan & tanggung jawab yg luas untuk mengelola kegiatan secara mandiri & partisipatif tanpa intervensi negatif dari luar;  Akuntabitas; setiap pengelolaan kegiatan haurs dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan pihak yang berkompeten;  Keberlanjutan; dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan harus selalu mempertimbangkan sistem pelestariannya.  Kesetaraan Gender; dalam setiap pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan, perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan
  • 28. HAK DAN KEWAJIBAN DESA (UU. NO. 6/2014 TTG DESA PASAL 67) DESA BERHAK a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat; b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa, dan c. Mendapatkan sumber pendapatan. KEWAJIBAN DESA a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dan keutuhan NKRI; b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa; c. Mengembangkan kehidupan demokrasi d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa; e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
  • 29. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT (UU. NO. 6/2014 TTG DESA PASAL 68) MASYARAKAT DESA BERHAK : a. Meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa, serta mengawasi keg. penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggungjawab ttg keg. penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; d. Memilih, dipilih, dan /atau ditetapkan menjadi : kepala desa, perangkat desa, anggota BPD atau anggota Lembaga Kemasyarakatan desa. e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman di desa. MASYARAKAT DESA BERKEWAJIBAN a. Membangun diri dan memelihara lingkungan desa; b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yg baik; c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di desa; d. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di desa; dan e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.
  • 30. DIAGRAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA SESUAI UU NO 6 TAHUN 2014
  • 31. KONSTRUKSI DESA KE DEPAN MAJU, MANDIRI & SEJAHTERA TANPA MENINGGALKAN JATI DIRINYA
  • 32.
  • 33. 1. MENJADIKAN DESA SEBAGAI TEMPAT KEHIDUPAN DAN PENGHIDUPAN; 2. MENEMPATKAN DESA SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN; 3. MENJADIKAN DESA SEBAGAI UJUNG TOMBAK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. HAL-HAL PENTING YANG PERLU DILAKUKAN PEMDA DAN PEMDES
  • 34. Pengertian Desa Mandiri : 1. adalah desa yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau ada bantuan dari pemerintah, sifatnya hanya stimulant atau perangsang. 2. adalah desa yang ada kerjasama yang baik, tidak tergantung dengan bantuan pemerintah, sistem administrasi baik, pendapatan masyarakat cukup. Supaya lebih berdaya, masyarakat perlu menghormati aturan, kelestarian sumberdaya alam, memiliki kemampuan keahlian, ketrampilan, sumber pendapatan cukup stabil, semangat kerja yang tinggi, memanfaatkan potensi alam untuk lebih bermanfaat dengan menggunakan teknologi tepat guna, mampu menyusun dan melaksanakan pembangunan desanya. 3. adalah desa yang mampu mengatur dan membangun desanya dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya dan tidak tergantung pada bantuan pihak luar.
  • 35. Yang dikembangkan untuk mencapai kemandirian desa : 1. Sarana dan prasarana yang memadai : (Pedidikan ; Perkantoran ; Kesehatan ; Tempat ibadah ; Akses jalan dan komunikasi ) 2. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan 3. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan 4. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri 5. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri 6. Kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri 7. Tidak tergantung pada bantuan dari luar 8. Punya sumber pendapatan sendiri 9. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa 10.Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil 11.Peningkatan ketrampilan 12.Kemandirian dan pemberdayaan 13.Terbuka dengan pemerintah 14.Adanya aturan-aturan desa 15.Harus bisa membiayai aparat desa PELAJARI & GALI PENDAPATAN ASLI DESA DENGAN MEMPERHATIKAN POTENSI YANG ADA PADA DESA
  • 36. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri : 1. Potensi Sumber Daya Manusia : a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi. b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat. c) Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal. 2. Potensi Sumber Daya Alam a) Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan. b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra). c) Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat. 3. Pasar a) Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar. b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar. 4. Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.
  • 37. a. Terbatasnya ketersediaan sumberdaya manusia yang baik dan profesional; b. Terbatasnya ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang memadai, baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri (internal) maupun sumber dana dari luar (eksternal); c. Lemahnya peran kelembagaan sosial-ekonomi di pedesaan d. Kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional. e. Kurangnya jejaring, informasi dan teknologi pada masyarakat pedesaan. Hal-hal perlu perhatian untuk mencapai kemandirian desa :
  • 38. Bahan dasar yang harus dimiliki oleh Desa Mandiri : 1) Mempunyai potensi sumber daya alam 2) Mempunyai potensi sumber daya manusia 3) Mempunyai potensi prasarana dan sarana yang besar 4) Mempunyai spesifikasi produk yang menonjol didasarkan pada tipologi desa 5) Mampu memenuhi kebutuhan di dalam desa dan sebagian yang dapat dijual keluar desa. 6) Terdapat peran serta dan kesadaran masyarakat yang besar dalam mengoptimalkan potensi desa. 7) Tingkat kemiskinan penduduk desa di bawah rata-rata 8) Pemberdayaan wanita di dalam kegiatan sosial ekonomi desa besar. 9) Jumlah dan jenis kelembagaan banyak 10)Adanya tokoh penggerak / inovator dan eligimatizer yang memiliki peranan besar dalam masyarakat 11)Kesadaran terhadap lingkungan hidup tinggi
  • 39. Metodologi yang digunakan : a.Metode RRA (Rapid Rural Appraisal)/PAR(Participatory Rural Appraisal), untuk mereview dan mengkaji data informasi desa. b.Metode SWOT (strength, weakness, opportunity, and treat), untuk menentukan strategy untuk mencapai tujuan program desa mandiri. c.Metode Partisipatif, untuk melaksanakan program bersama masyarakat dan pemerintah desa. d.Metode penyuluhan untuk mentransfer pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. e.Metode demoplot untuk memberikan contoh fragmatis kepada masyarakat dibidang teknologi, kewirausahaan, dan kelembagaan.
  • 40. Konsep desa mandiri Desa Mandiri merupakan pola pengembangan pedesaan berbasis konsep terintegrasi mulai dari subsistem input, subsistem produksi primer, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran, dan subsistem layanan dukungan (supporting system) Pengembangannya dilakukan : Pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di desa; Pengembangan kemandirian berusaha dan kewirausahaan di desa; Pengembangan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan masyarakat desa Pengembangan jejaring dan kemitraan
  • 41. Agar berjalan sinergis dan berkesinambungan Pengembangan Desa Mandiri dilakukan : 1.Penciptaan lapangan kerja, pengurangan tingkat kemiskinan. 2.Pengembangan program di pedesaan harus sejauh mungkin melibatkan peran serta semua masyarakat, dari awal sampai akhir. 3.Komoditas yang dikembangkan mengacu pada potensi yang dimiliki oleh desa tersebut dan layak untuk dikembangkan. 4.Wilayah pengembangan Desa Mandiri tidak dibatasi oleh wilayah administratif suatu desa. 5.Pengertian desa dalam Desa Mandiri lebih mengacu pada kelayakan teknis dan sosial ekonomis, bukan wilayah administrasi. 6.Kelembagaan berbasis budaya dan kearifan lokal.
  • 42. Tujuan yang akan dicapai Desa Mandiri : Pengembangan desa mandiri berbasis kawasan pedesaan untuk mewujudkan kemandirian masyarakat pedesaan agar mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.
  • 43. Manfaat yang akan dicapai Desa Mandiri : 1.Berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja. 2.Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa. 3.Meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. 4.Menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota.
  • 44. PRASASTI TALANG TUWO 23/03-684M Maklumat Sri Baginda Sri Jayanasa. SPIRIT SRIWIJAYA semoga tanaman2 dengan bendungan2 dan kolam2nya, dan semua amal yang saya berikan dapat digunakan untuk kebaikan semua mahluk, semoga mereka tidak terkena malapetaka, tidak tersiksa, semoga semua planet dan rasi menguntungkan mereka
  • 45. Jika anda mengajar orang cara memancing, maka orang itu bisa makan ikan sepanjang hayatnya KuangTzu – Abad ke-5 SM Jika anda mengajar orang untuk berfikir maka mereka tak perlu lagi memancing sepanjang hayat mereka. Mari Bersama Kita Bangun Ogan Komrering Ilir melalui Kegiatan Pemberdayaandiseluruh sektor kehidupan masyarakat menuju Desayang Maju, Mandiri, Sejahtera, beriman & bertaqwa sebagai wujud partisipasi dan dukungan kita untuk pembangunan OKI, yang dimulai dari Desa