P ph 21-pajak-1-26022018

Pajak
Penghasilan
Pasal 21 & 26

Agenda
PPh 21
PPh 26
Diskusi
2

Pajak
Penghasilan
Pasal 21
Pasal 21 UU PPh
Peraturan Dirjen Pajak
No. PER-16/ PJ/ 2016

Pajak Penghasilan Pasal 21
• Pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan,
jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri wajib
dilakukan oleh:
– pemberi kerja yang membayar gaji, dll sebagai imbalan pekerjaan yang
dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
– bendahara pemerintah yang membayar gaji, dll sehubungan dengan
pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
– dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dll;
– badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai
imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang
melakukan pekerjaan bebas; dan
– penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan
dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
4

Definisi
Pajak yang dikenakan terhadap WP Orang
Pribadi Dalam Negeri atas penghasilan yang
terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji,
upah, honorarium, tunjangan, pensiun, atau
pembayaran lain dengan nama apapun.
Saat yang lebih dahulu antara akhir bulan diterimanya pembayaran
atau akhir bulan diperolehnya penghasilan.
Saat Terutang
Pajak yang dikenakan terhadap WP Orang Pribadi Dalam Negeri atas
penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
Penghasilan yang dimaksud dapat berbentuk gaji, upah, honorarium,
tunjangan, pensiun, atau pembayaran lain dengan nama apapun.
5

Perbedaan Pengenaan
PPh 21
• WP Dalam
Negeri (DN).
PPh 26
• Subjek Pajak
Luar Negeri
(SPLN).
6

Subjek Pajak
Pegawai.
Penerima uang
pesangon, pensiun,
Tunjangan/ Jaminan
Hari Tua (THT/ JHT),
termasuk ahli waris.
Bukan Pegawai
yang melakukan
pemberian jasa.
Anggota Dewan
Komisaris atau
Dewan Pengawas
non pegawai.
Mantan pegawai. Peserta kegiatan.

 Tenaga ahli yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter,
konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 Pekerja seni.
 Olahragawan.
 Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 Pemberi jasa dalam segala bidang atau kepada suatu kepanitiaan.
 Agen iklan.
 Pengawas atau pengelola proyek.
 Pembawa pesanan atau perantara.
 Petugas penjaja barang dagangan.
 Petugas dinas luar asuransi.
 Distributor MLM, direct selling, atau sejenis.
Subjek Pajak
(Bukan Pegawai yang Melakukan Pemberian Jasa)

Pengecualian Subjek
• Bukan WNI.
• Di Indonesia tidak memperoleh penghasilan di luar
jabatannya.
• Berasal dari negara yang memberikan perlakuan timbal
balik.
Pejabat negara asing seperti perwakilan
diplomatik atau konsulat, berikut orang yang
diperbantukan kepadanya, dengan syarat:
• Bukan WNI.
• Di Indonesia tidak menjalankan usaha/ kegiatan/ pekerjaan
lain untuk memperoleh penghasilan.
Pejabat perwakilan organisasi internasional,
dengan syarat:
9

Objek Pajak (1)
Penghasilan Pegawai Tetap.
Penghasilan teratur penerima pensiun.
Pembayaran sekaligus uang pesangon, pensiun,
THT, JHT selepas 2 tahun sejak berhenti bekerja.
Upah pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas
secara harian, mingguan, satuan, borongan atau
yang dibayarkan secara bulanan.
10

Objek Pajak (2)
Imbalan kepada Bukan Pegawai yang melakukan
pemberian jasa.
Imbalan kepada peserta kegiatan.
Penghasilan anggota Dewan Komisaris atau
Dewan Pengawas non pegawai.
Pembayaran kepada mantan pegawai.
Penarikan dana pensiun oleh pegawai.
11

Pengecualian Objek
Santunan asuransi kesehatan, kecelakaan,
jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa.
Natura yang diberikan oleh WP atau
Pemerintah.
Iuran kepada dana pensiun , THT, JHT
dibayar pemberi kerja.
Zakat atau sumbangan keagamaan wajib
yang diterima OP.
Beasiswa.
12

Ketentuan Khusus
Natura dan/ atau kenikmatan lain diperhitungkan
sebagai penghasilan, jika dan hanya jika,
diberikan oleh: bukan WP, WP yang dikenai PPh
final, atau WP yang menggunakan norma
penghitungan khusus.
Natura dan/ atau kenikmatan lainnya yang diukur
berdasarkan harga pasar atau nilai wajar.
13

Objek PPh 21 Final
Penghasilan tidak tetap atau tidak teratur yang
menjadi beban APBN atau APBD.
(PMK No. 262/ PMK.03/ 2010)
Dana pensiun yang dialihkan dengan membeli
anuitas seumur hidup.
(Kepdirjen No. 333/ PJ/ 2001)
Uang tebusan pensiun. (PP No. 68 Tahun
2009)
Uang pesangon. (PP No. 68 Tahun 2009)
14

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor
Pemberi kerja
berbentuk OP,
Badan, atau BUT.
Bendaharawan
Pemerintah.
Dana pensiun,
penyelenggara
jaminan sosial
tenaga kerja, THT,
atau JHT.
OP atau Badan yang
melakukan
pembayaran kepada
WP DN yang
melakukan pekerjaan
bebas atau SPLN.
Penyelenggara
kegiatan.
15

Pengecualian Pemotong
Kantor perwakilan negara asing.
Organisasi internasional yang ditetapkan oleh
Menkeu.
Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan
kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
16

Alur Perpajakan WP OP
Beban Pajak Kini
sesuai SPT
(Tidak termasuk
PPh Final)
Dikurangi
• Kredit PPh 21
Dikurangi
• Kredit Pajak
Lain (PPh 22,
23, 24)
Dikurangi
• Pajak yang
Dibayar Sendiri
(Angsuran PPh
25)
Akhir Tahun
• Pajak Kurang
(Lebih) Bayar
17
17

PPh 21 Lebih Bayar
Jika WP menyampaikan SPT lebih bayar, maka SPT
disampaikan maksimal 3 tahun setelah berakhirnya tahun
pajak bersangkutan.
Jika SPT disampaikan melewati 3 tahun sesudah
berakhirnya tahun pajak dan WP telah ditegur secara
tertulis, maka pelaporan tidak dianggap sebagai SPT
PPh.
18

Lapisan Tarif
No. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif
1 0 s/d Rp 50.000.00,00 5%
2 Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp
250.000.000,00
15%
3 Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp
500.000.000,00
25%
4 Di atas Rp 500.000.000,00 30%
19

Kepemilikan NPWP
Bagi wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka untuk setiap lapisan tarif
dikenakan persentase 20% lebih tinggi.
Pengenaan tarif lebih tinggi tidak berlaku untuk objek PPh 21 yang
bersifat final.
Jika NPWP diperoleh di pertengahan tahun berjalan, maka perubahan
penghitungan berlaku untuk periode setelahnya dan tidak berlaku
surut.
Atas pajak lebih bayar yang dibebankan di periode sebelumnya di
tahun berjalan, dapat dijadikan dasar untuk meyesuaikan
(mengurangi) pajak di periode setelahnya.
20

Dasar Pengenaan (1)
• Berlaku PKP = Penghasilan netto - PTKP
• Pegawai tetap.
• Penerima pensiun berkala.
• Berlaku PKP = Penghasilan bruto - PTKP
• Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayarkan
bulanan.
• Pegawai tidak tetap dengan penghasilan kumulatif sebulan
melebihi Rp 4.500.000,00.
• Berlaku PKP = 50% dari penghasilan bruto – PTKP per bulan
• Bukan pegawai yang menerima penghasilan
berkesinambungan (baik tenaga ahli maupun bukan).
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
21

Dasar Pengenaan (2)
• Berlaku bagi pegawai tidak tetap yang menerima upah
harian, mingguan, satuan, atau borongan.
• Berlaku sepanjang penghasilan kumulatif sebulan tidak
melebihi Rp 4.500.000,00.
Penghasilan yang Melebihi Rp 450.000,00 Sehari
• Bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak
berkesinambungan (baik tenaga ahli maupun bukan).
50% dari Penghasilan Bruto
• Seluruh jumlah penghasilan yg diterima atau diperoleh
dalam suatu periode atau saat dibayarkan.
• Berlaku atas penghasilan yang diterima oleh pihak selain
yang telah diatur berdasar ketiga DPP sebelumnya.
Penghasilan Bruto
22

Elemen PTKP
23
No. Elemen PTKP
1 WP Sendiri Rp 54.000.000,00
2 Status Kawin Rp 4.500.000,00
3 Tanggungan, per orang, dengan
jumlah maksimal tiga orang
tanggungan.
Rp 4.500.000,00
4 PTKP bagi istri yang penghasilannya
digabung.
Rp 4.500.000,00
23

Tata Cara Penghitungan
Tata Cara
Penghitungan
Pegawai Tetap
Penghasilan di
Akhir Masa
Kerja
Pegawai Tidak
Tetap dan
Tenaga Kerja
Lepas
Bukan
Pegawai
Peserta
Kegiatan
Penerima Lain
Penerima Atas
Beban APBN/
APBD
24

Pegawai Tetap (1)
Penghasilan
Bruto
• Dikurangi Biaya Jabatan
• Dikurangi
Iuran Dana Pensiun,
JHT, THT Dibayar
Sendiri
• Diperoleh
Penghasilan
Netto
5% dari penghasilan bruto.
Maksimal Rp 500.000 / bulan
atau Rp 6.000.000 / tahun.
25

Tata Cara Penghitungan (2)
Penghasilan
Netto
• Dikurangi PTKP
• Diperoleh
Penghasilan
Kena Pajak
• Dikalikan Tarif Pajak Terutang
26

Penghasilan Pegawai Tetap
Gaji Pokok
Tunjangan Berkesinambungan
Uang Rapel
Imbalan Tahunan
Natura
27

Perspektif Pemberi Kerja
Pemotongan PPh
21 oleh pemberi
kerja
Diakui sebagai
“Beban Gaji” di
Laporan Laba Rugi
Memunculkan “Utang
PPh 21” di Laporan
Posisi Keuangan
28

Penghitungan Teknis
G
aji pokok X
X
X
T
unjangan,bonus,im
balanbulananlain X
X
X
IuranJ
K
K
,J
K
M
,J
P
Kyangdibayarperusahaan X
X
X
P
enghasilanbrutoperbulan X
X
X
(B
iayajabatan) (Y
Y
Y
)
(Iurandanapensiun,J
H
T
,T
H
Tyangdibayarkaryaw
an) (Y
Y
Y
)
P
enghasilannettoperbulan{x12} X
X
X
P
enghasilannettosetahun X
X
X
(P
T
K
P
) (Y
Y
Y
)
P
enghasilanK
enaP
ajak{xT
arif} X
X
X
P
ajakterutangsetahun{/12} Z
Z
Z
P
ajakterutangperbulan Z
Z
Z
29

Ilustrasi - Gaji Bulanan
• Arbi pada tahun 2017 memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 6.000.000,00 dan
membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar Rp 250.000,00.
• Arbi telah menikah dan memiliki dua orang anak.
• Bagaimanakah penghitungan PPh 21 dan jurnal yang dibuat pada saat
membayar gaji?
Gaji 6,000,000
6,000,000
Pengurang
Biaya jabatan 300,000
Iuran pensiun 250,000
550,000
Total Penghasilan 5,450,000
Penghasilan setahun 65,400,000
PTKP sendiri 54,000,000
Kawin 4,500,000
Tanggungan 2 9,000,000 67,500,000
Penghasilan Kena Pajak (2,100,000)
Pajak -
Beban gaji 6.000.000
Kas 6.000.000
30

• Harun pada tahun 2017
memperoleh gaji
sebulan sebesar Rp
10.000.000,00 dan
membayar iuran pensiun
yang ditanggung sendiri
sebesar Rp 500.000,00.
• Arbi telah menikah dan
memiliki dua orang
anak.
• Bagaimanakah
penghitungan PPh 21
dan jurnal yang dibuat
pada saat membayar
gaji?
Gaji 10,000,000
Pengurang
Biaya jabatan 500,000
Iuran pensiun 500,000
1,000,000
Total Penghasilan 9,000,000
Penghasilan setahun 108,000,000
PTKP sendiri 54,000,000
Kawin dan Tanggungan 3 18,000,000 72,000,000
Penghasilan Kena Pajak 36,000,000
Pajak 25.000.000 x 5% 1,250,000 -
11.000.000 x 15% 1,650,000 2,900,000
Pajak per bulan 241,667
Beban gaji 10,000,000
Utang PPh 21 241,667
Kas 9,758,333
31

32
• Ardi pada tahun 2017 bekerja sebagai karyawan swasta
memperoleh gaji sebulan sebesar Rp 15.000.000,00 dan
membayar iuran pensiun yang ditanggung sendiri sebesar
Rp 500.000,00. Perusahaan memberikan fasilitas
asuransi kecelakaan kerja, kesehatan, kematian Rp
600.000 dan memberikan tunjangan hari tua Rp 400.000.
• Ardi telah menikah dan memiliki dua orang anak dan
menanggung ibunya yang tidak memiliki penghasilan. Istri
Ardi bekerja sebagai pegawai negeri.
• Bagaimanakah penghitungan PPh 21 dan jurnal yang
dibuat pada saat membayar gaji?
32

33
Jawaban : Beban gaji 15.000.000
Tunjangan 1.000.000
Utang PPh 21 685.833
Utang iuran pensiun 900.000
Utang asuransi 600.000
Kas 13.814.167
Gaji pokok 15,000,000
Asuransi 600,000
P
e
n
g
h
a
s
ila
nb
ru
top
e
r b
u
la
n 1
5
,6
0
0
,0
0
0
(B
ia
yaja
b
a
ta
n
)m
a
ks (5
0
0
,0
0
0
)
(Iu
ra
nd
a
n
ap
e
n
s
iu
nya
n
gd
ib
a
ya
r ka
rya
w
a
n
) (5
0
0
,0
0
0
) (1
,0
0
0
,0
0
0
)
P
e
n
g
h
a
s
ila
nn
e
ttop
e
r b
u
la
n 1
4
,6
0
0
,0
0
0
P
e
n
g
h
a
s
ila
nn
e
ttos
e
ta
h
u
n 1
7
5
,2
0
0
,0
0
0
(P
T
K
P
)
W
Ps
e
n
d
iri (5
4
,0
0
0
,0
0
0
)
S
ta
tu
ska
w
in (4
,5
0
0
,0
0
0
)
T
a
n
g
g
u
n
g
a
ntig
a (1
3
,5
0
0
,0
0
0
) (7
2
,0
0
0
,0
0
0
)
P
e
n
g
h
a
s
ila
nK
e
n
aP
a
ja
k 1
0
3
,2
0
0
,0
0
0
P
a
ja
ks
e
ta
h
u
n
5
0
0
0
0
0
0
0x5
% 2
5
0
,0
0
0
5
3
2
0
0
0
0
0x1
5
% 7
,9
8
0
,0
0
0 8
,2
3
0
,0
0
0
.0
0
P
P
h2
1p
e
r b
u
la
n 6
8
5
,8
3
3
33

Ilustrasi (Gaji Bulanan)
• Karta adalah pegawai yang menikah dengan dua anak dan
memperoleh gaji sebulan Rp 10.000.000.
• Perusahaan mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan
Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh
pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0.5% dan 0.3% dari
gaji.
• Perusahan menanggung iuran JHT setiap bulan yakni 3.7% dari
gaji, sedangkan Karta membayar iuran JHT sebesar 2% dari gaji
tiap bulan. Di samping itu, perusahaan juga mengikuti program
pensiun untuk pegawainya dengan membayar iuran pensiun untuk
Karta ke dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menkeu,
setiap bulan sebesar Rp 300.000,00. Karta sendiri membayar
iuran pensiun sebesar Rp 400.000,00.
• Bagaimanakah penghitungan PPh 21 atas Karta? Bagaimana
jurnal yang dibuat pemberi kerja?
34

35
G
a
ji p
o
ko
k 1
0
,0
0
0
,0
0
0
Iu
ra
nJ
K
Kya
n
gd
ib
a
ya
rp
e
ru
s
a
h
a
a
n 5
0
,0
0
0
Iu
ra
nJ
K
Mya
n
gd
ib
a
ya
rp
e
ru
s
a
h
a
a
n 3
0
,0
0
0
P
e
n
g
h
a
s
ila
nb
ru
top
e
rb
u
la
n 1
0
,0
8
0
,0
0
0
(B
ia
yaja
b
a
ta
n
) (5
0
4
,0
0
0
)
(Iu
ra
nJ
H
Tya
n
gd
ib
a
ya
rka
rya
w
a
n
) (2
0
0
,0
0
0
)
(iu
ra
nd
a
n
ap
e
n
s
iu
nya
n
gd
ib
a
ya
rka
rya
w
a
n
) (4
0
0
,0
0
0
) (1
,1
0
4
,0
0
0
)
P
e
n
g
h
a
s
ila
nn
e
ttop
e
rb
u
la
n 8
,9
7
6
,0
0
0
P
e
n
g
h
a
s
ila
nn
e
ttos
e
ta
h
u
n 1
0
7
,7
1
2
,0
0
0
(P
T
K
P
)
W
PS
e
n
d
iri (5
4
,0
0
0
,0
0
0
)
S
ta
tu
sK
a
w
in 4
,5
0
0
,0
0
0
T
a
n
g
g
u
n
g
a
nd
u
aa
n
a
k 1
3
,5
0
0
,0
0
0 (3
6
,0
0
0
,0
0
0
)
P
e
n
g
h
a
s
ila
nK
e
n
aP
a
ja
k 7
1
,7
1
2
,0
0
0
P
a
ja
kte
ru
ta
n
gs
e
ta
h
u
n
5
%x5
.0
0
0
.0
0
0 2
,5
0
0
,0
0
0
5
%x2
1
,7
1
2
,0
0
0 3
,2
5
6
,8
0
0 5
,7
5
6
,8
0
0
P
a
ja
kte
ru
ta
n
gp
e
rb
u
la
n 4
7
9
,7
3
3
35

36
Jawaban :
Jurnal Pemberi Kerja
Beban Gaji 10.000.000
Beban JKK 50.000
Beban JKM 30.000
Beban JHT 370.000
Beban Dapen 300.000
Utang JKK 50.000
Utang JKM 30.000
Utang JHT 570.000
Utang Dana Pensiun 700.000
Utang PPh 21 479.733
Kas 8.920.267
36

Penghasilan Karyawati
Atas suami yang berstatus memiliki penghasilan, karyawati
tidak berhak atas elemen PTKP “Status Kawin” Rp
4.500.000,00.
Atas suami yang berstatus tidak berpenghasilan, karyawati
berhak atas elemen PTKP “Status Kawin” sebesar
Rp 4.500.000,00.
Syarat yang harus dipenuhi adalah keberadaan surat
keterangan dari Pemerintah Daerah setempat, minimal di
tingkat Kecamatan.
37

Bentuk Imbalan Tahunan
Jasa Produksi Tantiem Gratifikasi
Tunjangan Hari
Raya atau
Tahun Baru
Bonus Premi
Penghasilan
Sejenis Lain
38

Penghitungan Teknis
(Menerima Imbalan Tahunan)
G
aji P
okok X
X
X
T
unjangan,B
onus,Im
balanB
ulananL
ain X
X
X
IuranJ
K
K
,J
K
M
,J
P
Kyangdibayarperusahaan X
X
X
P
enghasilansebelumbonusperbulan{x12} X
X
X
P
enghasilansebelumbonussetahun X
X
X
B
onustahunan X
X
X
P
enghasilanbrutosetahun X
X
X
(B
iayajabatan) (Y
Y
Y
)
(Iurandanapensiun,J
H
T
,T
H
Tyangdibayarkaryaw
an) (Y
Y
Y
)
P
enghasilannettosetahun X
X
X
(P
T
K
P
) (Y
Y
Y
)
P
enghasilanK
enaP
ajak{xT
arif} X
X
X
P
ajakterutangsetahun{/12} Z
Z
Z
P
ajakterutangperbulan Z
Z
Z
K
eterangan:
Im
balantahunandapatberupabonus,tantiem
,T
H
R
,atausejenisnya.
39

Dialektika Pajak:
Metode Langsung PPh Imbalan Tahunan (1)
PPh atas imbalan tahunan (bonus, THR, dan sejenisnya) dan uang rapel
{dilambangkan IT} dapat dihitung dengan metode langsung, langkah penghitungan
sebagai berikut.
1. Menghitung pajak terutang semula atas komponen gaji.
2. Menghitung peningkatan PKP {dilambangkan PPKP} dengan acuan besaran
penghasilan bruto semula disetahunkan {dilambangkan PBS}.
a. Selama PBS + IT < Rp 120.000.000,00 maka:
PPKP = 95% x IT.
{Mengingat adanya pengurangan biaya jabatan}
b. Jika PBS < Rp 120.000.000,00 dan PBS + IT > Rp 120.000.000,00
maka:
PPKP = (95% x (120.000.000 – PBS)) + (PBS + IT – 120.000.00).
{Mengingat pengurangan biaya jabatan telah melebihi batas maksimal}
c. Selama PBS > Rp 120.000.000,00 maka:
PPKP = IT.
40

Dialektika Pajak:
Metode Langsung PPh Imbalan Tahunan (2)
3. Membandingkan PKP semula {dilambangkan PKPS} dengan
batas atas PKP lapisan tarif marginal semula {dilambangkan
BATM}.
a. Selama PPKP < (BATM – PKPS) maka:
PPh atas IT = PPKP x Tarif marginal semula
{Mengingat peningkatan PKP tidak mengubah lapisan tarif
marginal}
b. Jika PPKP > (BATM – PKPS) maka:
PPh atas IT = (((BATM – PKPS) x Tarif marginal semula)
+ ((PKPS + PPKP – BATM) x Tarif di atas
lapisan tarif marginal semula))
d. Penghitungan dengan metode langsung ini mengabaikan proses
pembulatan ke bawah terhadap nilai PKP ke nilai ribuan terdekat,
sebab bersifat immaterial.
41

Penghitungan di Masa Pajak Terakhir
Masa Pajak
Terakhir
Bulan Desember
(Bagi pegawai yang
bekerja sepanjang
tahun)
PPh 21 = Pajak di
bulan sebelumnya
(Ketika tidak ada
perubahan
penghasilan)
PPh 21 diperhitungkan
kembali
(Ketika ada perubahan
penghasilan)
Bulan terakhir saat
pegawai berhenti
bekerja.
42
42

Pemindahan Lokasi Tugas
Pemindahan Lokasi
Tugas
Besaran penghasilan
mengalami perubahan.
PPh diperhitungkan
kembali sesuai besaran
penghasilan baru.
Di akhir periode di
lokasi baru, dilakukan
penghitungan pajak
kurang (lebih) bayar.
Besaran penghasilan
tidak mengalami
perubahan.
PPh lokasi baru = PPh
lokasi lama
43
43

Penghasilan dalam Mata Uang Asing
Atas penghasilan dalam mata uang asing, nilai yang
dijadikan dasar penghitungan PPh perlu
dikonversikan terlebih dahulu ke dalam mata uang
domestik berdasar Kurs Keputusan Menteri
Keuangan (Kurs KMK) di pekan berjalan.
44

Kepemilikan NPWP di Pertengahan Tahun
45
Penghitungan kembali PPh terutang dilakukan setelah WP
menyerahkan fotokopi kartu NPWP kepada pemberi kerja.
Atas pajak lebih bayar di periode – periode sebelumnya
sepanjang tahun berjalan, nilainya dapat diperhitungkan
sebagai pengurang pajak terutang di periode berjalan dan/
atau periode yang akan datang.
45

Pola Pembayaran
Penghasilan di
Akhir Masa
Kerja
Diterima
Sekaligus
Pesangon Pensiun
Diterima
Berkala
Dana
Pensiun
Dialihkan
ke Anuitas
Seumur
Hidup
46

Penghasilan di Akhir Masa Kerja
Dibayarkan Sekaligus
Penghasilan di akhir masa kerja yang dibayarkan sekaligus dapat
berbentuk pesangon, manfaat pensiun, THT, atau JHT.
Pemotongan pajak penghasilan bersifat final.
Pembayaran secara sekaligus dapat dibayarkan melalui beberapa kali
pembayaran sepanjang maksimal dua tahun kalender, dan dikenai
tarif yang berlaku khusus.
Atas pembayaran yang dibayarkan di tahun ketiga atau setelahnya,
pemotongan pajak penghasilan bersifat tidak final dan dikenai tarif
umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a).
47

Lapisan Tarif Khusus dan Dasar Pengenaan
(Pesangon: PP No. 68 Tahun 2009)
48
No. Lapisan Penghasilan Bruto Tarif
1 0 s/d Rp 50.000.00,00 0%
2 Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp
100.000.000,00
5%
3 Di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp
500.000.000,00
15%
4 Di atas Rp 500.000.000,00 25%
Dasar Pengenaan: Penghasilan bruto tanpa dikurangi
PTKP
48

Ilustrasi
(Pesangon Diterima Sekaligus)
49
Abiyasa (berstatus menikah dan memiliki dua anak)
memasuki masa pensiun di akhir bulan Maret 2013, dan atas
pengabdiannya perusahaan hendak membayarkan uang
pesangon secara sekaligus, sebesar 40 kali gaji pokok
terakhir yang dibayarkan. Sesuai slip gaji di bulan Februari,
Abiyasa menerima penghasilan bruto senilai Rp
11.143.000,00 yang di dalamnya tercakup pula komponen
iuran JKK dan JKM yang dibayarkan oleh perusahaan
masing – masing sebesar 1% dan 0,3% dari gaji pokok. Jika
pesangon tersebut baru akan dibayarkan di bulan April 2014,
bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh 21 dan berikut
sifatnya? Bagaimana penjurnalan oleh pemberi kerja?
49

Ilustrasi
(Pesangon Diterima Sekaligus)
50
Jawaban:
Jurnal Beban pesangon 440.000.000
Utang PPh final 53.500.000
Kas 386.500.000
P
enghasilanbruto R
p11,143,000.00
IuranJ
K
Kdibayarkanperusahaan(1/ 101.3x10,130,000) (R
p110,000.00)
IuranJ
K
Mdibayarkanperusahaan(0.3/ 101.3x10,160,000) (R
p33,000.00)
G
ajipokok R
p11,000,000.00
P
esangondibayarkan R
p440,000,000.00
P
ajakterutang
0%x50,000,000 R
p0.00
5%x50,000,000 R
p2,500,000.00
15%x330,000,000 R
p51,000,000.00 R
p53,500,000.00
P
engenaanpajakbersifatfinal.
50

(Manfaat Pensiun, THT, JHT: PP No. 68 Tahun 2009)
51
1 0 s/d Rp 50.000.00,00 0%
2 Di atas Rp 50.000.000,00 5%
PTKP
51

Ilustrasi
(Manfaat Pensiun Diterima Sekaligus)
52
Bhisma (berstatus menikah dan memiliki seorang anak) di akhir
bulan November 2013 mengajukan permohonan pensiun dini dan
disetujui. Perusahaan akan membayarkan uang manfaat pensiun secara
sekaligus dengan nilai Rp 525.000.000,00. Manfaat pensiun tersebut
akan dibayarkan dalam empat termin, masing masing senilai Rp
35.000.000,00 di November 2013, Rp 60.000.000,00 di April 2014, Rp
260.000.000,00 di Mei 2015, serta sisanya di Desember 2015.
Bagaimanakah perlakuan pemotongan PPh 21 atas pembayaran manfaat
pensiun tersebut dan berikut sifatnya?
52

Ilustrasi
(Manfaat Pensiun Diterima Sekaligus)
53
Jawaban:
Periode Pembayara
n
Pajak Terutang Kumulatif Sifat
Nov ’13 35.000.000 0% x 35.000.000
= 0
25.000.000 Final
Apr ’14 60.000.000 0% x 15.000.000
+ 5% x 45.000.000
= 2.250.000
95.000.000 Final
Mei ’15 260.000.00
0
5% x 260.000.000
= 13.000.000
355.000.000 Final
Des ’15 170.000.00
0
5% x 50.000.000
+ 15% x 120.000.000
=20.500.000
525.000.000 Tidak Final
53

Pensiun Diterima Berkala
54
Bila waktu pensiun sudah dapat
diketahui dengan pasti pada awal
tahun.
PPh terutang dihitung berdasarkan
PKP yang akan diperoleh sebeum
pensiun.
Bila waktu pensiun belum diketahui
secara pasti saat penghitungan PPh awal
tahun.
Penghitungan PPh terutang didasarkan
pada perkiraan penghasilan netto yang
disetahunkan. Jika terjadi kelebihan
pemotongan, maka kelebihan tersebut
harus dikembalikan oleh pemberi kerja.
Sistematika penghitungan identik pada kasus pegawai tetap, kecuali bahwa biaya
jabatan ditetapkan maksimal Rp 450.000/bulan atau Rp 54.000.000/tahun.
Tarif yang berlaku merupakan tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh.
54

(Pengalihan ke Anuitas Seumur Hidup:
Kepdirjen No. 333/ PJ/ 2001)
1 0 s/d Rp 25.000.00,00 0%
2 Di atas Rp 25.000.000,00 s/d Rp
50.000.000,00
5%
3 Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp
100.000.000,00
10%
4 Di atas Rp 100.000.000,00 s/d Rp
200.000.000,00
15%
5 Di atas Rp 200.000.000,00 25%
PTKP
55

Pola Pembayaran
Penghasilan
Pegawai Tidak
Tetap dan
Tenaga Kerja
Lepas
Upah
Harian
Upah
Satuan
Upah
Borongan
Upah Harian
yang
Dibayarkan
Bulanan
56
56

Upah Harian, Satuan, Borongan
• Upah dikonversikan ke dalam upah
harian yang ekuivalen dengan
ketentuan pengupahan terkait.
• Atas upah harian hasil konversi,
dikenakan ketentuan tarif dan DPP
yang bersesuaian.
Upah Harian yang Dibayarkan
Bulanan
• Upah disetahunkan.
• Upah dikurangi dengan PTKP
untuk memperoleh PKP.
• Berlaku tarif umum Pasal 17 Ayat
(1) Huruf (a).
57
57

Penghitungan Teknis
(Upah Harian, Satuan, Borongan)
Upah Harian/ Upah
Hasil Konversi
Penghasilan
kumulatif per
bulan < Rp
4.500.000
Penghasilan harian
< Rp 450.000,00
Tidak dikenai pajak
Penghasilan harian
> Rp 450.000,00
DPP = Penghasilan
yang melebihi Rp
450.000,00
Tarif berlaku
adalah tarif lapis
pertama (5%)
Penghasilan
kumulatif per
bulan > Rp
4.500.000
DPP = Penghasilan
harian – PTKP
harian
Tarif berlaku
adalah tarif lapis
pertama (5%)
Penghasilan
kumulatif per
bulan > Rp
4.500.000
DPP = Penghasilan
disetahunkan - PTKP
Tarif berlaku
adalah tarif
progresif pasal 17.
58
58

Ilustrasi (Upah Harian)
Tunggul Ametung (berstatus menikah dan belum
memiliki anak) selama bulan Januari 2017 bekerja sebagai
tenaga kerja lepas di suatu perusahaan selama 15 hari dan
menerima upah harian sebesar Rp 6000.000,00. Berapakah
besar PPh 21 yang harus dipotong oleh perusahaan
sepanjang hari – hari pelaksanaan pekerjaan oleh Tunggul
Ametung?
59

Penghasilan
Bukan Pegawai
Bersifat
Berkesinambungan
Memiliki NPWP
dan
berpenghasilan
hanya dari satu
pemberi kerja.
DPP = 50% x
Penghasilan bruto
– PTKP Bulanan
Berpenghasilan
lebih dari satu
pemberi kerja.
DPP = 50% x
Penghasilan bruto
Bersifat Tidak
Berkesinambungan
DPP = 50% x
Penghasilan bruto
60
Tarif yang berlaku adalah tarif umum Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU
PPh.
WP yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih tinggi.
60

Ketentuan Khusus (1)
Jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut mempekerjakan orang
lain sebagai pegawainya dengan upah yang diketahui, maka:
Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran – Upah pegawai
dipekerjakan
Jika penyedia jasa bukan pegawai tersebut melakukan penyerahan
material atau barang, maka:
Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran – Nilai material atau barang
61

Ketentuan Khusus (2)
Atas dokter yang melakukan praktik di RS atau klinik,
maka:
Penghasilan bruto = Jumlah pembayaran dari pasien
sebelum dikurangi biaya dan bagi hasil oleh RS atau
klinik.
Agar dapat memperoleh pemotongan PTKP, wanita bukan
pegawai yang telah menikah wajib diserahkan fotokopi
NPWP suami, fotokopi surat nikah, dan fotokopi kartu
keluarga.
62

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) =
Jumlah penghasilan bruto yang bersifat utuh dan tidak
dipecah
Tarif yang berlaku adalah tarif umum Pasal 17 Ayat (1)
Huruf (a) UU PPh.
WP yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 20% lebih
tinggi.
63

Bentuk Pembayaran
Penerima
Penghasilan
Lain
Honorarium
Anggota
Dewan
Komisaris Non
Pegawai
Jasa Produksi,
Tantiem,
Gratifikasi,
Bonus Diterima
Mantan
Pegawai
Penarikan
Dana Pensiun
oleh Pegawai
Aktif
64
64

Tarif yang berlaku merupakan tarif umum sesuai
ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Huruf (a) UU PPh.
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah
kumulatif dari penghasilan bruto yang diterima selama
satu tahun kalender.
65

Puntadewa merupakan seorang komisaris independen
di suatu perusahaan, tanpa melakukan rangkap jabatan.
Perusahaan membayarkan honorarium kepada setiap
komisarisnya secara periodik per kuartal dengan nominal
tetap senilai Rp 135.000.000,00. Berapakah besar PPh 21
yang seharusnya dikenakan terhadap Puntadewa atas
penghasilan tersebut?
Ilustrasi
(Honorarium Komisaris)
66

Jawaban :
Ilustrasi
(Honorarium Komisaris)
Periode Pembayaran Pajak Terutang Kumulatif
Kuartal I 135.000.000 5% x 50.000.000 + 15% x
85.000.000
= 15.250.000
135.000.0
00
Kuartal II 135.000.000 15% x 115.000.000 + 25% x
20.000.000
= 22.250.000
270.000.0
00
Kuartal III 135.000.000 25% x 135.000.000
= 33.750.000
405.000.0
00
Kuartal IV 135.000.000 25% x 95.000.000 + 30% x
40.000.000
=35.750.000
540.000.0
00
67

Samiaji, seorang lajang, bekerja sebagai pegawai tetap bagi
suatu perusahaan, dengan menerima penghasilan bulanan yang terdiri
atas gaji pokok senilai Rp 4.000.000,00 dan tunjangan pendidikan anak
senilai Rp 500.000,00 per bulan. Samiaji mengikuti program pensiun
sejak pertama kali bekerja di perusahaan, dan di tahun 2013 ia
membayarkan iuran dana pensiun senilai Rp 535.000,00 per bulan.
Samiaji menghadapi kekurangan penghasilan dan melakukan
penarikan dana pensiun yang telah disetorkannya masing – masing
senilai Rp 10.000.000,00 di Bulan Januari, Rp 12.500.000,00 di Bulan
Februari, Rp 17.500.000,00 di Bulan Maret, dan Rp 25.000.000,00 di
Bulan April. Berapakah besar PPh 21 yang seharusnya dikenakan
terhadap Samiaji atas penarikan tersebut?
Ilustrasi
(Penarikan Pensiun Pegawai Aktif)
68

Jawaban :
Ilustrasi
(Penarikan Pensiun Pegawai Aktif)
Periode Pembayaran Pajak Terutang Kumulatif
Januari 10.000.000 5% x 10.000.000
= 500.000
10.000.000
Februari 12.500.000 5% x 12.500.000
= 625.000
22.500.000
Maret 17.500.000 5% x 17.500.000
= 875.000
40.000.000
April 25.000.000 5% x 10.000.000 + 15% x
15.000.000
=2.750.000
65.000.000
69

PPh 21 Terkait APBN/ APBD
Penggunaan
APBN/ APBD,
PPh 21 Dipotong
Bendaharawan
Penggajian
PNS
Berstatus
Tetap.
Penggajian
Tenaga Honorer,
Wiyata Bakti, dan
Pegawai Tidak
Tetap Lain.
Remunerasi
kepada bukan
pegawai yang
dimanfaatkan
jasanya.
Kompensasi bagi
peserta kegiatan,
perlombaan, dan
sejenisnya.
70

Pola Pembayaran
Penghasilan
Dibebankan ke
APBN/ APBD
Bersifat Tetap
dan Teratur
DPP =
Penghasilan Netto
- PTKP
Berlaku tarif umum
Pasal 17 Ayat (1)
Huruf (a)
Bersifat Tidak
Tetap dan
Tidak Teratur
DPP =
Penghasilan Bruto
Berlaku tarif
khusus, bersifat
final.
Biaya perjalanan dinas bukan merupakan penghasilan.
71

Tarif Penghasilan Tidak Tetap dan Tidak Teratur
(PMK No. 262/ PMK.03/ 2010)
• Penghasilan bagi PNS Gol. I & II, Tamtama & Bintara TNI/
Polri, berikut pensiunannya.
0% dari Penghasilan bruto, atas:
• Penghasilan bagi PNS Gol. III, Perwira Pertama TNI/ Polri,
berikut pensiunannya.
• Penghasilan bagi PNS Gol. IV, Perwira Menengah & Tinggi
TNI/ Polri, berikut pensiunannya.
72

Pencatatan Transaksi PPh 21
• Pembayaran Imbalan oleh Pemberi Kerja
– Jumlah yang ditanggung pemberi kerja
 Menambah beban gaji.
– Jumlah yang ditanggung pegawai
 Mengurangi kas yang diterima pegawai.
– Jumlah komitmen pada pihak lain
 Diakui sebagai utang (misal pajak, iuran pensiun, dan
asuransi).
73

PT. Awangga membayarkan gaji bruto sebesar Rp 3.500.000,00,
dengan iuran pensiun sebesar Rp 65.000,00 dan PPh 21 sebesar Rp
42.250,00. Bagaimanakah PT. Awangga melakukan penjurnalan jika:
a. Iuran pensiun ditanggung dan dibayarkan oleh perusahaan.
b. Iuran pensiun ditanggung dan dibayarkan oleh pegawai.
c. Iuran pensiun ditanggung oleh pegawai, namun dan
dibayarkan oleh perusahaan.
Ilustrasi
(Pencatatan Transaksi Iuran Pensiun)
74

Jawaban :
Ilustrasi
(Pencatatan Transaksi Iuran Pensiun)
75
a. B
ebangaji 3,500,000
B
ebantunjanganiuranpens
iun 65,000
K
as 3,457,750
U
tangiuranpens
iun 65,000
U
tangP
P
h21 42,250
b. B
ebangaji 3,500,000
K
as 3,457,750
U
tangP
P
h21 42,250
c
. B
ebangaji 3,500,000
K
as 3,392,750
U
tangiuranpens
iun 65,000
U
tangP
P
h21 42,250
75

Pajak
Penghasilan
Pasal 26
Pasal 21 UU PPh
Peraturan Dirjen Pajak
No. PER-16/ PJ/ 2016

Definisi
Pajak yang dikenakan atas penghasilan berasal dari
Indonesia yang diterima atau diperoleh WP luar negeri
selain BUT.
Subjek PPh 26 dapat merupakan WP luar negeri orang
pribadi atau WP organisasi internasional.
Kewajiban atas PPh 26 dapat dipenuhi melalui
pemotongan oleh pihak pemberi penghasilan.
Cara Pemenuhan
77

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor
Badan Pemerintah.
Subjek pajak dalam negeri.
Penyelenggara kegiatan.
Bentuk Usaha Tetap.
Perwakilan perusahaan luar negeri.
78

Saat Terutang, Penyetoran, dan Pelaporan
PPh 26 terutang di saat yang lebih dahulu terjadi antara
akhir bulan diterimanya penghasilan atau akhir bulan
diperolehnya penghasilan.
Atas PPh 26 yang dipotong, wajib disetorkan paling
lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya setelah saat
terutang.
Pemotong wajib melakukan pelaporan SPT Masa paling
lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.
79

Tarif, Dasar dan Sifat Pengenaan (1)
• Dividen
• Bunga, premium, diskonto, dan imbalan lain terkait
pengembalian utang.
• Royalti, sewa, dan penghasilan lain terkait penggunaan
harta.
• Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, atau kegiatan.
• Hadiah dan penghargaan.
• Pensiun dan pembayaran berkala lain.
• Premi swap dan transaksi lindung nilai lain.
• Keuntungan atas pembebasan utang.
20% dari jumlah bruto, dan bersifat final, atas:
80
80

Friedrich merupakan seorang seorang pengusaha yang memiliki kegiatan bisnis
di Asia Timur melalui pemberian dana pinjaman berbunga rendah. Selama 2013,
Friedrich telah meminjamkan dana dengan rata – rata pokok pinjaman tertimbang
sebesar $ 3.000.000 dan tingkat bunga rata – rata 7,5% p.a. Kurs KMK ditetapkan
konstan sepanjang tahun pada tingkat Rp 10.100,00/ $. Berapakah total beban
PPh 26 yang seharusnya dipotong oleh para debitur Friedrich? Bagaimana
penjurnalan oleh debitur?
Jawaban :
Pajak terutang = 20% x (7,5% x 3.000.000 x 10.100)
= 20% x 2.272.500.000
= Rp 454.500.000,00
Jurnal Beban bunga 2.272.500.000
Utang PPh 26 454.500.000
Kas 1.818.00.000
Ilustrasi (Penghasilan Bunga)
81

Barbarossa merupakan seorang dokter berkewarganegaraan asing yang
selama periode Januari – Maret 2013 tinggal di Indonesia untuk
memberikan jasa pendampingan riset bagi suatu rumah sakit yang baru
berdiri. Barbarossa menerima pembayaran senilai $ 32.750 yang
dibayarkan sekaligus di muka kontrak. Kurs KMK yang berlaku di awal
januari adalah Rp 10.350,00/ $. Berapakah total beban PPh 26 yang
seharusnya dikenakan atas penghasilan Barbarossa? Bagaimana
penjurnalan oleh pemberi kerja?
Jawaban :
Pajak terutang = 20% x (32.750 x 10.350)
= 20% x 338.962.500
= Rp 67.792.500,00
Jurnal Beban gaji 338.962.500
Utang PPh 26 67.792.500
Kas 271.170.000
Ilustrasi (Pendapatan Jasa)
82

Tarif, Dasar, dan Sifat Pengenaan (2)
• Penghasilan atas penjualan harta, selain yang diatur oleh
Pasal 4 Ayat (2).
• Premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan
asuransi luar negeri.
• Penghasilan atas penjualan saham perusahaan antara di
tax haven country yang berhubungan istimewa dengan
badan atau BUT di Indonesia.
20% dari perkiraan penghasilan netto, dan bersifat final,
atas:
• Penghasilan atas Bentuk Usaha Tetap.
• Dikecualikan dari pengenaan, jika penghasilan tersebut
ditanamkan kembali di Indonesia.
20% dari PKP setelah pajak, dan bersifat final, atas:
83

Perkiraan Penghasilan Netto
• Atas premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi
luar negeri = Perkiraan Penghasilan Netto = 50% x Premi
• Atas premi dibayar perusahaan asuransi dalam negeri kepada
perusahaan asuransi luar negeri = Perkiraan Penghasilan Netto =
10% x Premi
• Atas premi yang dibayar perusahaan reasuransi dalam negeri
kepada perusahaan asuransi luar negeri = Perkiraan Penghasilan
Netto = 5% x Premi
Premi asuransi dan premi reasuransi kepada perusahaan
• Perkiraan Penghasilan Netto = 25% x Harga Jual
Atas penghasilan penjualan saham perusahaan antara di
tax haven country yang berhubungan istimewa dengan
badan atau BUT di Indonesia.
84

Von Bleucher merupakan seorang WNA direktur pemasaran bagi
perusahaan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. Atas
rencananya untuk menetap permanen di Indonesia, Von Bleucher merasa
perlu mengasuransikan kesehatan keluarganya dengan mengikuti
program asuransi yang diselenggarakan perusahaan asuransi di negara
asalnya dengan nilai premi $ 1.650 per tahun. Kurs KMK yang berlaku
saat pembayaran premi adalah senilai Rp 10.300,00/ $. Berapakah besar
PPh 26 yang seharusnya dipotong terhadap perusahaan asuransi luar
negeri tersebut jika:
a. Premi tersebut dibayarkan oleh Von Bleucher sendiri.
b. Premi dibayarkan melalui suatu perusahaan asuransi di
Indonesia yang melakukan pembayaran kepada perusahaan
Ilustrasi
(Premi Asuransi)
85
85

Jawaban :
a. Pajak terutang = 20% x (50% x 1.650 x 10.300)
= 20% x 8.497.500
= Rp 1.669.500,00
b. Pajak terutang = 20% x (10% x 1.650 x 10.300)
= 20% x 1.669.500
= Rp 339.900,00
Ilustrasi
(Premi Asuransi)
86
86

PT. Universal merupakan unit BUT yang dimiliki oleh suatu perusahaan
asing. Di tahun 2013, PT. Universal mencatatkan peredaran bruto
sebesar Rp 24.000.000.000,00 serta total biaya operasi dan non operasi
sesuai laporan finansial sebesar Rp 20.350.000,00. Atas pemeriksaan
ulang, nilai tersebut perlu mendapatkan koreksi fiskal positif senilai Rp
2.585.000.000,00. Jika penghasilan BUT seluruhnya dikirimkan kepada
perusahaan induk, berapakah PPh 26 yang seharusnya dipotong
terhadap penghasilan PT. Universal? Bagaimana PT. Universal
melakukan penjurnalan?
Ilustrasi (Laba BUT)
87

Jawaban :
Peredaran bruto Rp 24.000.000.000
Biaya operasi dan non operasi (Rp 20.350.000.000)
Koreksi fiskal positif Rp 2.585.000.000
Penghasilan Kena Pajak Rp 6.235.000.000
Bagian PKP terkena keringanan tarif pasal 31E
= 4.800.000.000/ 24.000.000 * 6.235.000.000
= Rp 1.247.000.000
PPh badan atas penghasilan BUT
= 50% x 25% x 1.247.000.000 + 25% x (6.235.000.000 -
1.247.000.000)
= 12,5% x 1.247.000.000 + 25% x 4.988.000.000
= 155.875.000 + 1.247.000.000
= Rp 1.402.875.000
88

Jawaban :
Penghasilan sebelum pajak Rp 6.235.000.000
PPh badan (Rp 1.402.875.000)
Penghasilan setelah pajak Rp 4.832.125.000
PPh 26 atas penghasilan setelah pajak
= 20% x 4.832.125.000
= Rp 966.425.000,00
Jurnal
Income Summary 3.650.000.000
Laba Ditahan 3.650.000.000
Beban pajak 2.369.300.000
Utang PPh 29 1.402.875.000
Utang PPh 26 966.425.000
89

Objek PPh 26 Bersifat Tidak Final
Penghasilan kantor pusat dari usaha,
kegiatan, penjualan barang, atau
pemberian jasa yang serupa dengan
kegiatan BUT.
Penghasilan kantor pusat selama
terdapat hubungan efektif antara BUT
dengan harta atau kegiatan sumber
penghasilan.
Penghasilan WP LN orang pribadi atau
badan yang berubah menjadi WP DN
orang pribadi atau BUT.
90

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
WP luar negeri dapat
dikenai pajak di Indonesia
sekaligus di negara asal.
P3B mengatur
tarif dan hak
pemajakan,
sehingga
pengenaan pajak
hanya satu kali.
Tarif PPh 26 menjadi tidak
berlaku ketika terdapat
P3B.
91

Leichi merupakan warga negara China yang memiliki HAKI yang diakui di
dunia. Sebuah perusahaan di Indonesia memanfaatkan HAKI tersebut
dan membayarkan royalti sebesar Rp 195.000.000,00 setiap tahunnya.
Pemerintah Indonesia dan China terikat P3B dengan ketentuan atas
royalti dipungut pajaknya oleh Pemerintah Indonesia dengan tarif 10%.
Bagaimanakah perusahaan tersebut melakukan penjurnalan?
Jawaban :
Pajak terutang = 10% x 195.000.000
= 19.500.000
Jurnal oleh perusahaan
Beban royalti 195.000.000
Utang pajak 19.500.000
Kas 175.500.000
Ilustrasi (Penerimaan Royalti)
92

Referensi
• Fitriandi, Primandita dkk. 2011. “Kompilasi Undang –
Undang Perpajakan Terlengkap” . Jakarta: Penerbit
Salemba Empat.
• Waluyo. 2011. “Perpajakan Indonesia”. Jakarta: Penerbit
Salemba Empat.
93

94
Dwi Martani - 081318227080
martani@ui.ac.id atau dwimartani@yahoo.com
http://staff.blog.ui.ac.id/martani/

P ph 21-pajak-1-26022018

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Semelhante a P ph 21-pajak-1-26022018

Semelhante a P ph 21-pajak-1-26022018 (20)

Último

Último (9)

P ph 21-pajak-1-26022018