1. KONSEPSI DASARKONSEPSI DASAR
BIROKRASIBIROKRASIPengertianPengertian
KlasifikasiKlasifikasi
TujuanTujuan
ManfaatManfaat
PespektifPespektif
Latar BelakangLatar Belakang
Birokrasi Weber, Hegelian danBirokrasi Weber, Hegelian dan MMarxisarxis

2. PENGERTIAN BIROKRASIPENGERTIAN BIROKRASI
 Secara etimologi, kita mengenal sbb:Secara etimologi, kita mengenal sbb:
 Biro +Krasi= Meja+KekuasaanBiro +Krasi= Meja+Kekuasaan
 Demo + Krasi = Rakyat + KekuasaanDemo + Krasi = Rakyat + Kekuasaan
 Tekno= Krasi=Tekno= Krasi=
Cendikiawan+KekuasaanCendikiawan+Kekuasaan
 Aristo+Krasi = Bangsawan+ KekuasaanAristo+Krasi = Bangsawan+ Kekuasaan

3. PENGERTIANPENGERTIAN
BIROKRASIBIROKRASI
TALIZIDUHU NDRAHA (2003)TALIZIDUHU NDRAHA (2003)
Tiga Macam Perkembangan Birokrasi saatTiga Macam Perkembangan Birokrasi saat
ini:ini:
1.1. Birokrasi diartikan sebagai aparat yangBirokrasi diartikan sebagai aparat yang
diangkat penguasa untuk menjalankandiangkat penguasa untuk menjalankan
pemerintahan (government by bureaus).pemerintahan (government by bureaus).
2.2. Birokrasi diartikan sebagai sifat atauBirokrasi diartikan sebagai sifat atau
perilaku pemerintah yang buruk (patologi).perilaku pemerintah yang buruk (patologi).
3.3. Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi.Birokrasi sebagai tipe ideal organisasi.

4.  Pengertian birokrasi (pemerintahan) dalam mata kuliah iniPengertian birokrasi (pemerintahan) dalam mata kuliah ini
adalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dariadalah suatu organisasi pemerintahan yang terdiri dari
sub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengansub-sub struktur yang memiliki hubungan satu dengan
yang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenanganyang lain, yang memiliki fungsi, peran, dan kewenangan
dalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangkadalam melaksanakan pemerintahan, dalam rangka
mencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telahmencapai suatu visi, misi, tujuan, dan program yang telah
ditetapkan.ditetapkan.
 Fungsi dan peran birokrasi meliputi hal-hal sebagaiFungsi dan peran birokrasi meliputi hal-hal sebagai
berikut: (1) melaksanakan pelayanan publik; (2) pelaksanaberikut: (1) melaksanakan pelayanan publik; (2) pelaksana
pembangunan yang profesional (merrit system): (3)pembangunan yang profesional (merrit system): (3)
perencana, pelaksana dan pengawas kebijakanperencana, pelaksana dan pengawas kebijakan
(manajemen pemerintahan): (4) alat pemerintah untuk(manajemen pemerintahan): (4) alat pemerintah untuk
melayani kepentingan (abdi) masyarakat dan negara yangmelayani kepentingan (abdi) masyarakat dan negara yang
netral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan ataunetral dan bukan merupakan bagian dari kekuatan atau
mesin politik (netralitas birokrasi).mesin politik (netralitas birokrasi).
 Kewenangan birokrasi adalah kewenangan formal yangKewenangan birokrasi adalah kewenangan formal yang
dimiliki dengan legitimasi produk hukum bukan dengandimiliki dengan legitimasi produk hukum bukan dengan
legitimasi politik.legitimasi politik.

6. KLASIFIKASIKLASIFIKASI
BIROKRASIBIROKRASI
Dilihat dari sisi pelaksana, birokrasi terbagi 2 yakni:Dilihat dari sisi pelaksana, birokrasi terbagi 2 yakni:
1.1. Birokrasi sektor privat (contoh: perusahan swasta, NGO,Birokrasi sektor privat (contoh: perusahan swasta, NGO,
sekolah swasta, dll)sekolah swasta, dll)
2.2. Birokrasi sektor publik (contoh: pemerintah pusat,Birokrasi sektor publik (contoh: pemerintah pusat,
pemerintah daerah, dll)pemerintah daerah, dll)
Dilihat dalam arti luas dan sempit, birokrasi terbagi 2 yakni:Dilihat dalam arti luas dan sempit, birokrasi terbagi 2 yakni:
1.1. Birokrasi eksekutif (contoh: kabinet, departemen,Birokrasi eksekutif (contoh: kabinet, departemen,
kementerian negara, dll)kementerian negara, dll)
2.2. Birokrasi negara (eks, Leg, Yudikatif)Birokrasi negara (eks, Leg, Yudikatif)
Didlihat dari tingkatan pemerintahan, birokrasi terbagi sbb:Didlihat dari tingkatan pemerintahan, birokrasi terbagi sbb:
1.1. Pemerintahan PusatPemerintahan Pusat
2.2. Pemerintahan PropinsiPemerintahan Propinsi
3.3. Pemerintahan Kabupaten/KotaPemerintahan Kabupaten/Kota
4.4. Pemerintahan DesaPemerintahan Desa

7. TUJUAN BIROKRASITUJUAN BIROKRASI
 Sejalan dengan tujuan pemerintahanSejalan dengan tujuan pemerintahan
 Melaksanakan kegiatan dan program demiMelaksanakan kegiatan dan program demi
tercapainya visi dan misi pemerintah dan negaratercapainya visi dan misi pemerintah dan negara
 Melayani masyarakat dan melaksanakanMelayani masyarakat dan melaksanakan
pembangunan dengan netral dan profesionalpembangunan dengan netral dan profesional
 Menjalankan manajemen pemrintahan, mulai dariMenjalankan manajemen pemrintahan, mulai dari
perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi,perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi,
sinkronisasi, represif, prepentif, antisipatif,sinkronisasi, represif, prepentif, antisipatif,
resolusi, dllresolusi, dll

8. MANFAAT BIROKRASIMANFAAT BIROKRASI
 Memsistematiskan, mempermudah,Memsistematiskan, mempermudah,
mempercepat, mendukung,mempercepat, mendukung,
mengefektifkan, dan mengefisienkanmengefektifkan, dan mengefisienkan
pencapaian tujuan-tujuan pemerintahanpencapaian tujuan-tujuan pemerintahan
 Memudahkan masyarakat dan pihak yangMemudahkan masyarakat dan pihak yang
berkepentingan untuk memperoleh layananberkepentingan untuk memperoleh layanan
dan perlindungandan perlindungan
 Menjamin keberlangsungan sistemMenjamin keberlangsungan sistem
pemerintahan dan politik suatu negarapemerintahan dan politik suatu negara

9. BIROKRASI DALAMBIROKRASI DALAM
PERSPEKTIFPERSPEKTIF
ADMINISTRATIF PUBLIKADMINISTRATIF PUBLIK
Badan atau Organisasi PemerintahanBadan atau Organisasi Pemerintahan
yang Melaksanakan Layanan Publikyang Melaksanakan Layanan Publik
yang Profesional, Efektif, Efisien, danyang Profesional, Efektif, Efisien, dan
Produktif. Birokrasi Mesti MelaksanakanProduktif. Birokrasi Mesti Melaksanakan
Tugas sesuai Aturan, Cepat, Tepat,Tugas sesuai Aturan, Cepat, Tepat,
Mudah, Murah, dan Menghasilkan.Mudah, Murah, dan Menghasilkan.

10. BIROKRASI DALAMBIROKRASI DALAM
PERSPEKTIF POLITIKPERSPEKTIF POLITIK
Badan pemerintah yang merupakanBadan pemerintah yang merupakan
bagian dari sistem politik ataubagian dari sistem politik atau
kepanjangan tangan dari pihak (partai)kepanjangan tangan dari pihak (partai)
berkuasa, yang cenderung memihakberkuasa, yang cenderung memihak
(kepentingan penguasa dan rakyat),(kepentingan penguasa dan rakyat),
memiliki kewenangan, terlibat dalammemiliki kewenangan, terlibat dalam
perencanaan kebijakan/keputusanperencanaan kebijakan/keputusan
politik, dan dapat menjadi organisasipolitik, dan dapat menjadi organisasi
mobilitas massa.mobilitas massa.

11. BIROKRASI DALAMBIROKRASI DALAM
PERSPEKTIFPERSPEKTIF
PEMERINTAHANPEMERINTAHAN
Badan pemerintah yang melaksanakanBadan pemerintah yang melaksanakan
fungsi-sungsi manajemen pemerintahanfungsi-sungsi manajemen pemerintahan
(perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,(perencanaan, pelaksanaan, pengawasan,
evaluasi, koordinasi, resolusi konflik, dll),evaluasi, koordinasi, resolusi konflik, dll),
penetapan kebijakan publik, bersikap netralpenetapan kebijakan publik, bersikap netral
dan profesional, melaksanakan etikadan profesional, melaksanakan etika
birokrasi dan tata pemerintahan yang baikbirokrasi dan tata pemerintahan yang baik
(transparansi, akuntabilitas, dan(transparansi, akuntabilitas, dan
partispatif).partispatif).

12. LATAR BELAKANG BIROKRASILATAR BELAKANG BIROKRASI
(PERSPEKTIF TEORI NEGARA,(PERSPEKTIF TEORI NEGARA,
KEBUTUHAN EKONOMI, DANKEBUTUHAN EKONOMI, DAN
ORGANISASI)ORGANISASI)
 Dalam Teori Negara (Pemikiran Logemann, Wilson, dan Lemaire)Dalam Teori Negara (Pemikiran Logemann, Wilson, dan Lemaire)
disebutkan unsur negara meliputi unsur konstitutif dan unsurdisebutkan unsur negara meliputi unsur konstitutif dan unsur
deklaratif. Unsur Konstitutif meliputi wilayah, rakyat dan pemerintah.deklaratif. Unsur Konstitutif meliputi wilayah, rakyat dan pemerintah.
Unsur Deklaratif pengakuan secara defakto dan dejure oleh negaraUnsur Deklaratif pengakuan secara defakto dan dejure oleh negara
lain. Pemerintah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya denganlain. Pemerintah menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya dengan
mengadalkan mesin birokrasi pusat sampai dengan terendah (desa).mengadalkan mesin birokrasi pusat sampai dengan terendah (desa).
 Dalam Teori Kebutuhan Ekonomi (Peter M. Blau dan marshall W.Dalam Teori Kebutuhan Ekonomi (Peter M. Blau dan marshall W.
Meyer), dinyatakan bahwa upaya manusia memenuhi kebutuhanMeyer), dinyatakan bahwa upaya manusia memenuhi kebutuhan
hidupnya (ekonomi) harus ditunjang dengan adanya organisasi atauhidupnya (ekonomi) harus ditunjang dengan adanya organisasi atau
birokrasi yang bisa melayani kebutuhan manusia tersebut. Contohbirokrasi yang bisa melayani kebutuhan manusia tersebut. Contoh
perlu tata niaga,regulasi perdagangan yang dikelola secaraperlu tata niaga,regulasi perdagangan yang dikelola secara
sisitematis.sisitematis.
 Dalam Teori Organisasi Modern dan Kelas (Max Webber, Hegel,Dalam Teori Organisasi Modern dan Kelas (Max Webber, Hegel,
Marx, dan SC Dube, Fred W. Riggs), dinyatakan bahwa tujuanMarx, dan SC Dube, Fred W. Riggs), dinyatakan bahwa tujuan
individu dan kelompok dalam suatu organisasi dapat dicapai apabilaindividu dan kelompok dalam suatu organisasi dapat dicapai apabila
ditopang dengan adanya instrumen ideal organisasi modern atauditopang dengan adanya instrumen ideal organisasi modern atau
birokrasi serta mekanisme kerja.birokrasi serta mekanisme kerja.

13. BIROKRASI MAXBIROKRASI MAX
WEBERWEBER
Max Weber, Sosiolog Jerman abad 19 ini, mengemukakan tentangMax Weber, Sosiolog Jerman abad 19 ini, mengemukakan tentang
konsepsi tipe ideal organisasi pemerintah yang rasional dankonsepsi tipe ideal organisasi pemerintah yang rasional dan
profesional, dalam bukunya “The Theory of Social and Economicprofesional, dalam bukunya “The Theory of Social and Economic
Organization. 1974. The Free press, New York”. Pemikiran Weber diOrganization. 1974. The Free press, New York”. Pemikiran Weber di
dorong keinginannya menciptakan organisasi modern yang bisadorong keinginannya menciptakan organisasi modern yang bisa
digunakan pemerintah menjalankan modernisasi dan pembangunan.digunakan pemerintah menjalankan modernisasi dan pembangunan.
Weber mengenal tiga otoritas (1) otoritas tradisonal; (2) otoritasWeber mengenal tiga otoritas (1) otoritas tradisonal; (2) otoritas
kharismatik; (3) otoritas legal-rasional (birokrasi).kharismatik; (3) otoritas legal-rasional (birokrasi).
Sebelumitu tahun 1970, Martin Albrow mempopulerkan istilah “birokrasi”Sebelumitu tahun 1970, Martin Albrow mempopulerkan istilah “birokrasi”
sebagai nama lain organisasi pemerintah, lihat bukunya “Bureaucracy.sebagai nama lain organisasi pemerintah, lihat bukunya “Bureaucracy.
1970. FAP. New York.1970. FAP. New York.
Selanjunya para pakar (misalnya Fred Kramer, dll, lihat buku MiftahSelanjunya para pakar (misalnya Fred Kramer, dll, lihat buku Miftah
Thoha, Perspektif Perilaku Birokrasi, 1991, Rajawali Pers, Jakarta)Thoha, Perspektif Perilaku Birokrasi, 1991, Rajawali Pers, Jakarta)
mengaitkan atau menamakan konsepsi tipe ideal organisasimengaitkan atau menamakan konsepsi tipe ideal organisasi
pemerintah yang rasional dan profesional ala Weber sebagai birokrasipemerintah yang rasional dan profesional ala Weber sebagai birokrasi
pemerintahan.pemerintahan.

14. KONSEPSI BIROKRASIKONSEPSI BIROKRASI
RASIONAL MAX WEBERRASIONAL MAX WEBER
1.1. Individu pejabat secara personal bebas, akan tetapiIndividu pejabat secara personal bebas, akan tetapi
dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankandibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan
tugas-tugas atau bebas menggunakan jabatannya untuktugas-tugas atau bebas menggunakan jabatannya untuk
keperluan dan kepentingan pribadinya termasukkeperluan dan kepentingan pribadinya termasuk
keluarganya.keluarganya.
2.2. Jabtan-jabatan itu disusun dan tingkatan hirarki dari atasJabtan-jabatan itu disusun dan tingkatan hirarki dari atas
ke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatanke bawah dan ke samping. Konsekuensinya ada jabatan
atasan dan bawahan. Ada yang menyandangatasan dan bawahan. Ada yang menyandang
kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil.
3.3. Tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hirarkiTugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hirarki
itu secara spesifik berbeda satu dengan lainnya.itu secara spesifik berbeda satu dengan lainnya.
4.4. Setiap jabatan mempunyai kontrak jabatan yang harusSetiap jabatan mempunyai kontrak jabatan yang harus
dijalankan. Uraian tugas masing-masing pejabatdijalankan. Uraian tugas masing-masing pejabat
merupakan domain yang menjadi wewenang danmerupakan domain yang menjadi wewenang dan
tanggung jawab yang harus dijalankan secara kontrak.tanggung jawab yang harus dijalankan secara kontrak.

15. KONSEP BIROKRASIKONSEP BIROKRASI
RASIONAL MAX WEBERRASIONAL MAX WEBER
5.5. Setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasiSetiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi
profesionalitasnya, idealnya melalui ujian kompetitif.profesionalitasnya, idealnya melalui ujian kompetitif.
6.6. Setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untukSetiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk
menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hirarkimenerima pensiun sesuai dengan tingkatan hirarki
jabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisajabatan yang disandangnya. Setiap pejabat bisa
memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya danmemutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan
jabatannya sesuai dengan keinginannya danjabatannya sesuai dengan keinginannya dan
kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.kontraknya bisa diakhiri dalam keadaan tertentu.
7.7. Terdapat struktur pengembangan karir yang jelasTerdapat struktur pengembangan karir yang jelas
dengan promosi berdasarkan senioritas dan penilaiandengan promosi berdasarkan senioritas dan penilaian
obyektif (merit system).obyektif (merit system).
8.8. Setiap pejabat tidak dibenarkan menjalankanSetiap pejabat tidak dibenarkan menjalankan
jabataannya dan sumberdaya instansinya untukjabataannya dan sumberdaya instansinya untuk
kepentingan pribadi dan keluarga.kepentingan pribadi dan keluarga.
9.9. Setiap pejabat berada dibawah pengendalian danSetiap pejabat berada dibawah pengendalian dan
pengawasan suatu sistem yang dijalankan secarapengawasan suatu sistem yang dijalankan secara

16. PANDANGANPANDANGAN
TERHADAP BIROKRASITERHADAP BIROKRASI
WEBERIANWEBERIANWarren Bennis (1967)Warren Bennis (1967)
Birokrasi hirarki piramida pada masa depan akan digantikan denganBirokrasi hirarki piramida pada masa depan akan digantikan dengan
sistem baru sesuai harapan masyarakat.sistem baru sesuai harapan masyarakat.
Lawrence dan Lorch (1967)Lawrence dan Lorch (1967)
Birokrasi yang bersifat rutin dan stabil, belum tentu cocok untukBirokrasi yang bersifat rutin dan stabil, belum tentu cocok untuk
lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu, jika ingin survive birokrasilingkungan yang kompleks. Oleh karena itu, jika ingin survive birokrasi
harus menyesuaikan diri dengan perkembangan atau perubahanharus menyesuaikan diri dengan perkembangan atau perubahan
lingkungan.lingkungan.
Heckscher dan Donellon (1994)Heckscher dan Donellon (1994)
Bentuk organisasi masa depan adalah “Post Bureaucratic Organization”Bentuk organisasi masa depan adalah “Post Bureaucratic Organization”
yang tidak sama dengan birokrasi Weberian. Powering (kekuasaan)yang tidak sama dengan birokrasi Weberian. Powering (kekuasaan)
bukan satu-satunya cara mengendalikan birokrasi, melainkan perlubukan satu-satunya cara mengendalikan birokrasi, melainkan perlu
empowering (pemberdayaan)empowering (pemberdayaan)
Miftah Thoha (2003)Miftah Thoha (2003)
Birokrasi Weberian-diistilahkan sebagaiBirokrasi Weberian-diistilahkan sebagai OfficialdomOfficialdom atau kerajaanatau kerajaan
pejabat- memiliki dua pemahaman yaitu birokrasi yang rasional (netral)pejabat- memiliki dua pemahaman yaitu birokrasi yang rasional (netral)
dan birokrasi yang sarat dengan kekuasaan (potensi politis). Birokrasidan birokrasi yang sarat dengan kekuasaan (potensi politis). Birokrasi
yang netral bisa dilihat pada poin (1). Birokrasi politis dapat dilihat padayang netral bisa dilihat pada poin (1). Birokrasi politis dapat dilihat pada
poin (2).poin (2).

17. BIROKRASI HEGELIANBIROKRASI HEGELIAN
DAN MARXISDAN MARXIS
HegelHegel
““Birokrasi adalah jembatan penghubung antra negara (pemerintah) denganBirokrasi adalah jembatan penghubung antra negara (pemerintah) dengan
masyarakatnya”.masyarakatnya”.
Karl MarxKarl Marx
Didasari teori perjuangan kelas, krisis kapitalisme, dan pengembanganDidasari teori perjuangan kelas, krisis kapitalisme, dan pengembangan
komunis, Karl Marx berpendapat tentang birokrasi sbbkomunis, Karl Marx berpendapat tentang birokrasi sbb
1.1. Birokrasi dalah negara atau pemerintah itu sendiriBirokrasi dalah negara atau pemerintah itu sendiri
2.2. Birokrasi merupakan instrumen yang digunakan oleh kelas yangBirokrasi merupakan instrumen yang digunakan oleh kelas yang
dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelasdominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas
sosial lainnya.sosial lainnya.
3.3. Dalam masyarakat komunis kelak (tiada kelas sosial, semua sama),Dalam masyarakat komunis kelak (tiada kelas sosial, semua sama),
birokrasi menjadi tiada arti karena fungsi birokrasi dijalankan olehbirokrasi menjadi tiada arti karena fungsi birokrasi dijalankan oleh
semua anggota masyarakat.semua anggota masyarakat.

18. PANDANGAN TERHADAPPANDANGAN TERHADAP
BIROKRASIBIROKRASI
HEGELIAN/MARXHEGELIAN/MARX
MIFTAH THOHA (2003)MIFTAH THOHA (2003)
1.1. Birokrasi Hegelian termasuk dalamBirokrasi Hegelian termasuk dalam
birokrasi netral.birokrasi netral.
2.2. Birokrasi Marxis termasuk dalamBirokrasi Marxis termasuk dalam
kategori birokrasi politik atau tidakkategori birokrasi politik atau tidak
netral.netral.

19. BIROKRASI DAVIDBIROKRASI DAVID
OSBORNE DAN TEDOSBORNE DAN TED
GAEBLER (1993)GAEBLER (1993)
Birokrasi pemerintah sebaiknya bercirikan sebagaiBirokrasi pemerintah sebaiknya bercirikan sebagai
berikut:berikut:
1.1. Katalis (mengarahkan ketimbang mengayuh)Katalis (mengarahkan ketimbang mengayuh)
2.2. Memberi wewenang ketimbang melayaniMemberi wewenang ketimbang melayani
3.3. Pemerintah yang kompetitifPemerintah yang kompetitif
4.4. Digerakan oleh misi bukan aturanDigerakan oleh misi bukan aturan
5.5. Berorientasi hasil bukan masukanBerorientasi hasil bukan masukan
6.6. Melayani pelanggan, bukan dilayani atau melayaniMelayani pelanggan, bukan dilayani atau melayani
diri sendiridiri sendiri
7.7. Mengahsilkan ketimbang membelanjakanMengahsilkan ketimbang membelanjakan
8.8. Antisipatif (mencegah daripada mengobati)Antisipatif (mencegah daripada mengobati)
9.9. Desentralisasi ketimbang sentralisasiDesentralisasi ketimbang sentralisasi
10.10. Pemerintah berorientasi pasar.Pemerintah berorientasi pasar.

20. PANDANGAN TERHADAP BIROKRASIPANDANGAN TERHADAP BIROKRASI
DAVID OSBORNE/TED GAEBLERDAVID OSBORNE/TED GAEBLER
MIFTAH THOHA (2003)MIFTAH THOHA (2003)
1.1. Konsep birokrasi pemerintahan ini banyak dipengaruhiKonsep birokrasi pemerintahan ini banyak dipengaruhi
konsep enterpreneurship (wirausaha) dunia swasta ataukonsep enterpreneurship (wirausaha) dunia swasta atau
bisnis, sedangkan konsep birokrasi pemerintahanbisnis, sedangkan konsep birokrasi pemerintahan
umumnya dipengaruhi konsep Weberian (birokrasiumumnya dipengaruhi konsep Weberian (birokrasi
rasional, hirarki dan kaku). Pergeseran paradigmarasional, hirarki dan kaku). Pergeseran paradigma
birokrasi pemrintahan ini tidak bisa segera diterapkanbirokrasi pemrintahan ini tidak bisa segera diterapkan
tetapi memerlukan waktu yang cukup lama.tetapi memerlukan waktu yang cukup lama.
2.2. Akan lebih mudah diterapkan di negara yang telah maju,Akan lebih mudah diterapkan di negara yang telah maju,
kaya, berpendidikan, swasta atau masyarakat yang kuatkaya, berpendidikan, swasta atau masyarakat yang kuat
dan mandiri, pasar bebas, berideologi liberal.dan mandiri, pasar bebas, berideologi liberal.
3.3. Sulit diterapkan di negara komunis, dan juga di negaraSulit diterapkan di negara komunis, dan juga di negara
berkembang yang korup dan birokrasinya terlanjurberkembang yang korup dan birokrasinya terlanjur
buruk.buruk.