Akuntansi skpd rtm part ia

LOGO
Balai Diklat Keuangan
Pekanbaru - Kanwil DJPBN
Provinsi Riau
AKUNTANSI KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
Bagian I
Disampaikan dalam
Diklat Regional Treasury Reposition –
Regional Treasury Management
Sabtu, 5 Oktober 2013
Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan dan Kesempurnaan
RIAU ? Yakin Bisa....Yes YES Yeeees !

Click to edit Master text stylesLOGO
Balai Diklat Keuangan Pekanbaru dan Kanwil DJPBN Provinsi Riau
Pembahasan
Pendahuluan1
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah2
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah3
Proses Akuntansi4
RIAU ? Yakin Bisa....Yes YES Yeeees !
Akuntansi SKPD5

LOGO
Provinsi Riau
PENDAHULUAN
RIAU ? Yakin Bisa....Yes YES Yes !
BAB 1

Bab 1
Dasar Hukum Reformasi Aklap Keuangan
PemerintahA
Definisi dan Tujuan Akuntansi PemerintahanB
Standar Akuntansi PemerintahanC
KUISD

A.1 Dasar Hukum : Paket UU KN
1
UU Nomor 17
Tahun 2003
tentang
Keuangan
Negara
3
UU Nomor 15
Tahun 2004
tentang
Pemeriksaan
Keuangan
Negara
2
UU Nomor 1
Tahun 2004
tentang
Perbendahara
an Negara

A.2 Tujuan Reformasi Aklap Keuangan
Pemerintah
 Untuk mewujudkan akuntabilitas
dan transparansi pengelolaan
keuangan negara di lingkungan
pemerintah
Setiap pengelola keuangan
negara harus menyampaikan
laporan pertanggungjawaban
secara tepat waktu.

A3. Ukuran ketepatan waktu penyampaian LPJ
Pelaksanaan APBN/APBD
 Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR
berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK,
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir {(UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara Psl 30
ayat (1)}
 Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan
peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
{UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara Psl 31 ayat (1)}

www.themegallery.com
A.3 Karakteristik Laporan Pertanggungjawaban
Pengelolaan Keuangan Negara
UU 17/2003 UU 1/2004 UU 15/2004
Terdiri dari
1. LRA
2. Neraca
3. LAK
4. CaLK
Dibuat sesuai
SAP
Diaudit BPK
Dilampiri lap
kinerja
Dibuat
sesuai
Proses
akuntansi
(Perlu
Sistem
Akuntansi)
Pemeriksaan
BPK dalam
Rangka
pemberian
Opini
Hasil audit
diusulkan
Menjadi
RUU/Perda
Dipertanggung jawabkan
Kepada siapa?
Rakyat, yg diwakili oleh
DPR/DPRD

Apakah laporan keuangan
setiap satker/instansi pemerintah dapat
diaudit BPK dan diberikan Opini ?
Seluruh LK satker/instansi dapat
diaudit BPK, namun hanya yang
ditetapkan sebagai entitas
pelaporan yang diberikan opini
 Hasil audit LK satker/instansi
sebagai entitas akuntansi tidak
diberikan opini.

Pengertian Entitas Pelaporan
Merupakan unit pemerintahan yang
terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut peraturan
perundang-undangan wajib
menyajikan laporan
pertanggungjawaban berupa
laporan keuangan

A.4 Entitas Pelaporan
Entitas Pelaporan
Sesuai PP 8/2006
Pemerintah
Pusat
BUNPemerintah
Daerah
K/L

A.5 Pengertian Entitas Akuntansi
Merupakan unit pada pemerintahan
yang mengelola anggaran,
kekayaan dan kewajiban yang
menyelenggarakan akuntansi dan
menyajikan laporan keuangan atas
dasar akuntansi yang
diselenggarakannya

A.6 Entitas Akuntansi
Contoh Entitas Akuntansi
SKPD
(APBD)
BUD
(APBD)
Satker
K/L
(APBN)
SKPD
Pengelola
DK/TP/UB
(APBN)

B.1 Definisi Akuntansi Pemerintahan
Aktivitas
pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisara
n dan pelaporan
Objek :Objek : transaksi keuangan
pemerintahan implikasi pelaksanaan
APBN/APBD
Output : LK pemerintah yang merupakan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD

B.2 Tujuan Akuntansi Pemerintahan
Menjaga aset pemerintah
Pusat/Daerah dan instansi-
instansinya melalui
pencatatan, pemrosesan dan
pelaporan transaksi keuangan
yang konsisten sesuai standar
dan praktek akuntansi yang
diterima secara umum
Menyediakan informasi yang
akurat dan tepat waktu tentang
anggaran dan kegiatan keuangan
pemerintahan pusat/daerah baik
secara nasional maupun instansi
yang berguna sebagai dasar
penilaian kinerja, untuk
menentukan ketaatan terhadap
otorisasi anggaran dan untuk
tujuan akuntabilitas
Menyediakan informasi yang
dapat dipercaya tentang posisi
keuangan suatu instansi
pemerintah pusat/daerah secara
keseluruhan
Menyediakan informasi keuangan
yang berguna untuk perencanaan
pengelolaan dan pengendalian
kegiatan dan keuangan
pemerintah secara efisien

C1. Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP)
SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah.
SAP dinyatakan dalam bentuk PSAP
dilengkapi KK.
PSAP : SAP yg diberi Judul, nomor dan
tanggal efektif
DISUSUN OLEH KSAP DAN BERLAKU
BAGI PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH

C2. STRUKTUR SAP
STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
INTERPRETASI PSAP
• IPSAP dimaksudkan untuk
menjelaskan lebih lanjut
topik tertentu guna
menghindari salah tafsir
pengguna PSAP.
Buletin Teknis
• Buletin Teknis merupakan
arahan/ pedoman untuk
penerapan PSAP maupun
IPSAP.
DISERTAI PUBLIKASI
LAINNYA
PERNYATAA
N SAP
KERANGKA
KONSEPTUA
L

18
PP 71/2010PP 24/2005 Menjadi
C3. PERKEMBANGAN SAP
18
Basis Kas Menuju
Akrual
Digunakan pada
pelaporan keuangan
tahun 2004 s.d 2009
Basis Akrual
Catatan:
Basis Kas Menuju Akrual dapat
digunakan selama masa transisi
(s.d 2014)
Dapat digunakan mulai
pelaporan keuangan
tahun 2010

C.4 GAMBARAN UMUM ISI PP NO. 71
TAHUN 2010 TENTANG SAP
SAP Berbasis Akrual terdapat pada
Lampiran I dan berlaku sejak tanggal
ditetapkan dan dapat segera diterapkan
oleh setiap entitas
Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintah dan 12 PSAP
Berlaku sepenuhnya paling lambat TA
2015
SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada
Lampiran II berlaku selama masa transisi
bagi entitas yang belum siap untuk
menerapkan SAP Berbasis Akrual
Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi
Pemerintah dan 11 PSAP
Tidak berlaku mulai TA 2015
LAMPIRAN
I
LAMPIRAN
II

C.5 KONSEP BASIS AKRUAL
BASIS KONSEPSI PENGAKUAN
BASIS
AKRUAL
Basis akrual adalah suatu basis
akuntansi di mana transaksi ekonomi
atau peristiwa akuntansi diakui,
dicatat, dan disajikan dalam laporan
keuangan pada saat terjadinya
transaksi tersebut, tanpa
memperhatikan waktu kas diterima
atau dibayarkan
 Pendapatan
dicatat pada
saat hak telah
diperoleh
(earned)
 Beban dicatat
pada saat
kewajiban timbul
atau sumber
daya dikonsumsi

C.6 KONSEP BASIS KAS MENUJU AKRUAL
BASIS KONSEPSI PENGAKUAN
BASIS
KAS
MENUJU
AKRUAL
 Penggunaan basis kas dan basis
akrual di dalam pelaporan keuangan
pemerintah.
 BASIS KAS: untuk pengakuan
pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;
 BASIS AKRUAL: untuk pengakuan
aset, kewajiban, dan ekuitas
 Basis kas: transaksi
ekonomi/peristiwa akuntansi dicatat
pada saat kas diterima atau
dikeluarkan.
 Di dalam literatur, basis Kas Menuju
Akrual merupakan implementasi dari
basis Modifikasi Kas.
 pendapatan,
belanja, dan
pembiayaan
dicatat
menggunakan
basis kas
 Aset, kewajiban,
dan ekuitas
dicatat
menggunakan
basis akrual

C.7 PSAP AKRUAL VS KAS MENUJU AKRUAL
PSAP BASIS KAS MENUJU AKRUAL BASIS AKRUAL
PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan Penyajian Laporan Keuangan
PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran Berbasis
Kas
PSAP 03 Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas
PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan
PSAP 05 Akuntansi Persediaan Akuntansi Persediaan
PSAP 06 Akuntansi Investasi Akuntansi Investasi
PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap Akuntansi Aset Tetap
PSAP 08 Akuntansi Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Akuntansi Konstruksi Dalam
Pengerjaan
PSAP 09 Akuntansi Kewajiban Akuntansi Kewajiban
PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa
Luar Biasa
Koreksi Kesalahan, Perubahan
Kebijakan Akuntansi, Perubahan
Estimasi Akuntansi dan Operasi yang
Tidak Dilanjutkan
PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian Laporan Keuangan Konsolidasian
PSAP 12 - Laporan Operasional

C.8 KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN
BERBASIS AKRUAL VS KAS MENUJU AKRUAL
NO LAPORAN KEUANGAN BASIS KAS
MENUJU
AKRUAL
BASIS
AKRUAL
1 Laporan Realisasi Anggaran V V
2 Neraca V V
3 Laporan Arus Kas V V
4 Catatan atas Laporan Keuangan V V
5 Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih
X V
6 Laporan Perubahan Ekuitas X V
7 Laporan Operasional X V

C.9 Garis Besar isi setiap PSAP
4P
P 1 P 2 P 3 P4
KAPAN? BERAPA? LAP APA? CaLK

D1. KUIS
1. B-S : Kanwil Ditjen Perbendaharaan
sebagai KPA adalah entitas pelaporan
2. B-S : Bendahara Umum Daerah di
Pemprov/Pemkab/Pemko adalah entitas
akuntansi

D2. KUIS
3. B-S : BPK memberikan opini setelah
mengaudit laporan keuangan SKPD
4. B-S : BPK memberikan opini setelah
mengaudit laporan keuangan
Pemerintah Provinsi Riau

D3. KUIS
5. B-S : laporan keuangan Pemerintah
Provinsi Riau yang telah diaudit BPK
disampaikan ke DPR RI
6. B-S : Basis Akrual dapat dalam SAP
ditetapkan melalui PP 24 tahun
2005

D4. KUIS
7. B-S : Basis Akrual dapat diterapkan
oleh seluruh entitas pelaporan pada saat
ini
8. B-S : Penyajian/pelaporan transaksi
tercantum pada catatan atas laporan
keuangan

D5. KUIS
9. B-S : Basis Kas Menuju Akrual dapat
diterapkan oleh seluruh entitas pelaporan
sampai dengan tahun 2014
10. B-S : Baik SAP basis Kas Menuju
Akrual maupun basis Akrual terdapat
dalam lampiran PP 71 Tahun 2010

LOGO
Provinsi Riau
SISTEM AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH
BAB 2

Bab 2
Dasar hukum dan pengertianA
Struktur SAPDB
Kebijakan AkuntansiC
Bagan AkunD
KuisE

A1.DASAR Hukum SAPD
 PP 58 Tahun 2005 , Perda pengelolaan
keuangan daerah, Peraturan Kepala Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah harus
sesuai dengan SAP (PP 71 Tahun 2010).
Mengacu kepada : Permendagri 13 tahun 2006
dan perubahannya, serta aturan
pelaksanaannya seperti SE Mendagri
SE.900/316/BAKD, SE.900/743/BAKD dan
SE.900/079/BAKD

A2.Apa itu sistem akuntansi pemerintahan?
Rangkaian sistematik dari prosedur
(terkomputerisasi/aplikasi atau manual),
penyelenggara (unit akuntansi), peralatan
dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi
akuntansi sejak analisis transaksi sampai
dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi pemerintah
Sumber : PP 71 Tahun 2010

A3. Unsur Pembentuk Sistem Akuntansi
Kode
kegiatan
Kode
output
SISTEM AKUNTANSI
Lap. Keuangan
- LRA
- Neraca
- LAK
- CaLK
Proses Akuntansi
- Analisa Transaksi
- Jurnal / Entries
-Posting
-Rekonsiliasi
Input Process Output
Bagan
Akun
Standar
Pengaturan
Kelembagaan
Hardware
Dan
Software
Personil
Terampil
Standar Akuntansi
Transaksi
- Keuangan
- Kekayaan
- Kewajiban
Formulasi
Prosedur
Transaksi
Kebijakan Akuntansi

A4. HUBUNGAN SAP, SISTEM, LAPORAN
KEUANGAN, DAN OPINI AUDIT
SAP
Sistem
Akuntansi
Pemerinta
han
LAPORAN
KEUANGAN
PEMERINTAH
AUDIT
LAPORAN
KEUANGAN
Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK
(UU 15/2004)
Kesesuaian dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan
Kecukupan Pengungkapan (adequate
disclosure)
Kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan
Efektivitas Sistem Pengendalian
Intern
OPINI AUDIT
•WTP
•WDP
•TIDAK
WAJAR
• TMP
Ket:
1. Sistem akuntansi
dikembangkan
berdasarkan SAP
2. Laporan keuangan
pemerintah dihasilkan
melalui sistem
akuntansi
3. BPK melakukan audit
atas laporan keuangan
dan memberikan opini
audit
1 2 3

B1a. STRUKTUR SAPD
 Dalam konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis
mekanisme transaksi, yaitu:
Transaksi pada level Satuan Kerja (SKPD dan
SKPKD sebagai SKPD)
Transaksi pada level Pemda
 Dengan dasar diatas, Sistem Akuntansi Pemerintah
Daerah dibagi menjadi dua kategori sub sistem, yaitu:
Akuntansi Satuan Kerja (SKPD)
Akuntansi PPKD
 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan
Laporan Konsolidasi dari dua sub sistem tersebut.
Konsep Konsolidasi menggunakan prinsip “Home
Office – Branch Office”

B1b. STRUKTUR SAPD
 prinsip “Home Office – Branch Office” dihubungkan
dengan akun timbal balik (resiprokal) antara SKPD
(Branch office) dan PPKD (Home office)
 Contoh realisasi SP2D UP oleh SKPD XXY dijurnal
Tgl Akun Debet Kredit
Kas di Bendahara Pengeluaran 405rb -
RK PPKD - 405rb
 Jurnal oleh PPKD XXY
RK SKPD XXY 405rb -
Kas di Kasda - 405rb
 Dalam konsolidasi akun RK PPKD dan RK SKPD XXY
dihapus/dieliminasi

B2. PELAKSANA SISTEM AKUNTANSI
Sistem akuntansi pemerintahan daerah
level PEMDA dilaksanakan oleh PPKD.
Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan
oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan
(PPK)-SKPD.
Selain itu, PPK-SKPD
mengkoordinasikan pelaksanaan sistem
dan prosedur penatausahaan bendahara
penerimaan dan bendahara pengeluaran

C1. Kebijakan Akuntansi
Adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar,
konvensi-konvensi, aturan-aturan dan
praktik-praktik yang spesifik yang dipilih
oleh suatu entitas pelaporan dalam
penyusunan dan penyajian laporan
keuangan

C2. Contoh Kebijakan Akuntansi
 Pemilihan salah satu metode
penyusutan aset tetap dari alternatif
yang disediakan oleh SAP
 Penentuan nilai batas minimal dari
suatu aset tetap untuk dikapitalisasi
 Pemilihan Pengaturan pengakuan,
pengukuran, pelaporan dan
pengungkapan (4P) secara spesifik

D1. BAGAN AKUN
 Bagan akun berisi nama dan kode akun
yang digunakan untuk mencatat dan
mengklasifikasikan setiap jenis
transaksi.
 Contoh daftar akun dapat dilihat pada
lampiran Permendagri 13 tahun 2006 jo
Permendagri 59 tahun 2007
 Contoh tsb bukanlah pedoman yang
rigid tapi dapat disesuaikan sesuai
kebutuhan www.themegallery.com

Pusdiklat BPK RI @ 200842
D2.Struktur Kode Rekening pada Kelompok Akun Belanja

D3.Struktur Kode Rekening pada Kelompok Akun Pembiayaan

D.4 Struktur Kode Rekening pada Kelompok Akun Aset

D.5 Struktur Kode Rekening pada Kelompok Akun Ekuitas Dana

E. KUIS
1.B- S fungsi Akuntansi di SKPD
dijalankan oleh Pejabat
Penatausahaan Keuangan (PPK-
SKPD)
2. B-S Standar Akuntansi Pemerintahan
disusun atas dasar Sistem Akuntansi
Pemerintahan
3. B-S Pada Basis Akuntansi kas Menuju
Akrual, Neraca menggunakan basis
akrual www.themegallery.com

E. KUIS
4.B- S Kebijakan Akuntansi merupakan
salah satu komponen sistem
akuntansi
5.B-S Sistem akuntansi dapat diciptakan
tanpa adanya Bagan Akun

LOGO
Provinsi Riau
PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
BAB 3

Bab 3
Komponen LKPDA
LRAB
NeracaC
LAKD
CaLKE
KUISD

A. LAPORAN KEUANGAN
Entitas Pelaporan (PPKD):
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan Keuangan
Entitas Akuntansi (SKPD):
1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

B1. LRA
 Menyajikan realisasi APBD (anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan) dalam
satu tahun anggaran tertentu
Pedoman penyusunan LRA terdapat dalam
PSAP No 2.
Format (struktur) APBD sesuai Permendagri
13/2006 jo Permendagri 59/2007 tidak sama
dengan format pada PSAP No 2, terutama
perbedaan kelompok belanja dan kelompok
pendapatan.
Persamaan terdapat pada klasifikasi jenis
belanja/pendapatan (klasifikasi ekonomi)

B2.APBD dan Format LRA
Sesuai
Permendagri 13/2006
Jo Permendagri 59/2007
Dikonversi sesuai
Format SAP.
Teknis, lht Bultek 3
APBD
LRA format
APBD
LRA format
SAP
Sesuai
Permendagri 13/2006
Jo Permendagri 59/2007

B3. Perbandingan 2 Format LRA
FORMAT APBD FORMAT SAP
1 Pendapatan Daerah 1 Pendapatan
PAD PAD
Dana Perimbangan Pendapatan Transfer
Lain-lain PD yang sah Lain-lain PD yang sah
2 Belanja Daerah 2 Belanja
Belanja Tidak Langsung Belanja Operasi
Belanja Langsung Belanja Modal
Belanja Tidak Terduga
3 Pembiayaan 3 Pembiayaan
Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Daerah
Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran Daerah

B4.Peruntukan 2 format LRA
LRA format
APBD
untuk
DPRD
LRA format
SAP
untuk diaudit
BPK

C1. Neraca
 Menyajikan informasi mengenai posisi
keuangan pada tanggal tertentu yang terdiri
dari aset, kewajiban (utang) dan ekuitas dana
(kekayaan bersih)
 Tidak ada perbedaan format
Disajikan diatur dalam PSAP nomor 1 tentang
Penyajian Laporan Keuangan
Nilai posisi keuangan pada akhir periode
pelaporan (31 Des) menjadi saldo awal neraca
periode berikutnya

D. LAK
 Menyajikan informasi mengenai sumber
penerimaan dan penggunaan kas dari aktivitas
operasi, investasi non keuangan, pembiayaan
dan aktivitas non anggaran selama satu tahun
anggaran
 LAK akan menjelaskan perubahan
(kenaikan/penurunan) saldo kas yang
dilaporkan dalam neraca
 Hanya dibuat untuk laporan keuangan tingkat
pemda, tidak dibuat oleh SKPD

E1. CaLK
 Merupakan komponen laporan keuangan
lainnya yang dimaksudkan untuk memberikan
tambahan guna memudahkan memahami
dan/atau menghindari kesalahpahaman
pengguna laporan dalam membaca laporan
keuangan yang disajikan
Merupakan laporan keuangan pokok
Diatur dalam PSAP No 4 dalam CaLK

E2. CaLK
BAB ISI
I Pendahuluan
II Ekonomi makro,kebijakan keuangan dan pencapaian target
kinerja APBD
III Ikhtisar Pencapaian kinerja keuangan
IV Kebijakan akuntansi
V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

F. Kuis
1.Laporan keuangan yang dihasilkan oleh
SKPD adalah sebagai berikut kecuali :
a. LRA
b. LAK
c. Neraca
d. CaLK

F. Kuis
2. B-S Terdapat 2 format LRA SKPD
3. B-S Catatan atas laporan keuangan
bukanlah laporan keuangan
4. B-S SKPD dapat membuat secara
langsung LRA sesuai format SAP

LOGO
Provinsi Riau
PROSES AKUNTANSI
BAB 4

Bab 4
Pengertian Proses AkuntansiA
Langkah dalam Proses AkuntansiB
Persamaan Dasar AkuntansiC
Kaidah Debit-Kredit (Teknik Penjurnalan)D
KUISE

A1. Pengertian Proses Akuntansi
 Serangkaian kegiatan akuntansi
mulai dari penjurnalan transaksi,
posting ke buku besar,
penyusunan neraca saldo, jurnal
penyesuaian, hingga penyusunan
laporan keuangan.

Dokumen
A2. PROSES AKUNTANSI POKOK
Catatan Laporan
SP2D-LS
& SPJ
Buku
Pembantu
Kertas
Kerja
• Bukti Penerimaan
Kas
•Bukti Pengeluaran
Kas
•Bukti Memoriall
Kumpulan
Rekening
(Ringkasan
dan Rincian)
• Buku Jurnal
Penerimaan Kas
•Buku Jurnal
Pengeluaran Kas
•Buku Jurnal Umum
• Laporan Realisasi
Anggaran
•Laporan Arus Kas
•Neraca Daerah
•Catatan Atas Laporan
Keuangan
Kebijakan Akuntansi
Pencatatan &
Penggolongan
Peringkasan
Buku
Besar
Buku
Jurnal
Laporan
Keuangan
Pelaporan

B1. Langkah dalam proses akuntansi
1. Jurnal harian
2. Posting ke buku besar
3. Neraca saldo
4. Jurnal Penyesuaian (akhir tahun)
5. Neraca saldo setelah
penyesuaian
6. Penyusunan laporan keuangan
7. Jurnal penutup (akhir tahun)
8. Neraca saldo setelah tutup buku

B2. Jurnal Harian
 Pencatatan kronologis atas suatu
transaksi berdasarkan bukti
transaksi yang sah
 Transaksi adalah kejadian ekonomi
yang dapat mempengaruhi posisi
aset, kewajiban maupun ekuitas
dana. Contoh transaksi
pelaksanaan anggaran, non
anggaran, non kas
 Bukti transaksi yang sah : SP2D,
SPJ bendahara, STS, bukti
memorial

B3. Jurnal Harian
 Dilakukan dengan teknik debit-
kredit (double entry system)
 Tahap yang sangat penting dalam
proses akuntansi, perlu analisis thd
bukti transaksi terhadap rekening
buku besar
 Tedapat pilihan jurnal umum dan
khusus

B4. Posting ke Buku Besar
 Posting adalah aktivitas
memasukkan saldo akun-akun
yang tercatat di jurnal ke buku
besar.
 Buku besar : kumpulan dari akun-
akun
 Tujuan mengakumulasikan
pengaruh transaksi ke akun yang
sama
 Sehingga dapat diperoleh saldo
tiap akun

B5. Posting ke Buku Besar
Tgl Uraian Ref D K Saldo
D K
Pembel Komp 33 Jt 33 Jt
Tgl Uraian Ref D K Saldo
D K
Komputer 33Jt 33 Jt
Komputer 33jt -
Diinvestasikan pada aset tetap - 33jt

B6. Penyusunan Neraca Saldo
 Dilakukan pada akhir periode (akhir
semester dan/atau akhir tahun
 Merupakan rekapitulasi dari saldo
akhir dari akun buku besar
 Berguna untuk mengecek
kesamaan antara total yang
didebet dengan total yang dikredit

B5. Contoh Format Neraca Saldo
Kode Akun Nama Akun Debit Kredit

B6. Jurnal Penyesuaian Akhir Tahun
 Beberapa akun buku besar
mungkin belum menunjukkan saldo
yang seharusnya
 Jurnal penyesuaian umumnya tidak
berpengaruh terhadap LRA, tetapi
hanya ke Neraca karena basis
akrual yg diterapkan pada neraca
 Contoh adanya piutang pajak
daerah, saldo persediaan pada
akhir tahun

B7. Jurnal Penyesuaian Akhir Tahun
 Beberapa akun buku besar
mungkin belum menunjukkan saldo
yang seharusnya
 Jurnal penyesuaian umumnya tidak
berpengaruh terhadap LRA, tetapi
hanya ke Neraca karena basis
akrual yg diterapkan pada neraca
 Contoh adanya piutang pajak
daerah, saldo persediaan pada
akhir tahun

B8. Neraca Saldo Setelah Disesuaikan
 Dibuat dengan alat bantu
Worksheet / neraca lajur
 Akun neraca saldo setelah
disesuaikan menunjukkan saldo
yang seharusnya disajikan dalam
laporan keuangan.
 Selanjutnya dapat disusun Neraca
maupun LRA

B9. Neraca lajur/Worksheet
No
Akun
Nama
Akun
Neraca
Saldo
Penyes
uaian
Neraca Saldo
Disesuaikan
LRA Neraca
D K D K D K D K D K

B10. Jurnal Penutup Akhir Tahun
 Dibuat untuk menutup akun-akun
selain akun neraca
 Jurnal ini dimaksudkan untuk
menyusun neraca saldo setelah
tutup buku, untuk dibawa ke tahun
berikutnya.
 Setelah diposting ke buku besar,
akun LRA dan akun sementara
akan bernilai nol

B11. Neraca Saldo Setelah Tutup Buku
 Akun yang tampak di dalam neraca
saldo setelah tutup buku hanyalah
akun-akun neraca.
 Akun LRA seperti pendapatan,
belanja dan pembiayaan serta
rekening sementara lainnya hanya
berlaku untuk satu tahun anggaran
saja.
 Saldo tersebut akan diposting ke
buku besar yang dibuka awal tahun
berikutnya.

C1. Persamaan Dasar Akuntansi
 Merupakan konsepsi dasar dalam
pencatatan sistem pembukuan ganda
 Setiap pengaruh transaksi akan selalu
dalam suatu keseimbangan antara debit
dan kredit
ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA
AKTIVA = PASSIVA

D1. Kaidah Debit-Kredit
 Diturunkan dari rumus persamaan dasar
akuntansi
 Diterapkan dalam teknik penjurnalan

D2. KAIDAH DEBIT, KREDIT & SALDO
NORMAL
POS
ASET
KEWAJIBAN
DEBET KREDIT SALDO
NORMAL
PENDAPATAN
(PENERIMAAN -
PEMBIAYAAN)
EKUITAS DANA
BELANJA
(PENGELUARAN -
PEMBIAYAAN)
( + )
( + )
( + )
( + )
( + )
( - )
( - )
( - )
( - )
( - )
KREDIT
KREDIT
KREDIT
DEBET
DEBET

E. KUIS
1. B-S Neraca Saldo termasuk jenis
laporan keuangan
2. B-S Pendapatan, saldo normalnya
adalah debit

Akuntansi skpd rtm part ia

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Semelhante a Akuntansi skpd rtm part ia

Semelhante a Akuntansi skpd rtm part ia (20)

Mais de Ambara Sugama

Mais de Ambara Sugama (13)

Akuntansi skpd rtm part ia