Pelayanan daerah terpencil
•Transferir como PPT, PDF•
5 gostaram•15,283 visualizações
Dokumen tersebut membahas strategi utama pembangunan kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan yang meliputi meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, meningkatkan sistem surveilans dan informasi kesehatan, serta meningkatkan pembiayaan kesehatan. Rencana aksi yang diusulkan antara lain peningkatan infrastruktur puskesmas, pengembangan program kesehatan inovatif
![STRATEGI UTAMA PEMBANGUNAN KESEHATAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Recomendados
Recomendados
Mais conteúdo relacionado
Mais procurados
Mais procurados (20)
Destaque
Destaque (7)
Semelhante a Pelayanan daerah terpencil
Semelhante a Pelayanan daerah terpencil (20)
Mais de Joni Iswanto
Mais de Joni Iswanto (20)
Pelayanan daerah terpencil
- 1. PELAYANAN KESEHATAN DAERAH TERTINGGAL ,TERPENCIL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN
- 3. SETIAP ORANG MISKIN MENDAPAT YANKES YG BERMUTU SETIAP BAYI, ANAK, IBU HAMIL DAN KELOMPOK MASYARAKAT RISIKO TINGGI TERLINDUNGI DR PENYAKIT DI SETIAP DESA TERSEDIA SDM KES YG KOMPETEN DI SETIAP DESA TERSEDIA CUKUP OBAT ESENSIAL DAN ALAT KESH DSR SETIAP PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DAPAT MENJANGKAU DAN DIJANGKAU SELURUH MASY DI WILAYAH KERJANYA ? PELAYANAN KES DI SETIAP RUMAH SAKIT, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA MEMENUHI STANDAR MUTU MENINGKATKAN AKSES MASY THD YANKES BEKUALITAS
- 28. Terima Kasih
Notas do Editor
- 11/28/11
- 11/28/11 Untuk mengatasi masalah kesehatan dan upaya kesehatan prioritas, maka telah ditetapkan 4 (empat) strategi utama, yaitu : Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Dalam era reformasi, masyarakat harus dapat berperan aktif dalam pembangunan kesehatan, yang dimulai sejak penyusunan berbagai kebijakan pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mendorong masyarakat agar mampu secara mandiiri menjamin terpenuhinya kebutuhan kesehatan dan kesinambungan pelayanan kesehatan. Dalam pemberdayaan masyarakat perlu terus dikembangkan upaya kesehatan berbasis masyarakat, dalam upaya mewujudkan ”Desa Siaga” menuju Desa Sehat. Dalam pengembangan desa siaga harus melibatkan LSM utamanya PKK, organisasi keagamaan, dan sektor swasta. Salah satu keberhasilan desa siaga adalah dikembangkan dan beroperasinya UKBM yang mampu memberikan pelayanan promotif, preventif, keluarga berencana, perawatan kehamilan dan persalinan, gizi, dan penanganan kedaruratan kesehatan. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas Sesuai dengan paradigma sehat, Departemen Kesehatan harus memberikan pengutamaan pada upaya kesehatan masyarakat yang dipadukan secara serasi dan seimbang dengan upaya kesehatan perorangan. Departemen Kesehatan memfasilitasi upaya revitalisasi system kesehatan dasar dengan memperluas jaringan yang efektif dan efisien, serta peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar yang ditetapkan. Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, harus dilakukan pula peningkatan jumlah dan kualitas sumberdaya manusia kesehatan, yang terdisitribusi sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, perlu ditunjang dengan administrasi kesehatan dan peraturan perundang-ungangan yang memadai, serta penelitian dan pengembangan kesehatan. Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan Peningkatan surveilans dan monitoring dilaksanakan dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaporan masalah kesehatan di wilayahnya. Dalam keadaan darurat kesehatan dilakukan pengerahan anggaran dan tenaga pelaksana pada saat investigasi kejadian luar biasa (KLB) dan respons cepat, Di samping itu dikembangkan dan ditingkatkan pula sistem peringatan dini (early warning system) dan penunjang kedaruratan kesehatan, serta melaksanakan ”National-Pandemic Preparedness Plan”. Sistem informasi kesehatan pada semua tingkatan administrasi pemerintahan juga perlu diperbaiki dan dimantapkan. Peningkatan surveilans dan monitoring dilaksanakan dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaporan masalah kesehatan di wilayahnya. Dalam keadaan darurat kesehatan dilakukan pengerahan anggaran dan tenaga pelaksana pada saat investigasi kejadian luar biasa (KLB) dan respons cepat, Di samping itu dikembangkan dan ditingkatkan pula sistem peringatan dini (early warning system) dan penunjang kedaruratan kesehatan, serta melaksanakan ”National-Pandemic Preparedness Plan”. Sistem informasi kesehatan pada semua tingkatan administrasi pemerintahan juga perlu diperbaiki dan dimantapkan. Meningkatkan pembiayaan kesehatan Dalam penggalian dana guna menjamin ketersediaan sumberdaya pembiayaan kesehatan, Departemen Kesehatan melakukan advokasi dan sosialisasi kepada semua penyandang dana, baik pemerintah maupun masyarakat termasuk swasta. Secara bertahap pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah dapat diupayakan sebesar 15 % dari APBN dan APBD. Dalam upaya pengelolaan sumberdaya pembiayaan yang efektif dan efisien, khususnya dalam pemeliharaan kesehatan masyarakat, dikembangkan sistem jaminan kesehatan sosial, yang dimulai dengan asuransi kesehatan penduduk miskin (Askeskin). Fasilitas kesehatan pemerintah, diupayakan dapat mengelola hasil pendapatan dari pelayanan kesehatan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11
- 11/28/11