Materi tindak pidana pemidanaan

1. PERBARENGANTINDAK
PIDANA
( C O N C U R S U S atau Samenloop van
Strafbaarfeit )
Dahlia Andriani

2. • Gabungan tindak pidana yaitu apabila seseorang atau
lebih melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan
satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan pidana
atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan,
dan itu blum dijatuhi putusan hakim atas diri orang
tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dari
beberapaa peraturan pidana itu diadili sekaligus.

3. Persoalan Concursus ada dua
pandangan :
Pemberian pidana : HAZEWINKEL
SURINGA
Bentuk khususTindak Pidana : POMPE,
MOELYATNO, MEZGER

4. Bentuk Concursus :
•Concursus Idealis (Perbarengan Peraturan)
– Pasal 63 KUHP
•Voorgezette Handeling – Pasal 64 KUHP
•Concursus Realis (Perbarengan Perbuatan)
– Pasal 65 – 67 KUHP

5. Ajaran pemberian pidana (leerstuk van
straftoemeting).
Ada 4 macam sistem pemberian pidana ini :
1.Sistem Absorbsi = diterapkan ketentuan pidana terberat
2.Sistem Absorbsi dipertajam = terberat + 1/3
3.Sistem Komulasi = keseluruhan pidana diterapkan
4.Sistem Komulasi diperlunak = keseluruhan pidana
diterapkan tetapi maksimum pidananya tidak boleh lebih
dari pidana terberat + 1/3 nya.

6. Alasan Pembentuk Undang-undang
mengatur Concursus
• Orang akan menerima penjumlahan dari masing-masing
pidana yang di ancamkan
• Itu tidak adil

7. SISTEM PEMBERIAN PIDANA PADA
CONCURSUS
1.SISTEM ABSORBSI
Melanggar beberapa peraturan : yang dipakai satu
Jika ancaman pidana pokok berbeda dipakai ancaman
pidana pokok terberat (Pasal 63 ayat (1) KUHP)
Misal : Melakukan perkosaan di jalan umum
- melanggar Ps. 285 KUHP = Perkosaan = 12 th
- melanggar Ps. 281 KUHP = merusak kesopanan
umum = 2 th 8 bl

8. 2. SISTEM ABSORBSIYANG DIPERTAJAM
Kejahatan dengan ancaman pidana pokok sejenis
Hanya dijatuhkan satu pidana (Pasal 65 ayat (1) KUHP)
Maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum pidana
yang terberat ditambah 1/3.
Misal : 1) A melakukan kejahatan, masing- masing
diancam pidana penjara; 4 th; 5 th; dan 9 th = 18 th
(Tidak Boleh)
2) A melakukan kejahatan, masing di ancam
pidana kurungan 10 bl dan 8 bl = 1 th 6 bl (Boleh)

9. 3. SISTEM KOMULASI
• Ancaman Pidana tidak sejenis
• Penjumlahan semata-mata tanpa dikurangi ( Pasal 66
KUHP)
• Misal : 2 th penjara; 1 th kurungan ; 6 th penjara = 9
tahun

10. 4. SISTEM KOMULASI DIPERLUNAK
•Diterapkan semua ketentuan pidana
•Maksimum pidana tidak boleh lebih dari
ancaman pidana terberat ditambah 1/3.

11. BENTUK-BENTUK GABUNGANTINDAK
PIDANA
1. CONCURSUS IDEALIS – ( Eendaadse Samenloop ) :
Melakukan satu perbuatan melanggar beberapa aturan
pidana
Misal : Perkosaan di jalan umum
• Hanya dikenankan satu pidana yang terberat (Pasal 63
KUHP)

12. 2. PERBUATAN BERLANJUT – Voorgezette Handeling
a. Melakukan beberapa perbuatan berupa kejahatan dan
pelanggaran
b. Antara perbuatan2 ada hubungan yg sedemikian rupa.
Ukurannya :
◊Timbul dari satu kehendak yang terlarang
◊Perbuatan sama jenisnya
◊Tidak dipisahkan oleh waktu yang lama
• Hanya dikenakan satu ancaman pidana.
• Kalau ada perbedaan diberlakukan pidana terberat (Pasal 64
ayat (1) KUHP)

13. 3. CONCURSUS REALIS – Meerdedaadse Samenloop
• Melakukakan beberapa perbuatan pidana yang berupa
kejahatan
• Masing-masing berdiri sendiri
• Belum ada satupun yang diadili Hakim
• Maka Pemidanaannya :
1. Apabila Ancaman pidana sejenis : Hanya dikenakan satu
pidana (Pasal 65 ayat (1) KUHP)

14. • Misal : A melakukanTindak pidana yakni: a) Pencurian : 362
KUHP - penjara : 5 th; b) Penggelapan : 372 KUHP- penjara 4
th; c) Penipuan : 378 KUHP – penjara 4 th.
• Maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum pidana
terberat ditambah 1/3 ( Pasal 65 ayat (2) KUHP - Absorbsi
dipertajam

15. 2. Ancaman Pidana Pokok tidak sejenis
• Maka pidananya merpakan penjumlahan seluruh ancaman
pidana tapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum
pidana terberat ditambah 1/3 ( Pasal 66 ayat (1) KUHP -
Komulasi diperlunak).
Misal : A melakukan beberapa kejahatan :
• Diancam pidana = 2 th penjara
• Diancam pidana = 9 bln kurungan
2 tahun 9 bln (Tidak Boleh)
• Yang dibolehkan : 2 th + (1/3 X 2 th)
= 2 th 8 bl

16. ALASAN HAPUSNYA
KEWENANGAN MENUNTUT
DAN MENJALANI PIDANA
DITA & DAHLIA

17. 1. Tidak adanya pengaduan pada Delik Aduan
(Pasal 72 KUHP sampai Pasal 75 KUHP)
2. Nebis in idem (Pasal 76 KUHP)
3. Matinya terdakwa (Pasal 77 KUHP)
4. Daluwarsa (Pasal 78 sampai Pasal 81 KUHP)
5. Adanya pembayaran denda maksimum kpd
pejabat tertentu untuk pelanggaran yg hanya
diancam dg denda saja (Pasal 82 KUHP)
6. Di Luar KUHP (Ada Abolisi dan Amnesti)
ALASAN HAPUSNYA KEWENANGAN
MENUNTUT DAN MENJALANI PIDANA

18. A. DELIK ADUAN
• Delik atauTindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila
ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.
• Penuntutan digantungkan pada persetujuan dari yang
dirugikan.
• Penghormatan hak azasi manusia.

19. - Mengapa delik aduan diatur
dalam KUHP ?
• Ada delik tertentu dimana orang yang dirugikan akan merasa
lebih dirugikan lagi apabila pelakunya dilakukan penuntutan.
• KUHP hanya mengenal delik aduan thd
Kejahatan sedangkan pelanggaran tidak.

20. Jenis Delik Aduan
1. Delik aduan Absolut (Absolute klachtdelicten)
 Tiap-tiap kejahatan yang dalam keadaan apapun tetap merupakan delik
aduan.
 Misalnya :
- Pasal 284 KUHP - Berbuat Zina
- Pasal 287 KUHP - Bersetubuh dg seorang perempuan
yang bukan isterinya yang usianya dibawah 15 th.
- Pasal 293 KUHP- membujuk seorang anak untuk berbuat
zinah dengan memberi hadiah.
- Pasal 332 KUHP – melarikan seorang perempuan.
 Sifat pengaduan : tidak boleh dibatasi (Onsplitsbaar)
 Pengaduan ditujukan terhadap perbuatannya.

21. 2. Delik aduan yang relatif
• Kejahatan yang dalam keadaan tertentu merupakan delik
aduan.
• Antara pelaku dan korban ada hubungan keluarga
• Hubungan keluarga harus dinyatakan pada waktu
mengajukan pengaduan
• Penuntutan hanya dilakukan thd orang yg disebut dalam
pengaduan (Splitsbaar).
• Pengaduan ditujukan terhadap orangnya bukan pada
perbuatan.

22. Misalnya :
•Pasal 367 ayat (2) KUHP – Pencurian dalam
keluarga
•Pasal 369 ayat (2) KUHP – Pemerasan dengan
ancaman.
•KUHP tidak mengatur delik aduan dalam
Bab tersendiri. KUHP menentukan secara
LIMITATIF.

23. Yang berhak mengajukan pengaduan pada umumnya orang
yang dirugikan
Jika yang bersangkutan belum berumur 16 th /belum cukup
umur/dibawah pengampunan
Pasal 72 KUHP, menentukan pengaduan dapat dilakukan
oleh :
◦ Wakilnya yang sah dlm hukum perdata; atau oleh :
◦ Wali pengawas/pengampu
◦ Isterinya
◦ Keluarga sedarah garis lurus/meyamping sampai derajat ke 3 (tiga)

24. Ketentuan tsb di atas tidak berlaku dalam hal pengaduan berdasar Pasal
284 ayat (3) , Pasal 320 ayat (2), Pasal 321 ayat (3) KUHP
Namun apabila yang bersangkutan meninggal dunia maka
berdasar ketentuan Pasal 73 KUHP, Pengaduan dapat
dilakukan:
Orang tuanya
Anaknya
Suami/Isteri
Kecuali :Yang bersangkutan tidak menghendaki

25. Disamping ketentuan umum di atas ada
ketentuan khusus :
1. Untuk Perzinahan (Pasal 284 KUHP)
Yang berhak membuat pengaduan hanya suami/isteri yang
dirugikan (Ketentuan Pasal 72 dan 73 KUHP tidak berlaku)
Pencabutan kembali pengaduan dapat dilakukan sewaktu-
waktu, selama pemeriksaan sidang pengadilan belum
dimulai (ayat 4). Jadi ketentuan pasal 75 KUHP tidak
berlaku.

26. 2. Untuk melarikan wanita (Pasal 332 KUHP).Yang berhak
mengadu :
a. Jika ybs. belum cukup umur :
-Wanita ybs. atau
- Orang yang seharusnya memberi izin bila ybs kawin.
b. Jika ybs. sudah cukup umur
-Wanita ybs, atau
- Suaminya

27. TENGGANGWAKTU PENGADUAN
Diatur dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP -- (pengecualiannya :
Pasal 293 ayat (3) KUHP)
Apabila pengaduan disampaikan secara Lisan, maka saat
aduan lisan itu diucapkan pada pejabat yang berwenang
menerima pengaduan dianggap saat aduan diajukan.
Apabila pengaduan disampaikan secara Tertulis, maka saat
aduan adalah tanggal pengiriman surat aduan.

28. Apakah pengaduan dapat dicabut kembali
?
•Menurut ketentuan Pasal 75 KUHP :
Pengaduan yang telah diajukan dapat
dicabut.
•Namun Pengaduan yang telah dicabut tidak
dapat diajukan lagi.

29. B. NEBIS IN IDEMSeseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kali karena suatu
peristiwa pidana yang telah dijatuhi putusan hakim yang tidak
dapat diubah lagi.
Syarat untuk adanya Nebis in idem :
1. Adanya Putusan Hakim yg bersifat tetap.
2. Orang terhadap putusan itu dijatuhkan sama (Segi
Subyektif)
Misal : A dan B bersama- sama melakukan
tindak pidana
Yang baru tertangkap B.
3. Perbuatan yang dituntut untuk kedua kalinya sama
(Segi Obyektif)

30. Keputusan hakim yang bersifat tetap atau tidak dapat diubah,
(JONKERS) :
1. Penghukuman (Veroordeling)
Hakim memutuskan, terdakwa bersalah melakukan perbuatan
sebagaimana didakwakan.
2. Pembebasan dari penuntutan hukuman (Onstlag van all recht
velvolging)
Hakim memutuskan, perbuatan terdakwa terbukti namun karena
alasan yang mengecualikan dijatuhkannya hukuman
(Strafuitsluitingsgronden- Pasal 44, Pasal 48 Pasal 51 KUHP) atau
perbuatan sebagaimana didakwakan, tidak dapat dipidana.
3. Pembebasan (bebas murni – Vrijspraak)
Kesalahan terdakwa tidak terbukti.

31. Putusan Bebas mempunyai sifat NEGATIF :
•Pembebasan tidak menyatakan terdakwa
tidak melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan oleh JPU, namun hakim hanya
menyatakan : …“bahwa terdakwa tidak
melakukan perbuatan sebagaimana
didakwakan JPU. Dan kesalahannya tidak
terbukti”…….

32. • Azas nebis in idem tidak berlaku untuk keputusan hakim
yang belum berhubungan dengan Pokok perkara
(Beschikking - “ penetapan”) yaitu :
• Tidak berwenangnya hakim memeriksa perkara perkara ybs.
• Tidak diterima tuntutan jaksa karena terdakwa tidak
melakukan tindak pidana
• Tidak diterimanaya perkara sebab penuntutannya telah
daluwarsa

33. Dasar pemikiran dari Nebis in idem
- Untuk menjaga martabat negara
• Hakim (sebagai wakil negara) harus membuat keputusan akhir
yang tidak dapat diubah.
- Demi rasa keadilan
• Keputusan hukum yang diberikan harusnya memberikan
kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi individu dan
masyarakat.

34. C. MATINYATERDAKWA
• Baik hak menuntut hukuman (Pasal 77 KUHP) maupun hak
menjalani pidana (Pasal 83 KUHP) gugur atau tidak berlaku
lagi apabila terdakwa/terpidana meninggal dunia.
• MenurutVOS ini sesuai prinsip : Hukuman yg ditujukan hanya
kpd “diri pembuat” – de dader persoonlijke

35. Konsekuensinya adalah :
Jika terdakwa meninggal pada tahapan:
1. Pengusutan pengusutan dihentikan
2. Penuntutan telah diajukan oleh JPU
mk Hakim menyatakan tdk menerima
perkara tsb.
Jika meninggalnya terdakwa setelah dijatuhi pidana
berdasar keputusan hakim yang tetap, maka berlakulah
ketentuan Pasal 83 KUHP.

36. D. DALUWARSA - Verjariing
• Dasar hukum daluwarsa adalah :
a. Dari tujuan pemidanaan tidak ada
manfaatnya dilakukan penuntutan
b. Demi kepastian hukum
c. Kesukaran mendapatkan barang bukti
• Alasan a, b disebut alasan Individuil – kepentingan individu
• Alasan c merupakan alasan praktis

37. Jangka waktu lewatnya tuntutan (Pasal
78 KUHP) :
Sesudah lewat 1 th – Untuk semua pelanggaran dan kejahat
dengan alat cetak
Sesudah lewat 6 th – Untuk semua kejahatan yang diancam
dengan denda, hukuman kurungan/penjara yang tidak melebihi
waktu 3 th.
Sesudah lewat 12 th – Untuk semua kejahatan yang diancam
dengan hukuman penjara yang melebihi waktu 3 th.
Sesudah lewat 18 th – Untuk semua kejahatan yang diancam
dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup.

38. Saat khusus permulaan tenggang daluwarsa
Dalam memalsu/meniru uang kertas –Tenggang daluwarsa
dimulai setelah uang yang dipalsukan itu digunakan.
Dalam hal salah satu kejahatan yang tercantum dalam
Pasal 328 - Pasal 330 KUHP. Pasal 333 KUHP –Tenggang
daluwarsa dimulai pada hari berikutnya sesudah
dibebaskan/dimerdekakan kembali orang yang dirampas
kemerdekaannya atau meninggal dunia.
Dalam hal pelanggaran peraturan Pencatan Sipil (Pasal 556
– Pasal 558 KUHP) –Tenggang daluwarsa dimulai pada hari
berikutnya sesudah daftar tersebut diserahkan pada
Panitera pengadilan.

39. PENCEGAHAN DALUWARSA (Stuiting)
dan PENANGGUHAN DALUWARSA (Schorsing)
• Pencegahan daluwarsa (Stuiting) Karena ada Perbuatan
penuntutan. Setelah itu mulai tenggang daluwarsa baru.
• Waktu antara berjalannya tenggang daluwarsa sampai
dihentikannya karena ada perbuatan penuntutan tidak
dihitung (Pasal 80 KUHP)

40. • Pencegahan daluwarsa (Stuiting)
1 Januari
31 DesMaret April
TIDAK DIHITUNG
Tgg. Daluwarsa Baru – 1 Tahun

41. Perbuatan penuntutan
• Pendapat luas
Pemeriksaan tersangka sampai penyerahan perkara oleh Jaksa
ke pengadilan (termasuk tindakan-tindakan pengusutan –
daad van opsporing)
• Pendapat yang sempit
Hanya perbuatan penuntut umum yang lansung menyangkut
proses acara pidana.
Yakni : menyerahkan perkara ke sidang pengadilan,
dilakukannya pemeriksaan tambahan, memohon revisi dll.

42. Penangguhan Daluwarsa (Schorsing)
• Terjadi karena ada perselisihan tentang hukum sebelum
putusan pokok (Pasal 81 KUHP).
• Perselisihan hukum (Prae judisiel) Perselisihan menurut
hukum perdata yang terlebih dahulu harus diselesaikan
sebelum acara pidana diteruskan.
• Misal : A dituduh menjual sebidang tanah
milik B. Padahal menurut A, ia
memperoleh tanah tersebut karena
warisan.

43. • Dalam hal ada penangguhan daluwarsa
Jangka waktu sebelum yang telah berjalan sebelum
penangguhan, turut diperhitungkan.
• Waktu selama ada pengguhan tidak turut diperhitungkan.

44. • Pengguhan daluwarsa (Schorsing)
1 Januari
31 DesMaret April
Turut diperhitungkan
Tgg. Daluwarsa Baru – 1 Tahun
Tidak Diperhitungkan

45. F.TELAH ADA PEMBAYARAN DENDA MAKSIMUM PADA
PEJABATTERTENTU UNTUK PELANGGAR-ANYANG
HANYA DIANCAM DENGAN DENDA (Pasal 82 KUHP)
• Penyelesaian perkara di luar pengadilan
• Dikenal adanya lembaga hukum dengan nama “Afkoop”.
• Penebusan tuntutan pidana karena pelanggaran (overtreding)
yang diatasnya tidak ditentukan hukuman pokok lain dari
denda dengan membayar secara sukarela maksimum denda.
Dalam hal telah diadakan tuntutan, telah juga membayar biaya
perkara.

46. G. AMNESTI dan ABOLISI
(Alasan penghapus penuntutan di luar KUHP)
• Diatur dalam UU No. 11Th. 1954 LN 1954 No. 146 ( Lihat pula
Pasal 14 UUD 1945)
• Diberikan Presiden demi Kepentingan Negara setelah
mendengar nasehat MA
• Semua akibat hukum pidana dihapuskan