Hukum Islam merujuk pada hukum syariat dan fiqh. Hukum syariat bersumber dari al-Quran dan hadis sebagai wahyu, sedangkan fiqh merupakan pemahaman ulama terhadap syariat berdasarkan ijtihad. Hukum Islam memiliki tujuan membentuk manusia menjadi sumber kebajikan dan menegakkan keadilan serta kemaslahatan bagi umat manusia.

1. HUKUM ISLAM, SYARI’AT DAN FIQIH
In Uncategorized on 1 Februari 2011 at 2:39 am
A. Latar Belakang Masalah
Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa inggris, Syari’at Islam diterjemahkan dengan
Islamic Law, sedang Fikih Islam diterjemahkan dengan Islamic Jurispudence. Di dalam bahasa
Indonesia, untuk syari’at Islam, sering, dipergunakan istilah hukum syari’at atau hukum syara’
untuk fikih Islam dipergunakan istilsh hukum fikih atau kadang-kadang Hukum Islam.[1]
Dalam praktek seringkali, kedua istilah itu dirangkum dalam kata hukum Islam, tanpa
menjelaskan apa yang dimaksud. Ini dapat dipahami karena hubungan ke duanya memang sangat
erat, dapat dibedakan, tetapi tidak mungkin dicerai pisahkan. Syari’at adalah landasan fikih
adalah pemahaman tentang syari’at. Perkataan syari’at dan fikih (kedua-duanya) terdapat di
dalam al-Qur’an, syari’at dalam surat al-jatsiyah (45):18
Artinya :. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan
(agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang
tidak Mengetahui. [2]
Sedangkan perkataan fikih tersebut surat at-Taubah (9): 122.
Artinya : Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa
tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam
pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila
mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Akan tetapi,
perangkuman kedua istilah itu ke dalam satu perkataan, sering menimbulkan salah pengertian
terutama kalau dihubungkan dengan perubahan dan pengembangan hukum Islam.[3]
Oleh karena itu seorang ahli hukum di Indonesia harus dapat membedakan mana hukum islam
yang di sebut (hukum syari’at) dan mana pula hukum Islam yang disebut dengan (hukum fikih).
Ungkapan bahwa hukum Islam adalah hukum suci, hukum Tuhan, syariah Allah, dan
semacamnya, sering dijumpai. Juga demikian yang beranggapan bahwa hukum Islam itu pasti
benar dan diatas segala-galanya, juga tidak jarang kita dengar. Disini tampak tdak adana
kejelasan possi dan wilayah antara istilah hukum Islam dan syariah Allah dalam arti
konkritnya adalah wahyu yang murni yang posisinya diluar jangkaan manusia. [4]
Pengkaburan istilah antara hukum islam, hukum syar’i / syari’ah, atau bahkan syari’ah Islam,
pada hakikatnya tidak ada masalah. Namun pengkaburan esensi dan posisi antara hukum Islam
yang identik dengan fiqh, karena merupakan hasil ijtihad tadi, dengan syari’ah yang identik

2. dengan wahyu, yang berarti diluar jangkauan manusia, adalah masalah besar yang harus
diluruskan dan diletakkan pada posisi yang seharusnya.
Sumber utama hukum islam adalah al-qur’an, maka hukum islam berfungsi sebagai pemberi
petunjuk, pemberi pedoman dan batasan terhadap manusia. Jika sesuatu itu haram, maka hukum
islam berfungsi sebagai pemberi petunjuk bahwa hal tersebut tidak boleh dikerjakan, sebaliknya
jika sesuatu itu wajib maka haruslah dikerjakan.. dengan istilah lain ketentuan hukum islam itu
berarti hasil ijtihad fuqaha dalam menjabarkan petunjuk dari wahyu itu. Namun yang terjadi
selama ini seolah-olah hukum islam itu merupakan seperangkat aturan dan batasan yang sudah
mati, sehingga selalu terkesan pasif. Akhirnya hukum islam menimbulkan kesan menakutkan
bagi masyarakat sekitarnya, padahal hukum islam itu harus bersifat aktif sesuai dengan pendapat
Abu Hanifah adanya istilah ma’rifat (mengetahui) dimana kalimah tersebut memberi inspirasi
untuk aktif tidak terlambat memberi ketentuan hukum islam, jika muncul kasus baru. Batasan-batasan
tersebut dalam ilmu hukum disebut sebagai fungsi sosial control.[5]
Berangkat dari masalah tersebut penuls akan mengkaji dan membahas Hukum Islam , Syariat
dan Fiqh karakter dan tantangannya.
B. Pertanyaan Masalah
Sebagai arah dari penulisan ini akan dibatasi bahasan ini dengan pertanyaan masalah yaitu :
1. Apa yang dimaksud dengan Hukum Islam , Syariat dan Fiqh?
2. Bagaimana karakter dan tantangannya ?.
BAB. II
( KARAKTER DAN TANTANGANNYA)
A Hukum Islam
1. Pengertian Hukum Islam :
Menurut Hasby Ash Shiddieqie menyatakan bahwa hukum islam yang sebenarnya tidak lain
dari pada fiqh islam atau syariat Islam, yaitu koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan
syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. [6]
مجموع محاولات الفقهاء لتطبيق الشريعة علي حاجات المجتمع

3. Kumpulan daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syari’at atas kebutuhan masyarakat.
Istilah hukum islam walaupun berlafad Arab, namun telah dijadikan bahasa Indoneisa, sebagai
terjemahan dari Fiqh Islam atau syari’at Islam yang bersumber kepada al-Qur’an As-Sunnah dan
Ijmak para sahabat dan tabi’in.lebih jauh Hasby menjelaskan bahwa Hukum Islam itu adalah
hukum yang terus hidup, sesuai dengan undang-undang gerak dan subur. Dia mempunyai gerak
yang tetap dan perkembangan yang terus menerus.[7]
Hukum islam menekankan pada final goal, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia..
fungsi ini bisa meliputi beberapa hal yaitu : a. fungsi social engineering. Hukum islam dihasilkan
untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemajuan umuat. Untuk merealisasi ini dan dalam
kapasitasnya yang lebih besar, bisa melalui proses siyasah syariyyah, dengan produk qanun atau
perundang-undangan ; b. perubahan untuk tujuan lebih baik. Disini berarti sangat besar
kemungkinannya untuk berubah, jika pertimbangan kemanfaatan untuk masyarakat itu muncul.
2. Ruang Lingkup Hukum Islam
Dalan hukum islam tidak dibedakan antara hukum perdata dengan hukum publik. Hal ini
disebabkan menurut sistem hukum islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada
hukum publik ada segi-segi perdatanya. Oleh karena itu dalam hukum Islam tidak dibedakan
kedua bidang hukum itu. Yang disebutkan hanya bagian-bagiannya saja, seperti (1). Munakahat.,
(2.).wirasah (3). Muamalat dalam arti khusus (4). Jinayat atau ukubat (5). Al-ahkam as-sultoniyyah
(khalifa) (6). Siyar.; (7). Mukhasshamat[8]
Kalau bagian bagian-bagian tersebut disusun menurut sistimatika hukum barat yang
membedakan antara hukum perdata dengan hukum publik Maka susunan hukum muamalah
dalam arti luas itu adalah sebagai berikut : Hukum Privat : 1. Munakahat mengatur segala
sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya ; 2. wirasah
(faraidl) mengaur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta
peninggalan serta pembagian warisan ;
Muamalah dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata
hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan
sebagainya.
Hukum Publik adalah : Jinayat yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang
diancam dengan hukuman baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah takzir. Al-ahkam
assultoniyyah membicarakan soal-soal yang berpusat kepada negara, ke pemerintah 3. Siyar
mengatur urusan perang dan damai, tata hubungannya dengan pemeluk agama dan negara lain ;
4. Mukshshonat mengatur soal; peradilan, kehakiman dan hukum acara. [9]
3. Prinsip-prinsip Hukum Islam
Maksud prinsip dalam bahasan ini adalah titik tolak pembinaan hukum Islam dan
pengembangannya. Prinsip ini berlaku dimanapun dan kapanpun di wilayah hukum Islam.
Prinsip-prinsp itu adalah :

4. Pertama : Tauhid Allah, prinsip ini menyatakan bahwa segala hukum dan tindakan seorang
muslim mesti menuj kepada satu tujuan, yaitu Tauhid Allah, Tauhid Allah disini berarti kesatuan
substansi hukum dan tujuan setiap tindakan manusia dalam rangka menyatu dengan kehendak
Tuhan. Jalan untuk meraihnya tidak bisa lain kecuali deng شn pernyataan : لااله الاالله محمد رسول الله
Kedua : الموافقت الصحيح المنقول للصحيح المأقول
prinsip ini menyatakan bahwa wahyu yang shah bersesuaian dengan penalaran yang sarih.
Dengan kata lain wahyu tidak akan pernah bertentangan dengan akal. Ini berarti bahwa
kebanaran wahyu adalah kebenaan yang mutlak dengan sendirinya. Wahyu tidak memerlukan
pembuktian kebenarannya, baik secara rasional maupun empirik. Ia telah benar dengan
sendirinya.
Ketiga : الرجع الى القران وا لسنة
Kembali kepada al-qur’an dan assunnah yang tidak pernah berlawanan dengan penalaran akal
yang sarih. Namun demikian karena wahyu telah terhenti seiring dengan wafatnya Rasululah
SAW. Maka pokok-pokok ajaran agama dianggap telah sempurna. Sementara response
masyarakat muslim terhadap perubahan sosial budaya dapat berkembang melalui proses ijtihadi.
Ke empat ان اصول الدين وفروعها قد يينها الرسول
hal-hal yang berkenaan dengan pokok-pokok agama an sich telah dijelaskan oleh Rasul. Ini
berarti bahwa dalam hal-hal kehidupan dunia yang terus berubah menganut prinsip-prinsip
keadlan dan kebenaran.
Kelima al-adalah, العذالة yang berarti keadilan. Yaitu keseimbangan dan moderasi yang
menghendaki adanya keseimbangan dan kelayakan antara apa yang seharusnya dilakukan dengan
kenyataan, keseimbangan antara kehendak manusia dan kemampuan merealisasikannya.
Keenam, الان لافى الاضحا الحقيقة في
Bahwa kebenaran itu bukan pada alam idea, bukan pada alam cita-cita dan apa seharusnya,
melainkan apa yang menjadi kenyataan. Prinsip ini menghendaki pelaksanaan. Hukum Islam itu
dilakukan sesuai dengan apa yang paling mungkin dan tidak selalu mengharuskan dilaksanakan
sesuai dengan apa yang diyakini paling tepat dan benar.
Ketujuh Al-Huriyyah. الحرية
Ini berarti kemerdekaan atas kebebasan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang mempunyai
kebebasan baik untuk beragama ataupun tidak. Tidak ada paksaan dalam beragama. Namun
demikian sesuai dengan prinsif tauhid Allah, manusia telah diberi dua pilihan bersyukur atau
berkufur.
Kedelapan al-musawah المساوة prinip ini secara etimologis berarti persamaan, prinsip menyatakan
bahwa setiap manusia mempunyai derajat yang sama. Pembentukan qonun hanya mungkin jika

5. setiap individu masyarakat muslim terlindungi hak-hak asasinya yang sesuai prinsip hukum
islam, adalah al-hurriyyah, dan al-musawwah الحرية المساوة . Hak-hak asasi setiap individu
muslim yang merupakan prinsip hukum islam dalam bermasyarakat itulah yang memungkinkan
terjadinya keseimbangan masyarakat,
Prinsip kesembilan al-musyawarah المشوارة . Musyawarah dapat berarti meminta pendapat dari
pihak pimpinan kepada yang dipimpin atau berupa usul dari arus bawah, yakni dari lapisan
masyarakat yang dipimpin kepada yang memimpinnya. Prinsip ini merupakan landasan hukum
islam melalui proses taqnin dan menjadikannya sebagai hukum positif.[10]
4. Tujuan Hukum Islam
Agama Islam diturunkan Alloh mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hidup
manusia secara individual dan masyarakat. Begitu pula dengan hukum-hukumnya. Menurut Abu
Zahroh ada tiga tujuan hukum Islam.[11]
1. Mendidik individu agar mampu menjadi sumber kebajikan bagi masyarakatnya dan tidak
menjadi sumber malapetakata bagi orang lain;
2. Menegakkan keadilan di dalam masyarakat secara internal di antara sesama ummat Islam
maupun eksternal antara ummat Islam dengan masyarakat luar. Agama Islam tidak membedakan
manusia dari segi keturunan, suku bangsa, agama. Warna kulit dan sebagainya. Kecuali
ketaqwaan kepada-Nya.
3. Mewujudkan kemaslahatan hakiki bagi manusia dan masyarakat. Bukan kemaslahatan semu
untuk sebagian orang atas dasar hawa nafsu yang berakibat penderitaan bagi orang ain, tapi
kemaslahatan bagi semua orang, kemaslahatan yang betul-betul bisa dirasakan oleh semua pihak.
Yang dimaksud dengan kemaslahatan hakiki itu meliputi lima hal yaitu Agama, jiwa, akal,
keturunan, dan harta. Yang lima ini merupakan pokok kehidupan manusia di dunia dan manusia
tidak akan bisa mencapai kesempurnaan hidupnya di dunia ini kecuali dengan kelima hal itu.
Menurutnya yang dimaksud dengan lima ini adalah:[12]
1. Memelihara Agama Memelihara agama adalah memelihara kemerdekaan manusia di
dalam menjalankan agamanya. Agamalah yang meninggikan martabat manusia dari
hewan. Tidak ada paksaan di dalam menjalankan agama. Sudah jelas mana yang benar
dan mana yang salah.
2. Memelihara jiwa adalah memelihara hak hidup secara terhormat memelihara jiwa dari
segala macam ancaman, pembunuhan, penganiayaan dan sebagainya. Islam menjaga
kemerdekaan berbuat, berpikir dan bertempat tinggal, Islam melindungi kebebasan
berkreasi di lingkungan sosial yang terhormat dengan tidak melanggar hak orang lain.
3. Memelihara akal adalah memelihara manusia agar tidak menjadi beban sosial, tidak
menjadi sumber kejahatan dan penyakit di dalam masyarakat. Islam berkewajiban
memelihara akal sehat manusia karena dengan akal sehat itu manusia mampu melakukan
kebajikan dan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat laksana batu merah
di dalam bangunan sosial.

6. 4. Memelihara keturunan, adalah memelihara jenis anak keturunan manusia melalui ikatan
perkwainan yang sah yang diikat dengan suatu aturan hukum agama.
5. Memelihara harta benda adalah mengatur tatacara mendapatkan dan mengembang
biakkan harta benda secara benar dan halal, Islam mengatur tatacara bermuamalah secara
benar, halal, adil dan saling ridla merdlai. Islam melarang cara mendapatkan harta secara
paksa, melalui tipuan dan sebagainya seperti mencuri, merampok, menipu, memeras dan
sebagainya.
Muhammad Abu Zahro telah membagi kemaslahatan kepada 3 tingkatan : (1). Bersifat dlaruri
(2). Haaji; (3). Tahsini.[13]
1. Yang bersifat daruri adalah sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada untuk terwujudnya
suatu maslahat seperti kewajiban melaksanakan hukuman qisas bagi yang melakukan
pembunuhan sengaja, diyat bagi pembunuhan yang tidak sengaja.
2. Masalahat yang bersifat haaji adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk menolak timbulnya
kemadlaratan dan kesusahan di dalam hidup manusia. Seperti diharamkan bermusuhan,
iri dengki terhadap orang lain, tidak boleh egois.
3. Maslahat yang bersifat tahsini adalah sesuatu yang diperlukan untuk mewujudkan
kesempurnaan hidup manusia.
Menurut Abdul Wahab Khalaf bahwa tujuan hukum Islam itu ada dua tujuan yaitu tujuan
umum dan tujuan khusus. Dimaksud dengan tujuan umum ditetapkannya aturan hukum Islam
adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia didalam hidupnya, yang prinsifnya adalah
menarik manfaat dan menolak kemadlaratan. Kemaslahatan manusia itu ada yang bersifat daruri,
haaji dan tahsini.[14] Tujuan hukum Islam yang bersifat khusus adalah yang berkaitan dengan
satu persatu aturan hukum Islam. Hal ini dapat diketahui dengan memahami asbabun nuzul dan
hadits-hadits yang shahih.
B. SYARI’AT
Pengertian syariat islam menurut Mahmud Syaltut adalah ;
الشريعة لغة المورد تؤمه الناس اوالدواب للشرب والصطلاحا الاحكام والنظم التي شرعها
الله لعباده لاتباعها وعلي قطهم بالناس بعضهم ببعض واننانعني هنا بمعنى الاصطلاحى والتعبير بالشريعة ينصرف الي
الاحكام التي جاء بها القران الكريم والسنة المحمد ية ثم ما اجمع عليه الصحا بة مما اجتهدوا فيه ويدخل فى الاجتهاد الحكم
بالقياس والقرائن والامارات والدلائل
Syariat menurut bahasa ialah : tempat yang didatangi atau dituju oleh manusia dan hewan guna
meminum air. Menurut istilah ialah : hukum-hukum dan aturan yang Allah syariatkan buat
hambanya untuk diikuti dan hubungan mereka sesama manusia. Disini kami maksudkan makna
secara yang istilah yaitu syari’at tertuju kepada hukum yang didatangkan al-qur’an dan rasulnya,
kemudian yang disepakati para sahabat dari hukum hukum yang tidak datang mengenai
urusannya sesuatu nash dari al-qur’an atau as-sunnah. Kemudian hukum yang diistimbatkan
dengan jalan ijtihad, dan masuk ke ruang ijtihad menetapkan hukum dengan perantaraan qiyas,
karinah, tanda-tanda dan dalil-dalil.[15]

7. Sedangkan Syariat menurut Salam Madkur adalah
التشريع لفظ ماخذ من الشريعة التئ من معا نيها عند العرب الطريقة المستقيمة والتي اطلقهاالفقهاء المسلمون علي الاحكام
التي سنها الله لعباده وعلي لسان رسوله ليعملوا بها عنىايمان سواء كانت متعلقة بافعال ام با لعقائد ام بالاخلاق وهو من
الشريعة بهذ المعني اشتق التشريع بمعني انشاء الشريعة وسن قواعد ها فالتشريع بناء علي هذا هو سن القوانين سواء كا
نت اتية عن طريق الاديان ويسمئ تشريعا سماويا ام كا نت من وضع البشر وتفكيرهم وسمي تشريعا وضعيا
Tasyri ialah lafadl yang diambil dari kata syari’at yang diantara maknanya dalam pandangan
orang Arab ialah ; jalan yang lurus dan yang dipergunakan oleh ahli fikih islam untuk nama bagi
hukum-hukum yang Allah tetapkan bagi hambanya dan dituangkan dengan perantaraan rasul-
Nya agar mereka mengerjakan dengan penuh keimanan baik hukum-hukum itu berkaitan dengan
perbuatan ataupun dengan aqidah maupun dengan akhlak budi pekerti. dan dinamakan dengan
makna ini dipetik kalimat tasyri yang berarti menciptakan undang-undang dan membuat qaidah-qaidah
Nya, maka tasyri menurut pengertian ini ialah membuat undang-undang baik undang-undang
itu datang dari agama dan dinamakan tasyri samawi atau pun dari perbuatan manusia dan
pikiran mereka dinamakan tasyri wadl’i. [16]
Syari’at seperti telah disinggung dalam uraian terdahulu terdapat di dalam al-Qur’an Dan kitab
kitab Hadits. Kalau kita berbicara tentang syari’at, yang dimaksud adalah wahyu Allah dan
sabda Rasulullah
Apabila diihat dari segi ilmu hukum, maka syari’at merupakan dasar-dasar hukumyang
ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya, yang wajib diikuti oleh orang islam berdasarkan iman yang
berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubunganya dengan Allah maupun dengan sesama
manusia dan benda dalam masyarakat. Dasar-dasar hukum ini dijelaskan dan atau dirinci lebih
lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rosul-Nya. Karena itu, syariat terdapat didalam al qur an
dan di dalam kitab kitab Hadits.
Menurut Sunnah Nabi Muhammad, ummat islam tiak akan pernah sesat dalam perjalanan
hidupnya di dunia ini selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada Qur’an dan
Sunnah Rasulullah.[17]
Dengan perkataan lain, ummat islam tidak pernah akan sesat dalam perjalanan hidupnya di dunia
ini selama ia mempergunakan pola hidup, pedoman lhidup, tolok ukur hidup dan kehidupan yang
terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits yang sahih.
Karena norma-norma dasar yang terdapat di dalam AL Quran itu masih bersifat umum, demikian
juga halnya dengan aturan yang ditentukan oleh nabi Muhammad terutama mengenai muamalah,
maka setelah Nabi Muhammad wafat, norma-norma dasar yang masih bersifat umum itu perlu
dirinci lebih lanjut. Perumusan dan penggolongan norma-norma dasar yang bersifat umum itu ke
dalam kaidah-kaidah lebih konkrit agar dapat dilaksanakan dalam praktek, memerlukan
disiplin dan cara – cara tertentu.
Muncullah ilmu pengetahuan baru yang khusus menguraikan syariat dimaksud. Dalam
kepustakaan, ilmu tersebut dinamakan ilmu fiqih yang ke dalam bahasa indonesia diterjemahkan
dengan ilmu hukum islam. Ilmu fiqih adalah ilmu yang mempelajari atau memahami syari’at

8. dengan memusatkan perhatiannya pada perbuatan (hukum) manusia mukallaf yaitu manusia
yang berkewajiban melaksanakan hukum islam karena telah dewasa dan berakal sehat. Orang
yang faham tentang ilmu fikih disebut fakih atau fukaha (jamaknya). Artinya ahli atau para ahli
hukum islam.[18]
Kata yang sangat dekat hubungannya dengan perkataan syari’at seperti telah disebut di atas
adalah syara’ dan syar’i yang diterjemahkan dengan agama. Oleh karena itu, jika orang berbicara
tentang hukum syara’ yang dimaksudnya adalah hukum agama yaitu hukum yang ditetapkan
oleh Allah dan dijelaskan oleh Rosul-Nya, yakni hukum syari’at. Dari perkataan syari’at ini
lahir kemudian perkataan tasyri’, artinya pembuatan peraturan perundang-undangan yang
bersumber dari wahyu dan sunnah yang disebut tasyri’ samawi dalam kepustakaan (samawi =
langit), dan peraturan perundang–undangan yang bersumber dari pemikiran manusia, yang
disebut tasyri’ wadh’i (wadha’a = membuat sesuatu menjadi lebih jelas dengan karya manusia).
Membicarakan soal pemikiran atau penalaran manusia dalam bidang hukum, kita telah
membicarakan soal fiqih.
C. Fiqh
1. Pengertian Fiqh
الفقه العلم بالشيء والفهم له والفطنة و غللب على علم الدين لشرقه
Fiqh ialah mengetahui sesuatu memahaminya dan menanggapnya dengan sempurna. [19]
Di dalam bahasa Arab, perkataan fiqih yang di dalam bahasa Indonesia ditulis fikih atau fiqih
atau kadang–kadang feqih, artinya faham atau pengertian. Kalau dihubungkan perkataan ilmu
tersebut di atas, dalam hubungan ini dapat juga dirumuskan, ilmu fikih adalah ilmu yang
bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan- ketentuan umum
yang terdapat di dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad yang direkam dalam kitab-kitab
Hadits. Dengan kata lain, ilmu fikih, selain rumusan di atas, adalah ilmu yang berusaha
memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur’an dan Sunnah nabi Muhammad untuk
diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban
melaksanakan hukum islam. [20]
Pengertian fiqh menurut sebagian para ulama adalah :
الاحكام الشرعية التى يحتاج ي استنبتهاالي تامل وفهم وجتهاد
“Hukum-hukum syara-syara yang diperlukan kedalam renungan yang mendalam, pemahaman
dari ijtihad.[21]
Menurut pendapat sayid Ridla :
ويكثر فى القران ذكرالفقه وهو الفهم الدقيق للحقائق الذى يكون به العالم حكيما عاملا متتقنا

9. Dan banyak dalam al-qur’an sebutan kalimat fiqh yaitu faham yang mendalam yang amat halus
bagi segenap haqiqat yang dengan mengetahui fiqh. Itulah para alim menjadi hakim yang
sempurna lagi amat teguh.[22]
Hasil pemahaman tentang hukum islam itu disusun secara sistematis dalam kitab fiqih dan
disebut hukum fiqih. Contoh hukum fiqih islam yang ditulis dalam bahasa Indonesia oleh orang
Indonesia adalah, misalnya, Fiqih islam karya H. Sulaiman Rasjid yang sejak di terbitkan
pertama kali tahun 1954 sampai kini (1990) telah puluhan kali dicetak ulang. Beberapa kitab
hukum fikih yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Diantaranya adalah karya Mohammad Idris
as-Syafi’i, salah seorang pendiri mazhab hukum fikih islam, yang bernama : al-Um, artinya
(kitab) Induk.[23]
Fiqh arti asal katanya Paham. Disini fiqh merupakan pemahaman terhadap ilmu yang berupa
wahyu (yaitu al-qur’an dan al-hadits sahih). Jadi fiqh sebagai suplemen dan sekaligus perbedaan
prinsip dengan ilmu. Kelanjutan pengertian seperti ini adalah bahwa fiqih identik dengan al-ra’yi
yang menjadi kebalikan ilmu tadi. Pengertian fiqh yang demikian kemudian berkembang
menjadi berarti ilmu agama. Atau ilmu yang berdasar agama yakni fase kedua. Dalam fase ini
fiqh mencakup kepada semua jenis, termasuk akidah tasawuf, dan lain-lain. Kitab al-fiqh akbar
karya Abu Hanifah sama sekali tidak menyinggung hukum, namun isinya adalah hal-hal yang
berkaitan dengan akidah . pada akhirnya pada fase ketiga fiqh difahami sebagai disiplin hukum
Islam. Kalau pada awalnya fiqh itu alat untuk memahami atau untuk mengkaji dalam fase
tarkhir ini fiqh menjadi sosok objek kajian. Suatu disiplin yang dikaji tidak lagi alat apalagi suatu
proses. Fiqh berarti hukum Islam atau ada pula yang menyebut sebagai hukum positif Islam, oleh
karena adanya dominasi akal manusia dalam memahami wahyu. [24]
Dalam kenyataannya meskipun fiqh bisa diartikan dengan hukum Islam, namun mengandung
aspek-aspek selain hukum. Dalam kitab-kitab fiqh dengan konsep etika agama, juga terkadang
mengandung pembahasaan akidah yang berarti wilayah kajian ilmu kalam. Dan dalam
kenyataannya pula, meskipun fiqh bisa diartikan dengan hukum Islam, namun hukum di sini
tidak selalu identik dengan law atau peraturan perundang-undangan Hukum yang mempunyai al-ahkam
al-khamsah (wajib, sunat, makruh harm, jaiz) dalam fiqh lebih identik dengan konsep
etika agama, dalam hal ini Islam yakni ciri utamanya adalah terwujudnya kandungan nilai
ibadah yang sarat dengan pahala dan siksa dan berkonsekuensi akhirat. Inilah ciri utama dalam
hal-hal yang digabungkan dengan fiqh.
Dilihat dari cakupannya yang sarat dengan muatan religious ethic, fiqh bisa diartikan dengan
ilmu tentang perilaku manusia yang landasan utamanya adalah nas / wahyu, atau lebih singkat
ilmu Islam tentang perilaku manusia. Istilah perilaku dimaksudkan dengan al-amaliyah yaitu
dengan mengecualikan diskursus teologis, perasaan, dan filsafat, sehingga ilmu kalam dan
filsafat tidak masuk disini.. sedangkan predikat Islam atau landasan utamanya wahyu
membedaan fiqih dengan ilmu atau konsep non islam.
Menurut definisi Abu Hanifah fiqh adalah marifat al-nafs malaha waman alaiha amalan.
(mengetahui hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perilaku seseorang). Konsep hak dan
kewajiban adalah konsep etika. Sedangkan definisi yang

10. sering diketahui adalah العلم بلاحكام الصريه العملية المكتسب من ادلتها التفصلية
ilmu tentang hukum-hukum atau etika agama syara untuk hal-hal yang berkaitan dengan
amaliyah perilaku manusia yang diuwujudkan dengan landasan utama dari dalil-dalil syara yang
rinci). Bisa juga didefiniskan sebagai kumpulan hukum-hukum atau etika syara untuk hal-hal
yang berkaitan dengan amaliyah perilaku manusia yang termasuk dengan landasan utama dari
dalil-dalil syara yang rinci.[25]
Di samping uraian di atas, dalam membahas fiqh sering ditemui pengertian hukum dalam
pengertiannya menurut ilmu hukum (hukum sekuler), artinya fiqh juga memuat pembahasan
beberapa ketentuan sanksi terhadap tindak criminal (jarimah), bagian-bagian hukum waris
(mawaris), hukum perkawinan ( munakahat), hukum perdagangan, hukum pidana (jinayah) dan
lain-lain. Meskipun matan fiqh tersebut dalam beberapa hal masih tampak sederhana, namun
sudah bisa dikatakan cukup maju untuk masanya. Jadi kesederhanaan itu bukan lantaran
ketinggalan jaman, namun sesuai dengan tuntutan waktu ketika pemikiran fiqh dihasilkan.
Di pihak lain adanya anggapan atau pemikiran yang membuat sacral dan absolute terhadap
pengertian hukum islam. Dalam hal ini tidak ada pemisahan antara hukum atau fiqh yang
merupakan hasil ijtihad ulama dengan konsep syariah Allah yang identik dengan wahyu, yang
memang bisa dikatakan sebagai hal yang absolute, retorika seperti inilah yang sering dijumpai di
kalangan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Muhamad Muslihudin “Islamic law is
diviney ordained syatem, the Will of Good to be established on earth. It is called Shari’ah or the
rigt path, Qur’an and the sunnah (traditions of the Prophet) are its two primary and original
sources. ( Hukum islam adalah system illahiyyah, kehendak Allah yang ditegakan di atas bumi.
Hukum islam itu disebut syariah atau jalan yang benar. Qur’an dan sunnah Nabi merupakan dua
sumber utama dan asli bagi hukum Islam tersebut.
2. Pencabangan Fiqh.
Fiqh atau hokum Islam mempunyai cakupan yang sangat luas, seluas aspek perilaku menusia
dengan segala macam jenisnya. Dalam pembagian klasik fiqh meliputi empat kelompok a.
ibadah b. muamalat. . munakahat; d. jinayat.
Keempat kelompok ini juga memiliki cakupan yang sangat luas, sehingga hal-hal yang berkaitan
dengan Negara dan politik juga tidak terlewatkan menjadi obyek pembahasan dalam buku fiqh.
Dengan kata lain, dari kandungan yang ada dalam buku-buku fiqh, sasaran kajian fiqh meliputi
banyak hal yang kemudian tidak jarang mempunyai nama sendiri.[26]
Kemudian muncul istilah fiqh politik (fiqh siyasah ) dan fiqih-fiqih lainnya. Fiqh siyasah
sebenarnya tidak sekedar diterjemahkan sebagai ilmu tata Negara dalam Islam, namun
disejajarkan dengan ilmu politik islam atau Islamic Poltical Thought dan seterusnya sehingga
istilah- istilah tersebut menampakkan ciri fiqh yang berupa exersice pemikiran yang tidak
berhenti dan tetap berkelanjutan, tidak malah didominasi oleh ciri fiqh yang sarat dengan nilai
ibadah yang berkonsekwensi mandeg. Selanjutnya ketka beribicara mengenai hukum pidana
maka sudah memakai bahasa hukum yang lazim dipergunakan dalam ilmu hukum. Hal yang
samapun juga berlaku bagi cabang fiqh yang lainnya yang sudah muncul atau yang belum

11. muncul, seperti fiqh ekonomi, fiqh perdagangan, fiqh keluarga, fiqh lingkungan, fiqh perbankan
dan lainnya.
Apabila hal ini bisa dikenal maka disini tidak hanya bicara mengenai hukum, namun hukum
Islam yang menjadi ruhnya pada dasarnya berarti etika atau ruh islam, tidak diskursus hukum
dalam ilmu hukum atau perundang-undangan. Dengan demikian maka metode induktif harus
bisa dipakai dengan leluasa sambil mengakui deduktif dan bahkan landasan wahyu yang dalam
banyak sisi bisa dilihat sebagai metafisika. Ini proyek besar, dimana mengerjakannya harus
menguasai pula ilmu- ilmu sosial dan humaniora modern.
Dari uraian tersebut diatas, ada dua hal yang bisa dikemukakan yaitu :
Pertama : Cakupan fiqh baik dalam pengertiannya yang bercabang-cabang tadi maupun masih
dalam pengertian hukum Islam, adalah sangat luas, seluas perilaku manusia. Sehingga kasus-kasus
baru yang sedang dan akan bermunculan akan selalu menuntut jawaban dari fiqh atau
hukum islam.
Kedua : agar selalu tetap eksis hukum islam harus mampu memberi jawaban dengan cepat
terhadap tuntutan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Disatu sisi jawaban itu harus cepat dan
tepat., untuk itu diperlukan pemikir yang mumpuni, dari sisi lain spesialisasi cabang-cabang fiqh
perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan sosial budaya dan tehnologi yang ada. [27]
BAB. III
KESIMPULAN
Bab ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan masalah yang penulis ajukan dalam bab. I.
yaitu bahwa yang dimaksud dengan :
1. Hukum Islam sebenarnya tidak lain dari pada fiqh islam atau syariat Islam, yaitu koleksi
daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat
yang bersumber kepada al-Qur’an As-Sunnah dan Ijmak para sahabat dan tabi’in.
2. Syariat : Bawa syari’at, yang dimaksud adalah wahyu Allah dan sabda Rasulullah,
merupakan dasar-dasar hukum yang ditetapkan Allah melalui Rasul-Nya, yang wajib diikuti
oleh orang islam dasar-dasar hukum ini dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai
Rosul-Nya.
3. Fiqh artinya faham atau pengertian., dapat juga dirumuskan sebagai ilmu yang bertugas
menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan- ketentuan umum yang terdapat
di dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad yang direkam dalam kitab-kitab hadits, dan
berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur’an dan Sunnah nabi
Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya
yang berkewajiban melaksanakan hukum islam.
2. Karakter dan tantangannya

12. Hukum islam menekankan pada final goal, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia. dan
kemajuan umuat melalui proses siyasah syariyyah, dengan produk qanun atau perundang-undangan
;
Dalam membahas fiqh sering ditemui pengertian hukum dalam pengertiannya menurut ilmu
hukum, artinya fiqh. tidak ada pemisahan antara hokum Islam atau fiqh yang merupakan hasil
ijtihad ulama dengan konsep syariah Allah. Karena norma-norma dasar yang terdapat di dalam
AL Quran itu masih bersifat umum, perlu dirinci lebih lanjut ke dalam kaidah-kaidah lebih
konkrit agar dapat dilaksanakan dalam praktek..
DAFTAR PUSTAKA
Al-qur’an dan terjemahannya 1978, Departemen Agama Republik Indonesia, Bumi
Abdul wahab Khalaf, 1968 Ilmu ushul Fikih, Kuwait,
Al-Jurjawi, Ahmad ali, Himatut tasyri Wafalsafatuhu, Juz. I al-Harmain, jedah
Ahmad hanafi, 1967, Asas-asas Hukum, Pidana Islam, , Bulan Bintang, Jakarta
Amir Syarifudin, 2009, Ushul Fiqh II, cet. Ke 5. Perpustakan Nasional, Jakarta.
Ali-Juncio Abdul halim, 1966, Abu hanifah Batsahil hurriyyah Watasamuh Fil islam, juz III,
Majlis al kairo, Mesir.
Ahmad malik Tauhid, 1981, Membina Pribadi Muslim dan Masyarakat, al-Hidayah.
Abdul Qodri A.Azizy, 2001, Transformasi Foqh dalam Hukum Nasional, membedah Peradilan
Agama, PPHIM Jawa Tengah, Semarang,
Mahmasoni, sobhi, 1981, falsafah Tasyri Fil Islam, Maarif Bandung.
Muhammad abduh Malik,2003, Perilaku zina Pandangan Hukum Islam dan KUHP, bulan
bintang, jakarta .
Mohammad Daud Ali, Asas-asas hukum islam, 1991, , Rajawali Pers, Jakarta.
Hasby ash shiddieqi ,1975, Falsafah Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakarta
Satria Efendi M. Zein, 2005, Ushul Fiqh, Prenada Media, Jakarta ;
Abdul Kadir, dkk. 2001, Membedah Peradilan Agama, Mencari Solusi untuk Reformasi Hukum
di Indonesia. LPKBHI Fak Syariah IAIN Walisongo dengan PPHIM PTA Jawa Tengah
semarang.

13. [1] Maksun Faiz, Konstitusionaisasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional, membedah
Peradilan Agama, PPHIM Jawa Tengah, Semarang, 2001, hlm. 171
[2] Al-qur’an dan terjemahannya 1978, Departemen Agama Republik Indonesia, Bumi,
hlm.817
[3]I b I d. hlm. 301
[4] Maksun Faiz , Op. Cit.. 172
[5] I b I d., hlm. 175
[6] Hasby ash Shiddieqy, 1974, Falsafah Hukum Islam, Bulan Bintang, Jakrta, hlm. 44
[7] I b I d. hlm.112
[8] I b I d.
[9] I b i d. Hlm. 150
[10] Maksun Faiz, Op. Cit. hlm.175
[11] Abu Zahroh, Ushul Fiqh, hlm. 364.
[12] I b I d.
[13] I b I d. hlm. 366
[14] Abdul Waha1. b khalaf, ilmu ushul fiqh hlm. `97
[15] Hasby ash shiedieqi, Op. Cit. hlm. 200
[16] Muhammad salam Madkur, Al-madkhal lil fiqhil Islami., hlm. 44
[17] I b I d.
[18] H. A. Qodri A.Azizy, Transformasi Fiqh dalam Hukum Nasional, membedah Peradilan
Agama, PPHIM Jawa Tengah, Semarang, 2001, hlm.99.
[19] I b i d. Hlm.34
[20] H. A. Qodri A.Azizy, Op. Cit. hlm. 100
[21] Hsby , Op. Cit. hlm. Hlm. 35
[22] I b i d.

14. [23] H. A. Qodri A.Azizy, Op. Cit. hlm. 123.
[24] I b I d. hlm. 102
[25] I b I d. hlm. 103
[26] I b I d.
[27] I b I d. hlm 107