SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 10
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN 
PROGRAM BANTUAN LANGSUNG 
SEMENTARA MASYARAKAT 
(BLSM) DI KECAMATAN SINJAI 
UTARA KABUPATEN SINJAI 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 
SYAHRUL ALIF UTAMA 
NPP: 21.1042
INDONESIA 
UUD tahun 1945 
UU No.11 
tahun 2009 
UU No. 13 
tahun 2011 
Perpres 15 Tahun 2010 
TNP2K 
 Kemiskinan 
merupakan masalah 
sosial yang mewabah 
diseluruh dunia baik 
itu dinegara 
berkembang bahkan 
dinegara maju 
sekalipun yang 
dimana kemiskinan 
merupakan perhatian 
utama bagi 
pemerintah, karena 
tingkat kemakmuran 
suatu negara dilihat 
dari tingkat 
kesejahteraan 
masyarakatnya
Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 
2013 
Inpres No. 5 Tahun 2013 
Sosialisasi Kebijakan 
Subsidi BBM 
PERMEN ESDM no 18 Tahun 2013 
Tentang Harga Jual Eceran Jenis 
Bahan Bakar Minyak tertentu 
Untuk Konsumen Pengguna 
Tertentu 
1. Harga semakin mahal 
2. Daya beli masyarakat 
menurun 
3. Pengagguran bertambah 
4. Kemiskinan bertambah 
5. Bangkrutnya Usaha Kecil 
Masyarakat Miskin 
BLSM
IDENTIFIKASI MASALAH 
 adanya kenaikan harga BBM yang menyebabkan 
perekonomian masyarakat semakin melemah; 
Data masyarakat miskin penerima BLSM yang 
tidak valid; 
Masyarakat yang mampu justru menerima dana 
BLSM 
Kurangnya sosialisasi antara aparat dengan 
masyarakat, sehingga masyarakat tidak 
mengetahui fungsi dari KPS
 Jenis Penelitian 
Eksploratif Pendekatan Induktif 
 Sumber Data 
Data Primer dan Data Sekunder 
 Metode Pengumpulan Data 
Wawancara, Dokumentasi, dan 
observasi 
 Teknik analisis Data 
Data Reduction, Data Display, 
Conclusion Drawing
BLSM DI 
KECAMATAN 
SINJAI UTARA 
TAHAP I 
DOOR TO DOOR 
(RUMAH KE 
RUMAH) 
TAHAP II 
PIHAK KANTOR POS 
MENYALURKAN 
DANA BLSM DI 
KANTOR KELURAHAN
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG 
FAKTOR 
PENDUKUNG 
FAKTOR 
PENGHAMBAT 
 Situasi yang kondusif 
Kondisi wilayah yang mudah 
dijangkau 
Kerjasama semua pihak (tahap II) 
Pelayanan Prima (pada tahap I) 
 Lemahnya sosialisasi penggunaan 
KPS 
 tidak ada kerjasama (tahap I) 
Data penerima BLSM tidak valid
Efektivitas pelaksanaan Program 
BLSM 
WAKTU BIAYA TUJUAN SASARAN 
Pelaksanaan program BLSM di Kecamatan Sinjai Utara, dapat di simpulkan 
tidak efektif, khususnya dari segi ketepatan waktu, tujuan, dan sasaran 
meskipun dari segi biaya telah memenuhi kriteria efektivitas. Akan tetapi 
suatu program dapat dikatakan efektif apabila telah memenuhi kriteria yang 
telah ditetapkan
SARAN 
Dalam pelaksanaan program BLSM ini, ada beberapa saran 
yang penulis sampaikan: 
1. Mengoptimalkan sosialisasi 
2. Agar setiap program pengentasan kemiskinan agar terus 
berjalan 
3. Agar melibatkan pemerintah kelurahan dan kecamatan 
dalam pendataan masyarakat miskin 
4. Perlu diadakan pendataan ulang 
5. Data yang ada agar lebih di validkan 
6. Evaluasi terlebih dahulu untuk mengurangi faktor 
penghambat 
7. Keterlibatan tokoh masyarakat/kepala lingkungan agar 
mayarakat penerima BLSM dapat lebih memahami apa 
yang disampaikan.
SEKIAN DAN TERIMA 
KASIH

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a Efektivitas BLSM di Kecamatan Sinjai Utara

Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanRancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanMoh TP
 
Sebaran masyarakat miskin dan program bantuan langsung tunai (blt) di kecamat...
Sebaran masyarakat miskin dan program bantuan langsung tunai (blt) di kecamat...Sebaran masyarakat miskin dan program bantuan langsung tunai (blt) di kecamat...
Sebaran masyarakat miskin dan program bantuan langsung tunai (blt) di kecamat...Habibullah
 
Laporan desember administrator pangkalan data darmalita
Laporan desember administrator pangkalan data darmalitaLaporan desember administrator pangkalan data darmalita
Laporan desember administrator pangkalan data darmalitadarmalita
 
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021BappedaLampungUtara
 
Dirut BRI - Rakor Menteri Anggota TKPK
Dirut BRI - Rakor Menteri Anggota TKPKDirut BRI - Rakor Menteri Anggota TKPK
Dirut BRI - Rakor Menteri Anggota TKPKkhoiril anwar
 
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Sutardjo ( Mang Ojo )
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranPSEKP - UGM
 
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...Indonesia Media Monitoring Center (IMMC)
 
PRESENTASI TA_Nyndia Rizki Novita_Jawa Barat.ppt
PRESENTASI TA_Nyndia Rizki Novita_Jawa Barat.pptPRESENTASI TA_Nyndia Rizki Novita_Jawa Barat.ppt
PRESENTASI TA_Nyndia Rizki Novita_Jawa Barat.pptTariHappie
 
rencana percepatan digitalisasi ekonomi Kabupaten Batang.docx
rencana percepatan digitalisasi ekonomi Kabupaten Batang.docxrencana percepatan digitalisasi ekonomi Kabupaten Batang.docx
rencana percepatan digitalisasi ekonomi Kabupaten Batang.docxPrashintaSari
 
Panduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
Panduan Pendataan Kemiskinan PartisipatifPanduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
Panduan Pendataan Kemiskinan PartisipatifFormasi Org
 
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemda
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan PemdaSinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemda
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan PemdaDadang Solihin
 
Power_point_proposal_tesis.pptx
Power_point_proposal_tesis.pptxPower_point_proposal_tesis.pptx
Power_point_proposal_tesis.pptxPutrajab
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifFormasi Org
 
Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan Kemiskinan
Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan KemiskinanPerencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan Kemiskinan
Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan Kemiskinankhoiril anwar
 
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Oswar Mungkasa
 
Ada apa dengan paket stimulus fiskal 2009 umi hanik
Ada apa dengan paket stimulus fiskal 2009 umi hanikAda apa dengan paket stimulus fiskal 2009 umi hanik
Ada apa dengan paket stimulus fiskal 2009 umi hanikUmi Hanik
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfmuzakir tombolotutu
 
Mensos - Rakor Menteri Anggota TKPK
Mensos - Rakor Menteri Anggota TKPKMensos - Rakor Menteri Anggota TKPK
Mensos - Rakor Menteri Anggota TKPKkhoiril anwar
 
Paparan bappenas
Paparan bappenasPaparan bappenas
Paparan bappenasslidekita
 

Semelhante a Efektivitas BLSM di Kecamatan Sinjai Utara (20)

Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinanRancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
Rancangan perbup pedoman percepatan penanggulangan kemiskinan
 
Sebaran masyarakat miskin dan program bantuan langsung tunai (blt) di kecamat...
Sebaran masyarakat miskin dan program bantuan langsung tunai (blt) di kecamat...Sebaran masyarakat miskin dan program bantuan langsung tunai (blt) di kecamat...
Sebaran masyarakat miskin dan program bantuan langsung tunai (blt) di kecamat...
 
Laporan desember administrator pangkalan data darmalita
Laporan desember administrator pangkalan data darmalitaLaporan desember administrator pangkalan data darmalita
Laporan desember administrator pangkalan data darmalita
 
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021Paparan kemiskinan lampung utara 2021
Paparan kemiskinan lampung utara 2021
 
Dirut BRI - Rakor Menteri Anggota TKPK
Dirut BRI - Rakor Menteri Anggota TKPKDirut BRI - Rakor Menteri Anggota TKPK
Dirut BRI - Rakor Menteri Anggota TKPK
 
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
Paparan kebijakan penanggulangan kemiskinan perdesaan bali 020914
 
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan PenganggaranProgram Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
Program Penanggulangan Kemiskinan dalam Perencanaan Penganggaran
 
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
Laporan Online Media Monitoring Implementasi dan Permasalahan Program-program...
 
PRESENTASI TA_Nyndia Rizki Novita_Jawa Barat.ppt
PRESENTASI TA_Nyndia Rizki Novita_Jawa Barat.pptPRESENTASI TA_Nyndia Rizki Novita_Jawa Barat.ppt
PRESENTASI TA_Nyndia Rizki Novita_Jawa Barat.ppt
 
rencana percepatan digitalisasi ekonomi Kabupaten Batang.docx
rencana percepatan digitalisasi ekonomi Kabupaten Batang.docxrencana percepatan digitalisasi ekonomi Kabupaten Batang.docx
rencana percepatan digitalisasi ekonomi Kabupaten Batang.docx
 
Panduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
Panduan Pendataan Kemiskinan PartisipatifPanduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
Panduan Pendataan Kemiskinan Partisipatif
 
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemda
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan PemdaSinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemda
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah dengan Pemda
 
Power_point_proposal_tesis.pptx
Power_point_proposal_tesis.pptxPower_point_proposal_tesis.pptx
Power_point_proposal_tesis.pptx
 
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan PartisipatifPengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
Pengantar Analisis Kemiskinan Partisipatif
 
Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan Kemiskinan
Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan KemiskinanPerencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan Kemiskinan
Perencanaan dan Penganggaran untuk Penanggulagnan Kemiskinan
 
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan: Penguatan Kelembagaan Pusat da...
 
Ada apa dengan paket stimulus fiskal 2009 umi hanik
Ada apa dengan paket stimulus fiskal 2009 umi hanikAda apa dengan paket stimulus fiskal 2009 umi hanik
Ada apa dengan paket stimulus fiskal 2009 umi hanik
 
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdfBahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
Bahan Pegangan Kemiskinan Ekstrem.pdf
 
Mensos - Rakor Menteri Anggota TKPK
Mensos - Rakor Menteri Anggota TKPKMensos - Rakor Menteri Anggota TKPK
Mensos - Rakor Menteri Anggota TKPK
 
Paparan bappenas
Paparan bappenasPaparan bappenas
Paparan bappenas
 

Último

2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 

Último (14)

2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 

Efektivitas BLSM di Kecamatan Sinjai Utara

  • 1. EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG SEMENTARA MASYARAKAT (BLSM) DI KECAMATAN SINJAI UTARA KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN SYAHRUL ALIF UTAMA NPP: 21.1042
  • 2. INDONESIA UUD tahun 1945 UU No.11 tahun 2009 UU No. 13 tahun 2011 Perpres 15 Tahun 2010 TNP2K  Kemiskinan merupakan masalah sosial yang mewabah diseluruh dunia baik itu dinegara berkembang bahkan dinegara maju sekalipun yang dimana kemiskinan merupakan perhatian utama bagi pemerintah, karena tingkat kemakmuran suatu negara dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya
  • 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 Inpres No. 5 Tahun 2013 Sosialisasi Kebijakan Subsidi BBM PERMEN ESDM no 18 Tahun 2013 Tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu 1. Harga semakin mahal 2. Daya beli masyarakat menurun 3. Pengagguran bertambah 4. Kemiskinan bertambah 5. Bangkrutnya Usaha Kecil Masyarakat Miskin BLSM
  • 4. IDENTIFIKASI MASALAH  adanya kenaikan harga BBM yang menyebabkan perekonomian masyarakat semakin melemah; Data masyarakat miskin penerima BLSM yang tidak valid; Masyarakat yang mampu justru menerima dana BLSM Kurangnya sosialisasi antara aparat dengan masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui fungsi dari KPS
  • 5.  Jenis Penelitian Eksploratif Pendekatan Induktif  Sumber Data Data Primer dan Data Sekunder  Metode Pengumpulan Data Wawancara, Dokumentasi, dan observasi  Teknik analisis Data Data Reduction, Data Display, Conclusion Drawing
  • 6. BLSM DI KECAMATAN SINJAI UTARA TAHAP I DOOR TO DOOR (RUMAH KE RUMAH) TAHAP II PIHAK KANTOR POS MENYALURKAN DANA BLSM DI KANTOR KELURAHAN
  • 7. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG FAKTOR PENDUKUNG FAKTOR PENGHAMBAT  Situasi yang kondusif Kondisi wilayah yang mudah dijangkau Kerjasama semua pihak (tahap II) Pelayanan Prima (pada tahap I)  Lemahnya sosialisasi penggunaan KPS  tidak ada kerjasama (tahap I) Data penerima BLSM tidak valid
  • 8. Efektivitas pelaksanaan Program BLSM WAKTU BIAYA TUJUAN SASARAN Pelaksanaan program BLSM di Kecamatan Sinjai Utara, dapat di simpulkan tidak efektif, khususnya dari segi ketepatan waktu, tujuan, dan sasaran meskipun dari segi biaya telah memenuhi kriteria efektivitas. Akan tetapi suatu program dapat dikatakan efektif apabila telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan
  • 9. SARAN Dalam pelaksanaan program BLSM ini, ada beberapa saran yang penulis sampaikan: 1. Mengoptimalkan sosialisasi 2. Agar setiap program pengentasan kemiskinan agar terus berjalan 3. Agar melibatkan pemerintah kelurahan dan kecamatan dalam pendataan masyarakat miskin 4. Perlu diadakan pendataan ulang 5. Data yang ada agar lebih di validkan 6. Evaluasi terlebih dahulu untuk mengurangi faktor penghambat 7. Keterlibatan tokoh masyarakat/kepala lingkungan agar mayarakat penerima BLSM dapat lebih memahami apa yang disampaikan.