Kak kak detail desain regulating dam way sekampung.

D O K U M E N P E M I L I H A N
Nomor : 02.01/POKJA/DP/SBBWSMS/02/2013
Tanggal : 16 Januari 2013
untuk
Pengadaan Pekerjaan :
DETAIL DESAIN REGULATING DAM WAY SEKAMPUNG
Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan :
Panitia Lelang Pekerjaan Jasa Konsultansi di Lingkungan
Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
Tahun Anggaran 2013

45
BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
1. Latar Belakang
Regulating Dam di sungai Way Sekampung dibangun bertujuan agar inflow dari Das Way
Sekampung dihilir bendungan Batutegi dan hulu Bendung Argoguruh yang belum dikelolaan
dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan dan peningkatan kehidupan masyarakat
dari pada kelebihan air terbuang kelaut.
Kondisi topografi dilokasi Regulating Dam berupa daerah perbukitan pada sisi kanan dan mulai
mendatar disisi kiri. Secara umum formasi geologi berupa batuan tuffa berlapis pasiran dengan
kedalaman yang tidak begitu dalam. Klimatologi didaerah ini umumnya terjadi musim hujan
dimulai bulan Oktober sampai April tahun berikutnya, dengan curah hujan rata-rata sebesar
1990 mm.
Mengingat hal tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut feasibility study (FS) Regulating Dam
yang dilaksanakan pada tahun 2012 maka BBWS Mesuji Sekampung melalui Kegiatan
Perencanaan dan Program pada Tahun 2013 melakukan kegiatan Detail Desain Regulating Dam
Way Sekampung.
Data Teknis Regulating Dam Way Sekampung dari studi sebelumnya sebagai berikut :
1. Genangan
- Daerah Tangkapan Air (Catchment Area) = 769 Km2
- Muka Air Bajir Max (FWL) = + 116, 25 m
- Muka Air Normal (NWL) = + 112, 50
- Luas Genangan pada EL 112,50 = 56,90 x 106 m3
2. Tubuh Bendungan
- Tipe = Urugan Zona Inti Tegak
- Panjang Puncak = 300 m
- Lebar Puncak = 8.00 m
- Tinggi Bendungan = 30 m
- Volume Timbunan = 0,4 x 106 m3
3. Bangunan Pelimpah (Spillway)
- Tipe = Pelimpah tanpa Pintu Tipe OGEE
- Panjang Mercu = 67.00 m
- Elevasi Rencana (Q PMF) = 2.250 m3/dt
4. Terowongan Pengelak (Diversion Tunnel)
- Tipe = Penampang Lingkaran berlapis Beton
Bertulang (2 x ø 4.00 m)
- Panjang = 200 m
- Debit Banjir Rencana Q25 = 475 m3/dt
2. Maksud dan Tujuan
Maksud dari pekerjaan ini adalah untuk menyusun detail desain sebagai dasar untuk
pembangunan regulating dam di sungai Way Sekampung meliputi tubuh bendungan,
Cofferdam, Bangunan Pengelak, Pelimpah dan Bangunan Pelengkap lainnya.
Tujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan detail desain atau perencanaan yang
lengkap dan memenuhi kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan.

46
3. Sasaran
 Sasaran dari hasil pekerjaan ini adalah penggunaan sumber daya air dapat dilakukan secara
optimal sehingga meningkatkan kehidupan masyarakat yang terlayani terutama memenuhi
kekurangan air bagi kebutuhan air bersih Kota Bandar Lampung.
 Membuat detail desain regulating dam.
 Membuat RAB, Metode Pelaksanaan, Spesifikasi Teknis, gambar lelang, BOQ dan lain-lain
untuk digunakan sebagai dokumen lelang.
4. Lokasi Kegiatan.
Lokasi kegiatan pekerjaan Detail Desain Regulating Dam Way Sekampung pada koordinat
104,918 BT, 5,334 LS berada di desa Pekon Bumi Ratu, Kecamatan Pagelaran Kabupaten
Pringsewu, Provinsi Lampung
5. Sumber Pendanaan
Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN Tahun Anggaran 2013 pada Satuan Kerja
Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung dengan Pagu Anggaran sebesar
Rp 1.682.000.000,- (Satu milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) termasuk PPN.
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen
Nama Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen adalah Kegiatan Perencanaan dan Program
Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung.
7. Data Dasar
Laporan Hasil Pekerjaan Penyusunan Pola Pengelolaan Wilayah Sungai Seputih Sekampung dan
FS Regulating Dam Way Sekampung.
8. Standar Teknis
Panduan Perencanaan Bendungan Urugan Volume I s.d. Volume V yang diterbitkan Direktorat
Bina Teknik, Direktorat Jenderal Pengairan, Departemen Pekerjaan Umum.
9. Studi – Studi Terdahulu
Laporan Hasil Pekerjaan Penyusunan Pola Pengelolaan Wilayah Sungai Seputih Sekampung dan
FS Regulating Dam Way Sekampung.
10. Referensi Hukum
1. Undang – Undang No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
2. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sumber Daya Air
3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 Tentang Bendungan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 14 Tahun
2012 Tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 15 Tahun
2012 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2009 Tahun 2009 Tentang Sistem
Manajemen Mutu (SMM) Departeman Pekerjaan Umum
11. Lingkup Kegiatan
Lingkup dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan kegiatan Detail Desain
Regulating Dam Way Sekampung ini terdiri dari :
a) Membuat Rencana Mutu Kontrak dan implementasinya.
b) Jenis pekerjaan yang harus ditangani, antara lain :

47
1. Mengkaji kembali lokasi as bendungan, tipe, serta tata letak bendungan dan bangunan
fasilita lainnya.
2. Melakukan survei pengkuran topografi daerah bendungan/dam site, daerah genangan,
bangunan pelimpah, pengelak, dan jalan masuk serta quarry site, borrow area, rencana
tempat pembuangan dan bangunan fasilitas lainnya.
3. Menyiapkan rencana dan melakukan pekerjaan investigasi geologi secara rinci yang
diperlukan untuk perencanaan bendungan dan bangunan fasilitas lain.
4. Menyiapkan rencana dan melakukan penyelidikan mekanika tanah dan pengujian di
labotarium untuk pondasi, galian dan bahan timbunan.
5. Meyiapkan kriteria perencanaan untuk detail desain.
6. Mengkaji ulang analisis hidrologi yaitu menghitung debit andalan, debit banjir rencana
untuk berbagai kala ulang dan PMF dan analisis sedimentasi serta neraca air.
7. Melakukan survei geologi untuk menghitung kondisi geologi didaerah rencana tubuh
bendungan dan bangunan fasilitas lainnya maupun diderah genangan.
8. Melakukan detail desain bendungan dan bangunan fasilitas lainnya antara lain :
a. Cofferdam
b. Sistem Pengelak (diversion Tunnel)
c. Pelimpah (Spillway)
d. Bangunan pengambilan dan pengeluran
e. Jalan masuk proyek
f. Bangunan fasilitas lainnya
g. Penataan ruang (landscape) daerah regulating dam
9. Menyiapkan gambar perencanaan untuk pelelangan
10. Membuat perkiraan biaya proyek, jadwal pelaksanaan serta metode pelaksanaan
11. Meyiapkan dokumen tender dan spesifikasi teknis
12. Menyiapkan pedoman Operasi dan Pemeliharaan bendungan termasuk rencana
pengelolaan air, monitoring serta rekomendasi untuk penyusunan organisasi dan
pembiayaan O dan P.
Lingkup pekerjaan Detail Desain Regulating Dam Way Sekampung mencakup hal-hal sebagai
berikut :
A. Persiapan Pekerjaan
Kegiatan persiapan yang dilakukan adalah :
1. Persiapan kantor, peralatan kantor dan peralatan lapangan
2. Pengurusan administrasi personil yang dibutuhkan
3. Pengurusan administrasi kepada instansi-instansi yang terkait dalam pekerjaan
B. Evaluasi dan Analisis Ulang terhadap Lokasi Regulating Dam Way Sekampung yang sudah
dilaksanakan
Dalam tahapan ini evaluasi meliputi, pemahaman TOR, kajian Aspek Teknis, Sosial
Ekonomi hasil dari feasibility Study, serta peninjauan Lokasi. Secara Umum kegiatan
tersebut adalah :
 Inventarisasi patok-patok Bench Mark (BM) yada ada
 Evaluasi hasil pengukuran Topografi
 Evaluasi terhadap hasil Investigasi Geologi dan Mekanika Tanah
 Evaluasi terhadap Hasil Analisa Hidrologi
 Evaluasi terhadap Hasil Basic design dan tata letak perencanaan dasar Regulating Dam
Way Sekampung.
 Membuat alternatif-alternatif lain tata letak desain waduk yang didasarkan pada asas
teknis dan ekonomis
Dalam melakukan evaluasi dan analisa ulang ini dipertimbangkan juga aspirasi
Masyarakat yang didapat pada saat sosialisasi awal, harapannya hasil akhir dari
perencanaan bendungan ini sesuai juga dengan apa yang diinginkan oleh mayarakat,
sehingga pada saat pelaksanaan konstruksi, tidak menimbulkan masalah sosial yang bisa
menggagalkan pelaksanaan konstruksi.
C. Pengumpulan Data
Data-data yang diperlukan pada tahap ini adalah :

48
a. Peta rupa bumi (hardcopy) skala 1 : 25.000
b. Peta rupa bumi digital skala 1 : 25.000
c. Peta lokasi stasiun hidroklimatologi )bersumber dari BMKG atau pengelola SDA)
d. Data curah hujan harian dapat diperoleh dari BMKG atau pengelola SDA
e. Data Meteorologi berupa kondisi temperatur udara, kelembaban relative, lama
penyinaran dan kecepatan angin.
f. Data debit terbaru dengan periode harian atau bulanan minimum selama 5 tahun yang
didapat pada bangunan sungai
g. Data debit yang dikeluarkan (di release) periode bulanan minal selama 5 tahun dari
bendungan Batutegi.
h. Data geoteknik dan geologi teknik yang memuat jenis batuan, pengeboran jenis batuan,
sifat fisik batuan serta struktur tanah dengan skala minimal 1 : 250.000
i. Data-data kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar Regulating Dam Way Sekampung
yang memuat dalam wilayah Kabupaten Pringsewu.
j. Data areal irigasi dan kebutuhan air baku bagi kebutuhan air bersih yang mendapatkan
layanan dari Regulating Dam Way Sekampung.
D. Sosialisasi Awal dan pendekatan Perencanaan yang mengikutsertakan Warga.
a. Menyampaikan informasi secara terbuka dan jelas kepada masyarakat yang
berkepentingan terhadap rencana kegiatan Detail Desain Regulating Dam Way
Sekampung dan dampak yang diperkirakan timbul, serta memberi kesempatan kepada
kelompok masyarakat yang berkepentingan untuk memberikan tanggapan, saran dan
pendapat tentang rencana pembangunannya.
b. Mencatat dan menampung saran, pertanyaan dan pendapat dari masyarakat sebagai
bahan
Informasi bagi pelingkupan studi Detail Desain Regulating Dam Way Sekampung, serta
penyusunan program Community Development yang berbasis pada masyarakat.
c. Saran pertanyaan dari masyarakat yang dikonsultasikan dengan konsultan dengan tim
sosialisasi yang merupakan bagian dari keterlibatan masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan sehingga dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab
bersama, kerana masyarakat merasa dilibatkan sejak awal dalam rencana
pembangunanya. Dengan demikian akan timbul rasa kesetaraan dan kesepahaman
antara masyarakat dan tim konsultan serta pemrakarsa.
E. Pengukuran Topografi dan Pemetaan
 Pemetaan situasi sungai di lokasi rencana Regulating Dam sebagai bangunan utama
dibuat dengan skala minimum 1:1.000. Peta gambar mencakup 1 km kearah hulu dan
arah hilir dari bangunan utama dan melebar kekanan dan kiri 500 m dari letak ujung
bangunan Bendungan. Gambar peta ini dilengkapi garis ketinggian (kontur) setiap
1.00m dan khusus untuk dasar sungai dengan ketinggian setiap 0.50 m.
 Pengukuran dan pemetaan calon daerah genangan dilakukan untuk mendapatkan data
original yang diperlukan dalam mengambil kebijakan terkait pembebasan tanah. Peta
calon daerah genangan ini dilengkapi garis kontur dengan beda ketinggian setiap 1
meter;
 Survei topografi dan pemetaan daerah quarry dan borrow area.
Secara garis besar spesifikasi teknis pengukuran topografi tersebut seperti dijelaskan
dibawah ini.
1. Orientasi Lapangan
Orientasi lapangan atau survei pendahuluan tahap awal pelaksanaan pengukuran
dilapangan yang tujuannya untuk mengetahui secara pasti batas areal pengukuran,
serta kondisi topografi seluruh areal pengukuran, untuk selanjutnya dapat disusun
rencana kerja secara detail dan menyeluruh.
Untuk itu orientasi lapangan dilakukan dengan menelusuri sepanjang aliran sungai
serta batas areal pemetaan yang ditunjuk oleh petugas yang berwenang dan betul-
betul mengetahui titik-titik batas areal, serta prioritas-prioritas tertentu yang
dilakukan.
Berdasarkan pengamatan dalam orientasi lapangan tersebut tim survei harus
membuat rencana kerja dan peta kerja yang memuat hal-hal sebagai berikut :
a. Jaringan Titik-titik poligon utama, dan pengikatnya

49
b. Jaringan Titik-titik poligon sekunder yang dibuat mengikuti alur saluran existing
c. Posisi BM dan patok-patok lainnya
d. Rencana jalur pengukuran situasi detail
e. Jadwal pelaksanaan pengukuran
f. Dan lain sebagainya
2. Pemasangan BM
Setelah perencanaan posisi pemasangan BM berdasarkan hasil orientasi lapangan,
maka kemudian dilakukan pemasangan benck mark (BM), dilapangan sesuai dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.
Pemasangan BM dilapangan sebagai titik-titik tetap yang diketahui koordinatnya
dalam sistim koordinat peta yang telah dibuat, dimaksudnya sebagai data yang
dipasang dilapangan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan
pekerjaan-pekerjaan terkait.
Mengingat arti penting pemasangan patok BM dalam menunjang pelaksanaan
pekerjaan detail desain keseluruhan, maka pemasangan BM akan dilaksanakan
sebagi beikut :
a. Jumlah BM yang akan dipasang sepasang BM pada setiap luasan areal 500 ha,
disesuikan dengan kondisi lapangan yang ada.
b. Patok BM dipasang pada tempat yang aman dan stabil serta posisinya ditentukan
melalui pengukuran dari titik-titik poligon atau dipasang pada titik-titik poligon.
c. Pemasangan patok batas dilakukan dengan dasar petunjuk petugas yang
berwenang dari perusahaan, dan diusahakan petugas tersebut betul-betul
mengetahui secara pasti letak masing-masing titik batas areal.
d. BM dibuat cor beton dengan ukuran 30 x 30 cm dengan tinggi 100 cm, dipasang
70 cm tertanam dalam tanah, dan dilengkapi dengan rangka besi (dengan
konstruksi kerangka akan ditentukan lebih lanjut). Dipasang pada As Dam, As
Spillway.
e. Semua BM yang dipasang diberikan nomor urut dan kode sesuai dengan jenis BM
yang ada, yang akan ditentukan kemudian.
f. Pemasangan BM pada rencana Access road sebanyak 3 buah dengan ukuran 30 x
30 x 100 cm.
3. Pengukuran Poligon Utama dan Pengikatan
Poligon utama adalah suatu jaringan titik-titik dilapangan yang ditentukan melalui
pengukuran dengan tingkat ketelitian yang tinggi dan digunakan sebagai kerangka
dasar pengkuran situasi areal secara keseluruhan, untuk itu pelaksanaan
pengukuran harus dilakukan secara cermat dan teliti, dengan mengikuti ketentuan-
ketentuan sebagai berikut :
a. Jaringan poligon utama harus membentuk jaringan poligon loop tertutup.
b. Jarak antara 2 titik poligon adalah berkisar antara 100 meter sampai dengan 300
meter
c. Untuk menentukan jarak poligon harus dilakukan pengukuran jarak
d. Kesalahan linier pengukuran jarak adalah ≤ 1 : 10.000
e. Posisi titik-titik poligon sedemikian rupa sehingga sudut dalam pada masing-
masing titik poligon ditentukan minimal 30 derajat dan maksimal 330 derajat.
f. Pengukuran sudut-sudut poligon harus menggunakan alat Theodolit order I,
yaitu Tehodolit Wild T-2 atau yang sederajat ketelitiannya, dan pengukuran
sudut dilakukan minimal dengan “satu seri” pengukuran.
g. Ketentuan kesalahan pengukuran sudut poligon adalah tidak lebih dari 10√n
dimana n adalah jumlah titik poligon.
h. Jaringan titik-titik poligon harus dipasang tidak jauh dari tepi saluran/sungai,
sehingga pelaksanaan pengukuran situasi sekitar sungai dapat dilakukan dengan
baik.
4. Pengukuran Poligon Sekunder
Poligon sekunder adalah pengukuran poligon titik-titik profil sepanjang
sungai/saluran, yang dipasang setiap jarak maksimal 50 meter dan mengikuti
bentuk alur sungai/saluran.
a. Poligon sekunder adalah pengukuran poligon titik-titik profil sepanjang
sungai/saluran, yang dipasang setiap jarak maksimal 50 meter dan setiap
belokan alur sungai.

50
b. Pengukuran poligon sekunder harus diikatkan dengan titik-titik poligon utama
pada ujung-ujungnya.
c. Jarak antara dua titik poligon atau patok profil harus diukur dengan midband
yang terbuat dari fiberglass, dan pembacaan pengukuran jarak dilakukan 3 kali
pembacaan pada setiap titik poligon.
d. Kesalahan linear pengukuran jarak adalah ≤ 1 : 20.000
e. Posisi titik-titik poligon dipilih sedemikian rupa sehingga sudut dalam pada
masing-masing titik poligon ditentukan minimal 30 derajat dan maksimal 330
derajat
f. Pengukuran sudut-sudut poligon harus menggunakan alat Theodolit order II,
yaitu Tehodolit Wild Tm-5-2 (5”) atau yang sederajat ketelitiannya, dan
pengukuran sudut dilakukan minimal dengan “satu seri” pengukuran.
g. Ketentuan kesalahan pengukuran sudut poligon adalah tidak lebih dari 24√n
dimana n adalah jumlah titik poligon.
h. Jaringan titik-titik poligon harus dipasang tidak jauh dari tepi saluran/sungai,
sehingga pelaksanaan pengukuran situasi sekitar sungai dapat dilakukan dengan
baik.
5. Pengukuran Levelling
Pengukuran levelling dimaksudkan untuk menentukan ketinggian titik-titik poligon
dan ketinggian patok poligon, BM dan patok poligon sekunder, sehingga dapat
dibagi menjadi dua, yaitu :
 Pengukuran levelling poligon harus dilakukan dengan menggunakan alat
waterpass automatis seperti NAK.2 atau Ni.2 atau yang sederajat ketelitiannya
 Pengukuran levelling harus dilakukan dengan sistim pengukuran “double-stand”
atau sistim “pulang pergi”.
 Pembacaan rambu ukur selalu dilakukan bacaan tiga benang teropong(benang
atas, benang tengah, benang bawah), dengan rambu yang dipasang tegak lurus
dilengkapi dengan nivo rambu.
 Bacaan skala rambu harus dilakukan pada interval skala antara 0,5 meter sampai
dengan 2.5 meter untuk rambu panjang 3 meter.
 Pengukuran levelling harus dilakukan dengan jarak kedepan sama dengan jarak
kebelakang pada setiap slag, atau jumlah jarak kedepan sama dengan jumlah
jarak kebelakang pada setiap seksi pengukuran.
 Selama pelaksanaan pengukuran tempat berdiri rambu ukur harus digunakan
rambu yang terbuat dari plat besi.
 Pengukuran levelling harus dilakukan dengan jarak antara alat dan rambu
maksimal 50 m.
 Pengukuran levelling poligon utama, disamping harus melewati semua titik
poligon, tapi juga harus melawati semua BM yang dipasang, maupun BM lainnya
yang ada.
 Ketelitian pengukuran levelling ditentukan ≤ 6 √D mm dimana D adalah jumlah
jarak sisi-sisi poligon dalm Km.
 Levelling Poligon Sekunder
Pengukuran levelling poligon sekunder adalah pengukuran levelling pada jalur titik-
titik poligon sekunder, harus dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :
 Pengukuran levelling poligon harus dilakukan dengan menggunakan alat
Waterpass semi automatis atau waterpass biasa seperti Shokissaha B.2 Wild NAK.1
atau yang sederajat ketelitiannya.
 Pengukuran levelling harus dilakukan dengan sistim pengukuran “double-stand”
atau sistem “pulang pergi”
 Pembacaan rambu ukur harus selalu dilakukan bacaan tiga benang teropong
(benang atas, Benang Tengah, Benang Bawah), dengan rambu yang dipasang tegak
lurus dilengkapi dengan nivo rambu.
 Bacaan skala rambu harus dilakukan pada interval skala antara 0.5 meter sampai
dengan 2.5 meter untuk rambu panjang 3 meter.

51
 Pengukuran levelling harus dilakukan dengan jarak kedepan sama dengan jarak
kebelakang pada setiap slag, atau jumlah jarak kedepan sama dengan jumlah
kedepan sama dengan jumlah jarak kebelakang pada setiap seksi pengukuran.
 Pengukuran levelling harus dilakukan dengan jarak anatar alat dan rambu
maksimal 50 m.
 Pegukuran levelling poligon sekunder harus melewati semua titik poligon
sekunder dan harus diikatkan kepada titik-titik poligon utama yang ada.
 Ketelitian pengukuran levelling ditentukan ≤ 10 √D mm dimana D adalah jumlah
jarak sisi-sisi poligon dalam Km.
6. Pengukuran Cross Section
Pengukuran crosection adalah ketinggian titik-titik disepanjang garis yang tegak
lurus memotong melintang sungai/saluran dengan maksud untuk mendapatkan data
ketinggian titik-titik pada garis cros, sehingga dapat digambarkan tampang
melintang sungai.
Pengukuran cross section dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :
a. Pengukuran crosection dapat dilakukan metode techimetri menggunakan alat
theodolit T-0 atau yang lebih tinggi derajat ketelitiannya.
b. Pengukuran crosection dilakukan dengan coverage 500 m sebelah kiri sampai
dengan 500 m sebelah kanan letak ujung bangunan Regulating Dam.
c. Pembacaan rambu ukur harus selalu dilakukan bacaan tiga benang dengan
rambu yang dipsang dengan tegak.
d. Pengukuran crosection dilakukan sediemikian rupa sehingga dapat
menggambarkan tampang profil sesungguhnya dilapangan dengan basis pada
titik patok profil.
e. Pengukuran crosection dilakukan pada setiap titik profil dengan interval
maksimal 50 meter, atau pada titik-titik poligon sekunder dengan arah tegak
lurus sungai.
f. Pengukuran crosection harus dilakukan juga terhadap posisi ketinggian muka
air, ketinggian dasar sungai/saluran (center, sungai), tanggul kanan, tanggul kiri
dan areal sekitar sungai mengikuti keadaan topografi tanah.
7. Pengukuran setiuasi Detail
Pengukuran detail situasi dimaksudkan untuk mendapatkan data posisi planimetris
maupun ketinggian dari semua titik-titik dilapangan, baik itu titik-titik yang
mewakili keadaan topografi kemiringan tanah maupun detail alam maupun detail
bangunan existing yang ada.
Dalam pelaksanaan pengukan situasi detail dilakukan dengan kriteria sebagai
berikut :
a. Pengukuran situasi detail dilakukan menggunakan sistim raai atau lajur-lajur
arah utara-selatan atau arah barat-timur, dimana jarak antara lajur adalah
maksimal 30 m.
b. Pengukuran situasi dilakukan dengan menggunakan theodolit T-0 atau lebih
tinggi derajat ketelitiannya dengan sistim techimteri, dan harus selalu diikatkan
kepada titik-titik poligon utama atau sekunder yang terdekat.
c. Pengukuran situasi detail meliputi semua tinggi rendah tanah pada areal
coverage lengkap semua detail bangunan existing yang ada, maupun titik-titik
poligon utama atau sekunder yang terdekat.
d. Khusus pada tempat sungai dimana terdapat intake, bendungan atau dam atau
terjunan, harus dilakukan pengukuran situasi khusus dan digambarkan dengan
skala 1 : 500 atau lebih besar disesuaikan dengan kebutuhan.
8. Perhitungan Sementara di Lapangan
Perhitungan sementera dilapangan ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui
hasil pengukuran yang telah dilakukan apakah sudah memenuhi syarat dan kriteria
yang telah ditetapkan, sehingga dapat ditentukan apakah harus dilaksanakan
pengukuran ulang atau hanya cukup pengukuran tambahan sebagai koreksi pada
titik-titik tertentu yang diperlukan.
9. Volume Pekerjaan Survey Topografi
Volumen pekerjaan berikut hanya sebagai acuan :

52
a. Survei Topografi dan pemetaan ulang daerah waduk dengan skala 1 : 1.000
dengan interval kontur 1,00 m
b. Survei Topografi dan pemetaan ulang daerah bendungan dengan skala 1 : 500
dengan interval kontur 1,00 m
c. Survei Topografi dan pemetaan ulang daerah quarry dan borrow area dengan
skala 1 : 1.000 dengan interval kontur 1,00 m
d. Survei potongan melintang dan memanjang disepanjang lokasi bendungan,
spillway, torowongan pengelak dan lainnya dengan interval 10 m dan
perubahan titik-titik. Gambar dari hasil survei dengan skala horisontal 1 :1.000
dan skala vertikal 1 : 200 dan skala potongan melintang 1 : 100 atau sesuai
kebutuhan.
e. Survei potongan melintang dan memanjang disepanjang sungai, 200 m di hulu
dan 200 m di hilir lokasi bendungan dengan interval 10 m dan perubahan titik-
titik. Gambar dari hasil survei dengan skala horisontal 1 : 1.000 dan skala
vertikal 1 : 2000 dan skala potongan melintang 1 : 100 atau sesuai kebutuhan.
f. Peta survei lainnya dan/atau survei rute apapun yang diperlukan untuk detail
desain.
F. Investigasi Geologi dan Pengujian Laboratarium
A. Pekerjaan pemboran inti (mesin)
a. Dilakukan pada sisi kiri dan kanan pada As Bendungan.
b. Pengeboran disetiap abutment (kiri dan kanan) dilakukan pada titik setiap 25 m pada
setiap sisi.
c. Pengeboran pada As dilakukan pada setiap jarak 25 m kearah As Bendungan
d. Pengeboran dilakukan sama dengan tinggi Bendungan dihitung dari dasar pondasi
diperkirakan sedalam 35 meter
e. Pengeboran miring dari dua arah dilakukan dalam mendeteksi kemungkinan kearah
teristik sesar atau patahan pada formasi batuan setempat.
Ada beberapa hal yang harus dilaksanakan pada saat pengeboran yaitu :
1. Pengukuran muka air tanah
2. Tes penetrasi standard (SPT)
3. Tes permeabilitas
4. Pengambilan contoh tanah
B. Sumur Uji
1. Sumuran uji adalah galian yang dibuat dengan tujuan untuk mengetahui lapisan
batuan permukaan sampai kedalam tertentu, dan berguna juga untuk menentukan
sifat-sifat, volume borrow area quarry.
2. Konsultan harus menggali sumur uji untuk dapat menentukan pembagian lapisan
tanah dan mengambil contoh tanah untuk diuji.
3. Ukuran sumuran 1 m x 1 m dengan kedalaman 3 m
4. Bahan yang dikeluarkan dari galian harus dikumpulkan disekitar sumuran uji untuk
mengetahui bahan lain setiap kedalaman tertentu.
5. Agar pengambilan contoh dan klasifikasi tanah dapat dilakukan dengan baik, dasar
sumur uji harus dibuat horisontal.
C. Paritan Uji
1. Paritan Uji adalah galian yang dibuat dengan bentuk seperti parit dengan tujuan
untuk mengetahui lebih jelas gejala-gejala geologi di permukaan, misalnya batas
atau bidang kontak lapisan-lapisan batuan, rekahan (fracture), patahan, tingkat
pelapukan dan tebal lapisan penutup (overburden), paritan uji umumnya dibuat
pada lereng, tumpukan (abutment), dapat memotong garis tinggi atau sejajar garis
tinggi.
2. Ukuran galian : panjang : 10 – 20 m (disesuaikan dengan kebutuhan) lebar 1 m
(disesuaikan dengan kondisi setempat), pembuat parit uji dihentikan apabila : telah
dijumpai lapisan keras, dinding mudah runtuh.

53
D. Uji Laboratorium
1. Uji labotarium dilakukan atas contoh tanah yang diambil dari pemboran. Uji
labotarium dimaksudkan untuk mengetahui sifat teknik (engineering properties) dan
sifat dasar (index properties) tanah.
2. Sifat index tanah meliputi
a. Berat isi ( n)
b. Berat jenis (Gs)
c. Kadar air (Wn)
d. Batas Atterberg
e. Hidrometer
3. Sifat teknik tanah meliputi :
f. Kohesi (c)
g. Sudut geser (o )
h. Parameter konsolidasi (Ce, Cv, Cs)
Secara umum kegiatan Investigasi dan Pengujian Laboratorium pada pekerjaan ini
adalah :
(1) Investigasi geologi permukaan dan pemetaan lokasi Bendungan dan daerah
genangan
(2) Investigasi geologi permukaan dan pemetaan quarry site dan borrow area
(3) Investigasi lapangan untuk bahan bangunan
A. Bor Inti
No Jenis Pekerjaan Satuan Kuantitas
1 Poros Bendung
- Transportasi dan instalasi mesin bor Titik 1
- Bor Inti Meter 45
- Core box Kotak 9
- Pengujian SPT Kali 4
- Pengujian permeabilitas (Packer Test) Kali 4
- Undisturbed sampling Tabung 2
2 Cofferdam (Bendung Pengelak)
- Bor Inti Meter 15
- Core box Kotak 3
3 Terowongan Pengelak
- Bor Inti Meter 60
- Core box Kotak 12
4 Saluran Pelimpah (Spillway)
- Bor Inti Meter 30
- Core box Kotak 6
5 Quarry Site
- Bor Inti Meter 10
- Core box Kotak 2

54
B. Test Pit (Borrow Area – Inti Lempung)
1 Ukuran 1 m x 1 m x 3 m Lubang 10
2 Disturbed sampling @ 50 kg Sample 10
C. Quarry Site (Pasir dan Kerikil) untuk Material Beton
1 Disturbed sampling Sample 5
D. Pengujian Laboratarium
1 Pondasi
- Untuk tanah penutup (Overburden) Sample 1
* Naural Water Content Sample 1
* Specific Gravity Sample 1
* Density Sample 1
* Grainsize Analysis Sample 1
* Aterbeg Limit Test Sample 1
* Triaxial UU Sample 1
- Untuk Batuan Pondasi (Rock Foundation) Sample
* Unconfined Compression Strengt Test Sample 3
* Modulus Elastisity Sample 3
2 Material Inti Bendungan (Borrow Area)
- Naural Water Content Sample 9
- Specific Gravity Sample 9
- Density Sample 9
- Grainsize Analysis Sample 9
- Aterbeg Limit Test Sample 9
- Triaxial UU Sample 9
- Triaxial CU Sample 9
- Consolidation Test (Oedometer) Sample 9
- Permeability Test Sample 9
3 Material Beton (Pasir dan Kerikil)
- Specific Gravity And Absorption Sample 6
- Grainsize Analysis Sample 6
- Silt and Clay Content Sample 6
- Soundness Sample 6
- Abrasson Test (Los Angeles) Sample 6
4 Material Batu (Quarry Site)
- Specific Gravity and Absorption Sample 1
- Soundness Sample 1
- Abrasson Test (Los Angeles) Sample 1
- Unconfined Compression Strenght Test Sample 1
G. Survey Hidrometri
Sesuai dengan SNI 30-2414-1991 pelaksanaan pengukuran debit perlu diperhatikan
ketentuan sebagai berikut:
- Lokasi pengukuran debit
Lokasi pengukuran debit perlu diperhatikan factor kesesuaian dengan perencanaan, mudah
dalam pencapaian dalam segala situasi dan kondisi.;

55
- Pertimbangan hidraulik
Pertimbangan hidraulik meliputi: pola aliran yang seragam dan mendekati sub-kritis; tidak
terkena arus balik;
- Waktu dan periode pelaksanaan
Lama dari waktu pengukuran debit tergantung dari keadaan aliran, jika pada saat aliran
rendah, pengukuran debit dilakukan sebanyak 2 kali dalam satu periode pengukuran dan
jika kondisi banjir pengukuran debit dilaksanakan 1 kali dalam periode pengukuran.
Pelaksanaan pengukuran paling sedikit 3 kali setiap bulan.
- Keandalan peralatan
Semua Peralatan sarana penunjang survey harus tetap dijaga agar dapat berfungsi dengan
baik, dengan salah satu cara dilakukan kalibrasi secara berkala, dibersihkan dan dirawat
dengan baik;
- Kapasitas personil
Pelaksanaan pengukuran tinggi muka air,kecepatan dan debit dapat digunakan peralatan
alat ukur arus tipe baling-baling. Jika kondisi alam tidak memungkinkan karena beberapa
kondisi alam yang membahayakan (banjir) sehingga kecepatan aliran melampaui
spesifikasi alat, maka dapat digunakan dengan pelampung permukaan sesuai dengan SNI
03-2820-1992.
H. Investigasi Sungai
Kegiatan investigasi sungai dilakukan untuk mengetahui kondisi datafisik sungai. Data fisik
sungai seperti kandungan dan ukuran sedimen; type dan ukuran sedimen dasar dan distribusi
ukuran butir. Untuk mengetahui data fisik sungai dilakukan kegiatan sampling sedimen yang
meliputi:
- Sampling sedimen layang
Pengambilan sample sedimen layang dilakukan pada lokasi yang tidak terpengaruh adanya
aliran balik yang diakibatkan oleh bangunan air dan sebelum dilakukan kegiatan
pengambilan sample perlu dilakukan kegiatan pengukuran yang meliputi penampang
melintang dan pengukuran debit. Perletakan peralatan pada daerah pengambilan harus
berada 10 cm diatas dasar sungai (SNI 03-3414-1994).
- Sampling sedimen dasar
Sampel diambildari dasar sungai pada penampang memanjang dan penampang melintang
pada temapt yang dianggap mewakili kondisi material dasar sungai dengan metode
pengambilan sesuai pedoman yang masih berlaku.
I. Analisa Hidrologi
Analisa hidrologi yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan detail desain berdasarkan
Probale Maximum Flood (PMF) dan debit rencana 2-5 tahun untuk bangunan pengelak
sungai.
Analisa Hidrologi diperlukan untuk :
Mendapatkan Debit tersedia dan Debit kebutuhan yang akan dipakai sebagai dasar untuk
optimasi, simulasi dan perhitungan operasi waduk.
Analisa hidrologi yang akan dilakukan adalah :
 Analisa Optimasi, Simulasi Operasi Waduk dan keandalan Operasi Waduk dengan
memperhitungkan :
1. Kapasitas Tampungan waduk berdasarkan kondisi topografi areal genangan
2. Perhitungan Sedimentasi yang merupakan dasar dalam perhitungan usia layanan
waduk dan elevasi intake
3. Perhitungan Ot Flow waduk antara lain :
- Perhitungan Evaporasi Waduk
- Perhitungan kebutuhan air irigasi dan kebutuhan air baku

56
- Perhitungan ketersediaan air, yang dilanjutkan dengan perhitungan probabilitas
debit, yang merupakan debit inflow, yang diperhitungkan dalam analisis
optimasi tampungan waduk, simulasi operasi waduk dan rencana operasi waduk
 Perhitungan Debit Banjir Rencana, yang dilanjutkan dengan perhitungan penelusuran
banjir untuk mendapatkan tinggi muka air waduk dan debit outflow yang melalui
pelimpah dan saluran pengelak dengan berbagai variasi periode ulang.
J. Detail Desain
Tahapan ini didahului dengan analisa tata letak main dam dan bangunan pelengkap,
meliputi Spillway, coffer dam, bangunan saluran pengelak, dengan mempertimbangkan
aspek teknis dan aspek biaya konstruksi.
1. Perhitungan Kurva Kapasitas Tampungan dan Luas Genangan Bendungan
2. Perencanaan Saluran Pengelak dan Cofferdam
a) Optimasi Dimensi Terowongan dengan melakukan Penelusuran Banjir lewat
Terowongan, untuk mendapatkan Debit Out Flow dan Tinggi muka air di Hulu
terowongan dan coffer dam
b) Perhitungan hidrolis, penentuan Dimensi Terowongan dan Cofferdam
c) Perencanaan Inlet dan Out let Terowongan
d) Drilling dan Grouting
e) Perhitungan Konstruksi Cofferdam dan Analisa Stabilitas
3. Pelimpah
a) Perencanaan Type Pelimpah
b) Optimasi Dimensi Pelimpah dengan melakukan Penelusuran Banjir lewat pelimpah,
untuk mendapatkan Debit Out Flow dan tinggi muka air di Hulu Pelimpah dan
Tinggi Jagaan (Free board)
c) Perhitungan hidrolis dan Dimensi Pelimpah sesuai kriteria desain, yaitu mampu
mengalirkan debit aut flow pmf
d) Perhitungan hidrolis dan penentuan Dimensi Saluran Pengarah, Saluran Transisi,
Saluran Peluncur, dengan debit Out flow 1000 Tahun
e) Perhitungan hidrolis dan penentuan dimensi kolam olak sampai dengan tail water
dengan debit out flow 100 tahun
f) Perencanaan konstruksi pelimpah sampai dengan kolam olak serta bangunan out let
pertemuan dengan sungai dan analisa stabilitas
g) Drilling dan Grouting
h) Perencanaan fasilitas lain, seperti jembatan, drainase pelimpah dan perlakuan
kemiringan tanah sekitar pelimpah dengan membuat slope tertentu sehingga tanah
tidak longsor.
4. Perencanaan Tubuh Bendungan
a) Perencanaan Type Bendungan meliputi Tinggi, Kemiringan hulu dan Hilir
b) Komposisi Material Timbunan, meliputi inti, transisi, urugan batu dan Riprap.
c) Galian pondasi, pekerjaan drilling dan grouting
d) Optimalisasi Dimensi Tubuh Bendungan dengan Analisa Stabilitas.
5. Perencanaan Intake
1. Perencanaan tipe Bangunan Intake
2. Perencanaan Pemanfaatan Saluran Pengelak sebagai bangunan pengambilan
3. Perhitungan hidrolis dan perencanaan Dimensi Intake, konstruksi dan stabiltas
bangunan intake
4. Perencanaan fasilitas penunjang operasi intake
6. Perencanaan Hidromekanikal
a) Perencanaan tipe Operasi Pintu pada Bangunan Intake
b) Perhitungan hidrolis
c) Pembuatan Manual Operasi
7. Perencanaan Fasilitas Pelengkap Operasi Bendungan
a) Perencanaan Instrumentasi Bendungan
b) Bangunan Fasilitas Operasi
c) Sistem Kelistrikan
d) Sistem Air Bersih
e) Acces Road
8. Perhitungan Bill of Quantity
9. Perhitungan Kelayakan Ekonomi

57
12. Keluaran
1. Rencana Mutu Kontrak
2. Laporan Pendahuluan.
3. Laporan Pertengahan.
4. Laporan Akhir.
5. Laporan Ringkasan.
6. Laporan Pendukung :
6.1. Laporan Pengukuran Topografi.
6.2. Laporan Hidrologi.
6.3. Laporan Mekanika Tanah
6.4. Laporan Geologi
6.5. Laporan Spesifikasi Teknik
6.6. Laporan Metode Pelaksanaan
6.7. Laporan Nota Desain
6.8. Laporan Rencana Anggaran Biaya
6.9. Laporan Manual O & P
7. Gambar – Gambar Perencanaan Teknis Bendungan Lay Out Bendungan, Detail Badan
Bendungan, Detail Bangunan Fasilitas :
7.1. Gambar Ukuran A1 (Asli Kalkir 1 Cetakan).
7.2. Gambar Ukuran A1 (Blue Print 9 Cetakan)
7.3. Gambar Ukuran A3 (Copy 10 Cetakan)
8. Photo Dokumentasi
9. External Disk
10. Kumpulan Notulen Rapat/Diskusi/Pembahasan
13. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan
Jangka waktu penyelesaian kegiatan pekerjaan ini adalah 240 (dua ratus empat puluh) hari
kalender sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
14. Tenaga Ahli
Agar dapat melaksanakan pekerjaan Studi ini dengan baik, diperlukan Tim Perencana
(Pelaksana) yang terdiri atas tenaga ahli Profesional yang cakap dan berpengalaman dalam
perencanaan dan pengembangan Sumber Daya Air. Dalam melaksanakan tugasnya tenaga ahli
profesional tersebut dibantu oleh beberapa tenaga pendukung baik Assisten Ahli maupun
tenaga pendukung lainnya. Tim perencana (Pelaksana) dipimpin oleh seorang Ketua Tim (Team
Leader) yang cakap dan berpengalaman dalam mengelola dan mengkoordinir pelaksanaan
pekerjaan studi / perencanaan. Oleh karena itu Tim perencana (Pelaksana) terdiri dari Tenaga
ahli yang mempunyai klasifikasi sebagai berikut :
1) Tenaga Ahli
Posisi
Kualifikasi Jumlah
Orang
Bulan
(MM)
Pendidikan Keahlian
Sertifikat
Keahlian
Pengala-
man
(Tahun)
Tenaga Ahli :
Team Leader/Ahli
Bendungan
Sarjana Teknik
Sipil Hidro /
Pengairan
Bidang Bendungan SKA
Bidang
Bendungan
8 8
Ahli Desain Bendungan Sarjana Teknik
Sipil Hidro /
Pengairan
Bidang Bendungan SKA
Bidang
Bendungan
5 7
Ahli Geologi Sarjana Geologi Bidang Geologi SKA
Bidang
Geologi
5 7
Ahli Mekanika
Tanah
Sarjana Teknik
Sipil
Bidang Mekanika
Tanah
SKA
Bidang
Mekanika
Tanah
5 5
Ahli Desain Bangunan Air Sarjana Teknik
Sipil Hidro /
Pengairan
Bidang PSDA SKA
Bidang
PSDA
5 6

58
Ahli Hidrolika Sarjana Teknik
Sipil Hidro /
Pengairan
Bidang PSDA SKA
Bidang
PSDA
5 6
Ahli
Hidromekanikal/Elektrikal
Sarjana Teknik
Mesin/Listrik
Bidang
Mekanikal/Elekterikal
5 5
Ahli Instrumen Sarjana Teknik
Sipil Hidro /
Pengairan
Bidang Instrumen 5 5
Ahli Operasi dan
Pemeliharaan
Sarjana Teknik
Sipil Hidro /
Pengairan
Bidang PSDA 5 4
Ahli Sosial Budaya Sarjana
Ekonomi/Pertanian
Bidang Sosial Budaya 5 4
Ahli Hidrologi Sarjana Teknik
Sipil Hidro /
Pengairan
Bidang PSDA SKA
Bidang
PSDA
5 7
Ahli Geodesi Sarjana Geodesi Survey dan Pemetaan
dan Teristris
SKA Survey
dan
Pemetaan
dan
Teristris
5 4
Ahli Hidrometri Sarjana Teknik
Sipil Hidro /
Pengairan
Bidang PSDA SKA
Bidang
PSDA
5 4
Ahli Konservasi Sarjana Teknik
Sipil Hidro /
Pengairan
Bidang PSDA SKA
Bidang
PSDA
5 4
Asisten Tenaga Ahli :
Asisten Ahli Desain
Bendungan
D3 Teknik Sipil
Hidro / Pengairan
Bidang Bendungan 3 7
Asisten Ahli Geologi D3 Geologi Bidang Geologi 3 7
Asisten Ahli Desain
Bangunan Air
D3 Teknik Sipil
Hidro / Pengairan
Bidang PSDA 3 6
Asisten Ahli Geodesi D3 Geodesi Bidang Geodesi 3 4
Cost Estimator D3 Teknik Sipil Bidang PSDA 3 3
Tenaga Pendukung
Sekretaris 8
Surveyor Tofografi 18
Operator Komputer 8
Operator CAD 4
Buruh Lapangan utk
geodesi
72
Buruh Lapangan utk
Mektan
6
Pesuruh Kantor 8
15. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
16. Laporan Pendahuluan
Laporan Pendahuluan memuat :
1. Latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, lingkup pekerjaan
2. Gambaran umum lokasi pekerjaan (daerah studi), pra lay out lokasi pekerjaan, peta – peta
dan gambar terkait dengan pekerjaan
3. Pendekatan dan metodologi
4. Program dan rencana kerja, rencana kerja secara rinci untuk kegiatan lapangan maupun
kegiatan kantor termasuk menampilkan kurva S, rencana mobilisasi dan jadwal kegiatan
tenaga personil dan peralatan yang disajikan dalam bentuk Bar Chart.
5. Pelaksanaan dan desk studi.
6. Hasil identifikasi pendahuluan (hasil peninjauan awal lokasi pekerjaan)

59
7. Data – data sekunder yang berkaitan dengan dengan pekerjaan.
8. Permasalahan dan hambatan yang terjadi serta usulan pemecahannya.
Laporan ini harus diserahkan selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sejak SPMK diterbitkan
sebanyak 20 (dua puluh) buku untuk keperluan diskusi dan sebanyak 10 (sepuluh) buku hasil
diskusi (perbaikan).
Laporan Pendahuluan ini harus dipresentasikan/dibahas dengan Tim Teknis dan Instansi
Terkait.
17. Rencana Mutu Kontrak
Rencana Mutu Kontrak harus dibuat dalam 10 (sepuluh) buku, RMK berisi tentang Quality
Plan pekerjaan ini, uang muka dapat dibayarkan bila konsultan telah menyerahkan RMK yang
telah disetujui oleh Kepala Satuan Kerja dan atau Pejabat Pembuat Komitmen, RMK harus
diserahkan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak di-tandatanganinya SPMK
18. Laporan Bulanan
Laporan Bulanan memuat :
1. Kemajuan pekerjaan yang telah dan sedang dikerjakan, dilengkapi dengan progres kegiatan
rencana dan realisasi.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.
3. Absensi personil.
4. Daftar peralatan yang digunakan .
Laporan Bulanan harus diserahkan selambat – lambatnya pada minggu pertama bulan
berikutnya sebanyak 10 (sepuluh) buku.
19. Laporan Pertengahan
Laporan Pertengahan memuat :
1. Gambar daerah studi, lay out lokasi pekerjaan, peta – peta dan gambar terkait dengan
pekerjaan
2. Data – data sekunder dan primer hasil survey sebagaimana disyaratkan dalam lingkup
pekerjaan dan disajikan dalam bentuk peta, tabel, diagram, kurva dan bentuk lainnya untuk
memudahkan pemahamannya
3. Permasalahan dan hambatan yang terjadi serta upaya pemecahannya.
4. Dasar – dasar perencanaan atau kriteria desain (konsep perencanaan) yang dipergunakan
untuk melakukan analisis data.
5. Analisa data sekunder dan primer hasil survey dan investigasi sebagai bahan untuk
penyusunan perencanaan rinci.
6. Draf desain sebagai gambaran awal terhadap perencanaan rinci
Laporan ini harus diserahkan selambat – lambatnya 5 (lima) bulan sejak SPMK diterbitkan
sebanyak 20 (dua puluh) buku untuk keperluan diskusi dan sebanyak 10 (sepuluh) buku hasil
diskusi (perbaikan).
Laporan Pertengahan ini harus dipresentasikan/dibahas dengan Tim Teknis dan Instansi Terkait.
20. Laporan Penunjang
Laporan penunjang terdiri dari hasil masing-masing kegiatan, yang disajikan secara jelas dan
terinci, sebagai berikut :
1. Rencana Mutu Kontrak : 10 Buku
2. Laporan Pendahuluan. : 35 Buku
3. Laporan Pertengahan. : 35 Buku
4. Laporan Akhir. : 35 Buku
5. Laporan Ringkasan. : 10 Buku
6. Laporan Pendukung :
6.1. Laporan Pengukuran Topografi. : 10 Buku
6.2. Laporan Hidrologi. : 10 Buku
6.3. Laporan Mekanika Tanah : 10 Buku

60
6.4. Laporan Geologi : 10 Buku
6.5. Laporan Spesifikasi Teknik : 10 Buku
6.6. Laporan Metode Pelaksanaan : 10 Buku
6.7. Laporan Nota Desain : 10 Buku
6.8. Laporan Rencana Anggaran Biaya : 10 Buku
6.9. Laporan Manual O & P : 10 Buku
7. Gambar – Gambar Perencanaan Teknis Bendungan Lay Ot Bendungan, Detail Badan
Bendungan, Detail Bangunan Fasilitas :
7.1. Gambar Ukuran A1 (Asli Kalkir 1 Cetakan) : 1 Cetakan
7.2. Gambar Ukuran A1 (Blue Print 9 Cetakan) : 9 Cetakan
7.3. Gambar Ukuran A3 (Copy 10 Cetakan) : 10 Cetakan
8. Photo Dokumentasi : 2 Album
9. External Disk : 2 Buah
10. Kumpulan Notulen Rapat/Diskusi/Pembahasan : 10 Buku
21. Draft Laporan Akhir dan Laporan Akhir
Draf Laporan Akhir dan Laporan Akhir memuat :
1. Gambar daerah studi, lay out lokasi pekerjaan, peta – peta dan gambar terkait dengan
pekerjaan
2. Data – data sekunder dan primer hasil survey sebagaimana disyaratkan dalam lingkup
pekerjaan dan disajikan dalam bentuk peta, tabel, diagram, kurva dan bentuk lainnya
untuk memudahkan pemahamannya
3. Permasalahan dan hambatan yang terjadi serta upaya pemecahannya.
4. Dasar – dasar perencanaan atau kriteria desain (konsep perencanaan) yang dipergunakan
untuk melakukan analisis data.
5. Analisa data sekunder dan primer hasil survey dan investigasi sebagai bahan untuk
penyusunan perencanaan rinci.
6. Perencanaan Rinci yang meliputi Gambar Desain, Rencana Anggaran Biaya, Spesifikasi
Teknik, Metode Pelaksanaan dan Manual Operasi & Pemeliharaan
Draf Laporan Akhir ini harus diserahkan selambat – lambatnya 7,5 (tujuh setengah) bulan
sebelum kontrak selesai sebanyak 20 (dua puluh) buku untuk keperluan diskusi dan Laporan
Akhir sebanyak 10 (sepuluh) buku hasil diskusi (perbaikan).
Draf Laporan Akhir ini harus dipresentasikan/dibahas dengan Tim Teknis dan Instansi Terkait.
Seluruh laporan disajikan dalam Bahasa Indonesia menggunakan kaidah EYD, standar karya tulis
ilmiah serta mengacu pada standard/Kriteria Perencanaan (SNI) yang diterbitkan Ditjen Pengairan.
Laporan Akhir ini harus diserahkan selambat-lambatnya 240 (dua ratus empat puluh) hari kalender
sejak SPMK diterbitkan.

61
BAB V. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN
LAMPIRAN 1 A (SAMPUL I) : SURAT PENAWARAN
A. BENTUK SURAT PENAWARAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS
[KOP SURAT BADAN USAHA]
______________,_____________20__
Nomor : _____________________
Lampiran : _____________________
Kepada Yth.:
Panitia Lelang Pekerjaan Jasa Konsultansi di Lingkungan
Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung
di
Bandar Lampung
Perihal: Penawaran Administrasi dan Teknis Pekerjaan Desain Regulating Dam Way
Sekampung
Sehubungan dengan Undangan Pengambilan Dokumen Pemilihan
Nomor_____________tanggal_____________ dan setelah kami pelajari dengan saksama
Dokumen Pemilihan, Berita Acara Pemberian Penjelasan [dan Adendum Dokumen
Pemilihan], dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi dan Teknis untuk
pekerjaan Detail Desain Regulating Dam Way Sekampung.
Penawaran Administrasi dan Teknis ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan
yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di
atas.
Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan
tanggal 04 Mei 2013.
Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pemilihan, bersama Surat Penawaran Administrasi
dan Teknis ini kami lampirkan :
1. [Surat Kuasa] 1)
2. [Surat Perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi, apabila ada]
3. Dokumen penawaran teknis, terdiri dari :
a. Data Pengalaman Perusahaan, terdiri dari :
1) Data Organisasi Perusahaan;
2) Daftar Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;
3) Uraian Pengalaman Kerja Sejenis 10 (sepuluh) tahun terakhir;
b. Pendekatan dan Metodologi, terdiri dari:
1) Tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan Kerja;
2) Uraian pendekatan, metodologi, dan program kerja;
3) Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
4) Komposisi tim dan penugasan;
5) Jadwal penugasan tenaga ahli;
C O N T O H

62
c. Kualifikasi Tenaga Ahli, terdiri dari:
1) Daftar Riwayat Hidup personil yang diusulkan;
2) Surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan dari personil yang diusulkan;
d. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]
Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan
tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO) /Koperasi
__________________
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
_____________________
Jabatan
Keterangan :
1) Harus dilampirkan surat kuasa, apabila dikuasakan.

63
B. BENTUK SURAT KUASA
[kop surat badan usaha]
SURAT KUASA
Nomor : _______________
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : __________________________________
Alamat Perusahaan : __________________________________
Jabatan : _______________________ [Direktur Utama/Pimpinan
perusahaan/ pengurus koperasi]
_________________[nama PT/CV/Firma]
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasi berdasarkan Akta
Notaris/Anggaran Dasar No. _________________ [no. akta notaris/anggaran dasar]
tanggal ________________ [tanggal penerbitan akta notaris/anggaran dasar] Notaris
_____________ [nama notaris penerbit akta notaris/anggaran dasar] beserta
perubahannya, yang berkedudukan di _________ (alamat perusahaan/koperasi),
yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa,
memberi kuasa kepada :
Nama : ______________________________________
Alamat : ______________________________________
Jabatan : ______________________________________
yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.
Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk :
1. [Menandatangani Surat Penawaran],
2. [Menandatangani Pakta Integritas],
3. [Menandatangani Surat Perjanjian/Surat Perintah Kerja],
4. [Menandatangani Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya],
5. [Menandatangani Surat Sanggahan],
6. [Menandatangani Surat Sanggahan Banding]
Surat Kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.
___________________,_______________20__
Penerima Kuasa Pemberi Kuasa
________________ ________________
[nama dan jabatan] [nama dan jabatan]
C O N T O H - 1

64
[kop surat badan usaha]
SURAT KUASA
Nomor : _______________
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama : __________________________________
Alamat Perusahaan : __________________________________
Jabatan : _______________________ [Direktur Utama/Pimpinan
Perusahaan/Pengurus Koperasi/Kepala Cabang/wakil kemitraan
(KSO)] _______________[nama PT/CV/ Firma/Koperasi]
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [perusahaan/koperasi/kemitraan (KSO)]
berdasarkan [Akta Notaris/Anggaran Dasar No. _________________ [no. Akta
Notaris/Anggaran Dasar] tanggal ________________ [tanggal penerbitan Akta
Notaris/Anggaran Dasar] yang dikeluarkan oleh Notaris _____________ [nama notaris
penerbit akta /Anggaran Dasar] beserta perubahannya atau Perjanjian Kemitraan/Kerja
Sama Operasi No__________ tanggal ____________ ],
yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa,
memberi kuasa kepada :
Nama : ______________________________________
Alamat : ______________________________________
yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.
Penerima Kuasa mewakili Pemberi Kuasa untuk :
1. [Melakukan pendaftaran dan pengambilan dokumen],
2. [Menghadiri pemberian pejelasan],
3. [Menghadiri pembukaan penawaran],
4. _________________,dst
Surat Kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.
___________________,_______________20__
Penerima Kuasa Pemberi Kuasa
________________ ________________
[nama dan jabatan] [nama dan jabatan]
C O N T O H - 2

65
LAMPIRAN 1 B (SAMPUL I) : DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS
(i) BENTUK DATA ORGANISASI PERUSAHAAN
DATA ORGANISASI _____________[ PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan (KSO)]
[cantumkan uraian ringkas (kurang lebih 2 (dua) halaman) mengenai latar belakang dan
organisasi peserta dan penanggung jawab yang ditugaskan untuk mengelola pekerjaan jasa
konsultansi ini].
C O N T O H

66
(ii) BENTUK DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN
TERAKHIR
DAFTAR PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR
No.
Pengguna
Jasa/ Sumber
Dana
Nama Paket
Pekerjaan
Lingkup
Layanan
Periode
Orang
Bulan
Nilai
Kontrak
Mitra
Kerja
1 2 3 4 5 6 7 8
Keterangan isi kolom :
1. Nomor urut
2. Nama instansi pengguna jasa dan sumber dana
3. Nama paket pekerjaan
4. Jenis lingkup layanan jasa konsultansi
5. Jangka waktu layanan
6. Jumlah orang bulan yang digunakan
7. Nilai kontrak pekerjaan
8. Mitra kerja dan posisinya dalam kemitraan (apabila ada)
C O N T O H

67
(iii) BENTUK URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS 10 (SEPULUH) TAHUN
TERAKHIR
URAIAN PENGALAMAN KERJA SEJENIS
10 (SEPULUH) TAHUN TERKAHIR
1. Pengguna Jasa :
2. Nama Paket Pekerjaan :
3. Lingkup Produk Utama :
4. Lokasi Kegiatan :
5. Nilai Kontrak :
6. No. Kontrak :
7. Waktu Pelaksanaan :
8. Nama Pemimpin Kemitraan (jika ada) :
Alamat :
Negara Asal :
9. Jumlah tenaga ahli : Tenaga Ahli Asing ___ Orang Bulan
Tenaga Ahli Indonesia ___ Orang Bulan
10. Perusahaan Mitra Kerja Jumlah tenaga ahli
Asing Indonesia
a. (nama perusahaan) ____ Orang Bulan ____ Orang Bulan
b. (nama perusahaan) ____ Orang Bulan ____ Orang Bulan
c. (nama perusahaan) ____ Orang Bulan ____ Orang Bulan
d. (nama perusahaan) ____ Orang Bulan ____ Orang Bulan
dst.
Tenaga ahli tetap yang terlibat:
Posisi Keahlian Jumlah Orang Bulan
a. _________________ ___________________ _________________
b. _________________ ___________________ _________________
c. _________________ ___________________ _________________
d. _________________ ___________________ _________________
e. _________________ ___________________ _________________
dst.
C O N T O H

68
(iv) BENTUK TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA DAN
PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK
A. TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP KERANGKA ACUAN KERJA
[cantumkan dan jelaskan modifikasi atau inovasi yang peserta usulkan terhadap
Kerangka Acuan Kerja untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan pekerjaan
jasa konsultansi ini, misalnya meniadakan kegiatan yang dianggap tidak perlu, atau
menambahkan kegiatan lain, atau mengusulkan pentahapan kegiatan yang berbeda.
Saran tersebut di atas harus disampaikan secara singkat dan padat.]
B.TANGGAPAN DAN SARAN TERHADAP PERSONIL/FASILITAS PENDUKUNG DARI PPK
[tanggapi perihal penyediaan peralatan/material/personil/fasilitas pendukung oleh
Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan Dokumen Pemilihan ini meliputi antara
lain (jika ada): dukungan administrasi, ruang kerja, transportasi lokal, peralatan,
data, dan lain-lain]
C O N T O H

69
(v) BENTUK URAIAN PENDEKATAN, METODOLOGI DAN PROGRAM KERJA
[Pendekatan teknis, metodologi dan program kerja adalah kriteria pokok dari Penawaran
Teknis. Peserta disarankan untuk menyajikan detil penawaran teknis (misalnya 50 (lima
puluh) halaman, termasuk gambar kerja dan diagram) yang dibagi menjadi tiga bab
berikut:
a) Pendekatan Teknis dan Metodologi,
b) Program Kerja, dan
c) Organisasi dan Personil
a) Pendekatan Teknis. Dalam bab ini jelaskan pemahaman peserta terhadap tujuan
kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan, metodologi kerja dan uraian
detil mengenai keluaran. Peserta harus menyoroti permasalahan yang sedang dicarikan
jalan keluarnya, dan menjelaskan pendekatan teknis yang akan diadopsi untuk
menyelesaikan permasalahan. Peserta juga harus menjelaskan metodologi yang
diusulkan dan kesesuaian metodologi tersebut dengan pendekatan yang digunakan.
b) Program Kerja. Dalam bab ini usulkan kegiatan utama dari pelaksanaan pekerjaan,
substansinya dan jangka waktu, pentahapan dan keterkaitannya, target (termasuk
persetujuan sementara dari Pejabat Pembuat Komitmen), dan tanggal jatuh tempo
penyerahan laporan-laporan. Program kerja yang diusulkan harus konsisten dengan
pendekatan teknis dan metodologi, dan menunjukkan pemahaman terhadap Kerangka
Acuan Kerja dan kemampuan untuk menerjemahkannya ke dalam rencana kerja. Daftar
hasil kerja, termasuk laporan, gambar kerja, tabel, harus dicantumkan. Program kerja ini
harus konsisten dengan Data Teknis-6 mengenai Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
c) Organisasi dan Personil. Dalam bab ini usulkan struktur dan komposisi tim. Peserta
harus menyusun bidang-bidang pokok dari pekerjaan, tenaga ahli inti sebagai
penanggung jawab, dan tenaga pendukung.
C O N T O H

70
(vi) BENTUK JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
No. Kegiatan1
Bulan ke-2
Keterangan
I II III IV V dst.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Cantumkan semua kegiatan, termasuk penyerahan laporan (misalnya laporan pendahuluan, laporan antara, dan
laporan akhir), dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen. Untuk paket pekerjaan
yang ditahapkan maka kegiatan seperti penyerahan laporan, dan kegiatan lain yang memerlukan persetujuan
dicantumkan secara terpisah berdasarkan tahapannya
2 Jangka waktu kegiatan dicantumkan dalam bentuk diagram balok dan kurva S.
C O N T O H

71
(vii)BENTUK KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN
KOMPOSISI TIM DAN PENUGASAN
(DAFTAR PERSONIL)
Tenaga Ahli
(Personil Inti)
Nama
Personil
Perusahaan
Tenaga Ahli
Lokal/Asing
Lingkup
Keahlian
Posisi
Diusulkan
Uraian
Pekerjaan
Jumlah
Orang
Bulan
Tenaga Pendukung
(Personil lainnya)
Nama
Personil
Perusahaan
Tenaga Ahli
Lokal/Asing
Lingkup
Keahlian
Posisi
Diusulkan
Uraian
Pekerjaan
Jumlah
Orang
Bulan
C O N T O H

72
(viii) BENTUK JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI1
JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI
No.
Nama
Personil
Masukan Personil (dalam bentuk diagram balok)2
Orang Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 n
Nasional
1
2
n
Subtotal
Asing
1
2
n
Subtotal
Total
Masukan
Penuh-
Waktu
Masukan Paruh-Waktu
1 Untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama personil, untuk Tenaga Pendukung cukup
dicantumkan posisi, misalnya juru gambar, staf administrasi, dan sebagainya.
2 Masukan personil dihitung dalam bulan dimulai sejak penugasan.
1 Untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama personil, untuk Tenaga Pendukung cukup
2 Masukan personil dihitung dalam bulan dimulai sejak penugasan.
C O N T O H

73
(ix) BENTUK DAFTAR RIWAYAT HIDUP PERSONIL YANG DIUSULKAN
Daftar Riwayat Hidup
1. Posisi yang diusulkan : __________
2. Nama Perusahaan : __________
3. Nama Personil : __________
4. Tempat/Tanggal Lahir : __________
5. Pendidikan (Lembaga pendidikan,
tempat dan tahun tamat belajar,
dilampirkan rekaman ijazah ) : __________
6. Pendidikan Non Formal : __________
7. Penguasaan Bahasa Inggris
dan bahasa Indonesia : __________
8. Pengalaman Kerja1
Tahun ini ____
a. Nama Kegiatan : __________
b. Lokasi Kegiatan : __________
c. Pengguna Jasa : __________
d. Nama Perusahaan : __________
e. Uraian Tugas : __________
f. Waktu Pelaksanaan : __________
g. Posisi Penugasan : __________
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : __________
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : __________
Tahun sebelumnya
a.Nama Kegiatan : __________
b. Lokasi Kegiatan : __________
c.Pengguna Jasa : __________
d. Nama Perusahaan : __________
e.Uraian Tugas : __________
f. Waktu Pelaksanaan : __________
g. Posisi Penugasan : __________
h. Status Kepegawaian pada Perusahaan : __________
i. Surat Referensi dari Pengguna Jasa : __________
dst.
9. Status kepegawaian pada perusahaan ini : __________
1 Setiap pengalaman kerja yang dicantumkan harus disertai dengan referensi dari pengguna jasa yang bersangkutan.
C O N T O H

74
Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung
jawab. Jika terdapat pengungkapan keterangan yang tidak benar secara sengaja atau
sepatutnya diduga maka saya siap untuk digugurkan dari proses seleksi atau dikeluarkan jika
sudah dipekerjakan.
____________,_____20__
Yang membuat pernyataan,
(__________)
[nama jelas]
Mengetahui:
__________[nama Penyedia Jasa Konsultansi]
(__________)
[nama jelas wakil sah]

75
(x) BENTUK SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN
PERNYATAAN KESEDIAAN UNTUK DITUGASKAN
Yang bertanda tangan dibawah ini:
N a m a : __________________________________________
Alamat : __________________________________________
Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa
konsultansi _____________ untuk Penyedia Jasa Konsultansi _____________ sesuai
dengan usulan jadwal penugasan saya dari bulan __________ tahun __________ sampai
dengan bulan__________ tahun __________ dengan posisi sebagai tenaga ahli
_________________.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung
jawab.
____________,_____20__
Yang membuat pernyataan,
(__________)
[nama jelas]
Menyetujui:
__________[nama Penyedia Jasa Konsultansi]
(__________)
[nama jelas wakil sah]
C O N T O H

76
LAMPIRAN 2 (SAMPUL II) : DOKUMEN PENAWARAN BIAYA
A. BENTUK SURAT PENAWARAN BIAYA
[KOP SURAT BADAN USAHA]
______________,_____________20__
Nomor : _____________________
Lampiran : _____________________
Kepada Yth.
Pokja_______________ULP_____________________[K/L/D/I]
[diisi oleh Pokja ULP]
di
_______________________________
Perihal : Penawaran Biaya untuk pekerjaan ________________[nama pekerjaan diisi oleh Pokja
ULP]
Sehubungan dengan Undangan Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II
Nomor_____________tanggal_____________ dan setelah kami pelajari dengan saksama
Dokumen Pemilihan, Berita Acara Pemberian Penjelasan [dan Adendum Dokumen Pemilihan],
serta menunjuk Surat Penawaran Administrasi dan Teknis kami nomor _____________ tanggal
_____________ perihal Penawaran Administrasi dan Teknis_____________________ [nama
pekerjaan diisi oleh Pokja ULP], dengan ini kami mengajukan Penawaran Biaya untuk
pekerjaan_____________________[diisi oleh Pokja ULP] sebesar
Rp______________(____________________________).
Penawaran Biaya ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen Pemilihan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.
Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (_________________) hari kalender.
Penawaran ini berlaku sejak batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran sampai dengan
tanggal ______________ [perkiraan tanggal penandatangan kontrak] [diisi oleh Pokja
ULP].
Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pemilihan, bersama Surat Penawaran Biaya ini kami
lampirkan :
1. Rekapitulasi Penawaran Biaya
2. Rincian Biaya Langsung Personil (remuneration)
3. Rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseable cost)
4. [Dokumen lain yang dipersyaratkan]
Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 3 (tiga) rangkap yang
terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 2 (dua) rangkap serta ditandai
“ASLI” dan “REKAMAN”.
Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk
pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
PT/CV/Firma/Kemitraan (KSO) /Koperasi _________________
[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]
_____________________
Jabatan
C O N T O H

77
B. BENTUK REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA
REKAPITULASI PENAWARAN BIAYA
No. Uraian
Total Harga
(Rp)
A
A.1
A.2
A.3
BIAYA LANGSUNG PERSONIL
Biaya Tenaga Ahli
Biaya Asisten Tenaga Ahli
Biaya Staf Pendukung
B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8
BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL
Biaya Alat Tulis Kantor dan Bahan
Biaya Komunikasi dan Kantor
Biaya Sewa Peralatan Kantor
Biaya Peralatan Survey
Biaya Perjalanan Dinas Lokal
Biaya Sewa Kendaraan
Biaya Bor Inti, Penyelidikan Mekanika Tanah dan
Laboratorium
Biaya Pelaporan dan Diskusi
Sub-total
PPN 10%
Total
Dibulatkan
Terbilang :

78
C. BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL (REMUNERATION)
RINCIAN BIAYA LANGSUNG PERSONIL
A.1 BIAYA TENAGA AHLI
Nama Personil1 Posisi
Harga Satuan
Orang Bulan (Rp)
Orang Bulan
Jumlah
(Rp)
Team Leader / Ahli
Bendungan
8
Ahli Desain
Bendungan
7
Ahli Geologi 7
Ahli Mekanika
Tanah
5
Ahli Desain
Bangunan Air
6
Ahli Hidrolika 6
Ahli
Hidromekanikal
5
Ahli Instrumen 5
Ahli Operasi &
Pemeliharaan
4
Ahli Sosial Budaya 4
Ahli Hidrologi 7
Ahli Geodesi 4
Ahli Hidrometri 4
Ahli Konservasi 4
A.1 Total Biaya
A.2 BIAYA ASISTEN TENAGA AHLI
Nama Personil1 Posisi
Harga Satuan
Orang Bulan (Rp)
Orang Bulan
Jumlah
(Rp)
Asisten Ahli Desain
Bendungan
7
Asisten Ahli
Geologi
7
Asisten Ahli Desain
Bangunan Air
6
Ahli Asisten
Geodesi
4
Cost Estimator 3
A.2 Total Biaya
A.3 BIAYA STAF PENDUKUNG
Posisi
Harga Satuan
Orang Bulan
(Rp)
Orang Bulan
Jumlah
(Rp)
Sekretaris 8
Surveyor Topografi (6
Org x 3 Bln)
18
Operator Komputer 8
Operator CAD 4
Buruh Lapangan utk Geodesi
(4 Org x 3 Bln x 6 Surveyor)
72
Buruh Lapangan utk Mektan
(2 Org x 3 Bln)
6
Pesuruh Kantor 8
A.3 Total Biaya
1 Untuk Tenaga Ahli pengisian masukan harus mencantumkan nama personil; untuk Tenaga Pendukung cukup

79
D. BENTUK RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON-PERSONIL (DIRECT REIMBURSEABLE
COST)10
RINCIAN BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL
Jenis Biaya Uraian Biaya
Satuan
Biaya11
Jumlah
(Rp)
Harga Satuan
(Rp)
Lump Sum
(Rp)
Biaya Alat
Tulis Kantor
dan Bahan
Alat Tulis
Kantor
LS
Bahan
Gambar LS
Komputer
Supplies
LS
Biaya
Komunikasi
dan Kantor
Pos, Teleks,
Faksimile,
Telephone
8 Bln
Biaya Sewa
Peralatan
Kantor
Sewa
Komputer (2
Unit x 8 Bln)
16
Unit/Bln
Sewa
Komputer
CAD (2 Unit
x 4 Bln)
8
Unit/Bln
Sewa Printer
(2 Unit x 8
Bln)
16
Unit/Bln
Sewa Plotter
(2 Unit x 3
Bln)
6
Unit/Bln
Biaya
Peralatan
Survey
Pengadaan
Peta-peta dan
Data
LS
Patok CP 50 Buah
Patok BM 25 Buah
Metband 2 Buah
Sewa Theodolit
T2 (3 Unit x 3
Bln)
9
Unit/Bln
Sewa Theodolit
T0 (3 Unit x 3
Bln)
9
Unit/Bln
Sewa
Waterpass
(3 Unit x 3
Bln)
9
Unit/Bln
10 Biaya langsung non-personil adalah biaya yang benar-benar diperlukan dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan.
Biaya keuntungan (profit) dan biaya umum (overhead cost) tidak diperkenankan.
11 Biaya langsung non-personil dapat berupa harga satuan tetap atau penggantian biaya atas bukti tagihan dengan
pagu biaya (lump sum). Pilih salah satu cara penghitungan penggantian biaya. Dalam hal penggantian dengan pagu
biaya, Pokja ULP harus menetapkan pagu biaya dan mengosongkan kolom Satuan.

80
Biaya
Perjalanan
Dinas Lokal
Team Leader LS
Tenaga Ahli LS
Asisten
Tenaga Ahli LS
Biaya Sewa
Kendaraan
Sewa
Kendaraan
Roda 4 (1unit
x 8 Bln)
8
Unit/Bln
Sewa
Kendaraan
Roda 2 (3unit
x 3 Bln)
9
Unit/Bln
Biaya Bor
Inti,
Penyelidikan
Mekanika
Tanah dan
Laboratorium
Biaya Bor Inti LS
Biaya
Penyelidikan
Mekanika
Tanah
LS
Biaya Hasil
Laboratorium
LS
Biaya
Pelaporan
dan Diskusi
Rencana
Mutu
Kontrak
10 Buku
Laporan
Bulanan (8
Bln x 10
Buku)
80 Buku
Draft Lap.
Pendahuluan
+ Lap.
Pendahuluan
35 Buku
Draft Lap.
Pertengahan
+ Lap.
Pertengahan
35 Buku
Draft Lap.
Akhir + Lap.
Akhir
35 Buku
Laporan
Ringkasan
10 Buku
Laporan
Pendukung :
Laporan
Pengukuran
Topografi
10 Buku
Laporan
Hidrologi
10 Buku
Laporan
Mekanika
Tanah
10 Buku
Laporan
Geologi
10 Buku
Laporan
Spesifikasi
Teknik
10 Buku

81
Laporan
Metode
Pelaksanaan
10 Buku
Laporan Nota
Desain
10 Buku
Laporan
Rencana
Anggaran
Biaya
10 Buku
Laporan
Manual O&P
10 Buku
Gambar2
Perenc. Teknis
Bendungan,
Detail Tubuh
Bendungan,
Detail Bang.
Fasilitas :
Gambar uk. A1
(asli 1 cetakan) 1 Set
Gambar uk. A1
(Blue print 9
cetakan)
9 Set
Gambar uk. A3
(10 cetakan) 10 Set
PKM LS
Diskusi Lap.
Pendahuluan
LS
Diskusi Lap.
Pertengahan
LS
Diskusi Lap.
Akhir
LS
Album Foto
Dokumentasi
2 Album
External
Hard Disk
2 Buah
Kumpulan
Notulen Rapat
/ Diskusi /
Pembahasan
10 Buku
Total Biaya

82
BAB VI. BENTUK KONTRAK
LAMPIRAN 1 : SURAT PERJANJIAN
SURAT PERJANJIAN
untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi :
__________________________
Nomor : __________
SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat
dan ditandatangani di __________ pada hari __________ tanggal __ bulan __________
tahun ____ antara __________ [nama Pejabat Pembuat Komitmen], selaku Pejabat
Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama __________ [nama satuan kerja
Pejabat Pembuat Komitmen], yang berkedudukan di __________ [alamat Pejabat Pembuat
Komitmen], berdasarkan Surat Keputusan _______________ [pejabat yang
menandatangani SK penetapan sebagai PPK] No _______________ [nomor SK penetapan
sebagai PPK] (selanjutnya disebut “PPK”) dan
1. Untuk penyedia badan usaha non-KSO, maka :
[ _____ [nama penyedia], yang berkedudukan di _____ [alamat penyedia],
berdasarkan kartu identitas No. _____ [No.KTP/SIM/Paspor Penyedia], selanjutnya
disebut “Penyedia’]
2. Untuk penyedia Kemitraan/KSO, maka :
[ _____ [nama wakil Penyedia], _____ [jabatn wakil Penyedia], yang bertindak untuk
dan atas nama _____ [nama Penyedia], yang berkedudukan di _____ [alamat
Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. _____ [No. Akta
Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal _____ [tanggal penerbitan Akta
Pendirian/Anggaran Dasar] selanjutnya disebut “Penyedia”]
3. Untuk penyedia Kemitraan/KSO, maka :
[Kemitraan/KSO yang beranggotakan sebagai berikut :
1. __________ [nama Penyedia 1];
2. __________ [nama Penyedia 2];
....................... ,dst.
yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung
renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah
menunjuk __________ [nama anggota Kemitraan/KSO yang ditunjuk sebagai wakil
Kemitraan/KSO] untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO yang berkedudukan di
__________ [alamat Penyedia wakil Kemitraan/KSO], berdasarkan Surat Perjanjian
Kemitraan/KSO No. ______ tanggal ______, selanjutnya disebut “Penyedia”]
MENGINGAT BAHWA:
(a) PPK telah meminta penyedia untuk menyediakan Jasa Konsultansi sebagaimana
diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
(b) Penyedia, sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional,
personil, dan sumber daya teknis, dan telah menyetujui untuk menyediakan Jasa
Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;

83
(c) PPK dan penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani
Kontrak ini, dan yang menandatangani mempunyai kewenangan untuk mengikat
pihak yang diwakili;
(d) PPK dan penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan
penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan
mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta
dan kondisi yang terkait.
MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-
hal sebagai berikut:
1. [untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Harga Satuan dan Lumpsum
ditulis sebagai berikut :
“Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
yang diperoleh berdasarkan rincian biaya satuan pekerjaan sebagaimana tercantum
dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar
Rp__________ (_________________ rupiah);”]
[untuk Kontrak Lumpsum ditulis sebagai berikut :
‘Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis
dan Biaya adalah sebesar Rp__________ (_________________ rupiah);”]
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang
sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kontrak ini:
a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
b) Pokok Perjanjian;
c) Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
d) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
e) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
f) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
g) Kerangka Acuan Kerja;
h) daftar kuantitas (apabila ada);
i) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
j) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi
pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam
dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih
tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang
dilakukan oleh pihak Penyedia;

84
c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang
telah ditetapkan kepada Penyedia;
d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak
Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
e) ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan
pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia
harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK
6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang
telah ditentukan dalam Kontrak;
b) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak
PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan
pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
e) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan
pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
f) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang
telah ditetapkan dalam Kontrak;
g) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi
lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada
masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
h) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya
dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta
memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-
peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
i) melaksanakan jasa konsultansi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-
kebiasaan setempat.
j) untuk biaya langsung non personil (Direct reimbursable cost/out of pocket
expenses), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari
komisi usaha (trade commision), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran
lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultansi.
k) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak
berwenang untuk melaksanakan jasa konsultansi maupun mengadakan barang
yang tidak sesuai dengan Kontrak.
l) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan
yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan
kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
m)tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-
jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
n) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk
merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian,
sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan
sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan
menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun
setelah berakhirnya Kontrak.
o) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan
kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum
pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.

85
p) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan
menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar,
spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan
source code yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia,
segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan
seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat
menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan
tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam
Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.
DENGAN DEMIKIAN, PPK dan penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak
ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.
Untuk dan atas nama __________
PPK
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk Penyedia Jasa Konsultansi maka
rekatkan materai Rp 6.000,-)]
[nama lengkap]
[jabatan]
Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan
(KSO)
__________
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini
untuk kegiatan/satuan kerja Pejabat
Pembuat Komitmen maka rekatkan materai
Rp 6.000,-)]
[nama lengkap]
[jabatan]

86
LAMPIRAN 2 : SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
[kop surat K/L/D/I]
SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)
SATUAN KERJA:
NOMOR DAN TANGGAL SPK:
Halaman __ dari __
PAKET PEKERJAAN: __________
NOMOR DAN TANGGAL DOKUMEN PEMILIHAN :
NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL SELEKSI :
SUMBER DANA: [sebagai contoh, cantumkan ”dibebankan atas DIPA __________ Tahun Anggaran ____ untuk mata
anggaran kegaiatan __________
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ___ (__________) hari kalender/bulan/tahun
NILAI PEKERJAAN
N
o.
Komponen
Biaya
Biaya Langsung Personil Biaya Langsung Non-Personil Total (Rp)
Kuantitas
(Orang
Bulan)
Harga Satuan
(Rp)
Subtotal (Rp)
Kuantitas
[jika tidak
lump-
sum]
Harga Satuan
(Rp)
Subtotal (Rp)
Jumlah
PPN 10%
NILAI
Terbilang :
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA JASA KONSULTANSI: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang
diperintahkan dalam SPK ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaskan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
Biaya langsung personil dihitung berdasarkan Orang Bulan dengan ketentuan 1 (satu) Orang Bulan sama dengan __
(__________) hari dan 1 (satu) hari sama dengan __ (__________) jam. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka
waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar
denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari biaya Kontrak atau sisa biaya bagian Kontrak. Selain tunduk kepada
ketentuan dalam SPK ini, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk mematuhi Syarat Umum SPK terlampir.
Untuk dan atas nama __________
Pejabat Pembuat Komitmen
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk
Penyedia Jasa Konsultansi maka rekatkan materai Rp
6.000,-)]
[nama lengkap]
[jabatan]
Untuk dan atas nama Penyedia Jasa Konsultansi
__________
[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuksatuan kerja
Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan materai Rp 6.000,- )]
[nama lengkap]
[jabatan]

87
SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
1. LINGKUP PEKERJAAN
Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan
mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. ITIKAD BAIK
a. Para pihak bertindak berdsarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam SPK.
b. Para pelaku setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing
pihak.
c. Apabila selama pelaksanaan SPK, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk
mengatasi keadaan tersebut.
4. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personil serta pekerjaan yang dilakukan
5. HARGA SPK
a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) (untuk kontrak harga
satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum).
6. HAK KEPEMILIKAN
PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang
diberikan oleh Penyedia Jasa Konsultansi kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban
untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut
harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia Jasa Konsultansi.
Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia Jasa
Konsultansi dengan penegecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
7. JADWAL
a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam
SPMK.
b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar
pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan
penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.
8. ASURANSI
a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja
untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga; dan
2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.
9. PENUGASAN PERSONIL
Penyedia Jasa Konsultansi tidak diperbolehkan menugaskan personil selain personil yang telah disetujui oleh PPK untuk
melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.
10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO
a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya
terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan
hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian
yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang
timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua
risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali
kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

88
11. PEMELIHARAAN LINGKUNGAN
Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam
maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan
dengan pelaksanaan SPK ini.
12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh
penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN
a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang
telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan
kemajuan hasil pekerjaan.
b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di
lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi
pekerjaan harian.
c. Laporan harian berisi:
1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran
pekerjaan; dan
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode
satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode
satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi
pekerjaan.
14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN
a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai
Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada
Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena
kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban
pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk
diperpanjang.
d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.
15. SERAH TERIMA PEKERJAAN
a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK
untuk penyerahan pekerjaan.
b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh
penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib
memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
d. PPK menerima pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima
oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus per seratus) setelah pekerjaan selesai.
16. PERPAJAKAN
Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan
oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai
SPK.
17. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
18. PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PPK dan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua
perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan
pekerjaan ini. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
arbitrase, mediasi, konsiliasi, atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
19. PERUBAHAN SPK
a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga
mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;
2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
3) perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan kontrak atas usul PPK.

89
20. PERPANJANGAN WAKTU
a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka
penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan
pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan
Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang
diajukan oleh penyedia.
21. PERISTIWA KOMPENSASI
a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan
pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh
PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.
b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan
maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan.
c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan
oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan
perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu
akibat Peristiwa Kompensasi.
e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau
lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.
22. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK
a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah
dicapai, termasuk biaya langsung demobilisasi personil.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui
pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan;
2) penyedia berada dalam keadaan pailit;
3) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus)
dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
4) PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana
tercantum dalam SPK;
5) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan
oleh instansi yang berwenang; dan/atau
6) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) penyedia membayar denda; dan/atau
2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau
pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
23. PEMBAYARAN
a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
2) pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara
penyerahan pekerjaan diterbitkan.
c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah
mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran.
PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-
hal yang sedang menjadi perselisihan.
24. DENDA
Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji
terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran
prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

90
25. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia Jasa Konsultansi dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.
Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia Jasa Konsultansi, baik sebagai
akibat peleburan (merger), konsolidasi, pemisahan, atau akibat lainnya.
26. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia Jasa Konsultansi menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi
dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini.
Penyedia Jasa Konsultansi menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK
ini.

91
LAMPIRAN 2 : SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
1. KETENTUAN UMUM
1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak
ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan
sebagai berikut :
1.1 Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan
yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah
Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran
Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau
Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna
APBN/APBD.
1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA
adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan
APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
menggunakan APBD.
1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK
adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa.
1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah
panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas
memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern
pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah
aparat yang melakukan pengawasan melalui audit,
reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
1.7 Penyedia adalah adalah badan usaha yang menyediakan Jasa
Konsultansi dan telah ditetapkan sebagai pemenang oleh
Pokja ULP.
1.8 Sub penyedia adalah badan usaha yang mengadakan
perjanjian kerja sama dengan penyedia, untuk melaksanakan
sebagian pekerjaan (subkontrak).
1.9 Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah kerja sama
usaha antar penyedia nasional maupun dengan penyedia
asing yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban
dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan
bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Kerja
sama usaha tersebut dapat dinamakan konsorsium atau joint
venture atau sebutan lainnya sepanjang tidak dimaksudkan
untuk membentuk suatu badan hukum baru dan
mengalihkan tanggung jawab masing-masing anggota kerja
sama usaha kepada badan hukum tersebut.

92
1.10 Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah
jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak
bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank
Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang
diserahkan oleh penyedia kepada PPK untuk menjamin
terpenuhinya kewajiban penyedia.
1.11 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut
Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan
penyedia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak
(SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta
dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
1.12 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam
Kontrak.
1.13 Hari adalah hari kalender.
1.14 Pekerjaan utama adalah jenis pekerjaan yang secara
langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya hasil
pekerjaan sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan;
1.15 Rincian Biaya Langsung Personil adalah remunerasi atau
upah yang diterima oleh personil inti, yang telah
memperhitungkan biaya umum (overhead), biaya sosial
(social charge), keuntungan (profit), tunjangan penugasan,
asuransi dan biaya–biaya kompensasi lainnya, dihitung
menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari,
atau jam).
1.16 Rincian Biaya Langsung Non Personil adalah biaya yang
sebenarnya dikeluarkan penyedia untuk pengeluaran-
pengeluaran yang sesungguhnya (at cost), yang meliputi
antara lain biaya untuk pembelian ATK, sewa peralatan,
biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya
pengurusan surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan
laporan, biaya penyelenggaraan seminar/
workshop/lokakarya, dan lain-lain.
1.17 Jadwal Waktu Pelaksanaan adalah jadwal yang
menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan
yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
1.18 Personel Inti adalah orang yang akan ditempatkan secara
penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen
pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan
yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
1.19 Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian
pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan, yang pelaksanaannya diserahkan
kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

93
1.20 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini
terhitung sejak tanggal penandatangan kontrak sampai
dengan tanggal penyelesaian pekerjaan.
1.21 Tanggal Mulai Kerja adalah tanggal mulai kerja penyedia
yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK),
yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
1.22 Tanggal Penyelesaian Pekerjaan adalah tanggal penyelesaian
pekerjaan Jasa Konsultansi ini oleh penyedia yang tercantum
dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang diterbitkan
oleh PPK.
1.23 KAK adalah Kerangka Acuan Kerja yang disusun oleh PPK
untuk menjelaskan tujuan, lingkup jasa konsultansi serta
keahlian yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan
berdasarkan Kontrak ini.
1.24 Penawaran Biaya adalah rincian yang memuat setiap
komponen pekerjaan Jasa Konsultansi yang harus
dilaksanakan oleh penyedia [untuk Kontrak Harga Satuan
ditambah : “berikut harga satuannya (mata pembayaran)”]
dan merupakan bagian dari Dokumen Penawaran penyedia.
1.25 Penawaran Teknis adalah data teknis yang memuat
pendekatan teknis, metodologi, dan program kerja penyedia
dalam pelaksanaan Jasa Konsultansi ini. Penawaran Teknis
merupakan bagian dari penawaran penyedia.
1.26 SSKK adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak, berisikan
ketentuan-ketentuan tambahan yang dapat mengubah atau
menambah SSUK.
1.27 SSUK adalah Syarat-Syarat Umum Kontrak ini.
1.28 SPP adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh
PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme
pelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan
Belanja Negara/Daerah.
1.29 Tenaga Ahli adalah bagian dari Personil dengan keahlian,
kualifikasi, dan pengalaman di bidang tertentu.
2. Penerapan Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) diterapkan secara luas
dalam pelaksanaan pekerjaan Jasa Konsultansi ini tetapi tidak
dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen
Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam
Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan
Hukum
3.1 Bahasa kontrak menggunakan Bahasa Indonesia [kecuali
dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan
bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi
pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris].
3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar

Kak kak detail desain regulating dam way sekampung.

Kak kak detail desain regulating dam way sekampung.

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Destaque

Destaque (20)

Semelhante a Kak kak detail desain regulating dam way sekampung.

Semelhante a Kak kak detail desain regulating dam way sekampung. (20)

Kak kak detail desain regulating dam way sekampung.