SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 9
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Dalam ruang lingkup kebijaksanaan pembangunan sektor 
meliputi kebiajakan-kebijakan pembangunan di bidang ekonomi 
Indonesia yaitu, meliputi industri, pertanian, perdagangan, kehutanan, 
pariwisata, usaha nasional, pos dan komunikasi, transmigrasi, 
pertambangan, dan transportasi 
Tranportasi berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. 
Berbagai aktivitas berkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar 
memerlukan ketersediaan insfrastruktur yang baik, sekarang transportasi 
berperan penting dalam mengakomodasi aktivitas sosial ekonomi dan 
masyarakat. 
Maka kami akan membahas mengenai sektor transportasi yang 
ada di Indonesia ini, berupa sasaraan utama, kebijakan, dan faktor 
penghambat dan pendukung. Karena sektor transportsi merupakan salah 
satu kebijakan ekonomi dalam bidang pembangunan. 
B. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut maka 
permasalhan yaang akan dibahas dalam makalaah ini adalah : 
1. Uraian umum mengenai pengertian dari transportasi 
2. Transportasi juga merupakan tulang punggung dari perekonomian 
3. Permasalahan yang menyangkut transportasi dan contoh kasus
2 
C. TUJUAN MAKALAH 
Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah : 
1. Untuk mengetahui secara umum tentang karakter dari dunia 
tranportasi secara keseluruhan terutama pada baagian distribusi 
tansportasi 
2. Untuk menambah wawasan mengenai perkembangan transportasi 
serta permasalahannya di indonesia 
3. Sebagai tugas kelompok pada mata kuliah Hukum Bisnis yang 
membahas hukum perdata dan pidana dalam bidang transportasi
3 
BAB II 
PEMBAHASAN 
1. PENGERTIAN TRANSPORTASI 
Transportasi adalah suatu hasil karya yang dapat digunakan 
manusia dalam melakukan aktivitasnya baik itu pekerjaan atau hiburan. 
Transportasi sangat dikenal jelas oleh semua lapisan masyarakat 
2. JENIS-JENIS TRANSPORTASI 
Transportasi mempunyai banyak jenis mulai dari transportasi darat, 
laut, dan udara. Contoh : 
A. Transportasi Darat 
Transportsi darat yaitu suatu alat yang fungsinya mengangkut dan 
mempermudah aktivitas manusia yang hanya dapat digunakan di 
darat. Menurut kepemilikannya dan daya tampungnya dibedakan 
menjadi dua jenis yaitu : 
1. Pribadi, yaitu hanya dipergunakan hanya untuk keperluan pribadi 
seseorang. Contohnya, Sepeda motor, dan Mobi 
2. Umum, yaitu dipergunakan dan dinikmati oleh semua orang. 
Contohnya, becak, bajai, angkot, bus, kereta api dan lain-lain. 
B. Transportasi Laut 
Transportsi laut yaitu suatu alat yang fungsinya mengangkut dan 
mempermudah aktivitas manusia yang hanya dapat digunakan 
diperairan. Pada umumnya transportasi ini kebanyakan untuk 
keperluan banyak orang. Contohya, Kapal Laut, kapal selam dan lain 
sebagainya. 
C. Transportasi Udara 
Transportsi udara yaitu suatu alat yang fungsinya mengangkut 
dan mempermudah aktivitas manusia yang hanya dapat digunakan di 
udara. Dibandingkan dengan tranportasi yang lain, transportasi inilah 
transportasi tercepat dan pada umumnya dipergunakaan dan
4 
dinikmati banyak orang. Contohnya adalah pesawat terbang, 
Helikopter dan lain sebagainya 
3. KEGUNAAN DAN PERAN TRANSPORTASI 
Adapun kegunaan transportasi adalah untuk membantu kita agar 
dapat menjangkau daerah yang jauh maupun dekat dalam waktu 
yang singkat dan tenaga yang lebih sedikit. Sedangkan peran 
transportasi dalam kehidupan manusia sangat penting demi 
memenuhi kebutuhan. Kemajuan transportasi disuatu negara 
sekarang merupakan salah satu faktor tolak ukur kemajuan ekonomi 
suatu negara dikarenakan peran transportasi yang sangat penting 
dalam ekonomi maupun sektor lainnya. 
4. TRANSPORTASI DALAM PEREKONOMIAN 
Sebagaimana kegunaan dan peran transportasi yang diuraikan di 
atas salah satu perannya adalah dalam bidang perekonomian. Dalam 
pemenuhan kebutuhan transportasi sangat berperan penting seperti 
dalam pengangkutan barang faktor produksi dari penyedia faktor 
produksi untuk diolah menjadi sebuah barang produksi, kemudian 
barang produksi itu diangkut untuk dipasarkan, dan aktivitas lain yang 
berhubungan dengan kegiatan perekonomian, baik itu Rumah tangga 
Konsumen, Rumah Tangga Perusahaan/produsen, Rumah tangga 
pemerintah dan Rumah tangga luar negeri. Kemajuan transportasi 
disuatu negara biasanya mencerminkan kemajuan perekonomian 
suatu negara atau bisa dikatakan sangat berkaitan erat.
5 
5. PERMASALAHAN TRANSPORTASI 
Adapun permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan 
transportasi antara lain: 
1. Polusi Udara 
2. Polusi Suara 
3. Polusi Getaran 
4. Sarana dan prasarana yang memperihatinkan 
5. Kemacetan 
6. Pelanggaran Hukum 
6. PENGERTIAN HUKUM PIDANA DAN PERDATA 
Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran 
dan kejahatan terhadap kepentingan umum , perbuatan 
mana di ancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan 
atau siksaan.Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang 
pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum.Asas 
berlakunya hukum pidana adalah asas legaliatas pasal 1(1) KUHP 
Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah 
laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan 
kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan 
keluarga. Hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata 
material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material mengatur 
kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Hukum perdata 
formal mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya 
apabila dilanggar oleh orang lain. 
7. CONTOH KASUS PERDATA DAN PIDANASERTA SOLUSINYA 
Adapun kasus pidana dan perdata yang berkaitan dengan 
transportasi adalah sebagai berikut : 
“Andri menggunakan jasa pengangkut udara, tetapi jasa pengangkut 
udara tersebut tidak merealisasikan apa yang dijanjikan sesuai kuitansi 
yang diberikan kepada Andri. Padahal kuitansi tersebut sudah
6 
ditandatangani oleh atasannya. Yang dijanjikan perusahaan tersebut 
adalah perusahaan berjanji untuk memberikan ganti rugi atas 
keterlambatan penerbangan.” 
Adapun solusinya adalah sebagai berikut : 
Definisi keterlambatan dalam penerbangan dapat kita temukan dalam 
Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan(“UU Penerbangan”) yang berbunyi: 
“Keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu 
keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi 
waktu keberangkatan atau kedatangan.” 
Keterlambatan angkutan udara merupakan salah satu kerugian yang 
diderita oleh penumpang yang wajib menjadi tanggung jawab 
pengangkut (badan usaha yang melakukan kegiatan angkutan udara) 
yang mengoperasikan pesawat udara. Hal ini sebagaimana diatur dalam 
Pasal 2 huruf e Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.77 Tahun 2011 
tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara sebagaimana 
terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik 
Indonesia No. PM.92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab 
Pengangkut Angkutan Udara(“Permenhub 77/2011”). 
Kewajiban pengangkut untuk bertanggung jawab atas kerugian 
karena keterlambatan juga disebut dalam Pasal 146 UU Penerbangan 
yang berbunyi: 
“Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena 
keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali 
apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut 
disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.” 
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuitansi adalah surat 
bukti penerimaan uang. Akan tetapi dalam kasus ini perusahaan
pengangkut belum merealisasikan penyerahan sejumlah ganti rugi 
tersebut sebagaimana diperjanjikan dalam kuitansi. 
Persetujuan sudah cukup membuktikan bahwa telah terjadi hubungan 
keperdataan, dimana suatu perikatan telah timbul yang diakibatkan suatu 
perbuatan hukum (rechtshandeling) antara satu orang atau lebih 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1314 Kitab Undang- 
Undang Hukum Perdata(“KUH Perdata”). Perjanjian yang dibuat secara 
lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak 
menghilangkan hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. 
Jadi, jika perusahaan jasa pengangkut udara berjanji memberikan 
ganti rugi kepada Andri, maka dalam hal ini telah tercipta suatu 
kesepakatan/persetujuan. Dalam hal perusahaan jasa pengangkut udara 
tidak merealisasikan ganti rugi yang dijanjikan, perusahaan tersebut 
telah melakukan wanprestasi atau cedera janji (Pasal 1243 KUH 
Perdata). Langkah hukum yang dapat Andri lakukan adalah menggugat 
perusahaan tersebut atas dasar wanprestasi, dengan sebelumnya 
melakukan somasi kepada perusahaan jasa pengangkut udara tersebut 
(Pasal 1238 KUH Perdata). 
Wanprestasi ini dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang 
diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak 
sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi 
terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak 
boleh dilakukan. 
Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa 
menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta 
ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti 
kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, 
kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta 
bunga. 
7
8 
BAB III 
KESIMPULAN DAN SARAN 
1. KESIMPULAN 
Transportasi merupakan urat nadi perkembangan 
perekonomian nasional karena dengan adanya transportasi 
segala aktivitas bisa berjalan dengan lancar. Kemajuan 
transportasi mencarminkan perkembangan perekonomian pada 
suatu kawasan 
Transportasi juga tidak luput dari permasalahan-permasalahan, 
mulai dari, polusi udara, polusi suara, polusi 
getaran, kemacetan sarana dan prasarana yang buruk, 
kecelakaan lalu-lintas, serta kriminal dan permasalahan lainnya. 
Berbagai masalah yang menyangkut transportasi bisa 
kategorikan dalam pelanggaran hukum perdata dan pidana, yang 
penyelesaiannya dilakukan menurut hukum yang berlaku. 
2. SARAN 
Transportasi adalah alat yang sangat penting bagi kita 
semua, perkembangan transportasi tidak lepas dari campur 
tangan manusia, untuk itu kita seharusnya menjaga dan 
mempergunakannya sesuai dengan fungsi dan peran sebenarnya, 
dan tetap menjaga keselamatan, mematuhi peraturan yang 
berlaku serta tetap menjaga kelestarian alam kita.
9 
DAFTAR PUSTAKA 
https://docs.google.com/document/d/1R7G1oRzVnzJWTBv_WvpJkYjxwRK_SE 
1FpZ06FrVIG80/edit?pli=1 
http://wurridewasasri.blogspot.com/2014/03/pengertian-hukum-perdata-dan-contoh_ 
31.html

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Bab 10 implikasi etis dari teknologi informasi
Bab 10 implikasi etis dari teknologi informasiBab 10 implikasi etis dari teknologi informasi
Bab 10 implikasi etis dari teknologi informasiaudi15Ar
 
Makalah peran akuntan dalam organisasi
Makalah peran akuntan dalam organisasiMakalah peran akuntan dalam organisasi
Makalah peran akuntan dalam organisasiRici Amelia Rahmadani
 
TEORI PERUSAHAAN / THEORY OF THE FIRM : KAJIAN TENTANG TEORI BAGI HASIL PERUS...
TEORI PERUSAHAAN / THEORY OF THE FIRM : KAJIAN TENTANG TEORI BAGI HASIL PERUS...TEORI PERUSAHAAN / THEORY OF THE FIRM : KAJIAN TENTANG TEORI BAGI HASIL PERUS...
TEORI PERUSAHAAN / THEORY OF THE FIRM : KAJIAN TENTANG TEORI BAGI HASIL PERUS...bennyagussetiono
 
Prinsip – prinsip asuransi
Prinsip – prinsip asuransiPrinsip – prinsip asuransi
Prinsip – prinsip asuransiQuinta Nursabrina
 
Bab 2 akuntansi biaya
Bab 2 akuntansi biayaBab 2 akuntansi biaya
Bab 2 akuntansi biayaNugroho Adi
 
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )rizan kusuma
 
Audit Kepatuhan pada Perguruan Tinggi Negeri
Audit Kepatuhan pada Perguruan Tinggi NegeriAudit Kepatuhan pada Perguruan Tinggi Negeri
Audit Kepatuhan pada Perguruan Tinggi NegeriSujatmiko Wibowo
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21Fitri Bersahabat
 
integrasi ekonomi regional
integrasi ekonomi regionalintegrasi ekonomi regional
integrasi ekonomi regionalIndira Muttahara
 
BMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum BisnisBMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum BisnisMang Engkus
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumEga Jalaludin
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kupRoko Subagya
 
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoHerna Ferari
 
Pembentukan Persekutuan, Pembubaran Persekutuan, Likuidasi, Joint Venture, Ko...
Pembentukan Persekutuan, Pembubaran Persekutuan, Likuidasi, Joint Venture, Ko...Pembentukan Persekutuan, Pembubaran Persekutuan, Likuidasi, Joint Venture, Ko...
Pembentukan Persekutuan, Pembubaran Persekutuan, Likuidasi, Joint Venture, Ko...Suyanto _Akt
 
Proses pengawasan dalam manajemen
Proses pengawasan dalam manajemenProses pengawasan dalam manajemen
Proses pengawasan dalam manajemenUni Azza Aunillah
 
Manajemen Risiko 04 Identifikasi dan Pengukuran Risiko
Manajemen Risiko 04 Identifikasi dan  Pengukuran RisikoManajemen Risiko 04 Identifikasi dan  Pengukuran Risiko
Manajemen Risiko 04 Identifikasi dan Pengukuran RisikoJudianto Nugroho
 
Manajemen Risiko 20 perusahaan non keuangan
Manajemen Risiko 20 perusahaan non keuanganManajemen Risiko 20 perusahaan non keuangan
Manajemen Risiko 20 perusahaan non keuanganJudianto Nugroho
 

Mais procurados (20)

Bab 10 implikasi etis dari teknologi informasi
Bab 10 implikasi etis dari teknologi informasiBab 10 implikasi etis dari teknologi informasi
Bab 10 implikasi etis dari teknologi informasi
 
Analisis Laporan Keuangan
Analisis Laporan KeuanganAnalisis Laporan Keuangan
Analisis Laporan Keuangan
 
Makalah peran akuntan dalam organisasi
Makalah peran akuntan dalam organisasiMakalah peran akuntan dalam organisasi
Makalah peran akuntan dalam organisasi
 
TEORI PERUSAHAAN / THEORY OF THE FIRM : KAJIAN TENTANG TEORI BAGI HASIL PERUS...
TEORI PERUSAHAAN / THEORY OF THE FIRM : KAJIAN TENTANG TEORI BAGI HASIL PERUS...TEORI PERUSAHAAN / THEORY OF THE FIRM : KAJIAN TENTANG TEORI BAGI HASIL PERUS...
TEORI PERUSAHAAN / THEORY OF THE FIRM : KAJIAN TENTANG TEORI BAGI HASIL PERUS...
 
Prinsip – prinsip asuransi
Prinsip – prinsip asuransiPrinsip – prinsip asuransi
Prinsip – prinsip asuransi
 
Bab 2 akuntansi biaya
Bab 2 akuntansi biayaBab 2 akuntansi biaya
Bab 2 akuntansi biaya
 
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
Ketentuan Umum Perpajakan ( D1 Pajak STAN )
 
Audit Kepatuhan pada Perguruan Tinggi Negeri
Audit Kepatuhan pada Perguruan Tinggi NegeriAudit Kepatuhan pada Perguruan Tinggi Negeri
Audit Kepatuhan pada Perguruan Tinggi Negeri
 
makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21makalah Pajak penghasilan pasal 21
makalah Pajak penghasilan pasal 21
 
integrasi ekonomi regional
integrasi ekonomi regionalintegrasi ekonomi regional
integrasi ekonomi regional
 
BMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum BisnisBMP EKMA4316 Hukum Bisnis
BMP EKMA4316 Hukum Bisnis
 
Subjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukumSubjek dan objek hukum
Subjek dan objek hukum
 
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang  kupUuno.28 tahun 2007 tentang  kup
Uuno.28 tahun 2007 tentang kup
 
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjonoKunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
Kunci jawaban bab 6 teori akuntansi suwardjono
 
Pembentukan Persekutuan, Pembubaran Persekutuan, Likuidasi, Joint Venture, Ko...
Pembentukan Persekutuan, Pembubaran Persekutuan, Likuidasi, Joint Venture, Ko...Pembentukan Persekutuan, Pembubaran Persekutuan, Likuidasi, Joint Venture, Ko...
Pembentukan Persekutuan, Pembubaran Persekutuan, Likuidasi, Joint Venture, Ko...
 
Proses pengawasan dalam manajemen
Proses pengawasan dalam manajemenProses pengawasan dalam manajemen
Proses pengawasan dalam manajemen
 
Kewajiban legal-auditor-ppt
Kewajiban legal-auditor-pptKewajiban legal-auditor-ppt
Kewajiban legal-auditor-ppt
 
Manajemen Risiko 04 Identifikasi dan Pengukuran Risiko
Manajemen Risiko 04 Identifikasi dan  Pengukuran RisikoManajemen Risiko 04 Identifikasi dan  Pengukuran Risiko
Manajemen Risiko 04 Identifikasi dan Pengukuran Risiko
 
Klasifikasi risiko
Klasifikasi risiko  Klasifikasi risiko
Klasifikasi risiko
 
Manajemen Risiko 20 perusahaan non keuangan
Manajemen Risiko 20 perusahaan non keuanganManajemen Risiko 20 perusahaan non keuangan
Manajemen Risiko 20 perusahaan non keuangan
 

Semelhante a Makalah Mata Kuliah Hukum Bisnis tentang Kasus Hukum Perdata dan Pidana dalam Transportasi

Manajemen Transportasi Materi 12
Manajemen Transportasi Materi 12Manajemen Transportasi Materi 12
Manajemen Transportasi Materi 12Arjuna Ahmadi
 
Hukum Pengangkutan Tanggung Jawab Pengusaha
Hukum Pengangkutan Tanggung Jawab PengusahaHukum Pengangkutan Tanggung Jawab Pengusaha
Hukum Pengangkutan Tanggung Jawab PengusahaZainal Abidin
 
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/Fair Nurfachrizi
 
Disertasi ugm hasil 1
Disertasi ugm hasil 1Disertasi ugm hasil 1
Disertasi ugm hasil 1abadi1982
 
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Nasional
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata NasionalAir & Space Law - Hukum Udara Perdata Nasional
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata NasionalMariske Myeke Tampi
 
9. hbl, chives radin , hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab hu...
9. hbl, chives radin , hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab hu...9. hbl, chives radin , hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab hu...
9. hbl, chives radin , hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab hu...Chives Radin
 
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011Anton Kurniawan
 
Manajemen & transportasi udara
Manajemen & transportasi udaraManajemen & transportasi udara
Manajemen & transportasi udaraDisani Disani
 
Manajemen & Transportasi udara
Manajemen & Transportasi udaraManajemen & Transportasi udara
Manajemen & Transportasi udaraDisani Disani
 
Ppt Hukum Transportasi118271222 (1).pptx
Ppt Hukum Transportasi118271222 (1).pptxPpt Hukum Transportasi118271222 (1).pptx
Ppt Hukum Transportasi118271222 (1).pptxssuserd30037
 
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011tnt-akpar
 
Manajemen & transportasi udara
Manajemen & transportasi udaraManajemen & transportasi udara
Manajemen & transportasi udaraDisani Disani
 

Semelhante a Makalah Mata Kuliah Hukum Bisnis tentang Kasus Hukum Perdata dan Pidana dalam Transportasi (20)

Makalah Hukum Dagang
Makalah Hukum DagangMakalah Hukum Dagang
Makalah Hukum Dagang
 
Manajemen Transportasi Materi 12
Manajemen Transportasi Materi 12Manajemen Transportasi Materi 12
Manajemen Transportasi Materi 12
 
Keterbukaan Kontrak dan Pengungkapan Beneficial Ownership
Keterbukaan Kontrak dan Pengungkapan Beneficial OwnershipKeterbukaan Kontrak dan Pengungkapan Beneficial Ownership
Keterbukaan Kontrak dan Pengungkapan Beneficial Ownership
 
Print
PrintPrint
Print
 
Hukum Pengangkutan Tanggung Jawab Pengusaha
Hukum Pengangkutan Tanggung Jawab PengusahaHukum Pengangkutan Tanggung Jawab Pengusaha
Hukum Pengangkutan Tanggung Jawab Pengusaha
 
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
HUKUM PENGANGKUTAN Klik : https://www.masterfair.xyz/
 
Disertasi ugm hasil 1
Disertasi ugm hasil 1Disertasi ugm hasil 1
Disertasi ugm hasil 1
 
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Nasional
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata NasionalAir & Space Law - Hukum Udara Perdata Nasional
Air & Space Law - Hukum Udara Perdata Nasional
 
9. hbl, chives radin , hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab hu...
9. hbl, chives radin , hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab hu...9. hbl, chives radin , hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab hu...
9. hbl, chives radin , hapzi ali, perlindungan konsumen dan tanggung jawab hu...
 
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011
Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011
 
Lingkungan perusahaan
Lingkungan perusahaanLingkungan perusahaan
Lingkungan perusahaan
 
Transportasi
TransportasiTransportasi
Transportasi
 
Transportasi
TransportasiTransportasi
Transportasi
 
Manajemen & transportasi udara
Manajemen & transportasi udaraManajemen & transportasi udara
Manajemen & transportasi udara
 
Manajemen & Transportasi udara
Manajemen & Transportasi udaraManajemen & Transportasi udara
Manajemen & Transportasi udara
 
Ppt Hukum Transportasi118271222 (1).pptx
Ppt Hukum Transportasi118271222 (1).pptxPpt Hukum Transportasi118271222 (1).pptx
Ppt Hukum Transportasi118271222 (1).pptx
 
Pm 77
Pm 77Pm 77
Pm 77
 
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
Peraturan menteri perhubungan No PM 77 tahun 2011
 
Pm 77
Pm 77Pm 77
Pm 77
 
Manajemen & transportasi udara
Manajemen & transportasi udaraManajemen & transportasi udara
Manajemen & transportasi udara
 

Último

Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfNurulHikmah50658
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfbibizaenab
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxdpp11tya
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxmawan5982
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdfsdn3jatiblora
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 

Último (20)

Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdfMODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
MODUL 1 Pembelajaran Kelas Rangkap-compressed.pdf
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdfBab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
Bab 6 Kreatif Mengungap Rasa dan Realitas.pdf
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docxTugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
Tugas 1 ABK di SD prodi pendidikan guru sekolah dasar.docx
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar  mata pelajaranPPKn 2024.pdf
2 KISI-KISI Ujian Sekolah Dasar mata pelajaranPPKn 2024.pdf
 
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 

Makalah Mata Kuliah Hukum Bisnis tentang Kasus Hukum Perdata dan Pidana dalam Transportasi

  • 1. 1 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam ruang lingkup kebijaksanaan pembangunan sektor meliputi kebiajakan-kebijakan pembangunan di bidang ekonomi Indonesia yaitu, meliputi industri, pertanian, perdagangan, kehutanan, pariwisata, usaha nasional, pos dan komunikasi, transmigrasi, pertambangan, dan transportasi Tranportasi berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia. Berbagai aktivitas berkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar memerlukan ketersediaan insfrastruktur yang baik, sekarang transportasi berperan penting dalam mengakomodasi aktivitas sosial ekonomi dan masyarakat. Maka kami akan membahas mengenai sektor transportasi yang ada di Indonesia ini, berupa sasaraan utama, kebijakan, dan faktor penghambat dan pendukung. Karena sektor transportsi merupakan salah satu kebijakan ekonomi dalam bidang pembangunan. B. RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut maka permasalhan yaang akan dibahas dalam makalaah ini adalah : 1. Uraian umum mengenai pengertian dari transportasi 2. Transportasi juga merupakan tulang punggung dari perekonomian 3. Permasalahan yang menyangkut transportasi dan contoh kasus
  • 2. 2 C. TUJUAN MAKALAH Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah : 1. Untuk mengetahui secara umum tentang karakter dari dunia tranportasi secara keseluruhan terutama pada baagian distribusi tansportasi 2. Untuk menambah wawasan mengenai perkembangan transportasi serta permasalahannya di indonesia 3. Sebagai tugas kelompok pada mata kuliah Hukum Bisnis yang membahas hukum perdata dan pidana dalam bidang transportasi
  • 3. 3 BAB II PEMBAHASAN 1. PENGERTIAN TRANSPORTASI Transportasi adalah suatu hasil karya yang dapat digunakan manusia dalam melakukan aktivitasnya baik itu pekerjaan atau hiburan. Transportasi sangat dikenal jelas oleh semua lapisan masyarakat 2. JENIS-JENIS TRANSPORTASI Transportasi mempunyai banyak jenis mulai dari transportasi darat, laut, dan udara. Contoh : A. Transportasi Darat Transportsi darat yaitu suatu alat yang fungsinya mengangkut dan mempermudah aktivitas manusia yang hanya dapat digunakan di darat. Menurut kepemilikannya dan daya tampungnya dibedakan menjadi dua jenis yaitu : 1. Pribadi, yaitu hanya dipergunakan hanya untuk keperluan pribadi seseorang. Contohnya, Sepeda motor, dan Mobi 2. Umum, yaitu dipergunakan dan dinikmati oleh semua orang. Contohnya, becak, bajai, angkot, bus, kereta api dan lain-lain. B. Transportasi Laut Transportsi laut yaitu suatu alat yang fungsinya mengangkut dan mempermudah aktivitas manusia yang hanya dapat digunakan diperairan. Pada umumnya transportasi ini kebanyakan untuk keperluan banyak orang. Contohya, Kapal Laut, kapal selam dan lain sebagainya. C. Transportasi Udara Transportsi udara yaitu suatu alat yang fungsinya mengangkut dan mempermudah aktivitas manusia yang hanya dapat digunakan di udara. Dibandingkan dengan tranportasi yang lain, transportasi inilah transportasi tercepat dan pada umumnya dipergunakaan dan
  • 4. 4 dinikmati banyak orang. Contohnya adalah pesawat terbang, Helikopter dan lain sebagainya 3. KEGUNAAN DAN PERAN TRANSPORTASI Adapun kegunaan transportasi adalah untuk membantu kita agar dapat menjangkau daerah yang jauh maupun dekat dalam waktu yang singkat dan tenaga yang lebih sedikit. Sedangkan peran transportasi dalam kehidupan manusia sangat penting demi memenuhi kebutuhan. Kemajuan transportasi disuatu negara sekarang merupakan salah satu faktor tolak ukur kemajuan ekonomi suatu negara dikarenakan peran transportasi yang sangat penting dalam ekonomi maupun sektor lainnya. 4. TRANSPORTASI DALAM PEREKONOMIAN Sebagaimana kegunaan dan peran transportasi yang diuraikan di atas salah satu perannya adalah dalam bidang perekonomian. Dalam pemenuhan kebutuhan transportasi sangat berperan penting seperti dalam pengangkutan barang faktor produksi dari penyedia faktor produksi untuk diolah menjadi sebuah barang produksi, kemudian barang produksi itu diangkut untuk dipasarkan, dan aktivitas lain yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian, baik itu Rumah tangga Konsumen, Rumah Tangga Perusahaan/produsen, Rumah tangga pemerintah dan Rumah tangga luar negeri. Kemajuan transportasi disuatu negara biasanya mencerminkan kemajuan perekonomian suatu negara atau bisa dikatakan sangat berkaitan erat.
  • 5. 5 5. PERMASALAHAN TRANSPORTASI Adapun permasalahan yang sering terjadi dalam kegiatan transportasi antara lain: 1. Polusi Udara 2. Polusi Suara 3. Polusi Getaran 4. Sarana dan prasarana yang memperihatinkan 5. Kemacetan 6. Pelanggaran Hukum 6. PENGERTIAN HUKUM PIDANA DAN PERDATA Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum , perbuatan mana di ancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang merugikan kepentingan umum.Asas berlakunya hukum pidana adalah asas legaliatas pasal 1(1) KUHP Hukum perdata ialah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga. Hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata material dan hukum perdata formal. Hukum perdata material mengatur kepentingan-kepentingan perdata setiap subjek hukum. Hukum perdata formal mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan haknya apabila dilanggar oleh orang lain. 7. CONTOH KASUS PERDATA DAN PIDANASERTA SOLUSINYA Adapun kasus pidana dan perdata yang berkaitan dengan transportasi adalah sebagai berikut : “Andri menggunakan jasa pengangkut udara, tetapi jasa pengangkut udara tersebut tidak merealisasikan apa yang dijanjikan sesuai kuitansi yang diberikan kepada Andri. Padahal kuitansi tersebut sudah
  • 6. 6 ditandatangani oleh atasannya. Yang dijanjikan perusahaan tersebut adalah perusahaan berjanji untuk memberikan ganti rugi atas keterlambatan penerbangan.” Adapun solusinya adalah sebagai berikut : Definisi keterlambatan dalam penerbangan dapat kita temukan dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan(“UU Penerbangan”) yang berbunyi: “Keterlambatan adalah terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.” Keterlambatan angkutan udara merupakan salah satu kerugian yang diderita oleh penumpang yang wajib menjadi tanggung jawab pengangkut (badan usaha yang melakukan kegiatan angkutan udara) yang mengoperasikan pesawat udara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Peraturan Menteri Perhubungan No. PM.77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM.92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara(“Permenhub 77/2011”). Kewajiban pengangkut untuk bertanggung jawab atas kerugian karena keterlambatan juga disebut dalam Pasal 146 UU Penerbangan yang berbunyi: “Pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional.” Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuitansi adalah surat bukti penerimaan uang. Akan tetapi dalam kasus ini perusahaan
  • 7. pengangkut belum merealisasikan penyerahan sejumlah ganti rugi tersebut sebagaimana diperjanjikan dalam kuitansi. Persetujuan sudah cukup membuktikan bahwa telah terjadi hubungan keperdataan, dimana suatu perikatan telah timbul yang diakibatkan suatu perbuatan hukum (rechtshandeling) antara satu orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1314 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata(“KUH Perdata”). Perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Jadi, jika perusahaan jasa pengangkut udara berjanji memberikan ganti rugi kepada Andri, maka dalam hal ini telah tercipta suatu kesepakatan/persetujuan. Dalam hal perusahaan jasa pengangkut udara tidak merealisasikan ganti rugi yang dijanjikan, perusahaan tersebut telah melakukan wanprestasi atau cedera janji (Pasal 1243 KUH Perdata). Langkah hukum yang dapat Andri lakukan adalah menggugat perusahaan tersebut atas dasar wanprestasi, dengan sebelumnya melakukan somasi kepada perusahaan jasa pengangkut udara tersebut (Pasal 1238 KUH Perdata). Wanprestasi ini dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan; (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya; (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga. 7
  • 8. 8 BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 1. KESIMPULAN Transportasi merupakan urat nadi perkembangan perekonomian nasional karena dengan adanya transportasi segala aktivitas bisa berjalan dengan lancar. Kemajuan transportasi mencarminkan perkembangan perekonomian pada suatu kawasan Transportasi juga tidak luput dari permasalahan-permasalahan, mulai dari, polusi udara, polusi suara, polusi getaran, kemacetan sarana dan prasarana yang buruk, kecelakaan lalu-lintas, serta kriminal dan permasalahan lainnya. Berbagai masalah yang menyangkut transportasi bisa kategorikan dalam pelanggaran hukum perdata dan pidana, yang penyelesaiannya dilakukan menurut hukum yang berlaku. 2. SARAN Transportasi adalah alat yang sangat penting bagi kita semua, perkembangan transportasi tidak lepas dari campur tangan manusia, untuk itu kita seharusnya menjaga dan mempergunakannya sesuai dengan fungsi dan peran sebenarnya, dan tetap menjaga keselamatan, mematuhi peraturan yang berlaku serta tetap menjaga kelestarian alam kita.
  • 9. 9 DAFTAR PUSTAKA https://docs.google.com/document/d/1R7G1oRzVnzJWTBv_WvpJkYjxwRK_SE 1FpZ06FrVIG80/edit?pli=1 http://wurridewasasri.blogspot.com/2014/03/pengertian-hukum-perdata-dan-contoh_ 31.html