1. Anggaran publik sering kurang mencerminkan masalah yang dihadapi masyarakat 2. Birokrasi sering memakan anggaran besar untuk gaji dan fasilitas pegawai 3. Diperlukan partisipasi publik yang lebih besar dalam penganggaran dan pengawasan pelaksanaannya

1. TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS
ANGGARAN PUBLIK
UNTUK PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA*
*Pengalaman Perkumpulan IDEA belajar bersama warga,
dipaparkan dalam
Training Penguatan Kapasitas Jurnalis DIY-Jateng
Dalam Mendukung Proses Transparansi Anggaran

2. PRINSIP-PRINSIP HAM :
UDHR (Universal Declaration of Human
Rights) dan segala instrumen-kesepakatan
penjabarannya hak asasi manusia
melekat dgn prinsip-prinsip :
(1) kesetaraan,
(2) non diskriminasi,
(3) inalienability (= tidak bisa diambil,
diserahkan, ditransfer),
(4) (menjadi) tanggung jawab (semua
pemangku kepentingan),
(5) ketidakterbagian,
(6) universalitas,
(7) kesalingtergantungan dan
kesalingmemengaruhi., 2

3. RINGKASAN DUHAM :
 Right to equality
 Freedom from discrimination
 Right to life, liberty, personal security
 Freedom from slavery
 Freedom from torture and degrading
treatment
 Right to recognition as a person before the
law
 Right to equality before the law
 Right to remedy by competent tribunal
 Freedom from arbitrary arrest, exile
 Right to a fair public hearing
 Right to be considered innocent until proven
guilty

4. RINGKASAN DUHAM (lanj.) :
 Right to marriage and family
 Right to own property
 Freedom of belief and religion
 Freedom of opinion and information
 Right of peaceful assembly and association
 Right to participate in government and free
elections
 Right to social security
 Right to desirable work and to join trade
unions
 Right to rest and leisure
 Right to adequate living standards
4


5. INSTRUMEN HAM
 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) / Perjanjian
Dunia tentang Hak Sipil dan Politik (diratifikasi oleh Indonesia melalui
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005)
 International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) /
Perjanjian Dunia tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (diratifikasi oleh
Indonesia melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005)
 International Convention on Elimination of All Forms of Racial
Discrimination (CERD) / Konvensi Dunia tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi Rasial (diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999)
 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against
Women (CEDAW) / Konvensi Dunia tentang Penghapusan Segala Bentuk
Diskriminasi terhadap Perempuan (diratifikasi oleh Indonesia melalui
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1984)
 Convention on the Rights of the Child (CRC) / Konvensi Hak Anak (disahkan
dengan Keppres No. 36 Tahun 1990)
 Convention (No. 169) Concerning Indigenous and Tribal Peoples in

6. Level
− Fourth Outline
Level
INSTRUMEN HAM (lanj.) Fifth Outline

Level
 Deklarasi Hak Atas 
Sixth
Pembangunan (diadopsi dalam
Resolusi Sidang Umum PBB No Outline
41/128 tanggal 4 Desember Level
1986)
 Seventh Outline
 UUD 1945 dan Amandemennya. LevelClick to edit Master
 Click to edit Master text
 UU No. 39 Tahun 1999 tentang text styles
styles
HAM  Second level
Second level
 UU No. 36 Tahun 2009 tentang  Third level
 Third level
Kesehatan  Fourth level
  Fourth level
Fifth level
 UU No. 23 Tahun 2002 tentang  Fifth level
Perlindungan Anak

7. Level
Fourth Outline
−
KEWAJIBAN NEGARA ATAS HAK Level
ASASI MANUSIA Fifth Outline

Level
 Click to edit Master text

Sixth
Outline
styles
Level
 Menghormati
 Second level
 Third level  Seventh Outline
 Fourth level  Melindungi Master
LevelClick to edit
 Fifth level
text styles
 Memenuhi
 Second level
 Third level
[bdk. Konvensi
Fourth level

Wina, 1993]
Fifth level


8. Level
− Fourth Outline
PENDEKATAN BERBASIS HAK : Level
Fifth Outline
suatu keharusan

Level
Elemen pendekatan 
Sixth
berbasis hak : Outline
Level
 Berkaitan langsung
 Seventh Outline
dengan hak asasi
manusia LevelClick to edit Master
text styles edit Master
 Click to
 Meningkatkan
 text styles
Second level
akuntabilitas (dan  Second level
dengan sendirinya  Third level
 Third level
transparan)  Fourth level
Fourth level
 Fifth level
Fifth level
 Mengubah

9. Level
Fourth Outline
−
Level
LINGKUP HAK ATAS PEMBANGUNAN

Fifth Outline
Level
Partisipasi 
Sixth
Outline
Level
Akses  Seventh Outline
 Click to edit Master text
LevelClick to edit Master
styles
Kontrol text styleslevel
 Second
 Third level

Second level
Manfaat Fourth level
 Third level
 Fifth level
 Fourth level
 Fifth level

10. UNSUR DAN PROSES PEMBENTUKAN KEBIJAKAN
PUBLIK
10
Roem Topatimasang, Merubah Kebijakan Publik

11.  FungsiLevel
otorisasi
− Fourth Outline
 Fungsi alokasi
Level
FUNGSI ANGGARAN  Fungsi distribusi Outline
Fifth

Level
 Click to edit Master text  Fungsi stabilisasi

Sixth
styles Outline
 Sebagai pedoman bagi
Level
 Second level
pemerintah
 Seventh Outline
 Third level
 Fourth level
LevelClick to edit Master
 Sebagai alat penilai
 Fifth level
text styles
kinerja pemerintah
 Second level
 Sebagai alat pengawasan
 Third level
oleh masyarakat
 Fourth level
 Fifth level

12. Level
− Fourth Outline
PRINSIP ANGGARAN TERKAIT Level
PEMAJUAN HAM Fifth Outline

Level
 Realisasi progresif : nilai 
Sixth
pemajuan HAM jika Outline
dikonversi dalam nilai Level
uang lebih besar  Seventh Outline
daripada besaran laju LevelClick to edit Master
 Click to edit Master text
inflasi text styles
styles
 Penggunaan sebesar-  Second level
Second level
besarnya atas sumber  Third level
 Third level
daya yang tersedia (full  Fourth level
  Fourth level
Fifth level
use of maximum  Fifth level
available resources)

13. EMPAT PENDEKATAN DALAM
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
 Click to edit Master text styles
 Second level
 Third level
 Fourth level
 Fifth level

14. PROSES PERENCANAAN TAHUNAN s.d. Tk. KABUPATEN
MUSRENBangdus 1. Dokumen R K P yang berisi:
b. Prioritas Kegiatan pembangunan yang akan didanai oleh Alokasi Dana Desa dan atau
swadaya.
c. Prioritas Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui S K P D yang akan
MUSRENBANGDES dibahas pada forum Musrenbang Kecamatan.
2. Daftar nama delegasi untuk mengikuti Musrenbang Kecamatan.
3. Berita acara Musrenbang Desa/Kelurahan.
1. Daftar prioritas kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut fungsi/SKPD
atau gabungan SKPD yang akan didanai melalui APBD Kabupaten/Kota dan sumber
pendanaan lainnya.
2. Terpilihnya delegasi kecamatan untuk mengikuti Forum S K P D dan Musrenbang
MUSRENBANGKEC Kabupaten/Kota.
3. Berita Acara Musrenbang Tahunan Kecamatan.
• Rancangan Renja-SKPD berdasarkan hasil Forum SKPD yang memuat kerangka
regulasi dan kerangka anggaran SKPD.
• Prioritas kegiatan yang sudah dipilah menurut sumber pendanaan dari APBD
setempat, APBD Provinsi maupun APBN yang termuat dalam Rancangan Renja-SKPD
disusun menurut kecamatan dan desa/kelurahan.
FORUM SKPD 3. Terpilihnya delegasi dari Forum SKPD yang yang berasal dari organisasi kelompok-
kelompok masyarakat untuk mengikuti Musrenbang Kabupaten/Kota.
• Berita Acara Forum SKPD Kabupaten/Kota.
1. Penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan plafon/pagu dana berdasarkan
fungsi/SKPD.
2. Daftar prioritas kegiatan yang sudah dipilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD
MUSRENBANGKAB Kabupaten/Kota; APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya.
3. Daftar usulan kebijakan/regulasi pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi
dan/atau Pusat.
4. Rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa.

15. [satu] DAUR PENGANGGARAN
PERENCANAA
N
JAN – MEI tahun n-1
PERTANGGUNGJAWABAN PENYUSUNAN
JAN – JUN tahun n+1 JUN – OKT tahun n-1
PELAKSANAAN PENGESAHAN
JAN – DES tahun n NOV-DES tahun n-1

16. HAKIKAT DAN NALAR ANGGARAN :
ALIRAN DANA PUBLIK
 Click to edit Master text styles
 Second level
 Third level
 Fourth level
 Fifth level

17. Level
Situasi yang jamak…… − Fourth Outline
 Click to edit Master text
Level
styles

Fifth Outline
 Second level Level
 Third level

Sixth
 Fourth level Outline
 Fifth level
Level
 Seventh Outline
LevelClick to edit Master
text styles
 Click to edit Master text
 Second level
styles
Third level
  Second level
Third level
  Fourth level
 Fourth level
 Fifth level
 Fifth level
Sumber: Buku Perempuan dan Anggaran, IDEA

18. Penyebab korupsi/penyimpangan
anggaran
 Seluruh daur terkait APBD hanya dipandang
sebagai kegiatan administratif pemerintahan
tanpa perlu partisipasi publik.
 Birokrat yang melakukan penyusunan anggaran
mengedepankan kepentingan pribadi / golongan
dan bukan pemajuan hak asasi manusia warga.
 DPRD sebagai pemegang hak penganggaran
cenderung melayani partai daripada pemajuan
hak asasi manusia warga.
 Suara rakyat dianggap sebagai angin lalu sehingga

19. Level
Korupsi anggaran dan alternatif penyembuhan
− Fourth Outline
1. Anggaran tidak mencerminkan problem nyata yang
Level
dihadapi-dialami masyarakat Fifth Outline

 Pemerintah dan DPR harus
Level
bertemu warga saat reses
 Persoalan penting-urgent maupun tidak Sixth

yang dihadapi masyarakat Outline
 Musrenbang (mulai dari
tidak difasilitasi Level
desa sampai kabupaten)
 Alokasi anggaran yang harus melibatkan berbagai
Seventh masyarakat
Outline
kelompok
besar diberikan tidak LevelClick to edit Master
kepada rakyat tetapi  Warga harus terlibat dalam
text styles
kepada pejabat. setiap tahapan daur
penganggaran.
 Second level
 Anggaran di dinas hanya  DPRD dan pemerintah
 Third level
sedikit ---bahkan tidak memberikan ‘ruang’ yang
 Fourth level
ada--- yang dialokasikan memadai untuk partisipasi
untuk masyarakat secara warga  Fifth level
langsung.

21. Sumber: Buku Perempuan dan Anggaran, IDEA

22. Level
− Fourth Outline
2. Birokrasi memakan dana Level
relatif besar Fifth Outline

 Realokasi anggaran untuk
Level
aparatur ke anggaran untuk
 Besaran anggaran untuk rakyat 
Sixth
gaji, tunjangan, fasilitas Outline
(makan-minum,  Memperbaiki sistem
transportasi, dll) relatif Level
pemantauan dan evaluasi
tinggi pegawai dan pensiun dini
Seventh Outline
atau pemecatan bagi
 Birokrasi yang pegawai yangto edit Master
LevelClick tidak
menggemuk; banyak orang kompeten
text styles
yang direkrut untuk  Basis kegiatan yang budget
 Second level
menjadi pegawai oriented alias menghabiskan
pemerintah tanpa anggaran level
 Third diubah menjadi
menghitung besaran didasarkan atas capaian out
beban pekerjaan put dan Fourth level–

efisiensi
efektivitas. Fifth level

 Belanja Barang dan Jasa

25. Inilah profil anggaran kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2004

26. Kompas, 22 Feb 2008
Realokasi anggaran aparatur untuk kebutuhan dasar rakyat tak bisa ditunda lagi!

27. Level
menyelami persoalannya
− Fourth Outline
 Alokasi anggaran perlu
3. Anggaran bias gender Level
memperjelas penerima
manfaatnya apakah Outline

Fifth
perempuan atau laki-laki,
Level
kelompok masyarakat miskin
 Kebutuhan kelompok Sixth
atau kaya, kelompok rentan

perempuan tidak atau mapan, dll.Outline
diperhitungkan di setiap Level
 Kelompok perempuan harus
alokasi anggaran
membuat usulan program ke
pemerintahOutline
Seventh (PKK, Posyandu,
 Tidak ada persyaratan perempuan usahaedit Master
LevelClick to kecil,
khusus dalam perempuan petani, perempuan
text styles
mengalokasikan anggaran nelayan, dll.)
terkait dengan penerima  Second level
 Perbanyak perwakilan
manfaat perempuan di parlemen dan
 Third level
pengambil kebijakan.
 Alokasi khusus untuk  Fourth level
perempuan hanya dalam  Fifth level
organisasi perempuan

28. Level
− Fourth Outline
Anggaran Posyandu dan PAUD Level
Kab.Bantul dan Kab. Gunungkidul 
Fifth Outline
Program SKPD 2009 2010 2011 Program SKPD
Level
2009 2010 2011
Sixth
Program Dinas - 50.000.000 -
peningkatan Kesehatan 
Dinas 73,260,000 69,125,000
pelayanan Kesehatan
kesehatan
anak balita
Pengemban
gan
kegiatan
Outline 28.950.000
Program Dinas 195.227.500 210.420.000 120.894.000
Gerakan
Sayang Ibu Level
peningkatan Kesehatan
keselamatan
ibu
melahirkan
 Seventh 31,575,000
Deteksi
Dinas
Kesehatan Outline 9,125,000
dan anak tumbuh
kembang
balita
LevelClick to edit Master 25.090.000
Program
pendidikan
Dinas
Pendidikan
- - 54.947.500
text styles
Dinas 382,220,000 512,445,000
anak usia Dasar Pengemban Kesehatan 457.500.000
dini gan
Program - -
Posyandu
 Second level
pengemban 551.962.500
Dinas 387,765,000 92.926.000
gan model
Pendidikan 211,788,000
operasional
BKB-
Program
pendidikan  Third level
Posyandu- Anak Usia
PAUD Dini
 Fourth level
 Fifth level

30. Level
Fourth Outline
−
4. Pemerintah dan DPRD Level
‘bersahabat’ Fifth Outline

Level
 Adanya anggaran-anggaran  Pengawasan anggaran harus

Sixth
yang saling dititipkan semakin ketat,Outline BPK,
baik dari
(misal legislatif titip ke BPKP, maupun RAKYAT
anggaran eksekutif) Level
 Adanya proyek-proyek
Seventh Outline
Kalau legislatif kuat, akan
TITIPAN LevelClick to edit Master
banyak titip proyek ke eksekutif
dan sebaliknya, kalau eksekutif
text styles
 Otak-atik rumus ADD kuat maka akan titip kepada
sehingga besaran ADD fraksi-fraksi level
 Second untuk
yang tertera dalam mempertahankan proyeknya.
 Third level
dokumen APBD berada di
bawah plafon rumus yang  Fourth level
 Lihat rumusan ADD dan check.
ada.  Fifth level

31. Level
Fourth Outline
−
5. Pemerintah daerah dan pemerintah Level
Fifth Outline
pusat ‘main mata’  Cek berapa alokasi yang

Level
seharusnya diterima daerah!
 Rumusan dana 
Sixth
perimbangan yang  Awasi proyek-proyek pusat
Outline
bergeser dari yang terutama proyek dana
seharusnya diterima oleh dekonsentrasi ! Level
daerah. Seventh Outline
Informasi dana dekonsentrasi dan
lokasi proyek sertaedit Master
LevelClick to pengawasan
 Untuk mendapat dana dari DPRD atas implementasi
yang besar harus text styles
dana itu (meskipun kuasa
menyiapkan kail dengan anggarannya adalah pemerintah
 Second level
pusat)!
umpan yang besar pula.
 ‘mau Third mau-suka tidak suka’
 tidak level
 Dan dekonsentrasi tanpa masyarakat pegiat advokasi
pengawasan di daerah. anggaran Fourth terus-menerus
harus level

mengikuti aturan yang ada.
 Fifth level
 Aturan direvisi berulang-

32. Level
Fourth Outline
−
6. Potensi pendapatan besar  PengawasanLevel
terhadap ‘obyek’
potensi PAD.  Fifth Outline
tetapi pendapatan minim Level
 Menggali potensi daerah yang
 Melihat target pendapatan asli dapat digali untuk menambah

Sixth
daerah yang sangat minim PAD asal bukan ditujukan pada
(misalnya restribusi parkir) Outline
obyek yang dikelola oleh orang
miskin. Level
 Adanya potensi pemasukan
daerah yang ‘sengaja’ tidak Seventh Outline
Melarang pemerintah daerah
ditargetkan dalam LevelClick to edit Master
untuk mengemplang orang
miskinstyles target
pendapatan. text sebagai
pendapatan terutama untuk
 Menjebak masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar
 Second level
membayar segala jenis pajak seperti kesehatan.
 Third level
atau retribusi yang tidak jelas.  Dana perimbangan yang sudah
fix perlu Fourth level

dibuka kepada publik
 Perhitungan dana sejak awal. Fifth level
perimbangan yang
membutuhkan tawar-

33. Porsi DBH SDA
PORSI
%
NO. JENIS BAGI HASIL UNTUK KAB/KOTA KAB/KOTA
DAERAH PROV PENGHASI LAIN DALAM
L PROV
PERTAMBANGAN UMUM
A. LAND RENT
KAB/KOTA PENGHASIL 80% 16% 64% -
B. LAND RENT
PROVINSI PENGHASIL 80% 80% - -
C. ROYALTI
KAB/KOTA PENGHASIL 80% 16% 32% 32%
D. ROYALTI PROVINSI
PENGHASIL 80% 26% - 54%

34. Level
7. Besaran belanja aparat danFourth Outline
−
Level
fasilitasnya yangmelambung
Efisiensi bisa Fifth Outline
dilakukan 
 Banyak rapat dan dengan memaksimalkan
Level
ruang pertemuan yang
pertemuan yang 
Sixth
dimiliki oleh pemerintah.
menggunakan fasilitas Outline
mewah.  Minta untuk mengurangi
Level
 Makan-minum pejabat yang standar makan-minum dan
Seventh Outline
perjalanan dinas.
tinggi, biaya perjalanan LevelClick to edit Master
dinas juga melambung.  Fasilitas yang masih layak,
text styles
 Perbaikan atas gedung- tidak perlu di-repair.
 Second level
Pengawasan atas aset perlu
gedung yang relatif masih
dilakukan.
 Third level
bagus.
 Fourth level
 Fifth level

35. Level
Bandingkan! − Fourth Outline
Level
Uraian Tahun 2009 % Tahun 2010 % Tahun 2011 %
Pendapatan Asli Daerah 65.991.513.134
13.000.000.000
8,0 90.238.879.583
16.489.578.000
10,3

Fifth Outline
106.885.124.343
28.752.000.000
11,9
3,2
Total Pajak
Total Retribusi
38.366.191.550
1,6
4,6
56.473.038.662
1,9
6,4
Level
21.452.299.343 2,4
Dana Perimbangan
Dana Alokasi Umum
656.885.490.000
568.510.000.000
79,2
68,5
683.081.409.250
573.512.337.000
78,0
65,5

Sixth
707.595.997.410
625.350.000.000
78,5
69,4
Dana Alokasi Khusus 55.635.000.000 6,7 60.565.500.000 6,9 Outline
45.925.400.000 5,1
Dana Bagi Hasil
Total pendapatan
41.216.251.900
829.474.653.164
5,0 49.003.572.250
876.204.469.555
5,6
Level
36.320.597.410
900.867.639.269
4,0
 Seventh Outline
Perbandingan %
LevelClick to edit Master
belanja langsung dan tidak langsung
80
text styles
70
60
50
 Second level
% belanja tidak
langsung
% 40 % belanja langsung
30  Third level
20
10
0
 Fourth level
2009 2010 2011
 Fifth level

36. Level
− Fourth Outline
Level
8. Aset daerah menyusut Fifth Outline

Level
 Asset pemda menyusut 
Sixth
karena barang yang Outline
sudah ‘dianggap’ tidak Level
layak pakai dilelang dan  Seventh Outline
dibeli oleh orang dalam.  Pengawasan aset dan
LevelClick to edit Master
lelang aset daerah.
 Lelang barang dinas text styles
tidak dibuka /  Tidak menggunakan
 Second level
diumumkan kepada fasilitas kantor untuk
 Third level
publik. kepentingan individu.
 Fourth level
 Fifth level

37. Level
− Fourth Outline
9. Pilkada menjadi awalan Level

Fifth Outline
 Mempertinggi anggaran Level
untuk bantuan sosial 
Sixth
 Analisis anggaran dengan
atau hibah. Outline
membandingkan anggaran
Level
tahun sebelumnya.
 Menghabiskan belanja
 Seventh Outline
bantuan sosial sesegera  Lakukan pengawasan dana
LevelClick to edit Master
mungkin sebelum bantuan sosial sebelum
text styles
berakhir masa jabata. pilkada berlangsung!
 Second level
 Sesegera mungkin  Pastikan sudah ada
mengetok anggaran sosialisasilevel partisipasi
 Third dan
sebelum berakhirnya agar pengesahan tidak
 Fourth level
masa jabatan, meski terburu-buru! level
 Fifth
masih ada waktu.

38. Level
Fourth Outline
−
Level
Apa analisis anda?
 Click to edit Master text styles Fifth Outline

 Second level Level
 Third level

Sixth
 Fourth level Outline
 Fifth level
Level
 Seventh Outline
LevelClick to edit Master
text styles
 Second level
 Third level
 Fourth level
 Fifth level

39. Level
− Fourth Outline
9. Pengadaan barang dan jasa Level
yang mengkhawatirkan Fifth Outline

 Adanya penunjukan langsung Level
padahal seharusnya lelang  Awasi proses Sixth
 pengadaan
terbuka. barang dan jasa!  Siapa
Outline
yang melakukan tender,
Level
 Adanya lelang yang diikuti
oleh perusahaan milik ‘orang apakah itu perusahaan
Seventh Outline
dalam pemerintah atau
boneka atauto edit Master
LevelClick benar-benar
DPRD’. perusahan yang bergerak di
text styles
bidang yang ditenderkan.
 Pengumuman Lelang / Tender  Second level
sengaja dipasang dengan  Mendorong pemerintah
 Third level
space kecil dan diletakkan di daerah untuk melakukan e-
 Fourth level
koran /tempat yang jarang procurement ‘yang sebenar-
 Fifth level
dibaca oleh masyarakat. benarnya’.

40. Bacaan ..
 Anatomi ‘Korupsi’ Anggaran Daerah, Wasingatu
Zakiyah, paparan untuk Pelatihan Anti Korupsi
SIDAK.

41. IDEA Yogyakarta Terima kasih…
bisa dihubungi di : Thank you very much…
 Jl. Kaliurang Km 5 Gg Tejomoyo Matur nuwun sanget…
CT III/3 Yogyakarta 55281
Indonesia
 Telp. / fax +62-274-583900 
 E-mail : idea@ideajogja.or.id Valentina Sri Wijiyati
 Web : www.ideajogja.or.id Koord. Div. Adv. Anggaran untuk
Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial
 Facebook : Idea Yogyakarta Budaya
+62 81392413509,
wiji_darkie@yahoo.com,
41
wiji@ideajogja.or.id