Pu

- 26 -

C. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM

SUB SUB PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH
SUB BIDANG PEMERINTAH
BIDANG PROVINSI KABUPATEN/KOTA
1. Sumber Daya Air 1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan nasional 1. Penetapan kebijakan 1. Penetapan kebijakan
sumber daya air. pengelolaan sumber daya air pengelolaan sumber daya air
provinsi. kabupaten/kota.

2. Penetapan pola pengelolaan 2. Penetapan pola pengelolaan 2. Penetapan pola pengelolaan
sumber daya air pada wilayah sumber daya air pada sumber daya air pada
sungai lintas provinsi, wilayah wilayah sungai lintas wilayah sungai dalam satu
sungai lintas negara, dan kabupaten/kota. kabupaten/kota.
wilayah sungai strategis
nasional.

3. Penetapan rencana 3. Penetapan rencana 3. Penetapan rencana
pengelolaan sumber daya air pengelolaan sumber daya air pengelolaan sumber daya air
pada wilayah sungai lintas pada wilayah sungai pada wilayah sungai dalam
provinsi, wilayah sungai lintas kabupaten/kota. satu kabupaten/kota.
negara, dan wilayah sungai
strategis nasional.

4. Penetapan dan pengelolaan 4. Penetapan dan pengelolaan 4. Penetapan dan pengelolaan
kawasan lindung sumber air kawasan lindung sumber air kawasan lindung sumber air
pada wilayah sungai lintas pada wilayah sungai lintas pada wilayah sungai dalam
strategis nasional.

- 27 -

5. Pembentukan Dewan Sumber 5. Pembentukan wadah 5. Pembentukan wadah
Daya Air Nasional, wadah koordinasi sumber daya air di koordinasi sumber daya air
koordinasi sumber daya air tingkat provinsi dan/atau di tingkat kabupaten/kota
wilayah sungai lintas provinsi, pada wilayah sungai lintas dan/atau pada wilayah
dan wadah koordinasi sumber kabupaten/kota. sungai dalam satu
daya air wilayah sungai kabupaten/kota.
strategis nasional.

6. Penetapan norma, standar, 6. — 6. —
prosedur, dan kriteria (NSPK)
pengelolaan sumber daya air.

7. Penetapan wilayah sungai 7. — 7. —
dalam satu kabupaten/kota,
wilayah sungai lintas
kabupaten/kota, wilayah
sungai lintas provinsi, wilayah
sungai lintas negara, dan
wilayah sungai strategis
nasional.

- 28 -

8. Penetapan status daerah 8. — 8. —
irigasi yang sudah dibangun
yang menjadi wewenang dan
tanggung jawab Pemerintah,
pemerintah provinsi, dan
pemerintah kabupaten/kota.

9. Pengesahan pembentukan 9. Pembentukan komisi irigasi 9. Pembentukan komisi irigasi
komisi irigasi antar provinsi provinsi dan pengesahan kabupaten/kota
pembentukan komisi irigasi
antar kabupaten/kota.

2. Pembinaan 1. Penetapan dan pemberian izin 1. Penetapan dan pemberian 1. Penetapan dan pemberian
atas penyediaan, peruntukan, izin atas penyediaan, izin atas penyediaan,
penggunaan, dan peruntukan, penggunaan, peruntukan, penggunaan,
pengusahaan sumber daya air dan pengusahaan sumber dan pengusahaan sumber
pada wilayah sungai lintas daya air pada wilayah sungai daya air pada wilayah
provinsi, wilayah sungai lintas lintas kabupaten/kota. sungai dalam satu
negara, dan wilayah sungai kabupaten/kota.
strategis nasional.

- 29 -

2. Penetapan dan pemberian 2. Penetapan dan pemberian 2. Penetapan dan pemberian
rekomendasi teknis atas rekomendasi teknis atas izin penyediaan,
penyediaan, peruntukan, penyediaan, pengambilan, peruntukan, penggunaan,
penggunaan, dan peruntukan, penggunaan dan dan pengusahaan air tanah.
pengusahaan air tanah pada pengusahaan air tanah pada
cekungan air tanah lintas cekungan air tanah lintas
provinsi dan cekungan air kabupaten/kota.
tanah lintas negara.

3. Menjaga efektivitas, efisiensi, 3. Menjaga efektivitas, efisiensi, 3. Menjaga efektivitas,
kualitas, dan ketertiban kualitas, dan ketertiban efisiensi, kualitas, dan
pelaksanaan pengelolaan pelaksanaan pengelolaan ketertiban pelaksanaan
sumber daya air pada sumber daya air pada pengelolaan sumber daya air
wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas pada wilayah sungai dalam
wilayah sungai lintas negara, kabupaten/kota. satu kabupaten/kota.
dan wilayah sungai strategis
nasional.

4. Pemberian bantuan teknis 4. Pemberian bantuan teknis 4. —
dalam pengelolaan sumber dalam pengelolaan sumber
daya air kepada provinsi dan daya air kepada
kabupaten/kota. kabupaten/kota.

- 30 -

5. Fasilitasi penyelesaian 5. Fasilitasi penyelesaian 5. —
sengketa antar provinsi dalam sengketa antar
pengelolaan sumber daya air. kabupaten/kota dalam
pengelolaan sumber daya air.

6. Pemberian izin pembangunan, 6. Pemberian izin 6. Pemberian izin
pemanfaatan, pengubahan, pembangunan, pemanfaatan, pembangunan,
dan/atau pembongkaran pengubahan, dan/atau pemanfaatan, pengubahan,
bangunan dan/atau saluran pembongkaran bangunan dan/atau pembongkaran
irigasi pada jaringan irigasi dan/atau saluran irigasi bangunan dan/atau saluran
primer dan sekunder dalam pada jaringan irigasi primer irigasi pada jaringan irigasi
daerah irigasi lintas provinsi, dan sekunder dalam daerah primer dan sekunder dalam
daerah irigasi lintas negara, irigasi lintas kabupaten/kota. daerah irigasi yang berada
dan daerah irigasi strategis dalam satu kabupaten/kota.
nasional.

7. Pemberdayaan para pemilik 7. Pemberdayaan para pemilik 7. Pemberdayaan para pemilik
kepentingan dalam kepentingan dalam kepentingan dalam
pengelolaan sumber daya air pengelolaan sumber daya air pengelolaan sumber daya air
tingkat pusat, provinsi, dan tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota.

- 31 -

8. Pemberdayaan kelembagaan 8. Pemberdayaan kelembagaan 8. Pemberdayaan kelembagaan
sumber daya air tingkat sumber daya air tingkat sumber daya air tingkat
pusat, provinsi dan provinsi dan kabupaten/ kabupaten/kota.
kabupaten/kota. kota.

3. Pembangunan/ 1. Konservasi sumber daya air 1. Konservasi sumber daya air 1. Konservasi sumber daya air
Pengelolaan pada wilayah sungai lintas pada wilayah sungai lintas pada wilayah sungai dalam
strategis nasional.

2. Pendayagunaan sumber daya 2. Pendayagunaan sumber daya 2. Pendayagunaan sumber
air pada wilayah sungai lintas air pada wilayah sungai daya air pada wilayah
provinsi,wilayah sungai lintas lintas kabupaten/kota. sungai dalam satu
negara, dan wilayah sungai kabupaten/kota.
strategis nasional.

3. Pengendalian daya rusak air 3. Pengendalian daya rusak air 3. Pengendalian daya rusak
yang berdampak skala yang berdampak skala air yang berdampak skala
nasional. provinsi. kabupaten/kota.

4. Penyelenggaraan sistem 4. Penyelenggaraan sistem 4. Penyelenggaraan sistem
informasi sumber daya air informasi sumber daya air informasi sumber daya air
tingkat nasional. tingkat provinsi. tingkat kabupaten/kota.

- 32 -

5. Pembangunan dan 5. Pembangunan dan 5. Pembangunan dan
peningkatan sistem irigasi peningkatan sistem irigasi peningkatan sistem irigasi
primer dan sekunder pada primer dan sekunder pada primer dan sekunder pada
daerah irigasi lintas provinsi, daerah irigasi lintas daerah irigasi dalam satu
daerah irigasi lintas negara, kabupaten/kota. kabupaten/kota.
dan daerah irigasi strategis
nasional.

6. Operasi, pemeliharaan dan 6. Operasi, pemeliharaan dan 6. Operasi, pemeliharaan dan
rehabilitasi sistem irigasi rehabilitasi sistem irigasi rehabilitasi sistem irigasi
primer dan sekunder pada primer dan sekunder pada primer dan sekunder pada
daerah irigasi yang luasnya daerah irigasi yang luasnya daerah irigasi dalam satu
lebih dari 3.000 ha atau pada 1.000 ha sampai dengan kabupaten/kota yang
daerah irigasi lintas provinsi, 3.000 ha atau pada daerah luasnya kurang dari 1.000
daerah irigasi lintas negara, irigasi yang bersifat lintas ha.
dan daerah irigasi strategis kabupaten/kota.
nasional.

7. Operasi, pemeliharaan dan 7. Operasi, pemeliharaan dan 7. Operasi, pemeliharaan dan
rehabilitasi pada sungai, rehabilitasi pada sungai, rehabilitasi pada sungai,
danau, waduk dan pantai danau, waduk dan pantai danau, waduk dan pantai
pada wilayah sungai lintas pada wilayah sungai lintas pada wilayah sungai dalam
provinsi, wilayah sungai kabupaten/kota. satu kabupaten/kota.
lintas negara dan wilayah
sungai strategis nasional.

- 33 -

4. Pengawasan dan 1. Pengawasan pengelolaan 1. Pengawasan pengelolaan 1. Pengawasan pengelolaan
Pengendalian sumber daya air pada sumber daya air pada sumber daya air pada
wilayah sungai lintas wilayah sungai lintas wilayah sungai dalam
provinsi, wilayah sungai kabupaten/kota. kabupaten/kota.
lintas negara, dan wilayah
sungai strategis nasional.

2. Bina Marga 1. Pengaturan 1. Pengaturan jalan secara 1. — 1. —
umum:

a. Pembentukan peraturan a. — a. —
perundang-undangan
sesuai dengan
kewenangannya.

b. Perumusan kebijakan b. — b. —
perencanaan.

c. Pengendalian c. — c. —
penyelenggaraan jalan
secara makro.

- 34 -

d. Penetapan norma, d. — d. —
standar, prosedur dan
kriteria pengaturan jalan.

2. Pengaturan jalan nasional: 2. Pengaturan jalan provinsi: 2. Pengaturan jalan
kabupaten/kota:

a. — a. Perumusan kebijakan a. Perumusan kebijakan
penyelenggaraan jalan penyelenggaraan jalan
provinsi berdasarkan kabupaten/desa dan jalan
kebijakan nasional di kota berdasarkan
bidang jalan. kebijakan nasional di
bidang jalan dengan
memperhatikan
keserasian antar daerah
dan antar kawasan.

b. — b. Penyusunan pedoman b. Penyusunan pedoman
operasional operasional
penyelenggaraan jalan penyelenggaraan jalan
provinsi dengan kabupaten/desa dan jalan
memperhatikan keserasian kota.
antar wilayah provinsi.

- 35 -

c. Penetapan fungsi jalan c. Penetapan fungsi jalan c. —
arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan
yang menghubungkan sekunder dan jalan
antar ibukota provinsi kolektor yang
dalam sistem jaringan jalan menghubungkan ibukota
primer. provinsi dengan ibukota
kabupaten, antar ibukota
kabupaten, jalan lokal, dan
jalan lingkungan dalam
sistem jaringan jalan
primer.

d. Penetapan status jalan d. Penetapan status jalan d. Penetapan status jalan
nasional. provinsi. kabupaten/desa dan jalan
kota.

e. Penyusunan perencanaan e. Penyusunan perencanaan e. Penyusunan perencanaan
umum dan pembiayaan umum dan pembiayaan umum dan pembiayaan
jaringan jalan nasional. jaringan jalan provinsi. jaringan jalan
kabupaten/desa dan jalan
kota.

- 36 -

3. Pengaturan jalan tol: 3. — 3. —

a. Perumusan kebijakan a. — a. —
perencanaan, penyusunan
perencanaan umum,
penetapan ruas jalan tol
dan pembentukan
peraturan perundang-
undangan.

b. Pemberian rekomendasi b. — b. —
tarif awal dan
penyesuaiannya, serta
pengambilalihan jalan tol
pada akhir masa konsesi
dan pemberian rekomendasi
pengoperasian selanjutnya.

2. Pembinaan 1. Pembinaan jalan secara 1. Pembinaan jalan provinsi: 1. Pembinaan jalan
umum dan jalan nasional: kabupaten/kota:

a. Pengembangan sistem a. — a. —
bimbingan, penyuluhan
serta pendidikan dan
pelatihan di bidang jalan.

- 37 -

b. Pemberian bimbingan, b. Pemberian bimbingan b. Pemberian bimbingan
penyuluhan dan pelatihan penyuluhan serta penyuluhan serta
para aparatur di bidang pendidikan dan pelatihan pendidikan dan pelatihan
jalan. para aparatur para aparatur
penyelenggara jalan penyelenggara jalan
provinsi dan aparatur kabupaten/desa dan
penyelenggara jalan jalan kota.
kabupaten/kota.

c. Pengkajian serta penelitian c. Pengkajian serta c. —
dan pengembangan penelitian dan
teknologi bidang jalan dan pengembangan teknologi
yang terkait. bidang jalan untuk jalan
provinsi.

d. Pemberian fasilitasi d. Pemberian fasilitasi d. —
penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa
antar provinsi dalam antar kabupaten/kota
penyelenggaraan jalan. dalam penyelenggaraan
jalan.

e. Penyusunan dan e. — e. —
penetapan norma, standar,
kriteria dan pedoman
pembinaan jalan.

- 38 -

f. — f. — f. Pemberian izin,
rekomendasi, dispensasi
dan pertimbangan
pemanfaatan ruang
manfaat jalan, ruang
milik jalan, dan ruang
pengawasan jalan.

2. Pengembangan teknologi 2. Pengembangan teknologi 2. Pengembangan teknologi
terapan di bidang jalan terapan di bidang jalan terapan di bidang jalan
untuk jalan kabupaten/kota. untuk jalan kabupaten/desa untuk jalan
dan jalan kota. kabupaten/desa dan jalan
kota.

3. Pembinaan jalan tol: 3. — 3. —
Penyusunan pedoman dan
standar teknis, pelayanan,
pemberdayaan serta
penelitian dan
pengembangan.

- 39 -

3. Pembangunan 1. Pembangunan jalan nasional: 1. Pembangunan jalan provinsi: 1. Pembangunan jalan
dan kabupaten/kota:
Pengusahaan
a. Pembiayaan a. Pembiayaan a. Pembiayaan
pembangunan jalan pembangunan jalan pembangunan jalan
nasional. provinsi. kabupaten/desa dan
jalan kota.

b. Perencanaan teknis, b. Perencanaan teknis, b. Perencanaan teknis,
pemrograman dan pemrograman dan pemrograman dan
penganggaran, pengadaan penganggaran, pengadaan penganggaran,
lahan, serta pelaksanaan lahan, serta pelaksanaan pengadaan lahan, serta
konstruksi jalan nasional. konstruksi jalan provinsi. pelaksanaan konstruksi
jalan kabupaten/desa
dan jalan kota.

c. Pengoperasian dan c. Pengoperasian dan c. Pengoperasian dan
pemeliharaan jalan pemeliharaan jalan pemeliharaan jalan
nasional. provinsi. kabupaten/desa dan
jalan kota.

d. Pengembangan dan d. Pengembangan dan d. Pengembangan dan
pengelolaan sistem pengelolaan sistem pengelolaan manajemen
manajemen jalan manajemen jalan provinsi. jalan kabupaten desa
nasional. dan jalan kota.

- 40 -

2. Pengusahaan jalan tol: 2. — 2. —

a. Pengaturan pengusahaan a. — a. —
jalan tol meliputi kegiatan
pendanaan, perencanaan
teknis, pelaksanaan
konstruksi,
pengoperasian, dan/atau
pemeliharaan.

b. Persiapan pengusahaan b. — b. —
jalan tol, pengadaan
investasi dan pemberian
fasilitas pembebasan
tanah.

4. Pengawasan 1. Pengawasan jalan secara 1. — 1. —
umum:

a. Evaluasi dan pengkajian a. — a. —
pelaksanaan kebijakan
penyelengaraan jalan.

- 41 -

b. Pengendalian fungsi dan b. — b. —
manfaat hasil
pembangunan jalan.

2. Pengawasan jalan nasional: 2. Pengawasan jalan provinsi: 2. Pengawasan jalan
kabupaten/kota:

a. Evaluasi kinerja a. Evaluasi kinerja a. Evaluasi kinerja
penyelenggaraan jalan penyelenggaraan jalan penyelenggaraan jalan
kota.

b. Pengendalian fungsi dan b. Pengendalian fungsi dan b. Pengendalian fungsi dan
manfaat hasil manfaat hasil manfaat hasil
pembangunan jalan pembangunan jalan pembangunan jalan
kota.

3. Pengawasan jalan tol: 3. — 3. —

a. Pemantauan dan evaluasi a. — a. —
pengaturan dan
pembinaan jalan tol.

- 42 -

b. Pemantauan dan evaluasi b. — b. —
pengusahaan jalan tol dan
terhadap pelayanan jalan
tol.

3. Perkotaan dan 1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan dan 1. Penetapan kebijakan dan 1. Penetapan kebijakan dan
Perdesaan strategi nasional strategi wilayah provinsi strategi pembangunan
pembangunan perkotaan dan dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan
perdesaan. perkotaan dan perdesaan wilayah kabupaten/kota
(mengacu kebijakan (mengacu kebijakan
nasional). nasional dan provinsi).

2. Penetapan norma, standar, 2. Penetapan peraturan daerah 2. Penetapan peraturan daerah
prosedur, dan kriteria provinsi mengenai kabupaten/kota mengenai
pengembangan perkotaan dan pengembangan perkotaan dan pengembangan perkotaan
perdesaan. perdesaan mengacu NSPK dan perdesaan berdasarkan
nasional. NSPK.

2. Pembinaan 1. Fasilitasi peningkatan 1. Fasilitasi peningkatan 1. Fasilitasi peningkatan
kapasitas manajemen kapasitas manajemen kapasitas manajemen
pembangunan dan pembangunan dan pembangunan dan
pengelolaan Prasarana dan pengelolaan PS perkotaan pengelolaan PS perkotaan
Sarana (PS) perkotaan dan dan pedesaan tingkat dan pedesaan tingkat
pedesaan tingkat nasional. provinsi. kabupaten/kota.

- 43 -

2. Fasilitasi pemberdayaan 2. Fasilitasi pemberdayaan 2. Pemberdayaan masyarakat
masyarakat dan dunia usaha masyarakat dan dunia usaha dan dunia usaha dalam
dalam pembangunan dalam pembangunan pembangunan perkotaan
perkotaan dan perdesaan perkotaan dan perdesaan di dan perdesaan di wilayah
secara nasional. wilayah provinsi. kabupaten/kota.

3. Pembangunan 1. Fasilitasi perencanaan 1. Fasilitasi penyiapan program 1. Penyiapan program
program pembangunan pembangunan sarana dan pembangunan sarana dan
sarana dan prasarana prasarana perkotaan dan prasarana perkotaan dan
perkotaan dan perdesaan perdesaan jangka panjang perdesaan jangka panjang
jangka panjang dan jangka dan jangka menengah dan jangka menengah
menengah. kota/kabupaten di wilayah. kabupaten/kota dengan
mengacu pada RPJP dan
RPJM nasional dan provinsi.

2. Fasilitasi 2. Fasilitasi kerjasama/ 2. Penyelenggaraan
kerjasama/kemitraan kemitraan antara kerjasama/ kemitraan
tingkat nasional antara pemerintah/daerah dalam antara pemerintah
pemerintah/daerah dalam pengelolaan dan daerah/dunia usaha/
pengelolaan dan pembangunan sarana dan masyarakat dalam
pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan pengelolaan dan
prasarana perkotaan dan perdesaan di lingkungan pembangunan sarana dan
perdesaan. provinsi. prasarana perkotaan dan
perdesaan di lingkungan
kabupaten/kota.

- 44 -

3. Penyelenggaraan 3. Penyelenggaraan 3. Penyelenggaraan
pembangunan PS perkotaan pembangunan PS perkotaan pembangunan PS
dan perdesaan di kawasan dan perdesaan lintas perkotaan dan perdesaan
strategis nasional. kabupaten/kota di di wilayah kabupaten/kota
lingkungan wilayah
provinsi.

4. — 4. Fasilitasi pembentukan 4. Pembentukan
lembaga/badan pengelola lembaga/badan pengelola
pembangunan perkotaan pembangunan perkotaan
dan perdesaan lintas dan perdesaan di

4. Pengawasan 1. Pengawasan dan pengendalian 1. Pengawasan dan 1. Pengawasan dan
program pembangunan dan pengendalian terhadap pengendalian terhadap
pengelolaan kawasan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan
perkotaan dan perdesaan pengelolaan kawasan dan pengelolaan kawasan
secara nasional. perkotaan dan perdesaan di perkotaan dan perdesaan di

2. Pengawasan dan pengendalian 2. Pengawasan dan 2. Pengawasan dan
atas pelaksanaan NSPK. pengendalian atas pengendalian atas
pelaksanaan NSPK pelaksanaan NSPK.

- 45 -

4. Air Minum 1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan dan 1. Penetapan peraturan daerah 1. Penetapan peraturan
strategi nasional provinsi mengenai kebijakan daerah kabupaten/kota
pengembangan pelayanan dan strategi mengenai kebijakan dan
air minum. pengembangan air minum strategi pengembangan air
lintas kabupaten/kota di minum di daerah
wilayahnya. kabupaten/kota.

2. Pembentukan Badan 2. — 2. —
Pendukung Pengembangan
Sistem Penyediaan Air
Minum (BPP-SPAM).

3. Penetapan BUMN 3. Penetapan BUMD provinsi 3. Penetapan BUMD sebagai
penyelenggara SPAM lintas sebagai penyelenggara penyelenggara SPAM di
provinsi. SPAM lintas kabupaten/kota.
kabupaten/kota.

prosedur, dan kriteria NSPK pelayanan PS air NSPK pelayanan PS air
pelayanan PS air minum minum berdasarkan SPM minum berdasarkan SPM
secara nasional termasuk yang disusun pemerintah. yang disusun pemerintah
penetapan Standar Pelayanan dan provinsi.
Minimal (SPM).

- 46 -

5. Memberikan izin 5. Memberikan izin 5. Memberikan izin
penyelenggaraan pelayanan penyelenggaraan untuk lintas penyelenggaraan
PS air minum lintas provinsi. kabupaten/kota. pengembangan SPAM di
wilayahnya.

6. Penentuan alokasi air baku 6. — 6. —
untuk kebutuhan
pengembangan SPAM.

2. Pembinaan 1. Fasilitasi penyelesaian 1. Penyelesaian masalah dan 1. Penyelesaian masalah dan
masalah dan permasalahan permasalahan yang permasalahannya di dalam
antar provinsi, yang bersifat bersifat lintas wilayah kabupaten/kota.
khusus, strategis, baik yang kabupaten/kota.
bersifat nasional maupun
internasional.

2. Fasilitasi peningkatan 2. Peningkatan kapasitas 2. Peningkatan kapasitas
kapasitas teknis dan teknis dan manajemen teknis dan manajemen
manajemen pelayanan air pelayanan air minum di pelayanan air minum di
minum secara nasional. lingkungan wilayah wilayah kabupaten/kota
provinsi. termasuk kepada Badan
Pengusahaan Pelayanan
(operator) BUMD.

- 47 -

3. Penetapan standar 3. — 3. —
kompetensi teknis SDM
untuk kelompok ahli dan
terampil bidang air minum.

3. Pembangunan 1. Fasilitasi pemenuhan 1. Penetapan kebutuhan air 1. Penetapan pemenuhan
kebutuhan air baku untuk baku untuk kebutuhan kebutuhan air baku untuk
kebutuhan pengembangan pengembangan SPAM di kebutuhan pengembangan
SPAM secara nasional. lingkungan wilayah provinsi. SPAM di wilayah
kabupaten/kota.

2. — 2. — 2. Pengembangan SPAM di
wilayah kabupaten/kota
untuk pemenuhan SPM.

3. Fasilitasi penyelenggaraan 3. Fasilitasi penyelenggaraan 3. Fasilitasi penyelenggaraan
bantuan teknis (bantuan teknis) (bantuan teknis) kepada
penyelenggaraan penyelenggaraan kecamatan, pemerintah
pengembangan SPAM secara pengembangan SPAM di desa, serta kelompok
nasional. wilayah provinsi. masyarakat di wilayahnya
dalam penyelenggaraan
pengembangan SPAM.

- 48 -

4. Penyusunan rencana induk 4. Penyusunan rencana 4. Penyusunan rencana induk
pengembangan SPAM induk pengembangan pengembangan SPAM
wilayah pelayanan lintas SPAM wilayah pelayanan wilayah administrasi
provinsi. lintas kabupaten/kota kabupaten/kota.
setelah berkoordinasi
dengan daerah
kabupaten/kota.

5. Fasilitasi penyediaan 5. Penyediaan PS air minum 5. Penyediaan PS air minum
prasarana dan sarana air untuk daerah bencana untuk daerah bencana dan
minum dalam rangka dan daerah rawan air daerah rawan air skala
kepentingan strategis skala provinsi. kabupaten/kota.
nasional.

6. Penanganan bencana alam 6. Penanganan bencana 6. Penanganan bencana alam
tingkat nasional. alam tingkat provinsi tingkat kabupaten/kota.

4. Pengawasan 1. Pengawasan terhadap 1. Pengawasan terhadap 1. Pengawasan terhadap
seluruh tahapan seluruh tahapan seluruh tahapan
penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan
pengembangan SPAM secara pengembangan SPAM pengembangan SPAM
nasional. yang berada di wilayah yang berada di wilayah

- 49 -

2. Evaluasi kinerja pelayanan 2. Evaluasi kinerja 2. Evaluasi terhadap
penyelenggaraan pelayanan air minum di penyelenggaraan
pengembangan SPAM secara lingkungan wilayah pengembangan SPAM yang
nasional. provinsi. utuh di wilayahnya.

3. Pengawasan dan 3. Pengawasan dan 3. Pengawasan dan
pengendalian atas pengendalian atas pengendalian atas
pelaksanaan NSPK. pelaksanaan NSPK. pelaksanaan NSPK.

5. Air Limbah 1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan dan 1. Penetapan peraturan daerah 1. Penetapan peraturan
strategi nasional kebijakan pengembangan daerah kebijakan
pengembangan PS air PS air limbah di wilayah pengembangan PS air
limbah. provinsi mengacu pada limbah di wilayah
kebijakan nasional. kabupaten/kota mengacu
pada kebijakan nasional
dan provinsi.

2. Pembentukan lembaga 2. Pembentukan lembaga 2. Pembentukan lembaga
penyelenggara pelayanan PS tingkat provinsi sebagai tingkat kabupaten/kota
air limbah lintas provinsi. penyelenggara PS air limbah sebagai penyelenggara PS air
di wilayah provinsi. limbah di wilayah
kabupaten/kota.

- 50 -

prosedur, dan kriteria NSPK berdasarkan SPM yang berdasarkan NSPK yang
pelayanan PS air limbah ditetapkan oleh pemerintah. ditetapkan oleh pemerintah
secara nasional termasuk dan provinsi.
SPM.

4. Memberikan izin 4. Memberikan izin 4. Memberikan izin
penyelenggaraan PS air penyelenggaraan PS air penyelenggaraan PS air
limbah yang bersifat lintas limbah lintas limbah di wilayah
provinsi. kabupaten/kota. kabupaten/kota.

5. Penetapan standar 5. — 5. —
kompetensi teknis SDM
untuk kelompok ahli dan
terampil bidang air limbah.

2. Pembinaan 1. Fasilitasi penyelesaian 1. Fasilitasi penyelesaian 1. Penyelesaian masalah
permasalahan antar provinsi masalah yang bersifat lintas pelayanan di lingkungan
yang bersifat khusus, kabupaten/kota. kabupaten/kota.
strategis baik yang bersifat
nasional maupun
internasional.

- 51 -

2. Fasilitasi peran serta dunia 2. Fasilitasi peran serta dunia 2. Pelaksanaan kerjasama
usaha tingkat nasional dalam usaha dan masyarakat dalam dengan dunia usaha dan
penyelenggaraan penyelenggaraan masyarakat dalam
pengembangan PS air limbah. pengembangan PS air limbah penyelenggaraan
kabupaten/kota. pengembangan PS air
limbah kabupaten/kota.

3. Fasilitasi penyelenggaraan 3. Fasilitasi penyelenggaraan 3. Penyelenggaraan (bantek)
(bantek) pengembangan PS air (bantek) pengembangan PS pada kecamatan,
limbah. air limbah lintas pemerintah desa, serta
kabupaten/kota. kelompok masyarakat di
wilayahnya dalam
penyelenggaraan PS air
limbah.

3. Pembangunan 1. Fasilitasi pengembangan PS 1. Fasilitasi pengembangan PS 1. Penyelenggaraan
air limbah skala kota untuk air limbah lintas pembangunan PS air
kota-kota metropolitan dan kabupaten/kota di wilayah limbah untuk daerah
kota besar dalam rangka provinsi. kabupaten/kota dalam
kepentingan strategis rangka memenuhi SPM.
nasional.

- 52 -

2. Penyusunan rencana induk 2. Penyusunan rencana induk 2. Penyusunan rencana induk
pengembangan PS air limbah pengembangan PS air limbah pengembangan PS air
lintas provinsi. lintas kabupaten/kota. limbah kabupaten/kota.

3. Penanganan bencana alam 3. Penanganan bencana alam 3. Penanganan bencana alam
tingkat nasional. tingkat provinsi. tingkat lokal
(kabupaten/kota).

4. Pengawasan 1. Pengendalian dan 1. Melakukan pengawasan 1. Monitoring
pengawasan atas terhadap penyelenggaraan penyelenggaraan PS air
penyelenggaraan PS air limbah di limbah di kabupaten/kota.
pengembangan PS air limbah. wilayahnya.

2. Evaluasi atas kinerja 2. Evaluasi atas kinerja 2. Evaluasi terhadap
pengelolaan PS air limbah pengelolaan PS air limbah penyelenggaraan
secara nasional. di wilayah provinsi lintas pengembangan air limbah di

pelaksanaan NSPK. pelaksanaan NSPK. pelaksanaan SPM.

- 53 -

6. Persampahan 1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan dan 1. Penetapan peraturan daerah 1. Penetapan peraturan daerah
strategi nasional kebijakan pengembangan PS kebijakan pengembangan
pengembangan PS persampahan lintas PS persampahan di
persampahan. kabupaten/kota di wilayah kabupaten/kota mengacu
provinsi mengacu pada pada kebijakan nasional
kebijakan nasional. dan provinsi.

2. Penetapan lembaga tingkat 2. Penetapan lembaga tingkat 2. Penetapan lembaga tingkat
nasional penyelenggara provinsi penyelenggara kabupaten/kota
pengelolaan persampahan pengelolaan persampahan penyelenggara pengelolaan
(bila diperlukan). lintas kabupaten/kota di persampahan di wilayah
wilayah provinsi. kabupaten/kota.

3. Penetapan NSPK pengelolaan 3. Penetapan peraturan daerah 3. Penetapan peraturan daerah
persampahan secara nasional NSPK pengelolaan berdasarkan NSPK yang
termasuk SPM. persampahan mengacu ditetapkan oleh pemerintah
kepada SPM yang dan provinsi.
ditetapkan oleh pemerintah.

4. Memberikan izin 4. Memberikan izin 4. Pelayanan perizinan dan
penyelenggara pengelolaan penyelenggara pengelolaan pengelolaan persampahan
persampahan lintas provinsi. persampahan lintas skala kabupaten/kota.
kabupaten/kota.

- 54 -

2. Pembinaan 1. Fasilitasi penyelesaian 1. Fasilitasi penyelesaian 1. —
masalah dan permasalahan masalah dan permasalahan
antar provinsi. antar kabupaten/kota.

2. Peningkatan kapasitas 2. Peningkatan kapasitas 2. Peningkatan kapasitas
manajemen dan fasilitasi manajemen dan fasilitasi manajemen dan fasilitasi
kerjasama pemda/dunia kerjasama pemda/dunia kerjasama dunia usaha dan
usaha dan masyarakat dalam usaha dan masyarakat masyarakat dalam
penyelenggaraan dalam penyelenggaraan penyelenggaraan
pengembangan PS pengembangan PS pengembangan PS
persampahan. persampahan lintas persampahan

3. Fasilitasi bantuan teknis 3. Memberikan bantuan teknis 3. Memberikan bantuan teknis
penyelenggaraan dan pembinaan lintas kepada kecamatan,
pengembangan PS kabupaten/kota. pemerintah desa, serta
persampahan. kelompok masyarakat di
kabupaten/kota.

3. Pembangunan 1. Fasilitasi penyelenggaraan 1. Fasilitasi penyelenggaraan 1. Penyelengaraan dan
dan pembiayaan dan pembiayaan pembiayaan pembangunan
pembangunan PS pembangunan PS PS persampahan di
persampahan secara nasional persampahan secara kabupaten/kota.
(lintas provinsi). nasional di wilayah provinsi.

- 55 -

2. Penyusunan rencana induk 2. Penyusunan rencana induk 2. Penyusunan rencana induk
pengembangan PS pengembangan PS pengembangan PS
persampahan lintas provinsi. persampahan lintas persampahan

4. Pengawasan 1. Pengawasan dan 1. Pengawasan dan 1. Pengawasan terhadap
pengendalian pengembangan pengendalian pengembangan seluruh tahapan
persampahan secara persampahan di wilayah pengembangan
nasional. provinsi. persampahan di wilayah
kabupaten/kota.

2. Evaluasi kinerja 2. Evaluasi kinerja 2. Evaluasi kinerja
penyelenggaraan PS penyelenggaraan yang penyelenggaraan di wilayah
persampahan secara bersifat lintas kabupaten/kota.
nasional. kabupaten/kota.


- 56 -

7. Drainase 1. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan dan 1. Penetapan peraturan daerah 1. Penetapan peraturan
strategi nasional dalam kebijakan dan strategi daerah kebijakan dan
penyelenggaraan drainase provinsi berdasarkan strategi kabupaten/kota
dan pematusan genangan. kebijakan dan strategi berdasarkan kebijakan
nasional. nasional dan provinsi.

2. Penetapan NSPK 2. Penetapan peraturan daerah 2. Penetapan peraturan
penyelenggaraan drainase NSPK provinsi berdasarkan daerah NSPK drainase dan
dan pematusan genangan. SPM yang ditetapkan oleh pematusan genangan di
pemerintah di wilayah wilayah kabupaten/kota
provinsi. berdasarkan SPM yang
disusun pemerintah pusat
dan provinsi.

2. Pembinaan 1. Fasilitasi bantuan teknis 1. Bantuan teknis 1. —
pembangunan, pemeliharaan pembangunan,
dan pengelolaan drainase. pemeliharaan dan
pengelolaan).

2. Peningkatan kapasitas 2. Peningkatan kapasitas 2. Peningkatan kapasitas
teknik dan manajemen teknik dan manajemen teknik dan manajemen
penyelenggara drainase dan penyelenggara drainase dan penyelenggara drainase dan
pematusan genangan secara pematusan genangan di pematusan genangan di
nasional. wilayah provinsi. wilayah kabupaten/kota.

- 57 -

3. Pembangunan 1. Fasilitasi penyelesaian 1. Fasilitasi penyelesaian 1. Penyelesaian masalah dan
masalah dan permasalahan masalah dan permasalahan permasalahan
operasionalisasi sistem operasionalisasi sistem operasionalisasi sistem
drainase dan drainase dan drainase dan
penanggulangan banjir lintas penanggulangan banjir penanggulangan banjir di
provinsi. lintas kabupaten/kota. wilayah kabupaten/kota
serta koordinasi dengan
daerah sekitarnya.

2. Fasilitasi penyelenggaraan 2. Fasilitasi penyelenggaraan 2. Penyelenggaraan
pembangunan dan pembangunan dan pembangunan dan
pemeliharaan PS drainase pemeliharaan PS drainase pemeliharaan PS drainase
dan pengendalian banjir di di wilayah provinsi. di wilayah kabupaten/kota.
kawasan khusus dan
strategis nasional.

3. Fasilitasi penyusunan 3. Penyusunan rencana induk 3. Penyusunan rencana induk
rencana induk PS drainase skala PS drainase skala
penyelenggaraan prasarana regional/lintas daerah. kabupaten/kota.
sarana drainase dan
pengendalian banjir skala
nasional.

- 58 -

4. Pengawasan 1. Evaluasi kinerja 1. Evaluasi di provinsi terhadap 1. Evaluasi terhadap
penyelenggaraan sistem penyelenggaraan sistem penyelenggaraan sistem
drainase dan pengendali drainase dan pengendali drainase dan pengendali
banjir secara nasional. banjir di wilayah provinsi. banjir di wilayah
kabupaten/kota.

pengendalian pengendalian pengendalian
penyelenggaraan drainase penyelenggaraan drainase penyelenggaraan drainase
dan pengendalian banjir dan pengendalian banjir dan pengendalian banjir di
secara lintas provinsi. lintas kabupaten/kota. kabupaten/kota.


- 59 -

8. Permukiman 1. Kawasan Siap
Bangun (Kasiba)
dan Lingkungan
Siap Bangun
(Lisiba) yang
berdiri sendiri:

a. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan teknis 1. Penetapan peraturan daerah 1. Penetapan peraturan
Kasiba dan Lisiba nasional. kebijakan dan strategi daerah kebijakan dan
Kasiba/Lisiba di wilayah strategi Kasiba/Lisiba di
provinsi. wilayah kabupaten/kota.

2. Penyusunan NSPK Kasiba 2. Penetapan Peraturan Daerah 2. Penetapan Peraturan
dan Lisiba secara nasional. NSPK Kasiba dan Lisiba di Daerah NSPK Kasiba dan
wilayah provinsi. Lisiba di wilayah
kabupaten/kota.

b. Pembinaan 1. Fasilitasi peningkatan 1. Fasilitasi peningkatan 1. —
kapasitas daerah dalam kapasitas manajemen dalam
pembangunan Kasiba dan pembangunan Kasiba dan
Lisiba. Lisiba.

- 60 -

masalah Kasiba/Lisiba yang pembangunan Kasiba/Lisiba
terkait dengan pelaksanaan antar kabupaten/kota.
kebijakan nasional.

c. Pembangunan 1. Fasilitasi penyelenggaraan 1. Fasilitasi penyelenggaraan 1. Penyelenggaraan
pembangunan Kasiba/Lisiba pembangunan Kasiba/Lisiba pembangunan
strategis nasional. lintas kabupaten/kota. Kasiba/Lisiba di
kabupaten/kota.

2. Fasilitasi kerjasama swasta, 2. Fasilitasi kerjasama swasta, 2. Pelaksanaan kerjasama
masyarakat tingkat nasional masyarakat tingkat nasional swasta, masyarakat tingkat
dalam pembangunan dalam pembangunan nasional dalam
Kasiba/Lisiba. Kasiba/Lisiba lintas pembangunan
kabupaten/kota. Kasiba/Lisiba.

3. — 3. Penetapan izin lokasi 3. Penetapan izin lokasi
Kasiba/Lisiba lintas Kasiba/Lisiba di

d. Pengawasan 1. Pengawasan dan 1. Pengawasan pelaksanaan 1. Pengawasan dan
pengendalian kebijakan kelayakan program Kasiba pengendalian
nasional penyelenggaraan dan Lisiba di provinsi. penyelenggaraan Kasiba
Kasiba dan Lisiba. dan Lisiba di
kabupaten/kota.

- 61 -

2. Evaluasi kebijakan nasional 2. Evaluasi penyelenggaraan 2. Evaluasi penyelenggaraan
penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan pembangunan Kasiba dan
pembangunan Kasiba dan Lisiba di provinsi. Lisiba di kabupaten/kota.
Lisiba.

pelaksanaan NSPK. pelaksanaan NSPK di pelaksanaan NSPK di

2. Permukiman
Kumuh/
Nelayan:

a. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan nasional 1. — 1. Penetapan peraturan daerah
tentang penanggulangan kebijakan dan strategi
permukiman kumuh penanggulangan
perkotaan dan nelayan. permukiman
kumuh/nelayan di wilayah
kabupaten/kota.

- 62 -

2. Penyusunan NSPK kawasan 2. — 2. Penetapan peraturan
permukiman. daerah tentang pencegahan
timbulnya permukiman
kumuh di wilayah
kabupaten/kota.

b. Pembinaan 1. Fasilitasi peningkatan 1. Fasilitasi peningkatan 1. —
kapasitas daerah dalam kapasitas manajemen
pembangunan dalam dalam penanganan
penanganan permukiman permukiman kumuh di
kumuh secara nasional. wilayah provinsi.
(bantuan teknis)

c. Pembangunan 1. Fasilitasi program 1. Fasilitasi penyelenggaraan 1. Penyelenggaraan
penanganan permukiman penanganan permukiman penanganan kawasan
kumuh bagi lokasi yang kumuh di wilayahnya. kumuh perkotaan di
strategis secara nasional. kabupaten/kota.

2. Fasilitasi dan bantuan teknis 2. Fasilitasi peremajaan/ 2. Pengelolaan peremajaan/
untuk peremajaan/perbaikan perbaikan permukiman perbaikan permukiman
permukiman kumuh/nelayan kumuh/nelayan. kumuh/nelayan dengan
dengan Rumah Susun Sewa rusunawa.
(RUSUNAWA).

- 63 -

d. Pengawasan 1. Melaksanakan pengawasan 1. — 1. Melaksanakan pengawasan
dan pengendalian dan pengendalian
penanganan permukiman permukiman kumuh di
kumuh nasional. wilayah kabupaten/kota.

2. Evaluasi kebijakan nasional 2. Monitoring evaluasi 2. Evaluasi pelaksanaan
penanganan permukiman pelaksanaan program program penanganan
kumuh. penanganan permukiman permukiman kumuh di
kumuh di wilayahnya. kabupaten/kota.

pelaksanaan NSPK . pelaksanaan NSPK di pelaksanaan NSPK di

3. Pembangunan
Kawasan

a. Pengaturan 1. Penetapan kebijakan 1. — 1. Penetapan peraturan daerah
pembangunan kawasan kebijakan dan strategi
strategis nasional. pembangunan kawasan di
wilayah kabupaten/kota.

- 64 -

2. Penyusunan NSPK 2. — 2. Penetapan peraturan
pembangunan kawasan daerah NSPK pembangunan
strategis nasional. kawasan di wilayah
kabupaten/kota.

b. Pembinaan 1. Fasilitasi peningkatan 1. — 1. —
kapasitas daerah dalam
pembangunan kawasan
strategis nasional.

masalah pembangunan masalah pembangunan
kawasan yang terkait dengan kawasan di wilayah provinsi.
pelaksanaan kebijakan
nasional.

c. Pembangunan 1. Fasilitasi penyelenggaraan 1. — 1. Penyelenggaraan
pembangunan kawasan pembangunan kawasan
strategis nasional. strategis nasional.

d. Pengawasan 1. Pengawasan dan 1. Pengawasan dan 1. Melaksanakan pengawasan
pengendalian pembangunan pengendalian pembangunan dan pengendalian
kawasan strategis nasional. kawasan di wilayah provinsi. pembangunan kawasan di
wilayah kabupaten/kota.

- 65 -

2. Evaluasi kebijakan nasional 2. Evaluasi pelaksanaan 2. Evaluasi pelaksanaan
program pembangunan program pembangunan program pembangunan
kawasan nasional. kawasan di provinsi. kawasan di
kabupaten/kota.

pelaksanaan NSPK. pelaksanaan NSPK di pelaksanaan NSPK di

9. Bangunan Gedung 1. Pengaturan 1. Penetapan peraturan 1. Penetapan peraturan daerah 1. Penetapan peraturan daerah
dan Lingkungan perundang-undangan, norma, Provinsi, mengenai bangunan kabupaten/kota, mengenai
standar, prosedur dan gedung dan lingkungan bangunan gedung dan
kriteria/bangunan gedung mengacu pada norma, lingkungan mengacu pada
dan lingkungan standar, prosedur dan norma, standar, prosedur
kriteria nasional. dan kriteria nasional.

2. Penetapan kebijakan dan 2. Penetapan kebijakan dan 2. Penetapan kebijakan dan
strategi nasional bangunan strategi wilayah provinsi strategi kabupaten/kota
gedung dan lingkungan. mengenai bangunan gedung mengenai bangunan gedung
dan lingkungan. dan lingkungan.

- 66 -

3. Penetapan kebijakan 3. — 3. Penetapan kelembagaan
pembangunan dan bangunan gedung di
pengelolaan gedung dan kabupaten/kota.
rumah negara.

4. Penyelenggaraan IMB gedung 4. — 4. Penyelenggaraan IMB
fungsi khusus. gedung.

5. — 5. — 5. Pendataan bangunan
gedung.

6. — 6. — 6. Penetapan persyaratan
administrasi dan teknis
untuk bangunan gedung
adat, semi permanen,
darurat, dan bangunan
gedung yang dibangun di
lokasi bencana.

7. — 7. — 7. Penyusunan dan penetapan
Rencana Tata Bangunan
dan Lingkungan (RTBL).

- 67 -

2. Pembinaan 1. Pemberdayaan kepada 1. Pemberdayaan kepada 1. Pemberdayaan kepada
pemerintah daerah dan pemerintah daerah dan masyarakat dalam
penyelenggara bangunan penyelenggara bangunan penyelenggaraan bangunan
gedung dan lingkungannya. gedung dan lingkungannya. gedung dan lingkungannya.

2. Fasilitasi peningkatan 2. Fasilitasi penyelenggaraan 2. Pemberdayaan masyarakat
kapasitas manajemen dan bangunan gedung dan dalam penyelenggaraan
teknis Pemerintah daerah lingkungan. bangunan gedung dan
untuk bangunan gedung dan lingkungan.
lingkungan.

3. Pembangunan 1. Fasilitasi bantuan teknis 1. Penyelenggaraan model 1. Penyelenggaraan bangunan
penyelenggaraan bangunan bangunan gedung dan gedung dan lingkungan
gedung dan lingkungan. lingkungan. dengan berbasis
pemberdayaan masyarakat.

2. Pembangunan dan 2. Pembangunan dan 2. Pembangunan dan
pengelolaan bangunan pengelolaan bangunan pengelolaan bangunan
gedung dan rumah negara gedung dan rumah negara gedung dan rumah negara
yang menjadi aset yang menjadi aset yang menjadi aset
pemerintah. pemerintah provinsi. pemerintah kabupaten/kota.

Pu

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Destaque (9)

Semelhante a Pu

Semelhante a Pu (20)

Pu