Dokumen ini membahas prioritas pengawasan pemilu daerah oleh panitia pengawas pemilu daerah berdasarkan pelajaran dari sidang permohonan pengujian hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Dokumen ini menyarankan fokus pengawasan pada pelanggaran substantif dan fundamental seperti manipulasi daftar pemilih, manipulasi suara, dan tindakan tidak adil seperti money politic dan abuse of power.

1. PrioritasPengawasanPemiluKada BahanPendukunguntukMateriBimbinganTeknisPanwasluKada BelajardariSidang PHPU diMK tahun 2008 AhsanulMinan (Konsultan UNDP Election-MDPuntukBawaslu RI)

2. JENIS PELANGGARAN YANG DIMASUKKAN DALAM MATERI GUGATAN -1

3. JENIS PELANGGARAN YANG DIMASUKKAN DALAM MATERI GUGATAN -2

4. Keterpenuhanpersyaratancalonmerupakansalahsatuisu yang seringdimasukkanmenjadibagiandaripermohonangugatan PHPU (kasus Bengkulu Selatan). GugatanterhadapketerpenuhanpersyaratancalonbiasanyadikabulkanolehMahkamahsepanjang: Terdapatbukti yang kuat Persyaratan yang dilanggarmenyangkutaspekmoralitasdanpelanggaranpidanaberatsehinggaakanmempengaruhikualitascalonterpilih Terdapatbuktibahwapelakusecarasengajamenutupiperbuatanpidana yang dilakukan Kasus yang hampirsamaterjadidalamPemilukadaProvinsiKepridimana 2 diantara 3 pasangancalontidakmemenuhipersyaratan administrative (buktisuratpernyataantidaksedangdinyatakanpailit yang seharusnyadikeluarkanolehPengadilanNiaga, tetapidikeluarkanoleh PN. Dan pasangancalontersebutdinyatakansah). Penyelenggara Pemilukada yakni KPU (Kabupaten Bengkulu Selatan) dan Panwaslu (Kabupaten Bengkulu Selatan) yang telah melalaikan tugas karena tidak pernah memproses secara sungguh-sungguh laporan-laporan yang diterima tentang latar belakang dan tidak terpenuhinya syarat Pihak Terkait (in casu H. Dirwan Mahmud), sehingga Pemilukada berjalan dengan cacat hukum sejak awal. Kelalaian tersebut menyebabkan seharusnya Pihak Terkait tidak berhak ikut, dan karenanya keikutsertaannya sejak semula adalah batal demi hukum (void ab initio); Model Pertimbangan Mahkamah-1

5. Pelanggaranpolitikuangdan abuse of power (termasukdidalamnyapolitikuangdalambentukmenjanjikan program sepertikasusPilgubJatim) sepanjangbuktinyasangatkuatdandilakukansecarasistematis, massif danterstruktur, makadijadikanpertimbanganmahkamah (kasusJawaTimur). Adapunpelanggaranpolitikuang yang terjadisecaraparsial, mahkamahcenderungmenganggaphaltersebutmenjadiwewenangPanwaslu (kasus Cirebon, Padang Lawas). Penggelembungansuaramelaluitindakan KPPS yang mencoblosbeberapasuratsuarauntukpasangancalontertentu (kasusBangkalandanSampangpadaPilgubJatim) menjadialasanMahkamahuntukmemerintahkanpemungutansuaraulang Penghitungansuara yang dilakukandengantidakmerinciperolehansuara per-TPS (kasusPamekasandalamPilgubJatim) menjadi alas an mahkamahuntukmemerintahkanpenghitungansuaraulang. Model Pertimbangan Mahkamah-2

6. Formulir C-1 yang tidakdiserahkankepadasaksidanPanwasmenjadibahanpertimbangan hakim dalammemutusperkarakarenadinilaidapatmenjadi penyebab timbulnya penyimpangan dalam proses penghitungan suara (kasus TTS sejumlah 526 dari 730 TPS danpadangLawas). Implikasi hukum tersebut sangat mempengaruhi Hasil Rekapitulasi Suara di tingkat berikutnya secara berjenjang, dan kelalaian memenuhi kewajiban memberikan formulir model C1-KWK kepada saksi Pasangan Calon dapat berakibat tidak sahnya hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilukada. Di sampingitu, tidakdiberikannyaformulir model C-1 inimembukapeluangterjadinyapenggelembungansuara. Dalam hal masyarakat tidak mendapat undangan memilih (kasus Padang Lawas), MahkamahberpendapatbahwahaltersebutmerupakanpelanggaranterhadapasaspenyelenggaraanPemilu (kasusTapanuli Utara). Namun yang perlu, dicatatadalahbahwapendapatMahkamahiniterkaitdengankasus/permohonan yang spesifik, dimanadalamhaliniMahkamahmempertimbangkanbahwajumlah warga masyarakat yang tidak memilih tersebut, apakahsiginfikanatautidakdalammempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak beralasan. Sehingga, Panwasluharustetapmengawasimasalahini, karenadampaknyabisajadiberuparendahnyatingkatpartisipasipemilih. Pemilihmemilihlebihdarisatu kali danpemilihdibawahumurmenggunakanhakpilih (kasus Padang Lawas) dipandangolehMahkamahsebagairanahkewenanganPanwaslu Model PertimbanganMahkamah

7. NIK ganda, NIK kembar, NIK bermasalahdan NIK daripendudukdiluarwilayah (tidaksesuai) dipertimbangkanolehMahkamahsebagaisebuahbentukpelanggaranserius, sepanjangdapatdibuktikanterjadisecara massif (misalnyaksusditapanuli Utara yang terjadidi 14 dari 15 kecamatandanberjumlah 26 ribu) dantidakadaupaya yang sufficient dari KPU untukmelakukanperbaikan. KasusintimidasiterhadaptimsuksesmaupunpemilihdianggapolehMahkamahsebagairanahPanwasluuntukditeruskankepadapenyidik (kasus Padang Lawas) Model PertimbanganMahkamah

8. Aspek yang perludiprioritaskandalampengawasan Denganmempertimbangkanbentukmaterigugatan PHPU daripasangancalonkepaladaerahterkaitdenganbentukpelanggarandalamPemilukadasertaberbagaibentukpertimbanganMahkamahdalampersidangan PHPU, makadalamrangkamengoptimalkanfungsipengawasanPemilukada, aspekpengawasanperludiprioritaskankepadaisu-isupelanggaranyang substantifdan fundamental yang berhubungandengan 2 hal: Manipulasidaftarpemilih Manipulasisuara Tindakantidak fair dalamPemilukada yang mencideraisemangatdemokrasiseperti money politic dan abuse of power.