Dokumen tersebut membahas pengawasan dana kampanye pemilu dalam 3 kalimat: Ia menjelaskan pentingnya pengawasan dana kampanye untuk memastikan proses pemilu yang adil dan mencegah korupsi, serta merekomendasikan strategi pengawasan berupa monitoring berkala dan audit sumbangan berdasarkan perubahan peraturan terbaru.

1. BEBERAPA MASUKAN
PENGAWASAN DANA
KAMPANYE
Ahsanul Minan
Disampaikan dalam FGD Penyusunan Instrumen Pengawasan Kampanye dan
Dana Kampanye, Bawaslu RI, 30 September – 2 Oktober 2013

2. Signifikansi Pengawasan Dana
Kampanye
 Untuk menjamin terwujudnya proses kompetisi
yang sehat dan adil
 Untuk menghindari munculnya pertimbangan
pragmatisme sempit bagi pemilih dalam
menentukan pilihannya
 Menjamin kesempatan yang sama bagi peserta
pemilu untuk berkampanye, dan kesempatan
yang luas bagi masyarakat melihat berbagai
pilihan dalam pemilu;
 Mencegah jangan sampai kebijakan dari elected
officials didominasi oleh penyumbang dana
kampanye;
 Menjamin calon yang baik (meskipun tidak punya
banyak uang) dapat terpilih dalam pemilu.

3. ASPEK PENTING DIAWASI
 Transparency (mengupayakan agar seluruh
informasi berkenaan dengan data besaran
sumbangan, sumber dana, pengelolaan, dan
pertanggungjawaban dana kampanye dapat
diakses oleh publik)
 Accuracy (mengupayakan agar proses
pembukuan dana kampanye dilakukan secara
akurat)
 Accountability (mengupayakan agar sumber
penerimaan, nominal dana, dan penggunaan
dana kampanye dilakukan sesuai aturan
hukum dan dapat dipertanggungjawabkan)
 Procedure compliance (mengupayakan agar
proses pembukuan dan pelaporan dana
kampanye dilakukan sesuai dengan prosedur
yang ditetapkan oleh aturan hukum baik UU
maupun peraturan KPU)

4. Major types of political finance-related corruption
(Marcin Walecki,2004)
Type Actor group
vulnerable to
corruption
Description
Illegal expenditure
including vote
buying
Voters and
election officials
A political party or candidate may directly or
indirectly bribe voters and election officials. They may
alternatively offer the electorate different kinds of
incentives (gifts, food, alcohol or even short-term
employment). Besides elections, in some parliaments
there is an unofficial market for votes –
parliamentarians or councillors might be paid for votes
or for joining different caucuses.
Funding from
infamous sources
Candidates and
political parties
A political party or candidate may accept money from
organised crime (such as drug traffickers), terrorist
groups or foreign governments. These groups might
even form their own political parties
Selling
appointments,
honours or access
to information
Public servants
and candidates
Contributors may gain rewards in the form of job
selections, appointments (ambassadorial, ministerial or
judicial), decorations or titles of nobility. Money may
also be used to buy a seat in parliament or a candidacy.

5. Type Actor group
vulnerable to
corruption
Description
Abuse of state
resources
Public sector Certain state resources, such as money and infrastructure,
that are available to office holders may be extensively used
for electioneering. In addition, the political party or
candidate may capture state resources through the
unauthorised channelling of public funding into
companies, organisations or individuals.
Personal
enrichment
Candidates and
politicians
Candidates may be required to contribute significant
amounts to a party’s election fund and also to pay for their
individual campaign. Politics then becomes a rich man’s
game and elected representatives accumulate necessary
funds to pay for the next elections by taking a percentage
on secret commissions and accepting bribes.
Demanding
contributions
From public
Servants
Public servants
and public sector
A political party or candidate in need of money may
impose excises upon office holders, both public and
elected. In some regimes a political party may also force
public servants to become party members and then extort
kickbacks from their salaries for some party expenditures.

6. Type Actor group
vulnerable to
corruption
Description
Activities
disobeying
political finance
regulations
Political parties A political party or candidate may accept donations
from prohibited sources or spend more than the legal
ceiling permits. Violations of disclosure requirements,
such as inaccurate accounting or reporting, or lack of
transparent funding, are often the cause of political
scandals
Political
contributions
for favours,
contracts or policy
change
Private sector One of the motives for political contributions to a
political party or candidate is the possibility of payoffs in
the shape of licences and government contracts.
Donations may also be given for a governmental policy
change or legislation favourable to a specific interest
group.
Forcing private
sector to pay
‘protection money
Private sector Extortion, for instance using tax and customs
inspections to force entrepreneurs to hand over part of
their profits to a political party.

7. Type Actor group
vulnerable to
corruption
Description
Limiting access to
funding for
opposition parties
Opposition parties
and candidates
Authoritarian regimes with a patrimonial economic
system and political repression may seriously constrain
financial resources available to opposition parties.

8. Pola Manipulasi Pendanaan kampanye Pemilu 1999 (Luky
Djani dkk, 2005)
Pola Kasus Pelaku
Transf er dari
rekening dana
taktis pemerintah
ke rekening partai
melalui rekening
yayasan
Kasus Bulogate. Transf er dari
rekening Bulog ke Yay asan
Raudhatul Jannah sebesar Rp
40 miliar dengan alasan
membelikan beras murah tapi
terny ata dilanjutkan ke Partai
lewat pemberian cek
kapada bendahara partai
Birokrat
Kader partai
yang membuat
yayasan
Pengurus Partai
(bendahara)
Transfer dari
perusahaan publik
(bank) ke rekening
partai
Kasus Bank Bali : Transfer dari
Bank Bali sebesar 15 miliar ke
rekening bendahara Partai.
Pengusaha
Pengurus Partai
(bendahara)
Sumbangan
langsung dari
perusahaan untuk
kepentingan
kampanye
Penyewaan helikopter dan
mobil mewah untuk
kepentingan kampanye pemilu
Kader dan
simpatisan partai
Bendahara partai

9. Pola Manipulasi Pendanaan kampanye Pemilu 1999 (Luky
Djani dkk, 2005)
Pola Kasus Pelaku
Pencatatan
pemasukan tidak jelas
Banyaknya sumbangan anonim Bendahara partai
Pencatatan
pengeluaran tidak
dapat diverifikasi
Pengeluaran dengan bukti pengeluaran kas
tidak disertai bukti kuitansi asli
Bendahara partai
Peny iasatan lewat
sumbangan jenis
Utang dan saldo
kas partai dan dana
kampanye
Banyak partai politik yang
melaporkan utang sebagai
jenis pemasukan
Bendahara partai

10. CATATAN TERHADAP PKPU NOMOR
17/2013
Beberapa pengaturan baru dalam PKPU
yang perlu direspon dalam strategi dan
fokus pengawasan:
 Mekanisme penyampaian laporan
secara periodik.
 Publikasi laporan dana kampanye
melalui website KPU.
 Pengelolaan dana kampanye terpusat
pada partai politik
 Masukan masyarakat menjadi salah satu
bahan audit

11. UTILISASI OLEH PENGAWAS
PEMILU
Laporan
Periodik
ASPEK
PERUBAHAN
DALAM PKPU
Publikasi
laporan di
website
Sentralisasi
pengelolaan
dana
kampanye
pada partai
politik
Masukan
masyarakat
sebagai salah
satu bahan
audit oleh KAP
Dapat digunakan oleh
Bawaslu sebagai basis data
pengawasan
Dapat mempermudah
Bawaslu mendapatkan data
bahan pengawasan
Memperjelas entitas akutansi dan subyek
hukum, mempermudah kerja Bawaslu
dalam pengawasan dan penindakan
Dapat digunakan oleh
Bawaslu untuk mendorong
“audit investigatif” oleh KAP

12. REKOMENDASI STRATEGI PENGAWASAN
DANA KAMPANYE
Untuk melengkapi strategi pengawasan
dana kampanye Bawaslu, dengan
mempertimbangkan perubahan dalam
PKPU, maka penulis mengusulkan
penambahan strategi pengawasan dana
kampanye:
 Periodic Monitoring: yakni pengawasan
dana kampanye yang dilakukan sebelum
diselenggarakannya audit dana
kampanye oleh KAP, dengan mengacu
kepada laporan periodik dana kampanye
oleh peserta pemilu.
 Monitoring akurasi sumbangan dana
kampanye: yakni pengawasan

13. FOKUS PENGAWASAN
N
O
JENIS
PENGAWASAN
FOKUS PENGAWASAN
1 Periodic
Monitoring
Campaign expenditure; dengan
memprioritaskan pada bentuk belanja tertentu
(misalnya iklan cetak dan elektronik, alat
peraga baliho dan bendera, rapat umum).
Targetnya adalah membandingkan antara
jumlah belanja kampanye yang dilaporkan
dengan estimasi belanja kampanye riil yang
didapatkan dari hasil pengawasan.
2 Audit
penyumbang
Sampling based audit terhadap akurasi laporan
sumbangan dana kampanye, dengan
memfokuskan kepada: penyumbang fiktif,
kelayakan ekonomi penyumbang, dll.