1. MATERI ILMU POLITIK
I KONSEP-KONSEP POLITIK
TEORI POLITIK
TEORI adalah Generalisasi yang abstrak mengenai
beberapa PHENOMENA. Dalam menyusun generalisasi
Teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep itu lahir
dalam pikiran (MIND) manusia dan karena itu bersifat
ABSTRAK.
TEORI POLITIK adalah Bahasan dan generalisasi dari
PHENOMENA yang bersifat POLITIK.
TEORI POLITIK adalah bahasan dan renungan atas :
a Tujuan dari kegiatan Politik
b Cara-cara mencapai tujuan
c Kemungkinan-kemungkinan dan kebutuhan yang
timbul oleh situasi Politik
d Kewajiban-kewajiban (Obligations)
Konsep-konsep yang dibahas dalam Teori Politik
Mencakup : Masyarakat, Kelas Sosial, Negara,
Kekuasaan, Kedaulatan, Hak dan Kewajiban,
Lembaga-lembaga Negara, Perubahan Sosial,
Pembangunan Politik (Political
Development), Dan
1

2. THOMAS P. JENKIN (THE STUDY OF
POLITICAL THEORY)
Membedakan Dua macam Teori Politik :
A Teori yang mempunyai Dasar Moril dan yang
menentukan Norma-Norma Politik (NORMS FOR
POLITICAL BEHAVIOR) karena ada unsur Norma
dan Nilai (VALUE).
Misalkan : Filsafat Politik, Teori Politik Sistematis
dan Ideologi
B Teori yang menggambarkan dan membahas
Phenomena dan fakta-fakta politik dengan tidak
memfokuskan Norma atau Nilai. Teori ini bersifat
DESKRIPTIF (Menggambarkan) dan Komperatif
(Membandingkan).
Teori Kelompok A dapat dibagi dalam tiga golongan :
a Filsafat Politik (Political Philosophy)
Mencari penjelasan yang berdasarkan rasio. Ia melihat
jelas adanya hubungan antara sifat dan hakekat dari
alam semesta (UNIVERSE).
b Teori Politik Sistimatis (Systimatic Political
Theory)
Teori Politik ini tidak memajukan suatu pandangan
tersendiri mengenai Metaphisika dan Epistemologi ;
tetapi atas pandangan yang sudah lazim, menerapkan
Norma-norma dalam kegiatan Politik.
2

3. Pada dasarnya setiap manusia menginginkan beberapa Nilai
dalam mengamati masyarakat disekelilingnya.
Pendapat HAROLD LASSWEL, merinci 8 Nilai :
1 Kekuasaan
2 Pendidikan / Penerangan (ENLIGHTENMENT)
3 Kekayaan (WEALTH)
4 Kesehatan (WELL- BEING)
5 Keterampilan (SKILL)
6 Kasih Sayang (AFECTION)
7 Kejujuran dan Keadilan
8 Keseganan, Respek (RESPECT)
- Masyarakat (ROBERT MAC IVER) adalah suatu
sistem hubungan-hubungan yang ditertibkan (SOCITY
MEANS A SYSTEM OF ORDERED RELATION).
- Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau
kelompok manusia untuk memperoleh tingkah lakunya
seseorang atau kelompok lain sehingga tingkah laku itu
menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang
yang mempunyai kekuasaan.
- Negara (ROGER H. SOLTAU) adalah alat (Agency)
atau wewenang (Authority) yang mengatur atau
mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama
masyarakat.
3

4. Bahwa setiap Negara mempunyai Sifat Memaksa; Sifat
Monopoli Dan Sifat Mencakup Semua :
1 Sifat Memaksa ; Agar peraturan perundang-
undangan ditaati dan dengan demikian penertiban
dalam masyarakat tercapai.
2 Sifat Monopoli ; Negara mempunyai Monopoli
dalam menerapkan tujuan bersama dari masyarakat
(artinya aliran kepercayaan, aliran politik tertentu
dilarang hidup; atau dilarang hidup bila bertentangan
dengan masyarakat).
3 Sifat Mencakup Semua ; semua peraturan
perundang-undangan (Misalnya keharusan membayar
pajak) berlaku untuk semua orang tanpa kecuali.
Tujuan dan Fungsi Negara
Tujuan Negara ialah Memungkinkan rakyatnya
berkembang serta
menyelenggarakan daya ciptanya
sebebas mungkin. “Menciptakan
keadaan dimana rakyatnya dapat
tercapai terkabulnya keinginan-
keinginan secara maksimal.
Akan tetapi setiap Negara ; terlepas dari Ideologinya ;
Menyelenggarakan beberapa minimam fungsi yang
mutlak yaitu :
1 Melaksanakan penertiban (Law and Order)
2 Mengusahakan kesejahteraan dan Kemakmuran
4

5. 3 Pertahanan
4 Menegakkan keadilan
Bentuk dan Budaya Politik dalam suatu masyarakat
kesukuan, status sosial, kekuasaan dan kepemimpinan.
Dalam sistem politik terdapat 4 Variabel :
1 Kekuasaan (untuk mencapai keinginan)
2 Kepentingan (tujuan)
3 Kebijaksanaan
4 Budaya Politik
SIFAT DAN ARTI ILMU POLITIK
Ilmu Politik dipandang sebagai salah satu cabang dari
ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, akan tetapi Apabila
Ilmu Politik ditinjau dalam Rangka lebih luas yaitu sebagai
pembahasan secara rasional dari berbagai aspek Negara dan
kehidupan Politik.
Ilmu politik merupakan suatu ilmu pengetahuan atau
tidak, umumnya dan terutama dalam Ilmu Eksakta
dianggap bahwa Ilmu pengetahuan disusun dan diatur
sekitar hukum-hukum umum yang telah dibuktikan
kebenarannya secara Empiris (berdasarkan pengalaman).
- Karena definisi tersebut
Sebagai patokan maka Ilmu Politik serta ilmu-ilmu
sosial lainnya tidak atau belum memenuhi syarat.
5

6. Mengapa demikian ?
Karena obyek yang diteliti adalah manusia dan manusia
adalah makhluk kreatif, tingkah laku manusia itu tidak
selalu berdasarkan perkembangan rasional dan logis,
usaha untuk mengadakan perhitungan serta proyeksi
untuk masa depan.
- Ilmu pengetahuan adalah keseluruhan dari
pengetahuan yang terkoordinasi mengenai pokok
pemikiran tertentu (THE SUM OF COORDINATED
KNOWLEDGE RELATIVE TO A DETERMINED
SUBJECT)
- Ilmu adalah pengetahuan yang tersusun, sedangkan
pengetahuan adalah pengamatan yang disusun secara
sistematis.
Apabila perumusan-perumusan ini dipakai sebagai
patokan, maka jelas bahwa ilmu politik boleh dinamakan
suatu Ilmu Pengetahuan.
DEFINISI ILMU POLITIK
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa Politik (Politics)
adalah Bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem
politik (atau Negara) yang menyangkut proses menentukan
tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-
tujuan itu. Pengambilan Keputusan (Delision Making)
mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik
itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif.
6

7. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan
kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (Public Polices) yang
menyangkut pengaturan dan pembagian (Distributions atau
Alokasi (Allocation).
Maka untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan
perlu dimiliki Kekuasaan (Power) dan Wewenangan
(Authority) yang akan menyelesaikan konplik yang
mungkin timbul cara yang dipakai dapat bersifat Persuasi
(Meyakinkan) atau jika perlu bersifat Paksaan
(Coercion).
Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh
masyarakat (Public Goals), lagi pula politik menyangkut
berbagai-bagai kelompok termasuk Partai Politik dan
kegiatan orang seorang (Individu).
HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU
PENGETAHUAN LAIN
Hubungan-hubungan Ilmu Politik tidak hanya terbatas
pada sejarah dan filsafat tetapi juga meliputi ilmu-ilmu
sosial dan erat sekali hubungannya seperti Sosiologi,
Antropologi, Ilmu Hukum, Ekonomi dan Psykhologi;
mempunyai obyek penelitian yang sama yaitu manusia
sebagai anggota kelompok (Group) mereka mempelajari
kelakukan manusia serta cara-cara manusia serta bekerja
sama; cara penglihatan ini berdasarkan gagasan bahwa
manusia itu tidak dapat hidup sendiri.
SOSIOLOGI
7

8. Sosiologilah yang paling pokok dan umum sifatnya.
Sosiologi membantu Sarjana Ilmu Politik dalam usaha
memahami latar belakang, susunan dan pola kehidupan
sosial dari berbagai golongan dan kelompok dalam
masyarakat.
Dengan menggunakan pengertian-pengertian dan teori-
teori sosiologi, Sarjana Ilmu Politik dapat mengetahui
sampai dimana susunan dan stratifikasi sosial
mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh misalnya
keputusan kebijaksanaan (Policy Decicions).
Perkembangan pertumbuhan penduduk dengan
sendirinya akan mengakibatkan perubahan dan stratifikasi
sosial, hubungan antara kelas ketegangan-ketegangan
politik dan meningkatkan masalah-masalah organisasi
sosial dan politik.
ANTHROPOLOGI
ANTHROPOLOGI menyumbang pengertian-pengertian
dan teori-teori tentang kedudukan serta peranan satuan-
satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana.
ANTHROPOLOGI lebih banyak memusatkan perhatian
pada kehidupan masyarakat kota yang jauh lebih banyak
memusatkan perhatian pada masyarakat dan kebudayaan
didesa-desa dan pedalaman, sedangkan sosiologi lebih
memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat kota
yang banyak dipengaruhi perkembangan ekonomi dan
teknologi modern.
8

9. Ilmu politik terhadap anthropologi makin meningkat
sejalan dengan bertambah perhatian dan penelitian tentang
kehidupan serta usaha modernisasi politik negara-negara
baru.
PSYKHOLOGI SOSIAL
PSYKHOLOGI SOSIAL pengkhususan yang
mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan
masyarakat khususnya. Faktor-faktor yang mendorong
manusia untuk berperan dalam ikatan kelompok dan
golongan, dimana perkembangan kepemimpinan-
kepemimpinan dimana dilihat dari produk hasil keputusan
dan kebijaksanaan politik, bagaimana sikap dan harapan
dalam melahirkan tingkah laku.
ILMU HUKUM
ILMU HUKUM sejak masa dahulu banyak berhubungan
dengan ilmu politik, oleh karena mengatur dan memaksa
Undang-undang (Law Enforcement) salah satu kewajiban
negara yang penting, khusus meneropong Negara ialah
Hukum Tata Negara (Staatsrecht, Public Law) mengatur
hak dan kewajiban warga negara. Fungsi Negara ialah
menyelenggarakan penertiban, tetapi oleh ilmu hukum
penertiban ini dipandang semata-semata sebagai tata
hukum.
Kalau Ahli Hukum melihat Negara semata-mata sebagai
Lembaga atau organisasi hukum, maka Seorang Ahli Ilmu
Politik lebih cenderung untuk menganggap Negara sebagai
9

10. System Of Controls juga memandang Negara suatu asosiasi
atau kelompok manusia yang bertindak untuk mencapai
beberapa tujuan bersama, dimana Negara mempunyai
wewenang untuk mengendalikan (Agent Of Social Control)
dengan memakai kekerasan fisik.
10