Dokumen tersebut membahas tentang waktu kerja, waktu istirahat, pemutusan hubungan kerja, dan hak-hak yang diperoleh pekerja akibat pemutusan hubungan kerja berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan ketentuan standar waktu kerja, ketentuan lembur dan istirahat, alasan-alasan pemutusan hubungan kerja, serta besaran hak yang harus

1. 1
WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT
& PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA
DAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN
WAKTU ISTIRAHAT DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
Direktorat Jenderal
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kementerian Ketenagakerjaan

2. 1
WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT

3. ❖ Perusahaan pada sektor usaha
atau pekerjaan tertentu yang
menerapkan waktu kerja
kurang dari waktu kerja
“standar”, memenuhi kriteria
sebagai berikut:
a. Penyelesaian pekerjaan
kurang dari 7 jam 1 hari dan
kurang dari 35 jam 1
minggu;
b. Waktu kerja fleksibel;
c. Pekerjaan dapat dilakukan
di luar lokasi kerja.
3
❖ Waktu kerja “standar”
adalah:
- 7 jam 1 hari dan 40
jam 1 minggu untuk 6
hari kerja dalam 1
minggu; atau
- 8 jam 1 hari dan 40
jam 1 minggu untuk 5
hari kerja dalam 1
minggu
❖ Perusahaan pada sektor usaha atau
pekerjaan tertentu yang menerapkan
waktu kerja lebih dari waktu kerja
“standar”, pelaksanaannya sesuai
ketentuan waktu kerja yang telah
ditetapkan Menteri.
→Saat ini Menaker telah menetapkan
WKWI untuk 5 sektor usaha atau
pekerjaan tertentu. *
❖ Dalam hal terdapat kebutuhan WKWI
selain yang telah ditetapkan, Menteri
dapat menetapkan WKWI bagi sektor
usaha atau pekerjaan tertentu
lainnya.
1. Waktu Kerja “Standar” 2. Waktu Kerja Kurang dari “Standar” 3. Waktu Kerja Lebih dari “Standar”
A. WAKTU KERJA

4. 4
5. Permenaker Nomor 27 Tahun 2015 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat Sektor
Agribisnis Hortikultura
3. Permenakertrans Nomor PER.11/MEN/VII/2010 tentang Waktu Kerja dan Istirahat di
Sektor Perikanan pada Daerah Operasi Tertentu
Lanjutan .....
1. Kepmenakertrans Nomor KEP.234/MEN/2003 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada
Sektor Usaha Energi dan Sumber Daya Mineral pada Daerah Tertentu
4. Permenakertrans Nomor 4 Tahun 2014 tentang Waktu Kerja dan Waktu Istirahat pada
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
2. Permenakertrans Nomor PER.15/MEN/VII/2005 tentang Waktu Kerja dan Istirahat pada
Sektor Usaha Pertambangan Umum pada Daerah Operasi Tertentu
* PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
MENGENAI WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT UNTUK SEKTOR USAHA
DAN PEKERJAAN TERTENTU

5. 5
❖ Ada perintah dari pengusaha dan
persetujuan dari pekerja/buruh
(secara tertulis dan/atau media digital)
→ dibuat daftar pelaksanaan kerja
lembur, memuat nama pekerja/buruh
yang bekerja lembur dan lamanya
waktu kerja lembur.
❖ Waktu kerja lembur maksimal 4 jam
dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1
minggu → ketentuan ini tidak
termasuk kerja lembur yang dilakukan
pada waktu istirahat mingguan
dan/atau hari libur resmi.
B. WAKTU KERJA LEMBUR & UPAH KERJA LEMBUR
❖ Perusahaan wajib:
a. membayar upah kerja lembur;
b. memberi kesempatan untuk istirahat
secukupnya; dan
c. memberikan makanan dan minuman
paling sedikit 1.400 kilo kalori, bila kerja
lembur dilakukan 4 jam atau lebih (tidak
dapat diganti uang).
❖ Ketentuan waktu kerja lembur maksimal,
dikecualikan bagi perusahaan pada sektor
usaha atau pekerjaan tertentu yang
menerapkan waktu kerja lebih dari waktu
kerja “standar”.
1. Waktu Kerja Lembur

6. 6
2. Upah Kerja Lembur
Hari kerja biasa:
a. Jam pertama
sebesar 1,5 kali
upah sejam; dan
b. Setiap jam
berikutnya → 2 kali
upah sejam.
Hari istirahat mingguan dan/atau hari
libur resmi, untuk 6 hari kerja dan 40
jam seminggu:
a. jam pertama s.d jam ketujuh → 2 kali
upah sejam;
b. jam kedelapan → 3 kali upah sejam;
dan
c. jam kesembilan, jam kesepuluh, dan
jam kesebelas → 4 kali upah sejam
Bila hari libur resmi jatuh pada hari
kerja terpendek:
a. jam pertama s.d jam kelima → 2 kali
upah sejam;
b. jam keenam → 3 kali upah sejam;
dan
c. jam ketujuh, jam kedelapan, dan jam
kesembilan, → 4 kali upah sejam
Hari istirahat mingguan
dan/atau hari libur resmi,
untuk 5 hari kerja dan 40
jam seminggu:
a. jam pertama s.d jam
kedelapan → 2 kali
upah sejam;
b. jam kesembilan → 3
kali upah sejam; dan
c. jam kesepuluh, jam
kesebelas, dan jam
keduabelas → 4 kali
upah sejam
• Didasarkan pada
upah bulanan.
• Upah (lembur)
sejam = 1/173 kali
upah sebulan

7. 7
❖ Pengecualian pemberian upah kerja lembur:
Pemberian upah kerja lembur dikecualikan bagi pekerja/buruh
dalam golongan jabatan tertentu, yaitu yang memiliki tanggung
jawab sebagai pemikir, perencana, pelaksana, dan/atau pengendali
jalannya perusahaan dengan waktu kerja tidak dapat dibatasi dan
mendapatkan upah lebih tinggi → Pengaturan golongan jabatan
tertentu tersebut diatur dalam PK, PP, atau PKB.
Lanjutan .....

8. 8
C. WAKTU ISTIRAHAT
1. Waktu Istirahat
Waktu istirahat paling sedikit
meliputi:
a. istirahat antara jam kerja
b. Istirahat mingguan 2. Cuti
Wajib diberikan
→ cuti tahunan
3. Istirahat panjang
- Tidak wajib;
- Perusahaan tertentu dapat
memberikan istirahat
panjang.

9. 9
D. SANKSI
Jenis pelanggaran
1. Tidak melaksanakan ketentuan
waktu kerja;
2. Tidak memberikan waktu
istirahat mingguan;
3. Tidak memberikan kesempatan
untuk istirahat secukupnya dan
makanan dan minimum pada saat
kerja lembur
Bentuk sanksi administratif
a. Teguran tertulis;
b. Pembatasan kegiatan usaha;
c. Penghentian sementara sebagian
atau seluruh alat produksi; dan
d. Pembekuan kegiatan usaha.
✓ Dilakukan secara bertahap
Jenis pelanggaran
Tidak ada persetujuan
lembur dari pekerja dan
waktu kerja lembur
maksimal dilanggar;
Bentuk sanksi pidana
a. Sanksi pidana kurungan paling
singkat 1 bulan dan paling lama
12 bulan; dan/atau
b. Denda paling sedikit Rp 10 juta
dan paling banyak Rp 100 juta
Jenis pelanggaran
1. Tidak membayar upah kerja
lembur;
2. Tidak memberikan waktu
istirahat dan cuti;
3. Pemberian waktu istirahat yang
tidak sesuai perat Bentuk sanksi pidana
Sanksi pidana denda
paling sedikit Rp 5 juta dan
paling banyak Rp 50 juta

10. 2
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

11. 11
A. MEKANISME PHK
❖ PENCEGAHAN
Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB), dan Pemerintah harus mengupayakan agar
tidak terjadi PHK.
❖ PEMBERITAHUAN
- Bila PHK tidak dapat dihindari, maksud & alasan PHK diberitahukan Pengusaha kepada pekerja/buruh
dan/atau SP/SB di dalam perusahaan (bila pekerja/buruh yang bersangkutan menjadi anggota SP/SB)
→ surat pemberitahuan paling lama 14 hari sebelum PHK (untuk PHK dalam masa percobaan, surat
pemberitahuan paling lama 7 hari sebelum PHK).
- Bila pekerja/buruh tidak menolak PHK, Pengusaha melaporkan PHK tersebut Kemnaker dan/atau Disnaker
Provinsi dan Disnaker Kabupaten/Kota.
❖ PENYELESAIAN PERSELISIHAN
- Bila pekerja/buruh menolak PHK, harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari setelah
diterimanya surat pemberitahuan.
- Bila terjadi perbedaan pendapat mengenai PHK, penyelesaian PHK dilakukan melalui perundingan bipartit.
- Bila perundingan bipartit tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian PHK dilakukan melalui mekanisme
penyelesaian perselisihan hubungan industrial (UU 2/2004).

12. 12
Masa Kerja
(tahun)
Besar
Pesangon
MK < 1 1 bulan upah
1 ≤ MK < 2 2 bulan upah
2 ≤ MK < 3 3 bulan upah
3 ≤ MK < 4 4 bulan upah
4 ≤ MK < 5 5 bulan upah
5 ≤ MK < 6 6 bulan upah
6 ≤ MK < 7 7 bulan upah
7 ≤ MK < 8 8 bulan upah
MK ≥ 8 9 bulan upah
Masa Kerja
(tahun)
Besar
UPMK
3 ≤ MK< 6 2 bulan upah
6 ≤ MK < 9 3 bulan upah
9 ≤ MK < 12 4 bulan upah
12 ≤ MK < 15 5 bulan upah
15 ≤ MK < 18 6 bulan upah
18 ≤ MK < 21 7 bulan upah
21 ≤ MK < 24 8 bulan upah
MK ≥ 24 10 bulan upah
Uang Penggantian Hak meliputi:
a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat
pekerja/buruh diterima bekerja; dan
c. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, dan
Perjanjian Kerja Bersama.
B. BESARAN HAK AKIBAT PHK
(Pasal 156 UU 11/2020 jo Pasal 40 PP 35/2021)

13. 13
NO ALASAN PHK (PP 35/2021)
HAK AKIBAT PHK
MENURUT PP 35/2021
1 Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan dan pemisahan perusahaan dan
pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja
1 UP + 1 UPMK + UPH
Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan dan pemisahan perusahaan dan
pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh
1 UP + 1 UPMK + UPH
Pengusaha melakukan pengambilalihan perusahaan (inisiatif PHK dari pengusaha) 1 UP + 1 UPMK + UPH
Pengusaha melakukan pengambilalihan perusahaan yang mengakibatkan terjadinya
perubahan syarat kerja dan pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan
kerja
½ UP + 1 UPMK + UPH
2 Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan perusahaan mengalami
kerugian
½ UP + 1 UPMK + UPH
Perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian 1 UP + 1 UPMK + UPH
C. ALASAN PHK & HAK AKIBAT PHK

14. 14
NO ALASAN PHK (PP 35/2021)
HAK AKIBAT PHK
MENURUT PP 35/2021
3 Perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus
menerus selama 2 (dua) tahun atau
½ UP + 1 UPMK + UPH
Perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian tidak secara
terus menerus selama 2 (dua) tahun
½ UP + 1 UPMK + UPH
Perusahaan tutup yang disebabkan bukan karena perusahaan mengalami kerugian 1 UP + 1 UPMK + UPH
4 Perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa (force majeure) ½ UP + 1 UPMK + UPH
Terjadi keadaan memaksa (force majeur) yang tidak mengakibatkan perusahaan
tutup
¾ UP + 1 UPMK + UPH
5 Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang yang
disebabkan perusahaan mengalami kerugian
½ UP + 1 UPMK + UPH
Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang bukan karena
perusahaan mengalami kerugian
1 UP + 1 UPMK + UPH

15. 15
NO ALASAN PHK (PP 35/2021)
HAK AKIBAT PHK
MENURUT PP 35/2021
6 Perusahaan pailit ½ UP + 1 UPMK + UPH
7 Adanya permohonan PHK yang diajukan oleh pekerja/buruh dengan
alasan pengusaha melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 154A ayat
(1) huruf g UU CK (atau Pasal 36 huruf g PP 35/2021)
1 UP + 1 UPMK + UPH
8 Adanya putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana
Pasal 154A ayat (1) huruf g UU CK (atau Pasal 36 huruf g PP 35/2021)
terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja/buruh
UPH + Uang Pisah
9 Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan
memenuhi syarat sebagaimana Pasal 154A ayat (1) huruf i UU CK
(atau Pasal 36 huruf i PP 35/2021)
UPH + Uang Pisah

16. 16
NO ALASAN PHK (PP 35/2021)
HAK AKIBAT PHK
MENURUT PP 35/2021
10 Pekerja/buruh mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa
keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah
dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis
UPH + Uang Pisah
11 Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama dan sebelumnya telah
diberikan surat peringatan
½ UP + 1 UPMK + UPH
Pekerja/buruh melakukan pelanggaran bersifat mendesak yang diatur dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
UPH + Uang Pisah
12 Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat
ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang
menyebabkan kerugian perusahaan
UPH + Uang Pisah
Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 (enam) bulan akibat
ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana yang tidak
menyebabkan kerugian perusahaan
1 UPMK + UPH

17. 17
NO ALASAN PHK (PP 35/2021)
HAK AKIBAT PHK
MENURUT PP 35/2021
Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6
(enam) bulan dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah (terbukti tindak
pidana tersebut menyebabkan kerugian perusahaan)
UPH + Uang Pisah
Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6
(enam) bulan dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah (terbukti tindak
pidana tersebut tidak menyebabkan kerugian perusahaan)
1 UPMK + UPH
13 Pengusaha melakukan PHK karena pekerja/buruh mengalami sakit
berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat
melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan
2 UP + 1 UPMK + UPH
Pekerja/buruh mengajukan permohonan PHK kepada Pengusaha
karena pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat
kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah
melampaui batas 12 (dua belas) bulan
2 UP + 1 UPMK + UPH

18. 18
NO ALASAN PHK (PP 35/2021)
HAK AKIBAT PHK
MENURUT PP 35/2021
14 Pekerja/buruh memasuki usia pensiun 1¾ UP + 1 UPMK + UPH
15 Pekerja/buruh meninggal dunia 2 UP + 1 UPMK + UPH
❖ Keterangan:
- UP = Uang Pesangon
- UPMK = Uang Penghargaan Masa Kerja
- UPH = Uang Penggantian Hak
- Besaran Uang Pisah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama

19. 19
• Pengusaha yang mengikutsertakan Pekerja/Buruh dalam program pensiun
sesuai peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, iuran yang
dibayar oleh Pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari
pemenuhan kewajiban Pengusaha atas UP dan UPMK serta uang pisah.
• Jika perhitungan manfaat dari program pensiun tersebut lebih kecil
daripada Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja serta uang
pisah maka selisihnya dibayar oleh Pengusaha.
• Pelaksanaan ketentuan tersebut diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan
Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.
✓ Korelasi Program Dana Pensiun dengan PHK
✓ PHK pada Usaha Mikro dan Kecil
• Pengusaha pada usaha mikro dan kecil wajib membayar UP, UPMK, UPH dan/atau
uang pisah bagi Pekerja/Buruh yang mengalami PHK dengan besaran ditentukan
berdasarkan kesepakatan antara pengusaha pada uasaha mikro dan kecil dengan
pekerja/buruh.

20. 20
PENUTUP
Peraturan pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dapat diunduh pada website JDIH Setneg yaitu:
jdih.setneg.go.id/Produk

21. 21
TERIMA KASIH