Dokumen tersebut membahas fungsi-fungsi pemerintah pusat dalam otonomi daerah, yaitu fungsi layanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi layanan bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata tanpa diskriminasi. Fungsi pengaturan memberikan kerangka hukum dan regulasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kompetisi. Sedangkan fungsi pemberdayaan bertujuan membantu masyarakat men