Dokumen tersebut membahas tentang konsep hak dan kewajiban asasi manusia menurut undang-undang Indonesia serta hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila. Dibahas pula upaya penegakan hak asasi manusia oleh pemerintah melalui instrumen hukum dan lembaga seperti Komnas HAM beserta pengadilan HAM.

1. Afifah Dhaniyah

2. A. Konsep Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999, hak asasi
manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan
keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan
merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
1. Makna Hak Asasi Manusia

3. • HAM merupakan hak alamiah yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia
• HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat dan martabat manusia sesuai dengan
kodrat kemanusiannya yang luhur.
Hakikat dalam HAM:
Ciri-Ciri HAM:
• Hakiki
• Universal
• Tidak dapat dicabut,
• Tidak dapat dibagi

4. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang
harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban asasi
dapat diartikan sebagai kewajiban dasar setiap manusia. Ketentuan pasal 1 ayat (2)
Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan,
kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak
dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia.
Hak dan kewajiban asasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya
memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab-akibat. Hak dan kewajiban asasi
juga tidak dapat dipisahkan
1. Makna Kewajiban Asasi Manusia

5. B. Substansi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Pancasila
1. Nilai Dasar Pancasila
2. Nilai Instrumental
Pancasila
3. Nilai Praksis
Pancasila

6. Nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila yaitu: nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, nilai
Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya
terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini
bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara
1. Nilai Dasar Pancasila

7. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila.
Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan
kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila.
Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan
konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sampai dengan peraturan daerah.
2. Nilai Instrumental Pancasila

9. Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-
hari. Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental
Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara.
3. Nilai Praksis Pancasila
No SILA PANCASILA SIKAP
1 Ketuhanan Yang Maha Esa
a. Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga
terbina kerukunan hidup
b. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya
c. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
2
Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab
a. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia
b. Saling mencintai sesama manusia
c. Tenggang rasa kepada orang lain
d. Tidak semena-mena kepada orang lain
e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
f. Berani membela kebenaran dan keadilan
g. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain

10. NO SILA PANCASILA SIKAP
3 Persatuan Indonesia
a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan
bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara
c. Cinta tanah air dan bangsa
d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia
e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-
Bhinneka Tunggal Ika
4
Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat
Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/
Perwakilan
a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat
b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan Bersama
d. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah
e. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral
kepada Tuhan Yang Maha Esa
5
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
b. Menghormati hak-hak orang lain
c. Suka memberi pertolongan kepada orang lain
d. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain
e. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah
f. Rela bekerja keras
g. Menghargai hasil karya orang lain

11. C. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
• Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri
• Rendahnya kesadaran HAM
• Sikap tidak toleran
FAKTOR PENYEBAB PELANGGARAN HAM
FAKTOR INTERNAL
FAKTOR EKSTERNAL
• Penyalahgunaan kekuasaan
• Ketidaktegasan aparat penegak hukum
• Penyalahgunaan teknologi

12. D. Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
Bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM tentu saja mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya. bangsa Indonesia dalam
proses penegakan HAM sangat mempertimbangkan:
• Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik secara hukum, sosial, maupun politik harus
dipertahankan dalam keadaan apa pun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam piagam PBB.
• Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional
mengenai HAM. Kemudian menyesuaikan dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional serta
menempatkannya sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum
nasional.
1. Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM

13. Langkah yang Dilakukan Pemerintah dalam Penegakan HAM, antara lain:
• Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Komnas HAM dibentuk pada 7 Juni 1993 melalui Keppres Nomor 50 Tahun 1993. Komnas HAM merupakan lembaga negara
mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan,
dan mediasi HAM. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR dan ditetapkan oleh presiden. Masa jabatan
anggota Komnas HAM selama lima tahun dan dapat diangkat lagi hanya untuk satu kali masa jabatan.
Komnas HAM mempunyai wewenang sebagai berikut.:
 Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah.
 Menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi.
 Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk
ditindaklanjuti.
 Memberi saran kepada pihak yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketa di pengadilan.

14. • Pembentukan Instrumen HAM
Instrumen HAM berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak HAM,
seperti: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Pengadilan HAM. Instrumen HAM yang berupa
peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan arahan dalam
proses penegakan HAM.
Adapun peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM sebagai berikut:
• Pada amandemen kedua UUD 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam batang tubuh yaitu bab XA
yang berisi mengenai hak asasi manusia, melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu mengatur mengenai
masalah HAM.
• Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 dikeluarkan Ketetapan MPR mengenai HAM yaitu TAP MPR Nomor
XVII/MPR/1998.
• Ditetapkannya Piagam HAM Indonesia pada tahun 1998.

15. • Diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang diikuti dengan dikeluarkannya
Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM yang kemudian ditetapkan menjadi sebuah undang-undang, yaitu
Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
• Ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak yaitu:
a. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,
b. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan
c. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
• Instrumen HAM internasional yang diratifikasi di antaranya sebagai berikut.
a. Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 59 Tahun 1958.
b. Konvensi Tentang Hak Politik Kaum Perempuan (Convention of Political Rights of Women). Telah diratifikasi dengan
Undang-Undang RI Nomor 68 Tahun 1958.
c. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elmination of
Discrimination against Women). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1984.
d. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun
1990.

16. d. Konvensi Pelarangan Pengembangan, Produksi dan Penyimpanan Senjata Biologis dan beracun serta pemusnahannya
(Convention on the Prohibitionof the Development, Production and Stockpilling of Bacteriological (Biological) and Toxin
Weapons and on their Destruction). Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1991.
e. Konvensi Internasional terhadap Anti Apartheid dalam Olahraga (International Convention Againts Apartheid in Sports).
Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 1993.
f. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan
Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or degreeling Treatment or Punishment). Telah
diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998.
g. Konvensi Organisasi Buruh Internasional Nomor 87 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk
Berorganisasi (ILO Convention No. 87, 1998 Concerning Freedom of Association and Protection of the Rights to Organise).
Telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998.
h. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (Convention on the Elemination of Racial
Discrimination). Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1999.
i. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights). Telah
diratifikasi dengan Undang- Undang RI Nomor 11 tahun 2005.
j. Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights.) Telah diratifikasi dengan Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2005.

17. • Pembentukan Pengadilan HAM
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun
2000. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan
perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang diharapkan dapat
melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat.
Di samping itu, berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran
HAM yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial
wilayah Indonesia.

18. • Menegakkan supremasi hukum dan demokrasi
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah.
• Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang
dilakukan oleh pemerintah
• Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal
(sekolah/perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).
• Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami
dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing
2. Upaya Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi
Manusia
a. Upaya Pencegahan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

19. Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia merupakan
salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah.
Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan
perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang
selalu menghormati keberadaan orang lain secara utuh.
TUGAS INDIVIDU
SELESAIKAN TUGAS YANG BERADA DI BUKU PAKET PKN KALIAN HAL 29
KIRIM TUGAS INDIVIDU KE WA IBU
AFIFAH: 082360797130
b. Membangun Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi
Manusia

20. TERIMA KASIH