Dokumen tersebut membahas tentang politik hukum Islam. Politik hukum Islam didefinisikan sebagai arah hukum Islam yang akan diberlakukan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pembuatan atau penggantian hukum. Dokumen ini juga membahas tentang relasi antara hukum dan agama dalam penerapan hukum Islam di Indonesia.
4. Politik Hukum
• Politik (Bld. politiek) = beleid = kebijakan
(policy).
• Politik hukum = kebijakan hukum.
• Kebijakan = rangkaian konsep dan asas
yang menjadi garis besar dan dasar rencana
dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,
kepemimpinan, dan cara bertindak (Kamus
Besar Bahasa Indonesia).
5. Politik Hukum
Politik hukum = rangkaian konsep dan
asas yang menjadi garis besar dan
dasar rencana dalam pelaksanaan
suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan
cara bertindak dalam bidang hukum
(Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari,
Dasar-dasar Politik Hukum).
6.
7. Politik Hukum
Legal policy atau arah hukum yang akan
diberlakukan oleh negara untuk
mencapai tujuan negara yang
bentuknya dapat berupa pembuatan
hukum baru dan penggantian hukum
lama (Moh. Mahfud MD, Membangun
Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi).
8. Politik Hukum
Politik hukum = kebijakan dasar
penyelenggara negara dalam bidang
hukum yang akan, sedang dan telah
berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai
yang berlaku di masyarakat untuk
mencapai tujuan negara yang dicita-
citakan (Imam Syaukani & A. Ahsin
Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum).
9. Politik Hukum Islam
Politik Hukum Islam = arah hukum
Islam yang akan diberlakukan oleh
negara untuk mencapai tujuan
negara yang bentuknya dapat
berupa pembuatan hukum baru dan
penggantian hukum lama.
10. Politik Hukum Islam
Politik Hukum Islam = kebijakan dasar
penyelenggara negara dalam bidang
hukum Islam yang akan, sedang dan
telah berlaku, yang bersumber dari
nilai-nilai yang berlaku di masyarakat
untuk mencapai tujuan negara yang
dicita-citakan.
11. Ilmu Politik Hukum
• Bukan hanya legal policy.
• Menyangkut juga berbagai hal
yang terkait dengan legal policy =
materi hukum, struktur hukum,
dan budaya hukum (Lawrence M.
Friedman, A History of American
Law).
12. Lingkup Ilmu Politik Hukum
1. Arah resmi tentang hukum yang akan dan
tidak akan diberlakukan = penggantian
hukum lama & pembentukan hukum baru.
2. Latar belakang politik dan subsistem
kemasyarakatan lain di balik lahirnya hukum.
3. Persoalan penegakan hukum = implementasi
politik hukum yang telah digariskan (Moh.
Mahfud MD, Membangun Politik Hukum,
Menegakkan Konstitusi).
13. Lingkup Ilmu Politik Hukum
1. Proses penggalian nilai-nilai dan aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat oleh penyelenggara
negara yang berwenang merumuskan politik
hukum.
2. Proses perdebatan dan perumusan nilai-nilai dan
aspirasi tersebut ke dalam bentuk sebuah
rancangan peraturan perundang-undangan oleh
penyelenggara negara yang berwenang
merumuskan politik hukum.
3. Penyelenggara negara yang berwenang
merumuskan dan menetapkan politik hukum.
14. Lingkup Ilmu Politik Hukum
4. Peraturan perundang-undangan yang memuat
politik hukum.
5. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan
menentukan suatu politik hukum, baik yang
akan, sedang, dan telah ditetapkan.
6. Pelaksanaan dari peraturan perundang-
undangan yang merupakan implementasi dari
politik hukum suatu negara (Imam Syaukani & A.
Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum).
15. Politik Hukum Islam = arah
hukum Islam yang akan
diberlakukan oleh negara
untuk mencapai tujuan negara
yang bentuknya dapat berupa
pembuatan hukum baru dan
penggantian hukum lama.
20. Tujuan Negara
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia,
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial (Alinea keempat
Pembukaan UUD 1945).
21. Pancasila
Ketuhanan Yang Maha Esa. Berbasis moral agama.
Kemanusiaan yang adil dan
beradab.
Menghargai dan melindungi hak-hak
asasi manusia yang nondiskriminatif.
Persatuan Indonesia. Mempersatukan seluruh unsur bangsa
dengan berbagai ikatan primodialnya
masing-masing.
Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/
perwakilan.
Meletakkan kekuasaan di bawah
kekuasaan rakyat (demokratis).
Keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Yang lemah tidak ditindas secara sosial
dan ekonomis oleh mereka yang kuat
secara sewenang-wenang.
22. Cita Hukum (Rechtsidee)
• Melindungi semua unsur bangsa (nation) demi
keutuhan (integrasi).
• Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang
ekonomi dan kemasyarakatan.
• Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi)
dan negara hukum (nomokrasi).
• Menciptakan toleransi atas dasar
kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup
beragama.
25. Apa Kendalanya?
• Relasi hukum dan agama.
• Hakikat hukum Islam: Antara Divine
Law dan Man-Made Law.
• Penerapan hukum Islam: Antara
Formalisme dan Substansialisme.
• Suprastruktur politik Indonesia.
26. Relasi Hukum dan Agama
• Hukum dan agama terpisah atau sama
sekali tidak berkaitan (Separation Theory).
• Hukum dan agama adalah satu kesatuan
bulat tidak terpisahkan (Inclusivism
Theory).
• Hukum yang nisbi sebagai salah satu
bagian atau turunan dari agama yang
absolut (Derivation Theory).
27. Hakikat Hukum Islam
• Hukum ketuhanan merupakan hukum
paling kreatif karena berangkat tanpa
preseden (Max Weber).
• Tiga pilar pembangunan hukum Islam
= naskh, asbab al-nuzul, maqashid al-
syari`ah (Muhammad `Abid Al-Jabiri).
30. Rekonsepsi Hukum Islam
Sebuah produk hukum (man-
made law) yang tidak berlabel
Islam tetapi dapat membantu
tercapainya tujuan-tujuan
syariah, pada hakikatnya hukum
Islam.
31. BPK DPD DPR PRESIDEN MA MK KY
MPR UUD
Suprastruktur Politik
Indonesia
32. Infrastruktur Politik
Partai politik, kelompok
kepentingan (interest group)
Organisasi-organisasi profesi
Kelompok penekan (pressure
group)
Lembaga-lembaga swadaya
masyarakat sebagai bagian
gerakan civil society
Alat komunikasi politik Media massa yang dikatakan
sebagai pilar keempat
demokrasi
Tokoh politik Pendapatnya berimplikasi
signifikan terhadap masa
depan bangsa
33. Hukum = Produk Politik
Variabel Bebas
Konfigurasi Politik
Demokratis
Otoriter/
Nondemokratis
Konservatif/
Ortodoks
Responsif/Otonom
Karakter Produk
Hukum
Variabel Terikat
34. Konfigurasi Politik Karakter Produk Hukum
Demokratis Otoriter Responsif Konservatif
Parpol dan
parlemen
berperan aktif
menentukan
kebijakan
negara
Parpol dan
parlemen lemah
dan fungsinya
lebih sebagai
rubber stamps
Pembuatannya
partisipatif bagi
masyarakat
Pembuatannya
sentralistik di
lembaga
eksekutif
Eksekutif
bersifat netral
sebagai
pelaksana
Eksekutif
bersifat
intervensionis
Isinya aspiratif
atas tuntutan
masyarakat
Isinya positivis
instrumentalis-
tis
Pers bebas Pers terpasung,
terancam
pembreidelan
Cakupannya
bersifat limitatif
(close
interpretative)
Cakupannya
cenderung open
interpretative
35. Hukum Islam Indonesia
• UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.
• UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama & UU No. 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan UU No. 7 Tahun 1989.
• UU No. 38 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Zakat.
• UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
36. Hukum Islam Indonesia
• UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji.
• UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga
Syariah Negara.
• UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah.
• Perda-perda bernuansa syariah.
• RUU Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang
Perkawinan.