tentang sistem hukum dan peradilan di indonesia

1. SISTEM HUKUM DAN PERADILAN DI
INDONESIA
Disusun oleh :
1. Achmad Thobroni(01)
2. Adelita Luki F. (02)
3. Adhelia Rizky S. (03)
4. Adinda Rizqy R. (04)
5. Agusti Dewinta L. (05)
6. Anisya Oktaviana P. (06)
7. Anthia Daveena (07)
8. Audy Abner E.P (08)
9. Azzahra R. P. M. (09)

2. SISTEM HUKUM
DAN
PERADILAN
NASIONAL
Sistem Hukum
Sumber Hukum
Penggolongan Hukum
Peradilan Nasional

3. Pengertian Hukum

5. Unsur-unsur Dalam Pengertian Hukum :
• Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan
masyarakat ;
• Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang
berwenang;
• Peraturan itu bersifat memaksa;dan
• Adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan
tersebut.

6. SISTEM HUKUM
Kata “sistem” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia mengandung arti
susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri-
sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan.
Sistem hukum adalah hubungan keterkaitan antara
komponen hukum dalam mencapai tujuan hukum.

7. Sistem Hukum
Struktur kelembagaan hukum
Budaya hukum
Materi hukum
Tujuan hukum adalah mengatur secara pasti hak dan kewajiban
lembaga tinggi negara, semua pejabat, dan setiap warga negara.

8. Hukum
1. H.
Materiel
2. H. Formal
1. H. Lokal
2. H. Nasional
3. H. Internasional
1. Tertulis
2. Tidak
tertulis
Wilayah
berlakunya
Sifat
Isi
Waktu
berlakunya
Fungsi
Bentuk
1. Kaidah hukum
yang memkasa
2. Kaidah hukum
yang mengatur
1. Hukum privat
2. Hukum publik
1. Hukum positif
2. Hukum yang
berlaku pada masa
datang
3. Hukum antar waktu

9. Hukum perdata
Hukum
administrasi
Hukum dagang
Hukum pidana
HUKUM YANG LAIN

10. Sumber Hukum
Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempu-nyai
kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarannya dikenai sanki yang
tegas dan nyata.
Sumber hukum dibedakan antara sumber hukum “material” dan sumber hukum
“formal” .
Macam-macam Sumber Hukum :
1. Undang-undang
2. Kebiasaan
3. Yurisprudensi
4. Traktat
5. Doktrin

11. Tata Urutan Peraturan
Perundangundangan
(TAP MPR No.
III/MPR/2003)
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan
pedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata
urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah
sebagai berikut :
1. Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan MPR-RI ;
3. Undang-undang ;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
(Perpu) ;
5. Peraturan Pemerintah ;
6. Keputusan Presiden ; dan
7. Peraturan Daerah.

12. Sistem peradilan nasional
Peradilan adalah segala
sesuatu yang berkaitan dengan
perkara peradilan, yang
meliputi lembaga-lembaga
peradilan dan proses-peoses
peradilan.
Tugas pokok lembaga peradilan
adalah menerima, memeriksa,
mengadili, dan menyelesaikan
perkara-perkara yang diadukan atau
diajukan

13. Materi Hukum
Prosedur
Peradilan
Budaya
Hukum
Hierarki
kelembagaan
peradilan
Komponen sistem peradilan

14. Alat kelengkapan
Peradilan
kepolisian
advokatkejaksaan
kehakiman

15. Mahkamah Agung (Tingkat
Kasasi)
Daerah hukum MA meliputi
seluruh Indonesia dan
kewajiban
utamanya adalah melakukan
pengawasan tertinggi atas
tindakantindakan
segala pengadilan lainnya
diseluruh Indonesia, dan
menjaga/menjamin agar hukum
dilaksanakan dengan
sepatutnya.
Tugas atau Fungsi Mahkamah Agung :
• Melakukan pengawasan tertinggi thd
penyelenggaraan peradilan di
semua lingkungan peradilan dlm
menjalankan kekuasaan kehakiman.
• Mengawasi tingkah laku dan
perbuatan para Hakim disemua
lingkungan
peradilan dalam menjalankan
tugasnya.
• Mengawasi dengan cermat semua
perbuatan-perbuatan para hakim
di semua lingkungan peradilan.
• Untuk kepentingan negara dan
keadilan Mahkamah Agung memberi
peringatan, teguran, dan petunjuk
yang dipandang perlu baik dengan
surat tersendiri, maupun dengan surat
edaran.

16. Peradilan umum
a. Pengadilan Negeri
(Tingkat Pertama)
Fungsi pengadilan negeri adalah
memeriksa tentang sah
atau tidaknya suatu penangkapan
atau penaha-nan yg
diajukan oleh tersangka, keluarga
atau kuasanya kpd Ketua
Pengadilan dengan menyebutkan
alasan-alasannya.
Tugas dan wewenang pengadilan
negeri adalah
memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara
pidana dan perdata di tingkat
pertama.
b. Pengadilan
Tinggi (Tingkat
Kedua)
Fungsi Pengadilan Tinggi adalah.
• Menjadi pemimpin bagi pengadilan-
pengadilan Negeri di dalam daerah
hukumnya.
• Melakukan pengawasan terhadap
jalannya peradilan di dalam daerah
hukumnya dan menjaga supaya peradilan
itu diselesaikan dengan seksama dan
sewajarnya.
• Mengawasi dan meneliti perbuatan para
hakim pengadilan negeri di daerah
hukumnya.
• Untuk kepentingan negara dan keadilan,
Pengadilan Tinggi dpt memberi peringatan,
teguran, & petunjuk yg dipandang perlu
kepada Pengadilan Negeri dalam daerah
hukumnya.

17. Peradilan Agama
Tugas dan wewenang pengadilan agama adalah memeriksa dan
memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam
mengenai bidang hukum perdata tertentu yang harus diputus
berdasarkan syariat Islam.
Contoh:
Perkawinan
Warisan
Wasiat
Hibah
Waqaf
Shodaqoh

18. Peradilan Militer
Susunan sidang peradilan militer terdiri atas tiga orang hakim, seorang
oditur (penuntut umum), jaksa tentara dan seorang panitera.
Peradilan militer mempunyai wewenang memeriksa dan memutus perkara
pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota
militer.

19. Peradilan Tata Usaha Negara
Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara
orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara

20. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang
mempunyai kewenangan untuk memeriksa,
mengadili dan memutus perkara tertentu yang
hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan
badan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang
diatur dalam Undang-Undang. Hingga saat ini
terdapat delapan pengadilan khusus yakni enam
pengadilan dalam lingkungan peradilan umum,
satu pengadilan dalam lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan satu pengadilan dalam
lingkungan peradilan agama.
PENGADILAN KHUSUS

21. Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi sesuai UU No. 24//2003 memiliki
wewenang dan kewajiban :
• Wewenang ; mengadili pada tingkat pertama dan
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU
terhadap UUD, memutus sengketa
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh UUD 1945, memutuss pembubaran partai
politik, dan memutus perselisihan Pemilihan
Umum.
• Kewajiban ; yaitu memberi putusan atas pendapat DPR
mengenai dugaan pelangaran oleh Presiden dan/atau
Wakil Presiden menurut UUD 1945.

22. WEWENANG
Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim
ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk
mendapatkan persetujuan;
Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran
martabat, serta perilaku hakim;
Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku
Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah
Agung;
Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik
dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
KOMISI YUDISIAL

23. TUGAS
a. Melakukan pendaftaran calon hakim agung;
b. Melakukan seleksi terhadap calon hakim
agung;
c. Menetapkan calon hakim agung; dan
d. Mengajukan calon hakim agung ke DPR.

24. Sikap yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum
Sesuai hukum
1. Mematuhi nasihat orang tua
2. Mematuhi tata tertib sekolah
3. Menaati peraturan lalu lintas
Bertentangan hukum
1. Melawan perintah orang tua
2. Melanggar tata tertib sekolah
3. Melanggar peraturan sekola

25. Norma agama
Norma
kesusilaan
Norma
kesopanan
Norma hukum
Sanksi
Dosa
Rasa malu
dan
penyesalan
Dikucilkan
Hukuman,
denda,
penjara.