Dokumen tersebut membahas definisi UKM menurut berbagai lembaga dan negara, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan UKM di Indonesia seperti kurangnya modal, SDM, dan akses pasar serta perlunya pemerintah menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan bantuan permodalan dan kemitraan.

1. USAHA KECIL
MENENGAH (UKM)
Achmad Seno Anjasmoro
12140195
5P-AK

2.  Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998
Pengertian Usaha Kecil Menengah: Kegiatan ekonomi
rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang
secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan
perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan
usaha yang tidak sehat.
 Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)
Pengertian Usaha Kecil Menengah: Berdasarkan
kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas
usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19
orang, sedangkan usaha menengah merupakan
entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99
orang.

3.  Berdasarkan Keputuasan Menteri Keuangan Nomor
316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994
Pengertian Usaha Kecil Menengah:
Didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha
yang telah melakukan kegiatan usaha yang
mempunyai penjualan atau omset per tahun setinggi-
tingginya Rp 600.000.000 atau asset atau aktiva
setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan
bangunan yang ditempati) terdiri dari :
- Bidang usaha ( Fa, CV, PT, dan koperasi )
- Perorangan ( Pengrajin/industri rumah tangga,
petani, peternak, nelayan,perambah hutan,
penambang, pedagang barang dan jasa )

4.  World Bank, membagi UKM ke dalam 3 jenis, yaitu :
1. Medium Enterprise, dengan kriteria :
- Jumlah karyawan maksimal 300 orang.
- Pendapatan setahun hingga sejumlah $ 15 juta.
- Jumlah aset hingga sejumlah $ 15 juta.
2. Small Enterprise, dengan kriteria :
- Jumlah karyawan kurang dari 30 orang.
- Pendapatan setahun tidak melebihi $ 3 juta.
- Jumlah aset tidak melebihi $ 3 juta.
3. Micro Enterprise, dengan kriteria :
- Jumlah karyawan kurang dari 10 orang.
- Pendapatan setahun tidak melebihi $ 100 ribu.
- Jumlah aset tidak melebihi $ 100 ribu.

5.  Singapura mendefinisikan UKM sebagai usaha yang
memiliki minimal 30%pemegang saham lokal serta aset
produktif tetap (fixed productive asset) dibawah SG $ 15 juta.
 Malaysia mendefinisikan UKM sebagai usaha yang memiliki
jumlah karyawan yangbekerja penuh (full time worker)
kurang dari 75 orang atau yang modal pemegangsahamnya
kurang dari M $ 2,5 juta. Definisi ini dibagi menjadi dua,
yaitu :
- Small Industry (SI), dengan kriteria jumlah karyawan 5 – 50
orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M $ 500
ribu.
- Medium Industry (MI), dengan kriteria jumlah karyawan 50
– 75 orang atau jumlah modal saham sampai sejumlah M $
500 ribu – M $ 2,5 juta.

6.  Jepang membagi UKM sebagai berikut :
- Mining and manufacturing dengan kriteria jumah
karyawan maksimal 300orang atau jumlah modal saham
sampai sejumlah US$2,5 juta.
- Wholesale dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100
orang atau jumlah modal saham sampai US$ 840 ribu.
- Retail dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 54
orang atau jumlah modal saham sampai US$ 820 ribu.
- Service dengan kriteria jumlah karyawan maksimal 100
orang atau jumlah modal saham sampai US$ 420 ribu.
 Korea Selatan mendefinisikan UKM sebagai usaha yang
jumlahnya dibawah 300 orang dan jumlah assetnya kurang
dari US$ 60 juta.

7.  European Commision, membagi UKM ke dalam 3 jenis,
yaitu :
1. Medium-sized Enterprise, dengan kriteria :
- Jumlah karyawan kurang dari 250 orang.
- Pendapatan setahun tidak melebihi $ 50 juta.
- Jumlah aset tidak melebihi $ 50 juta.
2. Small-sized Enterprise, dengan kriteria :
- Jumlah karyawan kurang dari 50 orang.
- Pendapatan setahun tidak melebihi $ 10 juta.
- Jumlah aset tidak melebihi $ 13 juta.
3. Micro-sized Enterprise, dengan kriteria :
- Jumlah karyawan kurang dari 10 orang.
- Pendapatan setahun tidak melebihi $ 2 juta.
- Jumlah aset tidak melebihi $ 2 juta.

8. Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat
diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :
 1. Livelihood Activities, merupakan UKM yang
digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari
nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor
informal. Contohya adalah pedagang kaki lima
 2. Micro Enterprise, merupakan UKM yang
memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat
kewirausahaan
 3. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM
yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu
menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor
 4. Fast Moving Enterprise, merupakam UKM yang
telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan
melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB)

9. Berikut ini adalah list beberapa UU dan Peraturan tentang UKM :
 1. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
 2. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
 3. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan
Usaha Kecil
 4. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha
Menengah
 5. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang
Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang
Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat
Kemitraan
 6. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha
Kecil dan Menengah
 7. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program
Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan
 8. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program
Kemitraan Badan Usaha Milik Negara
 9. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah

10.  UKM di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan
dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti
tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran,
ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak
merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah
urbanisasi. Perkembangan UKM diharapkan dapat memberikan
kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya
penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.
 UKM di Indonesia dapat bertahan di masa krisis ekonomi disebabkan
oleh 4 (empat) hal, yaitu :
 1. Sebagian UKM menghasilkan barang-barang konsumsi (consumer
goods), khususnya yang tidak tahan lama,
 2. Mayoritas UKM lebih mengandalkan pada non-banking financing
dalam aspek pendanaan usaha,
 3. Pada umumnya UKM melakukan spesialisasi produk yang ketat,
dalam arti hanya memproduksi barang atau jasa tertentu saja, dan
 4. Terbentuknya UKM baru sebagai akibat dari banyaknya
pemutusan hubungan kerja di sektor formal.

11. Peranan UKM menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap
perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua
departemen:
1. Departeman Perindustrian dan Perdagangan
2. Deparetemen Koperasi dan UKM
Namun demikian usaha pengembangan yang dilaksanakan
belum, terlihat hasil yang memuaskan, kenyataanya kemajuan
UKM masih sangat kecil dibandingkan dengan usaha besar.
Kegiatan UKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun
sebagian besar berbentuk usaha kecil yang bergerak disektor
pertanian. UKM juga mempunyai peran yang strategis dalam
pembangunan ekonomi nasional, oleh karna itu selain berperan
dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga
juga berperan dalam pendistribusian hasil hasil pembangunan.
Kebijakan yang tepat untuk mendukung UKM seperti:
Perizinan, Tekhnologi, Struktur, Manajeman, Pelatihan,

12.  FAKTOR INTERNAL
- Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya
Akses Pembiayaan
- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)
- Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan
Penetrasi Pasar Usaha kecil yang pada
umumnya merupakan unit usaha keluarga
- Mentalitas Pengusaha UKM
- Kurangnya Transparansi

13.  FAKTOR EKSTERNAL
- Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif
- Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha
- Pungutan Liar
- Implikasi Otonomi Daerah
- Implikasi Perdagangan Bebas
- Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek
- Terbatasnya Akses Pasar
- Terbatasnya Akses Informasi

14. Dengan mencermati permasalahan yang dihadapi oleh UKM dan
langkah-langkah yang selama ini telah ditempuh, maka kedepannya,
perlu diupayakan hal-hal sebagai berikut:
1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif
Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif
antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan
berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan
pajak dan sebagainya.
2. Bantuan Permodalan
Pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-
syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu
peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial
formal, sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan
dana modal ventura. Pembiayaan untuk UKM sebaiknya
menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada maupun
non bank. Lembaga Keuangan Mikro bank antara Lain: BRI unit Desa
dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

15. 3. Perlindungan Usaha
Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional
yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus
mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu
melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah
yang bermuara kepada saling menguntungkan (win-win
solution).
4. Pengembangan Kemitraan
Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu
antar UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di
dalam negeri maupun di luar negeri, untuk
menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Selain
itu, juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan
bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian, UKM akan
mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku
bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.