1. BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 12
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN TANAH KAS DESA
DI KABUPATEN BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 107 Peraturan
Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Desa, yang mengatur Tanah Kas Desa yang
merupakan kekayaan desa dilarang untuk dialihkan kepada pihak
lain kecuali diperlukan untuk kepentingan umum dan/atau proyek-
proyek pembangunan dan dalam rangka melindungi, melestarikan
dan memanfaatkan secara optimal untuk penyelenggaraan
pemerintahan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
dipandang perlu adanya Pedoman Teknis Pengelolaan Tanah Kas
Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Bekasi.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1960 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

2. 5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran
Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3643);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4587) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1987 tentang
penyediaan dan Pemberian Hak atas Tanah untuk Keperluan
Perusahaan Pembangunan Perumahan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/Pmk.06/2007 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara
16.Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1996 tentang
pengelolaan Tanah Kas Desa
17.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang
Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan Di Kabupaten
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12
seri D);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2003 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2003-2013
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4
Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007
Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Desa;

3. 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 6);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);
MEMUTUSKAN
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI KABUPATEN BEKASI
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
Bekasi.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi yang memimpin Kecamatan.
7. Lembaga Penilai Harga Tanah adalah Lembaga professional dan independen yang
mempunyai keahlian dan kemampuan dibidang penilaian harga tanah;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan
Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
13. Lembaga yang berbadan hukum adalah subyek hukum selain orang yang
mengajukan permohonan ruislag/tukar menukar.
14. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau
perolehan hak lainnya yang sah.

4. 15. Tanah Kas Desa adalah Suatu tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan dikelola
untuk kegiatan usaha sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang
bersangkutan berupa tanah bengkok, titisara, kuburan, jalan-jalan desa, danau-
danau, tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan-lapangan dan lain-lain .
16.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan
pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa.
17.Ruislag adalah pengalihan kepemilikan barang milik desa yang dilakukan antar
pemerintah desa, atau antara pemerintah desa dengan pihak lain, dengan
menerima penggantian dalam bentuk barang yang sejenis misalnya tanah dengan
tanah, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
18. Pengelolaan Tanah Kas Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil
guna Tanah Kas Desa melalui kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan
serta pengendaliannya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.
19. Pemanfaatan Tanah Kas Desa adalah usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil
guna Tanah Kas Desa baik oleh Pemerintah Desa sendiri atau melalui cara sewa,
pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna dan bangun guna
serah dengan tidak mengubah status Tanah Kas Desa.
20. Sewa Tanah Kas Desa adalah kegiatan pemanfaatan Tanah Kas Desa milik
pemerintah Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima
imbalan uang tunai.
21.Kerjasama pemanfaatan Tanah Kas Desa adalah pendayagunaan Tanah Kas Desa
oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan
Pemerintah Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
22.Bangun guna serah adalah pemanfaatan kekayaan Desa berupa Tanah Kas Desa
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah
beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka
waktu yang disepakati.
23. Bangun serah guna adalah pemanfaatan kekayaan Desa berupa Tanah Kas Desa
oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut
fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Desa untuk
kemudian oleh pemerintah desa bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya
tersebut diserahkan kembali kepada pihak lain untuk didayagunakan selama kurun
waktu tertentu yang telah disepakati
24.Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaaan Tanah Kas Desa antara Pemerintah
Daerah dengan Pemerintah Desa dan antar Pemerintah Desa dalam jangka waktu
yang disepakati bersama tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu
tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pemerintah desa yang memiliki hak
pengelolaan atas Tanah kas desa dimaksud.
25. Pelepasan hak atas kepemilikan Tanah Kas Desa adalah kegiatan melepaskan
hubungan hukum antara pemegang hak atas Tanah Kas Desa (Pemerintah Desa)
dengan tanah yang dimiliki dan dikuasainya dengan dengan cara tukar
menukar/ruislag, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
26.Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa adalah perubahan dari suatu bentuk
pemanfaatan/penggunaan tertentu menjadi bentuk pemanfaatan/penggunaan
lainnnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
27. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah kebijaksanaan
Pemerintah Kabupaten yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi,
lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan
permukiman, pola jaringan prasarana pada wilayah-wilayah dalam kabupaten yang
akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

5. 28. Ijin Lokasi adalah ijin penunjukan penggunaan tanah yang diberikan kepada suatu
lembaga yang berbadan Hukum seluas yang benar-benar diperlukan untuk
pembangunan di daerah.
29.Lokasi pengganti adalah lokasi pengganti dari Tanah Kas Desa yang akan
diruislag/tukar menukar.
30.Kompensasi adalah sejumlah barang dan/atau uang yang diberikan Badan Hukum
kepada Desa untuk pembangunan desa dan operasional desa.
31.Persetujuan Bupati dan Gubernur adalah persetujuan tertulis dari Bupati dan
gubernur atas pelepasan hak atas tanah Kas Desa melalui ruislag/tukar menukar
32.Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan data/fakta
yang obyektif dan relevan dengan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai
barang milik desa dan nilai penggantinya.
33. Musyawarah adalah kegiatan yang mengandung proses saling mendengar, dengan
sikap saling memberi dan menerima pendapat serta keinginan untuk mencapai
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang
berkaitan dengan kegiatan pelepasan dan pengadaan Tanah Kas Desa, didasarkan
atas kesukarelaan dan kesetaraan antara pihak pemegang hak atas tanah, tanaman
dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan
Tanah Kas Desa.
34.Berita Acara Musyawarah adalah Berita Acara yang dibuat oleh Kepala Desa dan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD), berisi hasil pembahasan berkaitan dengan
permohonan ruislag/tukar menukar dan lokasi pengganti.
35. Pihak ketiga/Mitra Kerjasama adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non
Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di
dalam negeri lainnya yang berbadan hokum.
36.Sertifikat adalah Surat tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang
kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data
fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan
buku tanah yang bersangkutan.
37. Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah
yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, yang memberi
wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh
pejabat yang berwenang.
BAB II
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan Tanah Kas Desa
Pasal 2
(1) Pengelolaan Tanah Kas Desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian
hukum, keterbukaan, efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
(2) Pengelolaan Tanah Kas Desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk
meningkatkan pendapatan desa.
Pasal 3
Biaya Pengelolaan Tanah Kas Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.
Pasal 4
Pengelolaan Tanah Kas Desa sebagai sumber pendapatan desa dimanfaatkan untuk
penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta penyelenggaraan pemerintahan
desa.

6. Bagian Kedua
Status Kepemilikan
Pasal 5
(1) Tanah Kas Desa harus disertifikatkan atas nama Hak Pakai Pemerintah Desa.
(2) Sertifikat asli Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh
Pemerintah Kabupaten dan photocopy sertifikat disimpan oleh Pemerintah Desa
yang bersangkutan.
Bagian Ketiga
Inventarisasi
Pasal 6
(1) Untuk tertib administrasi pertanahan, Pemerintah Desa melaksanakan pendataan
tanah Kas Desa setiap 2 (dua) tahun sekali untuk menyusun Buku Inventarisasi
Tanah Kas Desa;
(2) Dalam hal di desa yang bersangkutan terdapat tanah kas desa milik desa lain, maka
dapat membantu menginventarisasi dan melaporkan apabila diperlukan;
(3) Pemerintah Desa menyampaikan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tersebut kepada Bupati melalui camat.
BAB III
PEMANFAATAN
Bagian Kesatu
Bentuk Pemanfaatan
Pasal 7
Jenis Pemanfaatan Tanah Kas Desa :
a. Sewa;
b. Kerjasama pemanfaatan;
c. Bangun serah guna dan bangun guna serah.
d. Pinjam Pakai
Bagian Kedua
Sewa
Pasal 8
(1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 huruf a dilakukan dengan ketentuan :
a. menguntungkan Desa;
b. jangka waktu sewa paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap 1
(satu) tahun;
c. Tanah Kas Desa yang disewakan yang dalam kondisi belum atau tidak dapat
digunakan oleh Pemerintah Desa;
d. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
harus mendapat rekomendasi dari Camat.
(3) Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi, Camat memberitahukan secara
tertulis alasannya kepada kepala desa.
(4) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat
perjanjian sewa yang sekurang-kurangnya memuat :
a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
b. Obyek perjanjian sewa
c. Jangka waktu;
d. Hak dan kewajiban para pihak;

7. e. Penyelesaian perselisihan;
f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
g. Peninjauan pelaksanaan perjanjian.
h. Tidak dibolehkan menggadaikan/memindahtangankan pada pihak lain.
i. Sanksi
(5) Besaran nilai sewa minimum Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e mempertimbangkan harga tanah dan nilai produksi serta memperhatikan
Harga pasar/umum setempat.
(6) Pembayaran uang sewa dilakukan pada saat penandatangan surat perjanjian.
(7) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka persiapan pelaksanaan penyewaan
Tanah Kas Desa menjadi beban dan tanggung jawab Pihak penyewa.
(8) Setelah jangka waktu sewa berakhir, Penyewa berkewajiban menyerahkan tanah
kas desa kepada kepala desa yang dituangkan kedalam berita acara.
(9) Dalam hal penyewa mengajukan perpanjangan jangka waktu sewa, maka
permohonan tersebut harus disampaikan kepada kepala desa paling lambat 3 (tiga)
bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.
(1) Kepala Desa melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sewa tanah
kas desa sebagaimana pada Pasal 8 ayat (1).
Bagian Ketiga
Kerjasama
Pasal 9
(1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b dilakukan dengan ketentuan :
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa;
b. meningkatkan pendapatan Desa.
c. saling menguntungkan
d. Jangka waktu pelaksanaan kerja sama paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak
melebihi masa jabatan Kepala Desa yang menandatangani perjanjian tersebut;
(2) Kerjasama pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam suatu Perjanjian Kerja sama.
(3) Mekanisme pelaksanaan kerjasama pemanfaatan adalah sebagai berikut:
a. Calon Mitra Kerja sama/Pihak Ketiga mengajukan permohonan kerja sama
kepada Kepala Desa;
b. Kepala Desa dan Calon Mitra Kerja Sama/Pihak Ketiga menyusun rancangan
Perjanjian Kerja Sama;
c. Kepala Desa menyampaikan permohonan kepada BPD untuk memperoleh
persetujuan atas rencana kerja sama;
d. BPD menetapkan persetujuan atas kerja sama dimaksud
e. Setelah mendapatkan persetujuan dari BPD, Kepala Desa menyampaikan
rancangan perjanjian kerja sama kepada Bupati;
f. Bupati melalui Camat melakukan evaluasi rancangan perjanjian kerja sama agar
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan
umum;
g. Berdasarkan hasil evaluasi Bupati, Kepala Desa bersama-sama mitra kerja
sama/Pihak Ketiga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atas
pemanfaatan TKD
(4) Dalam pelaksanaan kerjasama pemanfaatan Tanah Kas Desa, Mitra Kerja
Sama/Pihak Ketiga tidak diperbolehkan memindahtangankan kepada pihak lainnya.
(5) Mitra kerjasama/pihak ketiga dalam pemanfaatan TKD memberikan kontribusi
berupa uang atau barang atau jenis lainnya kepada pemerintah desa sesuai
Perjanjian Kerja Sama.

8. (6) Dalam hal terdapat biaya yang menyangkut dengan persiapan dan pelaksanaan
kerja sama menjadi beban dan tanggung jawab Mitra Kerja Sama/Pihak ketiga.
(7) Kerjasama pemanfaatan Tanah Kas Desa dilakukan dengan surat perjanjian
kerjasama sekurang-kurangnya memuat :
a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
b. Obyek perjanjian kerjasama;
c. Jangka waktu;
d. Hak dan kewajiban para pihak;
e. Penyelesaian perselisihan;
f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
g. Ketentuan Sanksi
Bagian Keempat
Bangun serah guna dan bangun guna serah
Pasal 10
(1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dengan ketentuan:
a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan
Pemerintahan Desa untuk kepentingan pelayanan umum.
b. meningkatkan pendapatan Desa.
c. saling menguntungkan
d. Jangka waktu pelaksanaan pemanfaatan TKD berupa bangun serah guna dan
bangun guna serah paling lama 5 (lima) tahun dan tidak melebihi masa jabatan
Kepala Desa yang menandatangani perjanjian tersebut;
(2) Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
setelah mendapatkan persetujuan Bupati melalui Camat.
(3) Pemanfaatan Tanah Kas Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah
dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
b. Obyek perjanjian kerjasama;
c. Jangka waktu;
d. Hak dan kewajiban para pihak;
e. Penyelesaian perselisihan;
f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
g. Ketentuan Sanksi
Pasal 11
Untuk mendukung pelaksanaan pemanfaatan TKD sebagaimana dimaksud Pasal 10,
Kepala Desa membentuk Tim Pengkaji Kelayakan Rencana Bangun Serah Guna dan
Bangun Guna Serah, yang berfungsi memberikan saran dan pertimbangan atas rencana
tersebut.
Bagian Kelima
Pinjam Pakai
Pasal 12
(1) Pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d dapat
dipinjampakaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
untuk kepentingan umum.
(2) Tanah kas desa yang dipinjampakaikan tidak merubah status kepemilikan tanah kas
desa.
(3) Pinjam pakai Tanah Kas Desa hanya dapat dilaksanakan antara Pemerintah Daerah
dengan pemerintah desa dan antara pemerintah desa dengan pemerintah desa.

9. (4) Pinjam pakai Tanah Kas Desa ditetapkan dengan Surat perjanjian Pinjam Pakai dan
penyerahannya dituangkan kedalam Berita Acara.
(5) Surat perjanjian Pinjam pakai dilaksanakan oleh kepala desa setelah mendapat
persetujuan Bupati melalui camat.
(6) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian dengan sekurang-
kurangnya memuat :
a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
b. Obyek perjanjian kerjasama;
c. Jangka waktu;
d. Hak dan kewajiban para pihak;
e. Penyelesaian perselisihan;
f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (force majeure);
g. Ketentuan Sanksi
Bagian Keenam
Hasil Pengelolaan
Pasal 13
(1) Hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7,
Pasal 8, dan Pasal 9 merupakan pendapatan Desa.
(2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya
dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB III
PELEPASAN TANAH KAS DESA
Bagian Kesatu
Pelepasan Hak
Pasal 14
(1) Tanah Kas Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada
pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
(2) Pertimbangan lain Pelepasan hak kepemilikan Tanah Kas Desa sebagaimana
dimaksud ayat (1) antara lain:
a. Belum dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal;
b. Sudah tidak sesuai lagi peruntukan tanah berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi.
(3) Kepentingan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan yang
menyangkut kepentingan bangsa dan negara, masyarakat luas, rakyat
banyak/bersama, dan/ atau kepentingan pembangunan. Kategori bidang-bidang
kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut :
a. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau
saluran pembuangan air;
b. waduk, bendungan, dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi
c. Rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
d. pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api atau terminal;
e. peribadatan; pendidikan atau sekolah;
f. Pasar umum;
g. fasilitas pemakaman umum
h. fasilitas keselamatan umum seperti antara lain tanggul penanggulangan bahaya
banjir, lahar, dan lain-lain bencana
i. pos dan telekomunikasi;
j. sarana olah raga;

10. k. stasiun penyiaran radio, televisi beserta sarana pendukungnya untuk lembaga
penyiaran public milik pemerintah;
l. kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, Perserikatan
Bangsa-Bangsa, dan lembaga internasional di bawah naungan Perserikatan
Bangsa-Bangsa;
m. fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
n. rumah susun sederhana;
o. tempat pembuangan sampah;
p. cagar alam dan cagar budaya; pertamanan;
q. panti sosial;
r. pembangkit, transmisi dan ditribusi tenaga listrik
(4) Pelepasan hak kepemilikan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melalui pelepasan yaitu dengan cara Ruilslag dengan memperhatikan :
a. Dalam hal ruilslag maka nilai tukar pada prinsipnya harus berimbang dan lebih
menguntungkan Pemerintah Desa, antara lain dapat dinilai dari :
1. Luasan tanah pengganti sekurang-kurangnya sama dengan tanah kas desa
yang dilepas dengan tingkat kesuburan dan produktifitasnya yang sama;
2. Nilai manfaat dari tanah pengganti lebih baik dari pada tanah yang akan
dilepas;
3. Secara ekonomis nilai tanah pengganti -kurangnya sama dengan tanah kas
desa yang dilepas.
b. Kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di atas tanah kas desa harus
sesuai dengan peruntukkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW)
Kabupaten Bekasi.
Pasal 15
Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pelepasan Tanah Kas Desa melalui
ruislag adalah :
a. Pemerintah pusat;
b. Pemerintah daerah;
c. BUMN;
d. BUMD;
e. Lembaga yang berbadan hukum.
Bagian Kedua
Tata Cara Pelepasan Tanah Kas Desa
Pasal 16
(1) Prosedur/tata cara pelepasan Tanah Kas Desa yang dimohon untuk di ruilslag oleh
lembaga yang berbadan hukum adalah sebagai berikut :
a. lembaga yang berbadan hukum yang akan memohon pelepasan hak atas Tanah
Kas Desa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa yang
tembusannya disampaikan kepada camat dengan menyertakan:
1. proposal rencana penggunaan Tanah Kas Desa.
2. Fotocopy akte Pendirian Perusahaan.
3. Fotokopi KTP Pemohon (Direktur perusahaan atau yang mewakili)
4. Fotocopi Surat Pertimbangan Pemanfaatan Lahan;
5. Fotocopi aspek tata guna tanah;
6. Fotocopi ijin lokasi;
7. Memiliki perijinan pendukung lainnya;
8. Mempersiapkan rencana lokasi pengganti Tanah Kas Desa yang akan
diruilslag/tukar menukar.

11. b. Pemerintah Desa yang memiliki Tanah Kas Desa yang akan dilepaskan haknya
secara ruilslag, wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan
melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a di atas.
c. Kepala Desa dan BPD membahas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a
yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara musyawarah.
d. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemohon
secara bersama-sama wajib melakukan rapat pembahasan untuk menentukan
dan meninjau lokasi tanah yang akan ruilslag serta rencana tanah pengganti
yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara musyawarah.
e. Penentuan nilai / harga tanah Kas Desa yang dilepaskan secara ruilslag dan
tanah pengganti, sepenuhnya dilaksanakan oleh Lembaga Penilai harga tanah
independen yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan dibiayai oleh pemohon.
f. Penilaian yang dilaksanakan oleh Lembaga Penilai harga tanah independen
sebagaimana dimana dimaksud huruf e diatas, dilakukan dengan berpedoman
pada standar penilaian yang berlaku.
g. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemohon
melakukan rapat pembahasan berkaitan laporan penilaian lembaga penilai
harga tanah yang hasilnya dituangkan kedalam Berita Acara musyawarah.
h. Berita Acara Musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, huruf d
dan huruf f serta hasil penilaian merupakan dasar pertimbangan dalam
pembuatan rancangan peraturan desa mengenai pelepasan Tanah Kas Desa
(TKD) melalui Ruilslag.
i. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h ditetapkan
oleh kepala desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa
(BPD).
j. Sebelum menetapkan Peraturan Desa, Kepala Desa mengajukan permohonan
kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan atas rencana pelepasan hak
atas Tanah Kas desa di maksud dengan cara Ruilslag dengan melampirkan
persyaratan yang telah dipenuhi oleh pemohon maupun oleh pemerintah desa.
k. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i diterbitkan
setelah mendapat izin tertulis dari Bupati dan Gubernur.
l. Peraturan Desa yang mengatur tentang Ruilslag sekurang-kurangnya
memuat :
1. Tujuan;
2. Mekanisme yang telah ditempuh;
3. Lokasi dan Luasan Tanah Kas Desa yang akan dilepaskan haknya;
4. Lokasi dan Luasan Tanah Pengganti Kas Desa;
5. Kompensasi berupa fisik dan/atau non fisik kepada desa yang bersangkutan
untuk pembangunan desa dan untuk operasional pelaksanaan ruislag
dimaksud berdasarkan hasil musyawarah antara pemerintahan desa dengan
pemohon;
6. Penyelesaian administrasi pertanahan sekaligus beban biaya proses
administrasi atas proses ruilslag menjadi tanggung jawab lembaga yang
berbadan hukum selaku pemohon.
(2) Tanah pengganti diupayakan berlokasi dalam satu desa dan fungsi lahan pengganti
harus sama dengan tanah kas desa yang dilepaskan.
(3) Apabila tidak terdapat tanah pengganti dalam wilayah desa tersebut, maka dapat
dimungkinkan tanah pengganti di desa lain dalam satu kecamatan dan/atau
Kabupaten dengan ketentuan pertimbangan-pertimbangan tersebut dituangkan
dalam Berita Acara Hasil Musyawarah Kesepakatan Lokasi pengganti antara
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta dilaporkan kepada
Bupati melalui Camat.

12. (4) Izin tertulis dari Bupati sebagaimana tersebut ayat (1) huruf
j dan huruf k
merupakan izin atas permohonan ruilslag TKD yang berpedoman pada Rencana
Tata Ruang Wilayah dan izin lokasi yang telah diterbitkan.
(5) Bupati setelah mengeluarkan izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (4)
selanjutnya mengajukan permohonan izin tertulis kepada Gubernur terhadap
pelepasan tanah kas desa.
Pasal 17
(1) Pelaksanaan Izin Bupati dan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(4) dan ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
(2) Tanah Kas Desa yang diruilslag tidak dapat dialihfungsikan sebelum sertifikat tanah
pengganti diselesaikan oleh Lembaga yang berbadan hukum selaku pemohon.
(3) Dalam hal ketentuan atas izin Bupati dan izin Gubernur dilanggar, maka Bupati
mencabut izin tersebut.
Pasal 18
Lembaga yang berbadan hukum selaku pemohon berkewajiban menanggung biaya
proses pelepasan tanah kas desa dan Pensertifikatan Tanah Kas Desa pengganti.
BAB IV
PERUBAHAN PERUNTUKAN TANAH KAS DESA
Bagian Kesatu
Proses Perubahan
Pasal 19
(1) Prosedur Perubahan peruntukan Tanah Kas Desa adalah sebagai berikut :
a. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa dengan
menyertakan proposal rencana penggunaan Tanah Kas Desa;
b. Perubahan peruntukan untuk keperluan Desa permohonannya dilakukan oleh
Kepala Desa dengan menyertakan proposal rencana penggunaan Tanah Kas
Desa menyesuaikan dengan RTRW;
c. Kepala Desa dan BPD membahas permohonan sebagaimana dimaksud huruf a
dan b;
d. Dalam hal permohonan diterima Kepala Desa megajukan permohonan
rekomendasi kepada Bupati.
(2) Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendapat izin tertulis dari Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Camat.
BAB V
PELAPORAN
Pasal 20
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan Tanah Kas Desa kepada
Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan/atau sewaktu -waktu apabila
diperlukan.
(2) Laporan hasil pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban.

13. BAB VI
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
Pengamanan
Pasal 21
(1) Kepala Desa wajib melakukan pengamanan Tanah Kas Desa yang berada dalam
penguasaannya.
(2) Kepala Desa yang tanah kas desanya berada di wilayah desa lain maka kepala desa
tersebut wajib berkoordinasi dengan Kepala Desa terkait untuk membantu
mengamankan Tanah Kas Desa dimaksud.
(3) Pengamanan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. pengamanan administrasi, meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi,
pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
b. pengamanan fisik untuk tanah dilakukan dengan cara pemagaran pemasangan
tanda batas dan pemasangan papan Tanda kepemilikan;
c. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status
kepemilikan.
Bagian Kedua
Pemeliharaan
Pasal 22
(1) Kepala Desa bertanggungjawab atas pemeliharaan Tanah Kas Desa yang ada dalam
penguasaannya.
(2) Biaya pemeliharaan Tanah Kas Desa dibebankan pada APB Desa
BAB VII
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 23
(1) Pemerintah Kabupaten melalui OPD/unit kerja terkait melakukan pembinaan dan
pengawasan pengelolaan tanah kas desa.
(2) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Kabupaten melalui OPD/unit kerja terkait
memberikan fasilitasi dalam pengelolaan Tanah Kas Desa berupa pemberian
pedoman, bimbingan untuk melindungi tanah kas desa.
(3) Pengendalian pengelolaan Tanah Kas Desa dilakukan oleh OPD/unit kerja terkait,
Camat dan Kepala Desa serta Badan Permusyawaratan Desa.
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 24
(1) Tanah kas desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka tanah kas desa dari
desa yang digabung diserahkan menjadi milik Desa baru.
(2) Penyerahan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bersangkutan dan diketahui oleh Bupati.
Pasal 25
(1) Apabila terjadi pemekaran desa maka pembagian Tanah Kas Desa dilaksanakan
berdasarkan musyawarah antar desa yang difasilitasi oleh camat.

14. (2) Dalam hal musyawarah yang difasilitasi camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak dapat menghasilkan keputusan, pembagiannya ditetapkan dengan keputusan
Bupati dengan mempertimbangan pemerataan dan keadilan, manfaat, transparansi
dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
Pasal 26
(1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, Tanah Kas Desa menjadi Barang milik
Daerah.
(2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelola oleh Kelurahan
setelah terlebih dahulu mendapatkan Izin Bupati.
(3) Hasil pengelolaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan
oleh kelurahan kepada kas Daerah
(4) Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), maka Kelurahan
yang bersangkutan mendapatkan tambahan pagu anggaran secara proporsional
untuk dipergunakan bagi kepentingan pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan di kelurahan.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 27
Semua Tanah Kas Desa yang sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, masih
dipergunakan untuk penghargaan mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tetap
berlaku sampai dengan berakhirnya batas waktu pemberian penghargaan dan apabila
telah berakhir tanah kas desa tersebut harus kembali ke Pemerintah Desa serta
pengelolaannya ditetapkan dalam Peraturan Desa.
Pasal 28
Proses hukum Penyelesaian pelepasan Tanah Kas Desa yang belum selesai sampai
dengan berlakunya Peraturan ini, tetap ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pedoman dan Tata cara Pelepasan Hak atas Tanah Desa dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku lagi.
Pasal 30
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaan
teknisnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

15. Pasal 31
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.
Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 5 Mei 2010
BUPATI BEKASI,
ttd
H. SA’DUDDIN
Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,
ttd
H. DADANG MULYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN NOMOR

16. PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG
TEKNIS PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI KABUPATEN BEKASI
I. UMUM
Sejak dilaksanakannya otonomi daerah, Keberadaan Tanah kas Desa begitu sangat
diperhatikan oleh Pemerintahan Daerah , khususnya Pemerintahan Desa. Tanah Kas
Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang keberadaannya tetap
dilestarikan agar tidak mengalami penyusutan.
Untuk meningkatkan hasil dari Tanah kas Desa maka perlu pengelolaan dari
pemerintah desa yang bersangkutan. Akan tetapi agar pengelolaan tersebut dapat
berdaya guna dan berhasil guna bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya suatu pedoman teknis
pengelolaan Tanah kas Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka terciptanya tertib administrasi
Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Bekasi dan memberikan pedoman/acuan
bagi Kepala Desa selaku pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam
usaha mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Tanah Kas Desa melalui kegiatan
perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan serta pengendaliannya untuk
kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat desa setempat.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Asas Fungsional yaitu : pengambilan keputusan dan pemecahan masalah
di bidang pengelolaan tanah kas desa yang dilaksanakan oleh Kepala
Desa, BPD, Camat dan Bupati sesuai fungsi, wewenang dan
tanggungjawab masing–masing.
Asas Kepastian Hukum yaitu : Pengelolaan tanah Kas Desa harus
dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
Asas keterbukaan yaitu penyelenggaraan pengelolaan tanah kas Desa
harus terbuka/transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh
informasi yang benar.
Asas efisiensi yaitu : pengelolaan Tanah kas Desa diarahkan agar tanah
kas desa digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang
diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi pemerintahan desa secara optimal.
Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan Tanah kas Desa
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

17. Asas Kepastian nilai yaitu pengelolaan Tanah Kas Desa harus didukung
oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai Tanah dalam rangka optimalisasi
pemanfaatan dan Ruislag tanah Kas Desa serta penyusunan laporan
pertanggung jawabannya.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Yang dimaksud penyelenggaraan pemerintahan desa adalah seluruh proses
kegiatan manajemen pemerintahan dan pembangunan Desa berdasarkan
kewenangan desa yang ada, meliputi perencanaan, penetapan kebijakan,
pelaksanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengendalian, pembiayaan,
koordinasi, pelestarian, penyempurnaan dan pengembangannya.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 7
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud harus mendapat rekomendasi dari Camat adalah
rekomendasi tertulis dari Camat mengenai Pemanfaatan Tanah Kas Desa
berupa sewa.

18. Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud harga/Nilai Tanah adalah Nilai tanah berdasarkan hasil
penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per M2)
Yang dimaksud nilai produksi adalah dihitung berdasarkan nilai hasil
produksi setiap panen
Yang dimaksud Harga pasaran umum setempat adalah harga sewa
yang berlaku pada desa setempat .
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Ayat (9)
Cukup Jelas
Ayat (10)
Cukup Jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Pasal 10
1) Persyaratan pelaksanaan Bangun Serah Guna dan bangun guna serah
adalah sebagai berikut:
a. Bangunan atau gedung yang dibangun berikut fasilitasnya harus sesuai
dengan kebutuhan Pemerintah Desa sesuai dengan tugas dan fungsi
b. Pemerintah desa memiliki Tanah Kas Desa yang belum dimanfaatkan

19. c. Dana untuk pembangunan berikut penyelesaian fasilitasnya tidak
membebani APB Desa
d. Bangunan hasil bangun serah guna dan bangun guna serah harus dapat
dimanfaatkan secara langsung oleh Pemerintah Desa sesuai bidang
tugas baik dalam masa pengoperasian maupun saat penyerahan
kembali
e. Mitra kerja bangun serah guna dan bangun guna serah harus
mempunyai kemampuan keuangan dan keahlian
f. Izin mendirikan bangunan atas nama Pemerintah Desa
g. Mitra kerja bangun serah guna dan bangun guna serah membayar
kontribusi ke kas Desa setiap tahun selama jangka waktu
pengoperasian.
h. Besaran kontribusi ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim
Pengkaji yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa dengan
memperhatikan antara lain :
1. Nilai Tanah dan/atau bangunan sebagai obyek kerjasama ditetapkan
sesuai NJOP dan/atau harga pasaran umum, apabila satu lokasi
terdapat nilai NJOP dan/atau pasaran umum yang berbeda dilakukan
penjumlahan dan dibagi sesuai jumlah yang ada
2. Peruntukan Bangun serah guna dan bangun guna serah untuk
kepentingan umum dan/atau kegiatan perdagangan
3. Besaran investasi dari mitra kerja
4. Penyerapan tenaga kerja dan Peningkatan PAD
i. Selama pengoperasian Tanah kas desa dan/atau Bangunan tetap milik
Pemerintah Desa
j. Penggunaaan tanah yang dibangun harus sesuai dengan Rencana
Umum Tata Ruang Wilayah/Kota (RUTRWK)
k. Biaya yang berkenaan dengan masa persiapan dan pelaksanaan
penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas
dibebankan kepada Mitra Kerja/Pihak Ketiga
2) Prosedur/tata cara Bangun serah guna dan bangun guna serah adalah
dengan mengajukan Surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Desa
dengan dilengkapi data-data sebagai berikut
a. Akte pendirian
b. Memiliki SIUP sesuai dengan Bidangnya
c. Telah melakukan kegiatan usaha sesuai bidangnya
d. Mengajukan proposal
e. Memiliki keahlian dibidangnya
f. Memiliki modal kerja yang cukup
g. Data teknis seperti rencana pembangunan gedung dsb.
3) Penyerahan kembali tanah kas desa/ gedung beserta fasilitas kepada
pemerintah desa yang bersangkutan dilaksanakan setelah masa
pengoperasian yang dijanjikan berakhir yang dituangkan kedalam berita
Acara.
Pasal 11
Tim Pengkaji Kelayakan Rencana Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan dapat bekerja sama dengan
Pihak Ketiga yang membidangi dan berkompeten terhadap rencana tersebut.
Adapun tugas dari Tim Pengkaji adalah sebagai berikut :

20. a. Menerima dan meneliti secara administrative permohonan yang diajukan
oleh pemohon
b. Meneliti dan membahas proposal/surat permohonan yang diajukan
pemohon yang berkaitan dengan jenis usaha, masa pengelolaan, besarnya
kontribusi dan hal – hal lain. Yang dianggap perlu sesuai bentuk
pemanfaatannya bersama- sama dengan pihak pemohon
c. Melakukan penelitian lapangan
d. Membuat berita acara hasil penelitian
e. Meneliti bonafiditas dan loyalitas Calon Pihak Ketiga serta Memberikan
saran pertimbangan kepada Kepala Desa
f. Menyiapkan surat jawaban penolakan atau persetujuan atas Rencana
Bangun Serah Guna dan Bangun Guna Serah
g. Menyiapkan surat perjanjian dan berita acara serah terima.
Pasal 12
Ayat (1)
Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini tidak termasuk
tanah dan bangunan dan jangka waktu pinjam pakai paling lama 7
(tujuh) hari dan dapat diperpanjang
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud Belum dan tidak bisa dimanfaatkan secara optimal
apabila Tanah kas Desa terletak ditengah kota dan tidak ada
jaringan irigasinya padahal tanah kas desa tersebut berjenis
persawahan sehingga tidak efektif lagi bagi sumber pendapatan
desa dapat dilepas kepada pihak ketiga dengan cara Ruislag.

21. Huruf b
Sudah tidak sesuai lagi peruntukan tanah artinya pada lokasi tanah
dan/atau bangunan milik desa dimaksud terjadi perubahan
peruntukan dan/atau fungsi kawasan wilayah yang mengacu
kepada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Bekasi, misalnya dari peruntukan wilayah
persawahan menjadi wilayah perumahan/perdagangan dan
sebagainya
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dialihfungsikan adalah berubahnya peruntukan lahan
misalnya Tanah Kas Desa berupa sawah maka sebelum sertifikat tanah
pengganti diselesaikan maka Tanah Kas Desa berupa sawah tersebut
tidak boleh dialihfungsikan menjadi bangunan, jalan dan sebagainya.
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Cukup Jelas

22. Huruf b
Yang dimaksud menyesuaikan dengan RTRW adalah Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bekasi yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi
Huruf c
Cukup Jelas
Huruf d
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Pengamanan dalam ketentuan ini dititik beratkan pada
penertiban/pengamanan secara fisik dan administrative, sehingga
Tanah Kas Desa tersebut dapat dipergunakan/dimanfaatkan secara
optimal serta terhindar dari penyerobotan pengambil alihan atau klaim
dari pihak lain
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b
Cukup Jelas
Huruf c
Pengamanan melalui upaya hukum terhadap tanah kas desa yang
bermasalah dengan pihak lain dilakukan dengan cara:
1. negosiasi (musyawarah) untuk mencari penyelesaian
2. penerapan hukum melalui tindakan represif/pengambil alihan,
penyegelan atau penyitaan secara paksa harus melibatkan
aparat yang berwenang dan Satuan polisi Pamong Praja
(Satpol PP).
Pasal 22
Ayat (1)
Pemeliharaan merupakan kegiatan atau tindakan agar Tanah Kas Desa
selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna
dan berhasil guna

23. Penyelenggaraan pemeliharaan dapat berupa :
a. Pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari
tanpa membebani anggaran
b. Pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang
dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang
mengakibatkan pembebanan anggaran
c. Pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang
dilakukan secara sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang
pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat
diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan
anggaran
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 23
Untuk menjamin kelancaran penyelengaraan pengelolaan Tanah Kas desa
secara berdayaguna dan berhasil guna, maka fungsi pembinaan, pengawasan
dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi
pengelolaan Tanah Kas desa di Kabupaten Bekasi.
Ayat (1)
Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian
pedoman bimbingan untuk melindungi tanah kas desa
Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan
menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan
pengelolaan tanah kas desa sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan
mengarahkan agar pengelolaan Tanah Kas desa berjalan sesuai
rencana yang telah ditetapkan.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

24. Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Ditetapkan Cikarang Pusat
pada tanggal 5 Mei 2010
BUPATI BEKASI,
ttd
H. SA’DUDDIN
Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,
ttd
H. DADANG MULYADI
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN NOMOR