Dokumen tersebut merangkum struktur organisasi dan tata kelola keuangan Inspektorat Kabupaten Bekasi. Terdiri dari pejabat dan personil inspektorat, dasar hukum, bentuk pengawasan, ruang lingkup, dan proses penyusunan anggaran pemerintahan desa.

1. OLEH :
H. SAMSUL B. HARAHAP, S.IP,
M.Si
( Inspektur Pembantu Wilayah III)
Cikarang, April 2012
1

2. STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
2

3. Personil Inspektorat
Pejabat Eselon II.b : 1 Orang
Pejabat Eselon III.a : 5 Orang
Pejabat Eselon IV.a : 15 Orang
Auditor : 12 Orang
Pelaksana : 30 Orang
Dalam proses pembentukan Jabatan Fungsional
Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah
(P2UPD)
3

4. Dasar Hukum
UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
PP Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat
Daerah
Permendagri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman
Tatacara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
Peraturan Bupati Bekasi Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Struktur Organisasi dan Tatakerja Inspektorat kabupaten
Bekasi.
4

5. DEFINISI PENGAWASAN
Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa
adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk
menjamin agar Pemerintahan desa berjalan secara
efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan
Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 7
tahun 2008 bahwa pengawasan dilaksanakan oleh
Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat
Kabupaten / Kota
5

6. BENTUK – BENTUK PENGAWASAN INSPEKTORAT
KABUPATEN / KOTA
1. Kegiatan pemeriksaan
2. Kegiatan Monitoring, dan
3. Kegiatan Evaluasi
Hasil pemeriksaan, monitoring dan evaluasi tersebut
dilaporkan kepada Bupati/walikota
6

7. Rekomendasi & Sanksi
 Hasil Pemeriksaan kegiatan pengawasan yang
dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada
inspektorat tersebut harus ditindaklanjuti
Pemerintah Desa sesuai dengan rekomendasi
 Pemerintah Desa yang tidak menindaklanjuti
rekomendasi dimaksud dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan Perturan perundang-undangan
7

8. RUANG LINGKUP PENGAWASAN
1. Administrasi Pemerintahan Desa; dan
2. Urusan pemerintahan Desa
Pengawasan dilakukan terhadap :
1. Kebijakan Desa
2. Kelembagaan desa
3. Keuangan Desa
4. Kekayaan Desa
8

9. DASAR HUKUM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA
 Sesuai PP 58 tahun 2005 Pembinaan,
Pengawasan dan Pemeriksaan Pengelolaan
keuangan desa dilakukan oleh
Bawasda/Inspektorat Kabupaten / Kota
 Sesuai Kep Bupati No. 35 Tahun 2004 Bawasda
membina dan mengawasi penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Bekasi
9

10. TUJUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
INSPEKTORAT TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
Untuk mengetahui apakah pelaksanan
pengelolaan keuangan desa telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
Untuk menilai pelaksanaan pengelolaan
anggaran telah memenuhi prinsip ekonomis,
efisien, efektif
Untuk menilai kehandalan pengendalian
intern dalam pengelolaan keuangan
10

11. CLEAN GOVERNMENT dan
GOOD GOVERNANCE
AK
PA
PA UN
TR R
N R TA
A T AN TI
T TI
TU KA SP SI
SI
BI
N RA AR PA
LI
TU YA AN PA
SI
TA
S SI SI S
A
M
??? REFORMASI PENGELOLAAN
KEUANGAN
11

12. PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Dasar Hukum :
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
PP 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah
Permendagri 37 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa
12

13. AZAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
TRANSPARAN
AKUNTABEL
PARTISIPATIF
TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN
Keuangan desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun
anggaran yakni mulai 1 Januari s.d. 31 Desember
13

14. ISTILAH / PENGERTIAN
1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang
dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dak
kewajiban desa tersebut.
2. Pengelolan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan
pengawasan keuangan desa
3. APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah desa dan BPD dan ditetapkan dengan
peraturan desa
14

15. Pemegang Kekuasaan Kepala Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
Bendahara Pelaksana Teknis Pengelolaan Sekdes
Desa Keuangan Desa (sebagai
koordinator)
&
Perangakat
Desa lainnya
15

16. KEWENANGAN KEPALA DESA SEBAGAI
PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan
APBDesa
Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan
Barang Desa
Menetapkan Bendahara Desa
Menetapkan petugas pemungutan penerimaan
desa
Menetapkan petugas pengelola barang milik desa
16

17. TUGAS SEKRETARIS DESA SELAKU
KOORDINATOR PTPKD
Menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan APBDesa
Menyusun dan melaksanakan kebijakan
pengelolaan barang Desa
Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan
APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDesa
Menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa
tentang pelaksanaan Peraturan Desa tentang
APBDesa dan perubahan APBDesa
17

18. BENDAHARA DESA
(ditetapkan dengan Kep. Kepala Desa)
TUGAS :
Menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, membayarkan, dan
mempertanggungjwabkan keuangan desa dalam
rangka pelaksanaan APBDesa
18

19. STRUKTUR APBDesa
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
19

20. Pendapatan Desa
→ Semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak desa dalam
satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali
Meliputi :
Pendapatan Asli Desa
Bagi hasil pajak kabupaten
Bagian dari retribusi kabupaten
Alokasi dana desa
Bantuan keuangan dari pemprov,pemkab dan
desa lain
Hibah
Sumbangan pihak ketiga
20

21. Belanja Desa
→ Semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu
tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali
oleh desa
Terdiri dari :
Belanja langsung
Belanja tidak langsung
21

22. Pembiayaan Desa
→ Semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dan / atau pengeluaran yang
akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun
tahun berikutnya oleh desa
Terdiri dari
Penerimaan pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
22

23. STRUKTUR APBDesa
• PENDAPATAN Rp. … … …
• BELANJA Rp. … … …
– Belanja Tidak Langsung Rp. … … …
– Belanja Langsung Rp. … … … (-)
Surplus/(Defisit) Rp. … … …
• PEMBIAYAAN
– Penerimaan Rp. … … …
– Pengeluaran Rp… … … (-)
Pembiayaan Neto Rp. … … … (-)
SILPA Tahun Berjalan Rp. … … …
23

24. PENYUSUNAN PEMBAHASAN RAPERDA
Kepala Desa
RAPERDA APBDesa RAPBDesa
bersama BPD
Sekdes
EVALUASI RAPERDA Bupati
APBDesa (bagian
Pemdes)
PENETAPAN RAPERADA
Kepala
APBDesa
Desa &
BPD
24

25. PENATAUSAHAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DESA
Wajib dilaksanakan oleh
bendahara desa :
Penatausahaan Penerimaan
Penatausahaan Pengeluaran
25

26. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN
 Dokumen penatausahaan penerimaan
menggunakan :
- Buku kas umum
- Buku kas pembantu perincian objek
penerimaan
- Buku kas harian pembantu
 Bendahara desa wajib
mempertanggungjawabkan penerimaan uang
melalui laporan pertanggung jawaban kepada
kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya
26

27. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN
 Dokumen Penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan
dengan Peraturan Desa tentang APBDesa melalui
pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) yang
harus disetujui oleh Kepala Desa melalui pelaksana teknis
pengelolaan keuangan desa (PTPKD)
 Dokumen Pentausahaan penggeluaran :
- Buku kas umum
- Buku kas pembantu perincian objek Pengeluaran
- Buku kas harian pembantu
 Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan
pengeluaran uang melalui laporan pertanggung jawaban
kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya
 Memungut dan meyetorkan Pajak PPN / PPh
27

28. PERTANGGUNGJAWABAN
APBDesa
PENYUSUNAN RAPERDesa PEMBAHASAN RAPERDesa Kepala
PERTANGGUNGJAWABAN PERTANGGUNGJAWABAN Desa &
PELAKSANAANAPBDesa PELAKSANAAN APBDesa BPD
& RANCANGAN
KEP. KEPALA DESA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PENETAPAN RAPERDesa Kepala
KEUANGAN PERTANGGUNGJAWABAN Desa &
Sekdes PELAKSANAAN APBDesa BPD
Paling
lambat 7
Paling PENYERAHAN RAPERDesa hari setelah
lambat 1 PERTANGGUNGJAWABAN
bulan penetapan
APBDesa KEPADA BUPATI
setelah TA.
berakhir
28

29. TERIMA KASIH
29