Pengaturan Tugas dan Uraian Kerja Seksi Bank

DISCLAIMER
Buku ini disusun berdasarkan peraturan yang masih berlaku. Apabila
terdapat perubahan peraturan atau dicabutnya peraturan atau
adanya peraturan baru, maka agar berpedoman pada peraturan
terbaru tersebut.

2 SAMBUTAN| KPPN Pelaihari
SAMBUTAN
KEPALA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROV.
KALIMANTAN SELATAN
Peran penting Seksi Bank KPPN adalah terlaksananya penyelesaian
transaksi pencairan dana, fungsi pengelolaan kas (cash management),
penerbitan daftar tagihan, pengelolaan rekening Kuasa BUN dan
bendahara serta penatausahaan pengembalian penerimaan negara.
Agar peran diatas terlaksana dengan baik, Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan telah menerbitkan peraturan ataupun surat dinas yang
memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas diatas.
Kebijakan dan peraturan yang beragam yang menjadi dasar dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Bank akan lebih mudah dipedomani
oleh para pegawai/pejabat di Seksi Bank baik yang baru dilantik ataupun
yang baru menempati posisinya apabila terkompilasi dan disusun dalam
sebuah buku.
Karena itu, saya menyambut baik upaya KPPN Pelaihari untuk
menyusun Buku Manual Seksi Bank pada KPPN SPAN. Saya harapkan
buku ini tidak hanya akan bermanfaat bagi Seksi Bank KPPN Pelaihari,
tetapi bisa berguna bagi rekan-rekan Seksi Bank KPPN di wilayah
Kalimantan Selatan, bahkan di seluruh KPPN. Saya kira, buku ini akan
memudahkan para “pendatang baru” di Seksi Bank agar dengan cepat
memahami pelaksanaan tugas di Seksi Bank.

3 SAMBUTAN| KPPN Pelaihari
Buku Manual tersebut tentu tidak bisa berdiri sendiri. Buku ini
diharapkan melengkapi Buku Panduan Aplikasi SPAN Seksi Bank yang
sudah ada.
Dengan demikian, pada gilirannya kualitas pelaksanaan tugas Seksi
Bank semakin meningkat dan ini akan bermuara pada kualitas
penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Banjarmasin, Agustus 2015
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provisi Kalimantan Selatan,
Dedi Sopandi

4 KATA PENGANTAR | KPPN Pelaihari
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas
terbitnya Buku Manual Seksi Bank pada KPPN SPAN ini. Bahwasanya
setiap pekerjaan membutuhkan pedoman agar hasil kerja sesuai dengan
produk yang ditetapkan. Begitu juga dengan pelaksanan tugas di Seksi
Bank KPPN.
Sayangnya, selama ini berbagai ketentuan tentang pelaksanaan
pekerjaan di Seksi Bank belum terbuku, masih berupa peraturan-
peraturan atau surat dinas yang tersebar dan belum terdokumentasi
dengan rapi.
Target kami sederhana saja, yaitu memudahkan kami dalam
mencari peraturan apabila menghadapi permasalahan seputar
pelaksanaan tugas di Seksi Bank. Untuk itu kemudian kami mencoba
merangkum seluruh peraturan yang terkait Seksi Bank.
Selain sebagai panduan dan referensi, buku ini merupakan upaya
pemetaan dan inventarisasi berbagai tugas dan peraturan terkait Seksi
Bank. Diharapkan hal ini akan membantu upaya revisi dan harmonisasi
peraturan pasca implementasi SPAN.
Jika kemudian buku ini berada di tangan Anda, itu tidak lain karena
semata-mata harapan kami, mudah-mudahan bisa berguna bagi rekan-
rekan lain yang bekerja di Seksi Bank KPPN. Apalagi bagi Anda yang baru
dimutasi ke Seksi Bank. Semoga ini menjadi lentera atau lampu penerang

5 KATA PENGANTAR | KPPN Pelaihari
dalam mengarungi rimba Seksi Bank. Pastinya, kalimat tersebut sangat
berlebihan.
Selamat menikmati buku ini. Diharapkan buku manual ini dapat
menambah efektifitas dan efisiensi serta peningkatan kinerja Seksi Bank
dalam melakukan tugas yang diembannya.
Semoga bermanfaat.
Pelaihari, Agustus 2015
Tim Penyusun
KPPN Pelaihari

6 DAFTAR ISI | KPPN Pelaihari
DAFTAR ISI
DISCLAIMER 1
SAMBUTAN 2
KATA PENGANTAR 4
DAFTAR ISI 6
BAB 1 TUGAS DAN URJAB SEKSI BANK 8
BAB 2 SOP SEKSI BANK 14
BAB 3 ALUR KERJA HARIAN KASI BANK 16
BAB 4 PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA 20
BAB 5 PELAPORAN DATA TRANSAKSI REVERSAL PENERIMAAN 27
BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI BANK PERSEPSI 34
BAB 7 KOREKSI DATA PENERIMAAN NEGARA 41
BAB 8 KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN NEGARA 45
BAB 9 PROSES PPR DAN PENERBITAN SP2D 47
BAB 10 PENATAUSAHAAN RETUR SP2D 51
BAB 11 PENERBITAN SPHL, SP3HL, MPHL BJS 54
BAB 12 REKENING MILIK SATUAN KERJA 59
BAB 13 REKONSILIASI DATA PFK 65
BAB 14 PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETOR/POTONGAN PFK 69
BAB 15 PENGEMBALIAN PENERIMAAN PADA TAHUN BERJALAN 72
BAB 16 PENGEMBALIAN PENERIMAAN ATAS KESALAHAN
REKAM/LIMPAH BANK/POS PERSEPSI 76
BAB 17 IMPLEMENTASI MPN G2 82
BAB 18 UPDATING DATA DAN SALDO REKENING KPPN 87

7 DAFTAR ISI | KPPN Pelaihari
BAB 19 LAPORAN BERKALA SEKSI BANK 89
BAB 20 APLIKASI PENDUKUNG SPAN 90
BAB 21 PENGAJUAN PERMASALAHAN KE SERVICE DESK 92
REFERENSI 94

8 BAB 1 TUGAS DAN URJAB SEKSI BANK| KPPN Pelaihari
BAB 1 TUGAS DAN URJAB SEKSI BANK
A. Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan.
2. Keputusan Menteri Keuangan nomor 597/KM.1/2013 tentang
Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Ditjen
Perbendaharaan.
B. Catatan
Dengan implementasi SPAN dan perkembangan peraturan saat ini,
beberapa uraian tugas dan kegiatan sudah tidak sesuai dengan kondisi
saat ini. Artinya: sudah tidak dilaksanakan lagi oleh Seksi Bank. Karena
itu, beberapa diantaranya kami sesuaikan dan beberapa diantaranya
tidak kami cantumkan.
C. Tugas
Seksi Bank mempunyai tugas melakukan penyelesaian transaksi
pencairan dana, fungsi cash management, penerbitan Daftar Tagihan,
pengelolaan rekening Kuasa BUN dan Bendahara serta penatausahaan
penerimaan negara.

D. Uraian Tugas Dan Kegiatan
1. Melakukan penyelesaian transaksi pencairan dana dan
penatausahaannya.
a. Menerima SPPT berikut bukti potong/setor (SSP/ SSPB/ SSBP)
dari Seksi Pencairan Dana;
b.Memastikan rincian kebutuhan dana harian (secara sistem setelah
SPPT tercetak, otomatis permintaan kebutuhan dana terkirim ke
Dit. PKN);
c. Melakukan pembuatan template pembayaran, payment proses
request (PPR) dan persetujuan pembayaran;
d.Mencetak daftar SP2D (bila diperlukan);
e. Melakukan pengecekan status penyelesaian SP2D dan monitoring
data retur SP2D.
2. Menerbitkan SPM Pengembalian Pendapatan akibat kesalahan
perekaman penerimaan oleh Bank/Pos Persepsi atau Pengembalian
penerimaan non anggaran akibat kelebihan pelimpahan Bank/Pos
Persepsi ke Bank Indonesia Tahun Anggaran berjalan.
a. Menerima permintaan pengembalian oleh Bank/Pos Persepsi
beserta dokumen;
b.Meneliti atas kesalahan perekaman dan/atau kelebihan
pelimpahan berdasarkan dokumen kelengkapan yang
disampaikan Bank/Pos Persepsi;
c. Meneliti kembali kesalahan perekaman dan/atau kelebihan
pelimpahan berdasarkan dokumen kelengkapan;

d.Meneruskan kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk
diterbitkan SKTB;
e. Menerbitkan SPP/SPM Pengembalian Pendapatan atas SKTB yang
diterbitkan Seksi Verifikasi dan Akuntansi dan SKP4 oleh Kepala
Kantor;
f. Meneruskan SPM Pengembalian Pendapatan beserta
kelengkapannya ke Seksi Pencairan Dana untuk proses penerbitan
SP2D.
3. Melakukan proses Pengembalian Pendapatan akibat kesalahan
perekaman penerimaan oleh Bank/Pos Persepsi atau Pengembalian
penerimaan non anggaran akibat kelebihan pelimpahan Bank/Pos
Persepsi Bank Indonesia Tahun Anggaran Yang Lalu ke Kantor Pusat
(Dit. PKN).
a. Menerima permintaan pengembalian oleh Bank/Pos Persepsi
beserta dokumen kelengkapan;
b.Meneliti atas kesalahan perekaman dan/atau kelebihan
pelimpahan berdasarkan dokumen kelengkapan yang
disampaikan Bank/Pos Persepsi;
c. Meneliti kembali kesalahan perekaman dan/atau kelebihan
pelimpahan berdasarkan dokumen kelengkapan;
d.Meneruskan kepada Seksi Verifikasi dan Akuntansi untuk
diterbitkan SKTB;
e. Membuat konsep Surat Permintaan Pengembalian Pendapatan
kepada Kepala Kantor;

f. Meneruskan Surat Permintaan Pengembalian Pendapatan dan
SKP4 yang ditandatangani Kepala Kantor, SKTB dari Seksi
Verifikasi dan Akuntansi kepada Subbagian Umum untuk
dikirimkan Ke Kantor Pusat (Dit. PKN).
4. Menerbitkan konsep SKP4 untuk proses pembayaran kembali dana
retur SP2D yang telah disetor ke kas negara.
a. Menerima SKTB dari Seksi Verifikasi dan Akuntansi;
b.Membuat konsep SKP4;
c. Meneliti, dan meneruskan SKP4 kepada Kepala Kantor untuk
ditandatangani.
5. Melakukan penatausahaan penerimaan negara melalui potongan
SPM, Bank Persepsi, Bank Devisa Persepsi dan Pos Persepsi.
a. Melakukan pemeriksaan Laporan Harian Penerimaan (LHP)
beserta dokumen pendukung;
b.Memeriksa dan mengkonversi ADK LHP;
c. Menjalankan menu SPGR Data Penerimaan dari Bank Persepsi
sampai dengan proses interface;
d.Merekam nomor SAKTI melalui menu Bank Statement Generator
dan menjalankan proses Create Bank Statements For BP Receipts;
e. Meneliti Laporan Hasil Rekonsiliasi Rekening Koran, Buku Putih
dan Laporan Transaksi Yang Belum Direkonsiliasi;
f. Memonitor Status LHP, Pelimpahan, dan Data Suspen melalui
OMSPAN;

g. Menyusun dan menyimpan arsip LHP berdasarkan tanggal, bulan,
dan tahun, termasuk dokumen pendukungnya sebagai pertinggal.
6. Menerbitkan nota koreksi data penerimaan negara.
a. Menerima permintaan koreksi data penerimaan negara dari
satker/pihak lain;
b.Membuat ADK koreksi dari OMSPAN;
c. Melakukan proses koreksi melalui menu SPAN;
d.Mencetak, memeriksa dan menandatangani nota koreksi serta
menyampaikan nota tersebut kepada satker/pihak lain.
7. Pengelolaan rekening milik Satuan Kerja.
a. Menerima surat permohonan persetujuan pembukaan rekening
dari satker;
b.Memproses dan membuat konsep surat persetujuan/penolakan
pembukaan rekening tersebut;
c. Meneliti dan menyampaikan konsep surat persetujuan/ penolakan
kepada Kepala KPPN untuk ditandatangani;
d.Mengirimkan surat tersebut ke instansi yang bersangkutan;
e. Menatausahakan surat persetujuan pembukaan rekening.
8. Melakukan penyusunan konsep tanggapan Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional.
a. Menerima tugas dari Kepala KPPN untuk menyusun tanggapan
LHP;

b.Mempelajari temuan LHP dan menyiapkan peraturan yang
menjadi dasar hukum;
c. Menyiapkan bahan tindak lanjut tanggapan LHP disertai dokumen
pendukungnya;
d.Menyusun konsep tanggapan LHP dan menyampaikannya kepada
Kepala KPPN untuk disetujui.

14 BAB 2 SOP SEKSI BANK | KPPN Pelaihari
BAB 2 SOP SEKSI BANK
A. Dasar Hukum
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-9292/PB/2014
tanggal 31 Desember 2014 hal Standard Operating Procedures (SOP)
Roll Out SPAN.
B. Daftar SOP Seksi Bank
Berikut daftar SOP Seksi Bank yang perlu dibaca dan dipahami (yang
menurut kami masih relevan. SOP yang sudah tidak relevan tidak kami
cantumkan). Untuk SOP silakan mengunduh di intranet.
1. Penatausahaan penerimaan negara pada KPPN;
2. Penyusunan Buku Bank KPPN;
3. Proses pembatalan rekonsiliasi rekening koran pada KPPN;
4. Persetujuan/penolakan pembukaan rekening atau penutupan
rekening satker/bendahara;
5. Penutupan rekening bank/pos persepsi;
6. Manual rekonsiliasi rekening koran pada KPPN;
7. Rekonsiliasi rekening koran pada KPPN KBI;
8. Penatausahaan penerimaan atas retur SP2D pada KPPN;
9. Konfirmasi setoran dari perorangan;
10. Konfirmasi setoran dari satker;
11. Koreksi atas penerimaan negara;
12. Penerbitan SP2D LS non gaji non kontraktual pada KPPN;

15 BAB 2 SOP SEKSI BANK | KPPN Pelaihari
13. Penerbitan SP2D gaji induk pada KPPN;
14. Penerbitan SP2D LS non gaji kontraktual pada KPPN;
15. Penerbitan SP2D PTUP/GUP nihil pada KPPN;
16. Penerbitan SPM retur yang telah disetor ke kas negara oleh KPPN;
17. Penerbitan SPM pengembalian penerimaan oleh KPPN;
18. Penerbitan SPHL pada KPPN;
19. Penerbitan SPM retur yang belum disetor ke kas negara oleh KPPN;
20. Penerbitan SP3HL pada KPPN;
21. Penerbitan persetujuan MPHL BJS pada KPPN;
22. Penerbitan SP2D atas SPM KP, SPM IB, SPM KBC, SPM KBM, SPM
KBPHTB dan SPM KPBB pada KPPN;
23. Penerbitan SP2D UP/TUP/GUP pada KPPN;
24. Rekonsiliasi bank seluruh rekening di KPPN;
25. Penyusunan laporan konsolidasi saldo kas pada KPPN (buku
putih);
26. Monitoring kebutuhan dana.

16 BAB 3 ALUR KERJA HARIAN KASI BANK | KPPN Pelaihari
BAB 3 ALUR KERJA HARIAN KASI BANK
Akses aplikasi SPAN pada komputer SPAN dengan alamat:
https://core.span.depkeu.go.id:4444/
A. PROSES PENERIMAAN LHP
(Harian – setiap sore atau esok paginya sebelum pukul 10.00)
1. Monitoring atas ADK yang sudah diproses interface dan berstatus
complete
 GR Bank Kasi
 SPGR Data Penerimaan Dari Bank Persepsi
 Tanggal Buku
 No. Rekening Bank
 Nama File Yang Diunggah
 Cari
 Lihat Status  Completed / Interface : Selesai-Normal
atau
Melalui menu Monitoring status LHP pada Modul Penerimaan di
OMSPAN.
2. Cek Nomor Sakti
 CM Bank Kasi
 SPAN Rekening Koran
 Bank Statement Generator
 Tanggal Statement

 Pencarian
atau
 SPAN Rekening Koran
 Rekonsiliasi Rekening Koran
 Nomor Rekening
 Tanggal
 Temukan
 Tinjau
 Baris
3. Create Bank Statements For BP Receipts (Jika belum dilakukan oleh
Staf)
 CM Bank Kasi
 SPAN Concurent
 Jalankan
 Kirim Permintaan Baru
 Permintaan Tunggal – OK
 Kirim Permintaan
Nama – OLV
Create Bank Statements For BP Receipts
4. Cetak Laporan (besok harinya, bila proses penerimaan ADK dilakukan
sore hari sebelumnya)
 CM Bank Kasi
 SPAN Concurent
 Jalankan

 Kirim Permintaan Baru
 Permintaan Tunggal – OK
 Kirim Permintaan
Nama – OLV
Buku Putih  pastikan wajar
Laporan Hasil Rekonsiliasi Rekening Koran (LHRRK) 
pastikan sudah reconciled semua
Laporan transaksi yang masih belum direkonsiliasi (LTYBD)
pastikan nihil
Buku Bank
*) Apabila Buku Putih sudah wajar, LHRRK sudah reconciled dan
LTYBD nihil, lakukan cetak pdf setiap hari. Dan kirimkan pdf tersebut
secara mingguan ke Kanwil.
B. PENGELUARAN / PROSES SP2D
Harian
1. Persetujuan SP2D
 PM Persetujuan SP2D
 Payments
 Entri
 Pembayaran, Nihil dan Pengesahan Positif
 Klik kotak Memerlukan Tindakan
 Cek dokumen SPPT, Daftar Tagihan
 Pay group / Bank

 Tanggal
 Nilai tagihan
*) Untuk SP2D Nihil atau SP2D dengan BO yg belum terkoneksi SPAN,
lakukan cetak SP2D pada blangko.
2. Pada sore hari, lakukan Pengecekan Status Penyelesaian SP2D
 PM Persetujuan SP2D
 Form Data Kirim Manual (XML) SP2D ke Bank
 Tanggal Dari
 Cari
 Lihat Status Pengiriman
Esok Hari
3. Esok hari, lakukan Cetak Daftar Retur (Jika Ada)
 GR Bank Kasi
 Request
 Run

20 BAB 4 PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA | KPPN Pelaihari
BAB 4 PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA
A. Dasar Hukum
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-
59/PB/2013 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Modul Kas
dalam SPAN.
2. Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor S-124/PB.3/2014 tanggal 7
Januari 2014 hal Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Rangka
Piloting SPAN.
7/PB/2014 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Pada SPAN.
78/PB/2006 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui
Modul Penerimaan Negara.
5. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 5999/PB/2014
tanggal 18 September 2014 hal Pengawasan dan Pelaporan
Transaksi Rekening Kuasa BUN di Daerah pada KPPN SPAN.
6. Surat Direktur TP nomor S-554/PB.8/2014 tanggal 7 Mei 2014 hal
Penatausahaan Penerimaan Negara dan Pengawasan Saldo Kas pada
KPPN SPAN.
32/PB/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Penerimaan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam
Rangka Penerapan Treasury Single Account.

8. Surat Direktur TP nomor S-8728/PB.8/2014 tanggal 15 Desember
2014 hal Penerapan dan Petunjuk Teknis Penggunaan Program
Bank Statement Generator Bank Persepsi Pada Seksi Bank KPPN
SPAN.
9. Surat Direktur TP nomor S-429/PB.8/2014 tangal 16 April 2014 hal
Petunjuk Penyelesaian pada SPAN terkait ADK Bank/Pos Persepsi
yang tidak mendapatkan NTPN dan NTPN yang sama dalam satu
rekening.
B. Poin-Poin Penting
1. Bank/Pos Persepsi atau Bank Devisa Persepsi menyampaikan
dokumen penerimaan negara ke KPPN mitra kerja, yang terdiri dari:
a. LHP;
b.ADK penerimaan;
c. Rekening Koran;
d.Nota debet/nota kredit;
e. Completion advice/confirmation advice (yang memuat nomor
SAKTI); dan
f. Bukti surat setoran yang berupa SSP, SSPBB, SSPCP, SSCP, SSBP,
SSPB, dan STBS.
2. Dalam PER-7/PB/2014 tidak mengatur batas waktu penyampaian
LHP oleh bank/pos persepsi, namun mengingat konsideran PER-
7/PB/2014 mencantumkan PER-78/PB/2006, maka pengaturan
batas waktu merujuk pada PER-78/PB/2006, yaitu: LHP paling

lambat diterima Seksi Bank pada pukul 09.00 waktu setempat hari
kerja berikutnya.
3. Seksi Bank membuat “Daftar Hadir Penyampaian Dokumen
Penerimaan (LHP, ADK, dll) ke KPPN oleh Bank/Pos Persepsi”
sebagai bahan evaluasi kinerja Bank/Pos Persepsi.
4. Apabila terjadi error ketika dilakukan unggah ADK penerimaan ke
SPAN dengan status NTPN kosong atau NTPN sama dalam satu
rekening, penyelesaian terhadap masalah tersebut agar
mempedomani S-429/PB.8/2014 diatas.
5. Proses interface atas ADK LHP yang selesai diunggah merupakan
titik dimana data transaksi penerimaan dibukukan di SPAN. Untuk
itu, Kepala Seksi Bank agar melakukan monitoring atas ADK yang
sudah dilakukan proses interface atau berstatus completed.
6. Tiga parameter untuk memastikan proses penatausahaan
penerimaan Negara telah dilakukan dengan benar, yaitu:
a. Laporan Transaksi yang Belum Direkonsiliasi: NIHIL;
b.Laporan Hasil Rekonsiliasi Rekening Koran dengan status
“unreconciled” NIHIL;
c. Laporan Konsolidasi Saldo Rekening KPPN (Buku Putih): wajar
dan dapat dijelaskan.
7. Beberapa hal yang perlu dicermati:
a. Pastikan ADK LHP di-upload dan ditatausahakan pada SPAN;
b.Proses rekonsiliasi transaksi pada rekening bank/pos persepsi
dilakukan berdasarkan tanggal transaksi;

c. Memastikan kebenaran pencatatan/input data pada BS generator,
meliputi: tanggal pelimpahan, nomor sakti, jumlah pelimpahan.
d.Apabila terdapat perbaikan atau koreksi dalam proses pembuatan
baris pelimpahan (kesalahan input data pada BS generator),
pastikan lakukan Pembatalan SPT yang sudah settle oleh Kasi
Bank.
8. Khusus KPPN KBI agar menyampaikan pdf rekening SUBRKUN
KPPN yang diunduh dari BIG-eB kepada KPPN Non KBI mitra
kerjanya melalui email/ftp masing-masing KPPN untuk digunakan
sebagai salah satu data sumber dalam perekaman pelimpahan
penerimaan persepsi (nomor sakti dan jumlah pelimpahan). Nomor
sakti dan jumlah pelimpahan yang direkam oleh KPPN non KBI
harus sama dengan yang ada dalam rekening SUBRKUN KPPN KBI.
9. Beberapa hal detil yang menyangkut:
a. Pedoman penyelesaian atas transaksi dengan status
“unreconciled” Rekening SUBRKUN KPPN pada KPPN KBI;
b.Pedoman pelaksanaan penatausahaan transaksi dan penyelesaian
atas transaksi dengan status “unreconciled” rekening persepsi;
c. Pedoman pelaksanaan penatausahaan transaksi dan penyelesaian
atas transaksi dengan status “unreconciled” rekening BO II;
d.Pengawasan transaksi dengan status “unreconciled”;
e. Laporan Konsolidasi Saldo Kas KPPN (Buku Putih) dan Fungsinya
Dalam Pengawasan Saldo Kas KPPN.
Agar memperhatikan dan mempedomani lampiran surat S-
554/PB.8/2014 diatas.

C. Penatausahaan di Bank/Pos Persepsi
1. Seluruh penerimaan negara wajib dilimpahkan ke Rekening
SUBRKUN KPPN pada Bank Indonesia paling lambat pada akhir hari
kerja.
2. Bank/Pos Persepsi dalam memberikan layanan penerimaan setoran
penerimaan negara selaku Bank/Pos Persepsi dilarang mengenakan
biaya kepada penyetor.
3. Bank/Pos Persepsi mitra kerja KPPN wajib menerima setiap setoran
penerimaan negara dari Wajib Pajak/Wajib Setor/Wajib Bayar
manapun baik nasabah maupun bukan nasabah pada setiap hari
kerja tanpa melihat nilai nominal pembayaran.
4. Bank/Pos Persepsi wajib menatausahakan penerimaan negara yang
diterima sesuai ketentuan.
5. Bank/Pos Persepsi wajib melimpahkan seluruh penerimaan negara
pada rekening penerimaan paling lambat pukul 16.30 waktu
setempat hari kerja bersangkutan.
6. Penerimaan negara yang dilimpahkan meliputi penerimaan yang
diterima setelah pukul 15.00 waktu setempat hari kerja sebelumnya
sampai dengan pukul 15.00 waktu setempat hari kerja
bersangkutan.
7. Pelimpahan tersebut dilakukan langsung ke Rekening SUBRKUN
KPPN KBI Induk pada Bank Indonesia untuk Bank/Pos Persepsi
yang bermitra dengan KPPN KBl lnduk dan KPPN Non KBI.
8. Bank/Pos Persepsi wajib menyampaikan LHP kepada KPPN mitra
kerja setiap hari kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

a. LHP berisi penerimaan negara yang diterima setelah pukul 15.00
waktu setempat pada hari kerja sebelumnya sampai dengan
penerimaan negara pukul 15.00 hari kerja yang bersangkutan;
b.LHP disampaikan ke KPPN paling lambat pukul 09.00 waktu
setempat hari kerja berikutnya.
9. Apabila ditemukan Bank/Pos Persepsi salah menerbitkan nota
debet yang mengakibatkan lebih/kurang/ terlambat limpah,
Bank/Pos Persepsi memperbaiki nota debet tersebut dan
menyampaikan perbaikannya ke KPPN.
D. Sanksi
1. Bank/Pos persepsi yang terlambat melimpahkan penerimaan
negara dikenakan sanksi denda sebesar 1 per seribu per hari dari
jumlah penerimaan yang kurang/terlambat dilimpahkan, dihitung
jumlah hari keterlambatan termasuk hari libur dan hari yang
ditetapkan sebagai hari libur/yang diliburkan.
2. Denda yang dikenakan sekecil-kecilnya sebesar Rp.5.000,- dan atas
transaksi setoran pembayaran denda tersebut tidak diberikan
imbalan jasa.
3. Apabila hasil monitoring dan evaluasi oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan dan KPPN ditemukan pelanggaran, maka
berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan, KPPN menetapkan denda
sebesar 5% dari nilai nominal imbalan jasa pelayanan sebagai
Bank/Pos Persepsi yang berhak diterima pada bulan bersangkutan
untuk setiap pelanggaran/berita acara. Mengingat Berita acara

rekonsiliasi imbalan jasa dibuat terpusat, KPPN agar melaporkan
penetapan denda tersebut kepada Dit. PKN.

27 BAB 5 PELAPORAN DATA TRANSAKSI REVERSAL PENERIMAAN | KPPN
Pelaihari
BAB 5 PELAPORAN DATA TRANSAKSI REVERSAL
PENERIMAAN
A. Dasar Hukum
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-
36/PB/2011 Tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Reversal
Penerimaan Negara.
2. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 25
/PB/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan nomor PER-78/PB/2006 Tentang Penatausahaan
Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara.
Bank/Pos Persepsi
A. Prosedur Pembalikan (Reversal)
1. Dalam hal terjadi kesalahan perekaman atas elemen-elemen data,
maka bank persepsi melakukan prosedur pembalikan (reversal)
sebelum dilakukan penyampaian LHP ke KPPN.
2. Prosedur reversal dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Reversal merupakan pembatalan transaksi akibat terjadinya
kesalahan perekaman oleh petugas bank persepsi.
b.Pembatalan transaksi oleh petugas bank persepsi dilakukan
setelah memperoleh persetujuan dari atasan langsung petugas
bank persepsi atau pejabat yang bertanggung jawab atas
penatausahaan transaksi penerimaan negara.

Pelaihari
c. Pelaksanaan reversal harus diikuti dengan pembuatan transaksi
baru sebagai pengganti transaksi yang dibatalkan segera setelah
pembatalan transaksi tersebut.
d.Dalam hal transaksi pengganti tidak dapat dicatat dan
dilimpahkan pada hari yang sama dengan transaksi yang
direversal, diperhitungkan sebagai keterlambatan/kekurangan
pelimpahan oleh bank persepsi sebesar nilai transaksi pengganti.
e. Transaksi reversal yang dilakukan bank persepsi beserta transaksi
pengganti harus tercatat dalam mutasi debet/kredit pada
rekening koran bank persepsi yang terdaftar pada sistem MPN.
f. Pelaksanaan reversal dilaporkan dalam suatu laporan reversal
sesuai ketentuan.
B. Pelaporan Reversal
1. Bank/Pos Persepsi membuat Daftar Transaksi Penerimaan Negara
yang di-reversal dengan memberikan keterangan penyebab
terjadinya reversal dan transaksi penggantinya serta fotocopy surat
setoran yang di-reversal.
2. Daftar tersebut dibuat dalam MS-Excel dan ditandatangani oleh
pejabat Bank/Pos Persepsi serta disampaikan paling lambat pukul
09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya bersamaan dengan
penyampaian LHP ke KPPN.
3. Penyampaian daftar transaksi tersebut disertai dengan pernyataan
bahwa Bank/Pos Persepsi bertanggungjawab atas kebenaran

Pelaihari
transaksi yang di-reversal dan bersedia dikenakan sanksi sesuai
ketentuan apabila transaksi reversal tersebut dinyatakan sah.
C. Reversal Akibat Kesalahan Perekaman Nilai Nominal Setoran
1. Dalam hal reversal dilakukan akibat kesalahan perekaman nilai
nominal setoran, Bank/Pos persepsi wajib membuat berita acara
reversal yang ditandatangani oleh pimpinan Bank/Pos persepsi
bersangkutan.
2. Berita acara reversal dibuat dalam rangkap 3 dan disampaikan
kepada KPPN mitra kerjanya bersamaan dengan penyampaian LHP
sesuai ketentuan.
D. Gagal Reversal
1. Dalam hal Bank/Pos persepsi tidak dapat melakukan reversal atau
gagal reversal atas kesalahan perekaman, bank persepsi wajib
membuat berita acara gagal reversal yang ditandatangani oleh
pimpinan Bank/Pos persepsi.
2. Berita acara tersebut dibuat dalam rangkap 3 dan disampaikan
kepada KPPN mitra kerja bersamaan dengan penyampaian LHP.
3. Bank/Pos persepsi wajib melakukan pelimpahan atas transaksi yang
tidak dapat direversal/gagal reversal.
4. Dalam hal terjadi kelebihan pelimbahan akibat gagal reversal,
pimpinan Bank/Pos persepsi mengajukan permintaan
pengembalian kelebihan pelimpahan kepada KPPN mitra kerjanya.

Pelaihari
5. Pengajuan permintaan pengembalian dapat dilakukan bersamaan
dengan penyampaian berita acara gagal reversal.
6. Dalam hal nilai nominal transaksi pengganti lebih besar dari
transaksi yang gagal direversal dan transaksi pengganti tidak dapat
dicatat dan dilimpahkan pada hari yang sama, selisih antara nominal
transaksi pengganti dengan nominal transaksi yang telah
dilimpahkan, diperhitungkan sebagai kekurangan pelimpahan oleh
Bank/Pos persepsi.
Seksi Bank KPPN
A. Pelaksanaan Reversal Pada KPPN
1. Menerima dan meneliti Daftar Transaksi Penerimaan Negara yang
di-reversal dari Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi.
2. Membandingkan daftar tersebut dengan data yang terdapat pada
intranet pada 2 (dua) hari kerja berikutnya.
3. Dalam hal data yang dilaporkan Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos
Persepsi tidak sesuai dengan data yang terdapat pada intranet,
KPPN melakukan konfirmasi kembali ke Bank Persepsi/Devisa
Persepsi/Pos Persepsi.
4. Menyusun Daftar Rekapitulasi Transaksi Penerimaan Negara yang
di-reversal dari Bank Persepsi/Devisa Persepsi/Pos Persepsi.
5. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reversal Transaksi Penerimaan
Negara berdasarkan Daftar Rekapitulasi Transaksi Penerimaan
Negara.

Pelaihari
6. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Reversal Transaksi
Penerimaan Negara dilampiri dengan softcopy Daftar Rekapitulasi
Transaksi Penerimaan Negara yang di-reversal secara bulanan ke
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan paling lambat tanggal 7
(tujuh) bulan berikutnya.
7. Dalam hal tanggal 7 (tujuh) bulan berikutnya adalah hari libur/
diliburkan, maka pengiriman dilakukan pada hari kerja berikutnya.
B. Reversal Akibat Kesalahan Perekaman Nilai Nominal Setoran
1. Dalam hal reversal dilakukan akibat kesalahan perekaman nilai
nominal setoran, bank persepsi wajib membuat berita acara
reversal yang ditandatangani oleh pimpinan bank persepsi
bersangkutan.
2. Berita acara reversal dibuat dalam rangkap 3 dan disampaikan
kepada KPPN mitra kerjanya bersamaan dengan penyampaian LHP
sesuai ketentuan.
3. Berita acara ditandatangani Kepala KPPN dan disampaikan kepada :
a. Lembar 1 untuk Pimpinan Bank/Pos Persepsi;
b.Lembar 2 untuk Direktur PKN cq. Kepala Subdit Penerimaan
Negara secara mingguan dan dikirimkan pada setiap hari kerja ke-
2 minggu berikutnya;
c. Lembar 3 sebagai arsip KPPN.

Pelaihari
C. Gagal Reversal
1. Dalam hal Bank/Pos persepsi tidak dapat melakukan reversal atau
gagal reversal atas kesalahan perekaman, Bank/Pos persepsi wajib
membuat berita acara gagal reversal yang ditandatangani oleh
pimpinan bank persepsi.
2. Berita acara tersebut dibuat dalam rangkap 3 dan disampaikan
kepada KPPN mitra kerja bersamaan dengan penyampaian LHP.
3. Berita acara ditandatangani Kepala KPPN dan disampaikan kepada :
a. Lembar 1 untuk Pimpinan Bank/Pos Persepsi;
b.Lembar 2 untuk Direktur PKN cq. Kepala Subdit Penerimaan
Negara secara mingguan dan dikirimkan pada setiap hari kerja ke-
2 minggu berikutnya;
c. Lembar 3 sebagai arsip KPPN.
4. Bank/Pos persepsi wajib melakukan pelimpahan atas transaksi yang
tidak dapat direversal/gagal reversal.
5. Dalam hal terjadi kelebihan pelimbahan akibat gagal reversal,
pimpinan Bank/Pos persepsi mengajukan permintaan
pengembalian kelebihan pelimpahan kepada KPPN mitra kerjanya.
6. KPPN melakukan pengujian/verifikasi dan atau pembayaran atas
permintaan pengembalian kelebihan pelimpahan tersebut.
7. Dalam hal transaksi pengganti dalam pelaksanaan reversal tidak
dapat dicatat dan dilimpahkan pada hari yang sama dengan
transaksi yang direversal, diperhitungkan sebagai

Pelaihari
keterlambatan/kekurangan pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi
sebesar nilai transaksi pengganti.
8. Dalam hal nilai nominal transaksi pengganti lebih besar dari
transaksi yang gagal direversal dan transaksi pengganti tidak dapat
dicatat dan dilimpahkan pada hari yang sama, selisih antara nominal
transaksi pengganti dengan nominal transaksi yang telah
dilimpahkan, diperhitungkan sebagai kekurangan pelimpahan oleh
bank/pos persepsi.

34 BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI BANK PERSEPSI | KPPN Pelaihari
BAB 6 MONITORING DAN EVALUASI BANK PERSEPSI
A. Dasar Hukum
Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-
57/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring Dan
Evaluasi Kepatuhan Bank Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan
Perjanjian Jasa Pelayanan Perbankan Sebagai Bank Persepsi/Devisa
Persepsi/Pos Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan Treasury Single
Account (TSA) Penerimaan.
B. Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan Bank/Pos
Persepsi terkait kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian jasa
pelayanan perbankan, meliputi:
1. Perencanaan kegiatan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan
Bank/Pos Persepsi:
a. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN
menyusun rencana kegiatan monitoring dan evaluasi atas
kepatuhan Bank/Pos Persepsi;
b.Penyusunan Tim monitoring dan evaluasi atas kepatuhan
Bank/Pos Persepsi. Keanggotaan tim dapat melibatkan Kantor
Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas kepatuhan Bank/Pos
Persepsi yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dan KPPN meliputi:
a. Kepatuhan atas penyampaian Laporan Harian Penerimaan (LHP)
oleh Bank/Pos Persepsi;
b.Kepatuhan atas pelaksanaan pelimpahan atas setoran penerimaan
negara yang diterima oleh Bank/Pos Persepsi;
c. Kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam melaksanakan ketentuan
tentang pelaksanaan Reversal transaksi penerimaan negara;
d.Kepatuhan atas pelaksanaan penyetoran denda atas sanksi yang
dikenakan KPPN kepada Bank/Pos Persepsi;
e. Kepatuhan atas jam buka/tutup loket layanan Bank/Pos Persepsi
kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor;
f. Kepatuhan atas Bank/Pos Persepsi dalam menerima seluruh
setoran penerimaan negara yang dilakukan oleh Wajib
Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor termasuk dari bukan nasabah;
g. Kepatuhan terhadap pembebasan biaya atas jasa layanan
perbankan yang diberikan oleh Bank/Pos Persepsi kepada Wajib
Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor yang menyetorkan penerimaan
Negara.
3. Monitoring kepatuhan penyampaian Laporan Harian Penerimaan
oleh Bank/Pos Persepsi dilakukan sebagai berikut:
a. Bank/Pos Persepsi menyampaikan LHP beserta ADK dan
dokumen pendukung kepada KPPN mitra kerja paling lambat
pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya;

b.Petugas pengantar LHP Bank/Pos Persepsi menandatangani
daftar hadir penyampaian LHP ke KPPN pada saat ADK LHP dan
dokumen pendukung diterima petugas Front Office (FO) Seksi
Bank (sebagaimana Lampiran I SE-57/PB/2013);
c. KPPN menyampaikan peringatan kepada Bank/Pos Persepsi atas
terjadinya keterlambatan penyampaian LHP;
d.KPPN melakukan rekapitulasi daftar hadir petugas pengantar LHP
Bank/Pos Persepsi dan menyampaikan hasil monitoring dan
evaluasi atas kepatuhan penyampaian LHP oleh Bank/Pos
Persepsi kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan secara bulanan sebagaimana Lampiran II SE-
57/PB/2013.
4. Monitoring ketepatan pelimpahan setoran penerimaan negara oleh
Bank/Pos Persepsi dilakukan sebagai berikut:
a. Bank/Pos Persepsi melakukan pelimpahan penerimaan negara ke
Rekening Sub RKUN KPPN mitra kerja (501.000xxx.xxx) setiap
hari kerja paling lambat pukul 16.30 waktu setempat;
b.Petugas pada Seksi Bank melakukan monitoring terhadap
pelimpahan penerimaan negara berdasarkan LHP dan Nota Debet
yang disampaikan oleh Bank/Pos Persepsi;
c. Setelah menerima rekening koran dan Nota Kredit dari Bank
Indonesia serta LHP dan Nota Debet dari Bank/Pos Persepsi,
KPPN membandingkan Nota Debet dan Nota Kredit atas
pelimpahan penerimaan negara oleh Bank/Pos Persepsi;

d.KPPN mengenakan denda atas keterlambatan/kekurangan
pelimpahan kepada Bank/Pos Persepsi;
e. KPPN melakukan rekapitulasi atas terjadinya kekurangan/
keterlambatan pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi dan
menyampaikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan secara bulanan sebagaimana lampiran II SE-
57/PB/2013.
5. Monitoring atas kepatuhan Bank/Pos Persepsi melaksanakan
ketentuan tentang reversal:
a. Bank/Pos Persepsi menyampaikan Laporan Pelaksanaan Reversal
atas transaksi penerimaan negara bersamaan dengan
penyampaian LHP penerimaan hari kerja berkenaan;
b.Petugas pada Seksi Bank melakukan monitoring terhadap
penyampaian laporan reversal yang disampaikan oleh Bank/Pos
Persepsi;
c. KPPN membandingkan Laporan Pelaksanaan reversal yang
disampaikan oleh Bank/Pos Persepsi dengan data yang terdapat
pada intranet;
d.Dalam hal terdapat perbedaan antara Laporan Pelaksanaan
Reversal yang disampaikan oleh Bank/Pos Persepsi dengan data
pada intranet, KPPN meminta konfirmasi kepada Bank/Pos
Persepsi;
e. Dalam hal Bank/Pos Persepsi melakukan reversal tidak sesuai
dengan ketentuanKPPN menyampaikan teguran kepada Bank/Pos
Persepsi;

f. KPPN melakukan rekapitulasi atas pelaksanaan reversal oleh
Bank/Pos Persepsi dan menyampaikan kepada Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara bulanan sebagaimana
lampiran II SE-57/PB/2013.
6. Monitoring atas kepatuhan penyetoran denda atas sanksi yang
dikenakan kepada Bank/Pos Persepsi dilakukan sebagai berikut:
a. Atas denda kekurangan/ keterlambatan pelimpahan/ pelanggaran
yang dilakukan oleh Bank/Pos Persepsi, Petugas pada Seksi Bank
KPPN melakukan monitoring dengan melakukan pengawasan atas
pembayaran denda tersebut;
b.KPPN mengirimkan surat permintaan penyetoran denda kepada
Bank/Pos Persepsi yang kurang/terlambat pelimpahan/
melakukan pelanggaran;
c. Dalam hal Bank/Pos Persepsi belum/tidak menyetorkan denda
kekurangan/keterlambatan pelimpahan, KPPN mengirimkan
peringatan dan meminta Bank/Pos Persepsi untuk menyetorkan
denda dengan tembusan kepada Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan;
d.Dalam hal Bank/Pos Persepsi menyampaikan keberatan atas
denda yang dikenakan, KPPN/ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dapat mengevaluasi kembali pengenaan denda
secara berjenjang sesuai dengan perjanjian kerja sama antara
Ditjen Perbendaharaan dengan Bank/Pos Persepsi;
e. Sanksi denda yang dikenakan kepada Bank/Pos Persepsi oleh
KPPN, dapat dijadikan faktor pengurang pada rekonsiliasi imbalan

jasa pelayanan yang diberikan kepada Bank/Pos Persepsi dalam
hal nilai denda yang dikenakan lebih kecil atau sama dengan
besaran imbalan jasa yang diterima oleh Bank/Pos Persepsi;
f. Pemotongan imbalan jasa sebagai kompensasi pembayaran denda
dapat dilakukan berdasarkan persetujuan Bank/Pos Persepsi
berkenaan atau setelah permohonan keberatan denda ditolak oleh
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
g. KPPN membuat pengawasan terhadap pengenaan denda dan
mengirimkan laporan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan setiap bulan.
7. Monitoring atas kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan
perjanjian terkait ketentuan :
a. jam buka/tutup loket;
b.layanan setoran penerimaan negara tanpa membedakan jumlah
setoran dan/atau nasabah/bukan nasabah; dan
c. kepatuhan terhadap pembebasan biaya atas jasa layanan
perbankan kepada WP/WB/WS dilakukan dalam bentuk
pelaksanaan uji petik terhadap layanan Bank/ Pos Persepsi mitra
KPPN sebagai berikut:
1) Pelaksanaan uji petik dikoordinir oleh Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara berkala bersama-
sama dengan KPPN setempat;
2) Pelaksanaan uji petik dalam kurun waktu satu tahun anggaran,
dilaksanakan kepada Bank/Pos Persepsi di minimal 2 (dua)

KPPN wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
3) Pelaksanaan uji petik dapat dilakukan dengan cara :
a) Melakukan uji penyetoran pada loket bank/pos persepsi
mitra kerja KPPN (mistery guest), misal: petugas monitoring
dan evaluasi mencoba melakukan setoran dalam jumlah
yang kecil mendekati jam tutup loket (15.00 waktu
setempat); dan/atau;
b) Melakukan wawancara dengan penyetor (WP/WB/WS) atas
layanan penerimaan negara pada Bank/Pos persepsi terkait
pelaksanaan kewajiban Bank/Pos Persepsi dalam
pelaksanaan layanan penerimaan negara; dan/atau;
c) Melakukan wawancara dengan petugas Bank/Pos Persepsi
untuk menguji pemahaman petugas Bank/Pos Persepsi
dalam melaksanakan ketentuan perjanjian;
d) Membuat Berita Acara atas pelaksanaan uji petik yang
ditandatangani oleh Tim Uji Petik dan pejabat yang
berwenang pada Bank/Pos Persepsi berkenaan.
d.Dalam hal ditemukan pelanggaran atas pelaksanaan perjanjian
jasa layanan perbankan sebagai Bank/Pos Persepsi, KPPN
memberikan sanksi kepada Bank/Pos Persepsi terkait sesuai
dengan ketentuan.

41 BAB 7 KOREKSI DATA PENERIMAAN NEGARA | KPPN Pelaihari
BAB 7 KOREKSI DATA PENERIMAAN NEGARA
A. Dasar Hukum
16/PB/2014 Tentang Tata Cara Koreksi Data Transaksi Keuangan
Pada SPAN.
2. Surat Direktur TP nomor S-1162/PB.8/2015 tanggal 12 Februari
2015 hal Pelaksanaan Interface LHP, Monitoring Pelimpahan dan
Koreksi atas Data Penerimaan Negara pada SPAN.
3. Surat Direktur TP nomor S-3858/PB.8/2015 tanggal 11 Mei 2015
hal Koreksi Data Transaksi Keuangan SPAN TA.2015.
4. Surat Direktur TP nomor S-4455/PB.8/2015 tanggal 29 Mei 2015
hal Penyampaian hal-hal terkait Modul Penerimaan pada SPAN.
5. Surat Direktur PKN nomor S-5117/PB.3/2015 tanggal 17 Juni 2015
hal Koreksi data penerimaan Negara yang tervalidasi ke KPPN 999
pada SPAN.
6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-5617/PB/2015
tanggal 2 Juli 2015 hal Jadwal Periode Buka Tutup (Open Close
Periode) SPAN.
KPPN SPAN.
8. Surat Direktur TP nomor S-6832/PB.8/2015 tanggal 13 Agustus
2015 hal Penambahan Menu Pada User Seksi Bank terkait Modul GR
dan Penyampaian Tambahan Panduan Koreksi Penerimaan.

1. Koreksi data transaksi keuangan dilakukan berdasarkan
permintaan satker atau pihak lain yang terkait dengan pelaksanaan
transaksi pengeluaran/penerimaan. Koreksi dapat dilakukan tanpa
adanya permintaan dalam hal:
a. Berdasarkan post audit terdapat data yang dapat dijadikan
dasar koreksi.
b. Data transaksi keuangan lainnya yang menurut ketentuan harus
dilakukan koreksi.
2. KPPN hanya dapat melakukan koreksi penerimaan yang menjadi
penerimaan satker dalam wilayah kerja KPPN berkenaan.
3. Dalam hal terdapat permintaan koreksi atas:
a. Setoran pada satker dalam wilayah kerja KPPN lain;
b. Transaksi penerimaan dari satker mitra kerja KPPN yang
tervalidasi realisasi penerimaannya ke KPPN lain;
Maka, KPPN meneruskan permintaan koreksi dimaksud kepada
KPPN lain dengan disertai informasi original BAS atas penerimaan
Negara tersebut.
4. Transaksi penerimaan yang tervalidasi ke KPPN 999 (misalnya:
akun PFK), maka surat permintaan koreksi dari KPPN diajukan ke
KPPN Khusus Penerimaan untuk dilakukan koreksi oleh KPPN
Khusus Penerimaan, dengan dilengkapi data informasi segmen BAS
beserta copy dokumen setoran.
5. Dalam hal terdapat data penerimaan dengan kode satker suspen
(ZZZxxx, x adalah kode KPPN) dan kode akun suspen (akun

498111) pada KPPN, agar dilakukan koreksi dengan merujuk pada
dokumen setoran.
6. Sesuai Surat Direktur TP nomor S-4455/PB.8/2015 diatas, akun
suspen (498111) dinonaktifkan di SPAN. Apabila terdapat akun
yang salah, maka pada proses validasi ADK LHP akan terjadi error.
Dalam hal ini, KPPN agar melakukan unggah ADK melalui aplikasi
konversi dan diperbaiki akunnya sesuai dokumen sumber.
7. Pelaksanaan koreksi data penerimaan Negara pada SPAN hanya
dapat dilakukan untuk data yang ada dalam segmen COA. Untuk
permintaan koreksi yang bukan merupakan bagian dari segmen
COA, seperti masa pajak atau NPWP atau kode KPBC, tidak dapat
dilakukan koreksi melalui SPAN.
8. Dalam hal terjadi error atas koreksi penerimaan dimana periode
akuntansinya telah ditutup di SPAN, agar tanggal buku pada ADK
Koreksi disesuaikan menjadi tanggal sesuai pengaturan dalam
surat S-5617/PB/2015 diatas.
9. Koreksi atas transaksi penerimaan bulan berjalan maka diberi
tanggal buku sesuai dengan tanggal transaksi.
10. Koreksi atas transaksi penerimaan bulan yang lalu yang dilakukan
sampai dengan tanggal 13 bulan berikutnya dapat dilakukan
melalui subledger (Modul GR) dan diberi tanggal terakhir bulan
sebelumnya serta dibukukan sebagai koreksi pada periode bulan
sebelumnya.
11. Matriks koreksi (tanggal buku koreksi) lihat di lampiran II surat
Direktur TP S-6832/PB.8/2015.

12. Apabila terdapat ADK koreksi (dari OMSPAN) yang ketika
diunggah dan divalidasi mengalami error dengan status “NTPN,
COA berbeda dengan original informasi”, maka agar berpedoman
pada lampiran IV surat Direktur TP S-6832/PB.8/2015.

45 BAB 8 KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN NEGARA | KPPN Pelaihari
BAB 8 KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN NEGARA
A. Dasar Hukum
14/PB/2013 Tentang Pelaksanaan Konfirmasi Surat Setoran
Penerimaan Negara Menggunakan Aplikasi Konfirmasi.
KPPN SPAN.
1. Dalam rangka memastikan setoran penerimaan Negara telah
diterima di Kas Negara, KPPN dapat memberikan konfirmasi setoran
melalui aplikasi SPAN berdasarkan permintaan konfirmasi dari
Satker.
2. Konfirmasi setoran dilakukan oleh KPPN yang melakukan
penatausahaan atas setoran penerimaan negara berkenaan.
3. Konfirmasi setoran dilakukan pada waktu:
a. satu hari kerja setelah tanggal penenmaan negara (H+1); atau
b. setelah melakukan proses interface oleh Kepala Seksi Bank pada
aplikasi SPAN.
4. Dalam rangka konfirmasi, satker menyampaikan ke KPPN:
a. daftar surat setoran penerimaan negara yang akan dikonfirmasi;

46 BAB 8 KONFIRMASI SETORAN PENERIMAAN NEGARA | KPPN Pelaihari
b.ADK konfirmasi; dan
c. fotokopi surat setoran.
5. Penerimaan negara yang berasal dari potongan SPM sudah sah
masuk ke kas negara ketika diterbitkan SP2D atas SPM
bersangkutan. Untuk itu, NTPN atas penerimaan dimaksud adalah
nomor SP2D.
C. Konfirmasi Setoran PNBP
1. Pelaksanaan pembayaran yang dananya bersumber dari PNBP, bukti
setor yang digunakan sebagai lampiran SPM agar :
a. Satker wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu atas SSBP
yang menjadi dasar pembayaran sebelum SPM diajukan ke KPPN
b.Bukti konfirmasi menggunakan daftar hasil konfirmasi yang
dihasilkan dari aplikasi SPAN.
D. Lain-Lain
1. Permintaan konfirmasi setoran penerimaan negara oleh pihak lain
selain bendahara dilakukan dengan menyampaikan surat
permohonan konfirmasi kepada KPPN.
2. Penunjukan petugas Konfirmasi dilakukan oleh Kepala KPPN
dengan menerbitkan Surat Keputusan disertai spesimen tanda
tangan dan paraf petugas. Setiap user SPAN Seksi Bank dapat
melakukan proses konfirmasi.

47 BAB 9 PROSES PPR DAN PENERBITAN SP2D| KPPN Pelaihari
BAB 9 PROSES PPR DAN PENERBITAN SP2D
A. Dasar Hukum
tanggal 7 Maret 2014 hal Penyampaian SPM gaji terusan,
kekurangan gaji, gaji susulan dan gaji ke-13 pada KPPN SPAN.
2. Surat Direktur TP nomor S-369/PB.8/2014 tanggal 2 April 2014 hal
Penyaluran dana SP2D melalui SPAN.
56/PB/2013 tentang Alur Dokumen Pencairan Dana melalui
Penerbitan SP2D/Daftar SP2D pada saat Piloting SPAN.
1. Mekanisme penyelesaian atas pembayaran gaji terusan, kekurangan
gaji, gaji susulan dan gaji ke-13 pada KPPN SPAN diatur sbb:
a. Pengajuan SPM oleh satker dilakukan paling cepat pada bulan
berkenaan;
b.Penerbitan SP2D atas SPM tersebut dibebankan pada RPKBUN P.
SPAN.
2. Seksi Bank agar memastikan kebenaran template payment process
request (PPR) yang dibuat dalam aplikasi SPAN yaitu memastikan
kesesuaian antara paygroup dengan rekening pembayar.
3. Pada prinsipnya, alur penerbitan SP2D pada Seksi Bank adalah
sebagai berikut:

48 BAB 9 PROSES PPR DAN PENERBITAN SP2D | KPPN Pelaihari
Pelaksana Seksi Bank
a. Menerima SPPT dari Petugas Pengatur Dokumen Seksi Pencairan
Dana.
b.Melakukan penayangan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal
Jatuh Tempo pada SPAN.
c. Mencetak Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per
Bank pada SPAN sesuai data kelompok bayar pada Daftar Tagihan
Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo.
d.Melakukan pemilahan SPPT dan melampirkannya berdasarkan
Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank.
e. Membuat Permintaan Proses Pembayaran (Payment Process
Request/PPR) pada SPAN sesuai kelompok bayar pada Daftar
Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank.
f. Melakukan review tagihan pada PPR berdasarkan SPPT.
g. Menghapus tagihan dari PPR untuk SPPT yang belum diterima.
h.Mengirimkan permintaan proses pembayaran pada SPAN.
i. Menyampaikan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo
per Bank berikut SPPT kepada Kepala Seksi Bank.
Kepala Seksi Bank
a. Menerima Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per
Bank berikut SPPT dari Pelaksana Seksi Bank.
b.Memilih permintaan proses pembayaran yang akan diproses dari
daftar kerja pada SPAN.
c. Melakukan review permintaan proses pembayaran tagihan pada
SPAN berdasarkan SPPT.

d.Melakukan persetujuan proses pembayaran pada SPAN.
e. Menyampaikan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo
per Bank berikut SPPT kepada Pelaksana Seksi Bank untuk
dilakukan pencetakan Daftar SP2D Untuk Satker.
a. Menerima Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per
Bank berikut SPPT dari Kepala Seksi Bank.
b.Mencetak Daftar SP2D Untuk Satker pada SPAN dalam rangkap
dua.
c. Menyampaikan Daftar SP2D Untuk Satker kepada Subbagian
Umum.
d.Menatausahakan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh
Tempo per Bank berikut SPPT sebagai pertinggal Seksi Bank.
4. Kepala Seksi Bank agar melakukan pengecekan status penyelesaian
SP2D melalui Form Data Kirim Manual (XML) SP2D ke Bank
(Form_17) pada menu PM Persetujuan SP2D.
5. Beberapa hal yang menyangkut:
a. Pemilihan paygroup dan rekening pembayar pada proses PPR;
b.Jadwal Approval SPPT dan PPR;
c. Approval SPPT, Tanggal PPR/SP2D, Approval PPR/SP2D,
Kebutuhan dana dan Pembayaran SP2D;
d.Daftar Status penyelesaian SP2D dan tindaklanjut (Form_17);
e. Tindak lanjut atas kesalahan dalam pemberian tanggal SP2D;
f. Tindak lanjut kesalahan pemilihan pay group dan PPR
belum/sudah di-approve oleh Kasi Bank;

g. Pembatalan (void) PPR/SP2D dan tindak lanjutnya;
h.Format permintaan konfirmasi atas dana SP2D.
Agar memperhatikan dan mempedomani lampiran surat S-
369/PB.8/2014 diatas.

51 BAB 10 PENATAUSAHAAN RETUR SP2D | KPPN Pelaihari
BAB 10 PENATAUSAHAAN RETUR SP2D
A. Dasar Hukum
30/PB/2014 Tentang Mekanisme Penyelesaian dan Penatausahaan
Retur SP2D Dalam Rangka Implementasi SPAN.
2. Surat Direktur TP nomor S-6388/PB.8/2015 tanggal 29 Juli 2015
hal Petunjuk Penyelesaian Retur SP2D pada KPPN terkait
Implementasi SPAN.
1. Dalam pelaksanaan pembayaran dana ke pihak penerima atas SP2D
yang diterbitkan melalui SPAN terdapat kejadian dimana dana
sudah masuk ke rekening penerima namun SP2D tersebut muncul
pada daftar retur SP2D di KPPN. Jika terjadi hal demikian, KPPN
agar membuat permintaan reversal retur SP2D yang ditujukan ke
Dit. PKN dan ditembuskan ke Dit.TP.
2. Atas kejadian tersebut, kemudian timbul pertanyaan: apakah daftar
retur dari SPAN atau OMSPAN masih perlu kita kroscek lagi dengan
monitoring SP2D, untuk memberikan keyakinan bahwa transaksi
tersebut benar-benar diretur. Yang itu berarti kita masih belum
begitu yakin atas kebenaran daftar retur tersebut.
3. Lebih jauh lagi kami membayangkan misalnya: berdasarkan daftar
retur, KPPN langsung membuat pemberitahuan retur ke satker. Atas
dasar surat tersebut, satker mengajukan ralat rekening, lalu seksi

bank menerbitkan SPP dan SPM. Dan kemudian retur tersebut
terbayarkan. Yang berarti atas transaksi tersebut terbayarkan dua
kali. Apakah dalam hal ini KPPN harus bertanggung jawab?
4. Apabila KPPN menerima pengaduan tertulis dari KPA satker perihal
dana yang belum masuk ke rekening penerima atas SP2D yang
diterbitkan melalui SPAN (sementara di daftar retur tidak ada), agar
KPPN melaporkan hal tersebut ke service desk.
5. Pembukuan transaksi penerimaan dana retur SP2D dilakukan
melalui mekanisme pencatatan penerimaan dana retur SP2D
menggunakan SPAN.
6. Berdasarkan pembukuan transaksi penerimaan dana retur SP2D
(Daftar Retur SP2D), KPPN menyampaikan Surat Pemberitahuan
Retur SP2D ke KPA/satker dengan dilampiri Daftar Retur SP2D.
(Biasanya retur SP2D akan muncul dalam daftar retur SP2D di SPAN
setelah dua hari kerja sejak tanggal kejadian)
7. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Retur SP2D, KPA/satker
melakukan perbaikan data supplier dan atau data kontrak pada
aplikasi SPM/GPP dan menyampaikan Surat Ralat/Perbaikan
Rekening ke KPPN paling lambat 7 hari kerja setelah Surat
Pemberitahuan Retur SP2D diterima, dengan dilampiri:
a. SPTJM
b. ADK untuk pendaftaran data supplier jika supplier belum pernah
didaftarkan ke SPAN atau data supplier yang telah didaftarkan
memerlukan perubahan pada nama bank dan atau nomor
rekening

c. Surat permintaan perubahan data supplier dalam hal perubahan
data supplier bukan merupakan kesalahan/perubahan nama
bank dan atau nomor rekening
d. ADK perubahan data kontrak apabila perubahan data supplier
mengakibatkan perubahan data kontrak yang telah didaftarkan
di SPAN.
8. Setelah menerima surat dari satker, Seksi Bank membuat SPP retur
dan selanjutnya Kepala KPPN menerbitkan SPM retur.
9. Khusus untuk penyaluran dana Bantuan Siswa Miskin (BSM), perlu
mendapat perhatian khusus, karena merupakan penyumbang retur
terbesar. Hal ini disebabkan karena jenis rekening penerima yang
jarang ada transaksi sehingga berstatus rekening pasif (Dormant).
Khusus untuk rekening BRI, ada informasi bahwa pengaktifan
rekening berlaku 1 x 24 jam, yang artinya jika selama masa itu tidak
terdapat transaksi masuk, maka rekening otomatis menjadi pasif.
Karena itu, KPPN perlu berkoordinasi dengan bank penerima pada
saat akan mengeksekusi SPPT dana BSM untuk memastikan bahwa
rekening masih dalam kondisi aktif. Solusi yang lain: agar masa aktif
tidak terbatas 1 x 24 jam, atas rekening-rekening penerima BSM
tersebut diisi terlebih dahulu, misal: diisi Rp.10.000,- untuk setiap
rekening.

54 BAB 11 PENERBITAN SPHL, SP3HL, MPHL BJS | KPPN Pelaihari
BAB 11 PENERBITAN SPHL, SP3HL, MPHL BJS
A. Dasar Hukum
81/PB/2011 tentang Tata cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk
Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk
Barang/Jasa/Surat Berharga.
tanggal 31 Desember 2014 hal Standard Operating Procedures
(SOP) Roll Out SPAN.
B. Alur Penerbitan SPHL
1. Menerima SPPT dari Petugas Pengatur Dokumen Seksi Pencairan
Dana.
2. Melakukan penayangan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal
Jatuh Tempo pada SPAN.
3. Mencetak Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per
4. Melakukan pemilahan SPPT dan melampirkannya berdasarkan
5. Untuk SPPT yang akan dibayarkan dengan kelompok bayar untuk
Satker Penerima Hibah Langsung kemudian dipisahkan menjadi:
a. Tagihan bernilai negatif (Belanja < Pendapatan);

b. Tagihan bernilai positif/nol (Belanja ≥ Pendapatan).
6. Menggabungkan dan menyampaikan satu rangkap Daftar Tagihan
Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank dengan SPPT bernilai
negatif untuk dilakukan pembayaran terlebih dahulu oleh Kepala
Seksi Bank.
7. Menggabungkan satu rangkap Daftar Tagihan Disetujui per
Tanggal Jatuh Tempo per Bank dengan SPPT tagihan bernilai
positif/nol.
8. Membuat Permintaan Proses Pembayaran (Payment Process
Request/PPR) pada SPAN untuk tagihan bernilai positif/nol
dengan mempergunakan fungsi Pembayaran, Nihil, dan
Pengesahan Positif sesuai kelompok bayar pada Daftar Tagihan
Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank setelah pembayaran
tagihan bernilai negatif diselesaikan oleh Kepala Seksi Bank.
9. Melakukan review tagihan pada PPR berdasarkan SPPT.
10. Menghapus tagihan dari PPR untuk SPPT yang belum diterima.
11. Mengirimkan permintaan proses pembayaran pada SPAN.
12. Menyampaikan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo
per Bank berikut SPPT dengan tagihan bernilai positif/nol kepada
Kepala Seksi Bank.
Pemrosesan Pembayaran Untuk Nilai Tagihan Negatif
Kepala Seksi Bank
1. Menerima satu rangkap Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh
Tempo per Bank dan SPPT bernilai negatif dari Pelaksana Seksi
Bank.

2. Melakukan review Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh
Tempo per Bank dan SPPT bernilai negatif.
3. Membuat Permintaan Proses Pembayaran dan melakukan
persetujuan proses pembayaran pada SPAN dengan
mempergunakan fungsi Pengesahan Negatif sesuai kelompok bayar
pada Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank.
4. Mencetak dan menandatangani SPHL dalam rangkap dua.
5. Melalui Pelaksana Seksi Bank, menyampaikan:
a. SPHL kepada Kepala Seksi Pencairan Dana;
b.Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank
berikut SPPT untuk ditatausahakan.
Pemrosesan Pembayaran Untuk Nilai Tagihan Positif/Nol
Kepala Seksi Bank
1. Menerima satu rangkap Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh
Tempo per Bank dan SPPT yang memiliki nilai tagihan positif/nol.
2. Memilih permintaan proses pembayaran yang akan diproses dari
3. Melakukan review permintaan proses pembayaran tagihan pada
4. Melakukan persetujuan proses pembayaran pada SPAN.
5. Mencetak dan menandatangani SPHL dalam rangkap tiga.
6. Melalui Pelaksana Seksi Bank, menyampaikan:
a. SPHL kepada Kepala Seksi Pencairan Dana;
b.Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank
berikut SPPT untuk ditatausahakan.

1. Menerima SPHL, Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo
per Bank berikut SPPT dari Kepala Seksi Bank.
2. Menyampaikan SPHL kepada Kepala Seksi Pencairan Dana.
3. Menatausahakan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo
per Bank berikut SPPT sebagai pertinggal Seksi Bank.
C. Alur Penerbitan SP3HL & MPHL BJS
1. Menerima SPPT dari Petugas Pengatur Dokumen Seksi Pencairan
Dana.
2. Melakukan penayangan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh
Tempo pada SPAN.
3. Mencetak Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per
4. Melakukan pemilahan SPPT dan melampirkannya berdasarkan
5. Membuat Permintaan Proses Pembayaran (Payment Process
Request/PPR) pada SPAN sesuai kelompok bayar pada Daftar
Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per Bank.
6. Melakukan review tagihan pada PPR berdasarkan SPPT.
7. Mengirimkan permintaan proses pembayaran pada SPAN.

8. Menyampaikan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo
per Bank berikut SPPT kepada Kepala Seksi Bank.
Kepala Seksi Bank
1. Menerima Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo per
Bank berikut SPPT dari Pelaksana Seksi Bank.
2. Memilih permintaan proses pembayaran yang akan diproses dari
3. Melakukan review permintaan proses pembayaran tagihan pada
4. Melakukan persetujuan proses pembayaran pada SPAN.
5. Mencetak dan menandatangani SP3HL/MPHL BJS dalam rangkap
tiga.
6. Menyampaikan SP3HL/MPHL BJS, Daftar Tagihan Disetujui per
Tanggal Jatuh Tempo per Bank berikut SPPT kepada Pelaksana Seksi
Bank.
Menerima SP3HL/MPHL BJS, Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal
Jatuh Tempo per Bank berikut SPPT dari Kepala Seksi Bank.
1. Menyampaikan SP3HL/MPHL BJS kepada Kepala Seksi Pencairan
Dana.
2. Menatausahakan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo
per Bank berikut SPPT sebagai pertinggal Seksi Bank.

59 BAB 12 REKENING MILIK SATUAN KERJA | KPPN Pelaihari
BAB 12 REKENING MILIK SATUAN KERJA
A. Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 252/PMK.05/2014 Tentang
Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja.
tanggal 23 Januari 2015 hal Penyampaian dan Implementasi
Ketentuan Pengelolaan Rekening Milik Kementerian
Negara/Lembaga/Satuan Kerja.
3. Surat Direktur PKN nomor S-8396/PB.3/2014 tanggal 4 Desember
2014 hal Prosedur Pendaftaran Rekening Treasury Notional Pooling
(TNP).
1. Pembukaan Rekening pada Bank Umum/Kantor Pos dilakukan
setelah mendapat persetujuan tertulis Kuasa BUN Pusat atau Kuasa
BUN di Daerah.
2. Kuasa BUN di Daerah berwenang memberikan persetujuan atau
penolakan atas permohonan persetujuan pembukaan:
a. Rekening Penerimaan;
b.Rekening Pengeluaran;
c. Rekening Lainnya, berupa:
Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung; Rekening
Penyaluran Dana Bantuan Sosial; dan Rekening milik BLU.

3. KPA/pemimpin BLU mengajukan permohonan persetujuan
pembukaan Rekening pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa
BUN di Daerah, dilampiri:
a. Rekening Penerimaan/Pengeluaran
 Salinan DIPA;
 Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening; dan
 Surat kuasa KPA/pemimpin BLU
b.Rekening Lainnya berupa Rekening Penampungan Dana Hibah
Langsung (1 Rekening untuk 1 register hibah)
 Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening;
 Surat kuasa KPA/pemimpin BLU;
 Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme
penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran
bunga/jasa giro;
 Surat pernyataan kesanggupan untuk memasukkan dana hibah
dalam DIPA; dan
 Salinan surat penerbitan nomor register hibah
c. Rekening Lainnya berupa Rekening Penyaluran Dana Bantuan
Sosial dan/atau Rekening milik BLU
 Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening;
 Surat kuasa KPA/pemimpin BLU; dan
 Surat keterangan mengenai sumber dana, mekanisme
penyaluran dana dan perlakuan mengenai penyetoran
bunga/jasa giro.

4. Berdasarkan permohonan persetujuan pembukaan Rekening yang
disampaikan KPA/pemimpin BLU, Kuasa BUN di Daerah:
a. memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembukaan
Rekening; dan
b.menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan Rekening
dengan kriteria sebagai berikut:
1) Keabsahan surat permohonan persetujuan pembukaan
Rekening yang disampaikan oleh KPA/pemimpin BLU kepada
Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah;
2) Kejelasan tujuan penggunaan Rekening;
3) Kejelasan sumber dana;
c. Kesesuaian antara tugas pokok dan fungsi dan/atau program kerja
Satuan Kerja dengan tujuan penggunaan Rekening dan sumber
dana; dan
d.Kejelasan mekanisme penyaluran dana Rekening.
5. Kuasa BUN di Daerah harus menerbitkan surat persetujuan/
penolakan pembukaan Rekening kepada KPA/pemimpin BLU paling
lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan
persetujuan pembukaan Rekening.
6. Surat persetujuan pembukaan Rekening berlaku 15 (lima belas) hari
kalender sejak tanggal penerbitan.
7. KPA/pemimpin BLU harus melampirkan surat persetujuan
pembukaan Rekening pada saat membuka Rekening Penerimaan,
Rekening Pengeluaran, dan/atau Rekening Lainnya pada Bank
Umum/Kantor Pos

8. Rekening tersebut dibuka atas nama jabatan dengan ketentuan:
Jenis rekening Nama Rekening
Rekening
Penerimaan
BPn (kode KPPN Pelaihari) (nama satker)
Contoh:
BPn 168 Polres Tanah Laut
Rekening
Pengeluaran
BPg (kode KPPN Pelaihari) (nama satker)
Contoh:
BPg 168 Polres Tanah Laut
Rekening
Pengeluaran
Pembantu
BPP (kode KPPN Pelaihari) (nama satker)
Contoh:
BPP 168 Polres Tanah Laut
Rekening Lainnya RPL (kode KPPN Pelaihari) (nama satker)
untuk (keperluan)
Contoh:
RPL 168 Pengadilan Agama Pelaihari utk
Menampung Biaya Panjar Perkara
*) untuk dapat disingkat menjadi utk
9. KPA/pemimpin BLU harus menyampaikan laporan pembukaan
Rekening kepada Kuasa BUN di Daerah paling lambat 20 (dua
puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan
Rekening.
10. Dana yang disimpan pada Rekening milik Satuan Kerja diberikan
bunga dan/atau jasa giro oleh Bank Umum/Kantor Pos. Dalam hal
Rekening dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos yang belum
terdaftar pada program TNP, penerimaan bunga dan/atau jasa giro
rekening disetorkan ke Kas Negara pada akhir bulan berkenaan.
11. KPA/pemimpin BLU harus melaporkan saldo seluruh Rekening
yang dikelolanya setiap bulan kepada Kepala KPPN paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

12. Kepala KPPN menyampaikan daftar saldo Rekening kepada Kepala
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setiap bulan
paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
13. Kuasa BUN di Daerah melakukan rekonsiliasi data Rekening
tingkat daerah dengan Kementerian Negara/Lembaga/Satuan
Kerja sesuai wilayah kerjanya setiap triwulanan. Rekonsiliasi
dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan pertama setelah
triwulan berakhir. Rekonsiliasi data Rekening paling sedikit
meliputi rekonsiliasi: Kode Bagian Anggaran; Kode Satuan Kerja;
Kode KPPN; Nomor Rekening; Nama Rekening; Nama bank tempat
pembukaan Rekening; Kode Rekening; Saldo Rekening; Tanggal
transaksi terakhir; dan Nomor dan tanggal surat persetujuan
permohonan pembukaan Rekening dari Kuasa BUN.
14. Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah berwenang
melakukan blokir Rekening dalam hal KPA/pemimpin BLU tidak
menyampaikan laporan saldo Rekening.
15. Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN di daerah berwenang menutup
Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja
paling lambat 1 (satu) tahun sejak Rekening dikategorikan sebagai
Rekening pasif. Rekening pasif merupakan Rekening yang tidak
terdapat transaksi pendebetan ataupun pengkreditan Rekening
selama 1 (satu) tahun.
16. Sebelum melakukan penutupan Rekening, terhitung 6 (enam)
bulan sejak Rekening dikategorikan sebagai Rekening pasif, Kuasa

BUN Pusat atau Kuasa BUN di Daerah harus menyampaikan surat
pemberitahuan Rekening pasif kepada KPA/Pemimpin BLU.
17. KPPN telah memiliki sarana untuk melakukan update data
rekening melalui modul rekening dalam aplikasi PBN Open di
alamat http://172.16.2.125/. Melalui modul ini KPPN dapat
langsung melakukan update data rekening sekaligus memantau
status rekening terkait program TNP. Dengan aplikasi ini secara
cepat dan otomatis, Dit PKN mengetahui setiap status rekening
apabila belum masuk dalam program TNP, selanjutnya Dit PKN
akan mendaftarkan rekening tersebut ke dalam program TNP
tanpa usulan dari KPPN. Oleh karena itu, KPPN tidak perlu lagi
melakukan pengajuan rekening satker ke dalam program TNP
kepada Dit. PKN. KPPN agar memastikan validitas data rekening.
18. Dalam rangka pemutakhiran data rekening, KPPN agar melakukan
update data rekening pada aplikasi PBNopen apabila terdapat
perubahan data rekening paling lambat tanggal 15 setiap bulannya.

65 BAB 13 REKONSILIASI DATA PFK | KPPN Pelaihari
BAB 13 REKONSILIASI DATA PFK
A. Dasar Hukum
03/PB/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan Dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga Pegawai Negeri Sipil Daerah.
72/PB/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Dana PFK.
26/PB/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan nomor PER-72/PB/2011 Tentang Mekanisme
Pengelolaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
2/PB/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan nomor PER-72/PB/2011 Tentang
Mekanisme Pengelolaan Dana Perhitungan Fihak Ketiga.
B. Definisi
1. Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) adalah sejumlah dana yang
dipotong langsung dari gaji pokok dan tunjangan keluarga pegawai
neegri/pejabat negara dan iuran asuransi kesehatan yang disetor
oleh Pemerintah Prov/Kab/Kota serta tabungan perumahan PNS
Pusat/Daerah untuk disalurkan kepada Pihak Ketiga.

2. Pihak Ketiga yang berhak mendapatkan pembayaran pengembalian
penerimaan dana PFK terdiri dari:
a. PT. Taspen (Persero);
b.PT. ASABRI (Persero);
c. BPJS Kesehatan; dan
d.Pelaksana Sekretariat Tetap Bapertarum- PNS
3. Pembagian Pengembalian Penerimaan dana PFK dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. PFK 10 % Gaji PNS Pusat/Daerah yang terdiri dari:
1) 4,75% Dana Pensiun PNS ke PT Taspen (Persero);
2) 3,25% Tunjangan Hari Tua PNS ke PT Taspen (Persero); dan
3) 2,00% Asuransi Kesehatan PNS ke BPJS Kesehatan.
b. PFK 10% Gaji POLRI/PNS POLRI yang terdiri dari:
1) 4,75% Dana Pensiun POLRI/PNS POLRI ke PT Asabri(Persero);
2) 3,25% Tunjangan Hari Tua POLRI/PNS POLRI ke PT. Asabri
(Persero);dan
3) 2,00% Dana Pemeliharaan dan Kesehatan POLRI/PNS POLRI
ke BPJS Kesehatan.
c. PFK 10% Gaji TNI/PNS Kementerian Pertahanan yang terdiri dari:
1) 4,75% Dana Pensiun Personel TNI dan PNS Kementerian
Pertahanan ke PT Asabri (Persero);
2) 3,25% Tunjangan Hari Tua TNI dan PNS Kementerian
Pertahanan ke PT Asabri (Persero); dan
3) 2,00% Asuransi Kesehatan TNI dan PNS Kementerian
Pertahanan ke BPJS Kesehatan.

d. PFK 2% Gaji Terusan PNS Pusat ke BPJS Kesehatan;
e. PFK 2% Gaji Terusan PNS Daerah ke BPJS Kesehatan;
f. PFK 2% Gaji TerusanPOLRI/PNS POLRI ke BPJS Kesehatan;
g. PFK 2% Gaji Terusan TNI/PNS Kementerian Pertahananke BPJS
Kesehatan;
h. PFK 3% luran Asuransi Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi ke
BPJS Kesehatan;
i. PFK 3% luran Asuransi Kesehatan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota ke BPJS Kesehatan;
j. PFK 2% luran Asuransi Kesehatan Bidan/Dokter PTT ke BPJS
Kesehatan;
k. PFK Tabungan Perumahan PNS Pusat ke Pelaksana Sekretariat
Tetap Bapertarum-PNS; dan
l. PFK Tabungan Perumahan PNS Daerah ke Pelaksana Sekretariat
Tetap Bapertarum-PNS.
C. Pelaksanaan Rekonsiliasi
1. Pemda, Pihak Ketiga, dan KPPN melakukan rekonsiliasi data
penerimaan Iuran Wajib PNS Daerah, Tabungan Perumahan, dan
Iuran Pemda sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
2. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi yang
ditandatangani oleh masing-masing pihak (format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II PER-03/PB/2008).
3. Apabila menurut hasil rekonsiliasi tersebut ternyata terdapat
kekurangan penyetoran dari Pemda, Kantor Cabang Utama/Kantor

Cabang PT Taspen (Persero), BPJS, dan Sekretariat Tetap
Bapertarum-PNS mengirimkan surat tagihan kepada Pemda.
4. Bendahara Umum Daerah-Pemda (BUD) wajib menyetor
kekurangan penyetoran tersebut ke Kas Negara paling lambat 5
(lima) hari kerja setelah tanggal surat tagihan.
5. Pihak Ketiga dan KPPN mengirimkan Laporan Hasil Rekonsiliasi,
Berita Acara Rekonsiliasi, dan rincian data hasil rekonsiliasi dalam
bentuk softcopy ke kantor pusat masing-masing sebagai bahan
rekonsiliasi di tingkat pusat.
6. Untuk keperluan pelaporan PFK dan rekonsiliasi, KPPN
menggunakan data PFK dari OMSPAN. Data PFK yang muncul pada
OMSPAN KPPN berkenaan berasal dari setoran MPN1.

69 BAB 14 PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETOR/POTONGAN PFK | KPPN
Pelaihari
BAB 14 PENGEMBALIAN KELEBIHAN SETOR/POTONGAN PFK
A. Dasar Hukum
36/PB/2012 tentang Pengembalian Kelebihan Setoran/Potongan
Penerimaan PFK.
21/PB/2015 tentang Perubahan atas Surat Edaran Direktur
Jenderal Perbendaharaan nomor SE-36/PB/2012 tentang
Pengembalian Kelebihan Setoran/Potongan Penerimaan PFK.
3. Surat Direktur PKN nomor S-3668/PB.3/2015 tanggal 5 Mei 2015
hal Pengembalian Kelebihan Setoran/Potongan Penerimaan PFK.
B. Poin Poin Penting
1. Tata cara penyelesaian kesalahan dan atau kelebihan setoran
penerimaan PFK dapat dilakukan dengan cara kompensasi:
a. Dalam hal terdapat kelebihan setoran PFK oleh satker/SKPD,
kelebihan tersebut menjadi pengurang setoran pada periode
berikutnya untuk satu jenis akun PFK yang sama
b.Dalam hal terdapat kekurangan setoran PFK, kekurangan tersebut
menjadi penambah setoran periode berikutnya untuk satu jenis
akun yang sama.
2. Tata cara penyelesaian atas kesalahan dan atau kelebihan potongan
SPM untuk penerimaan PFK dan kesalahan input setoran

Pelaihari
penerimaan PFK oleh bank/pos persepsi, dapat dilakukan
pengembalian, dengan mekanisme sebagai berikut:
a. Satker mengajukan permintaan pengembalian atas kesalahan dan
atau kelebihan potongan SPM kepada KPPN dengan melampirkan:
1) Copy SPM dan SP2D yang memuat adanya kelebihan/kesalahan
potongan PFK;
2) Copy rekening tujuan pengembalian PFK;
3) Surat Ketetapan Pengembalian;
4) SPTJM
b.Pejabat pada Bank/Pos Persepsi mengajukan permintaan
pembayaran pengembalian kesalahan input setoran PFK kepada
KPPN dengan melampirkan:
1) Copy bukti setor dan atau BPN yang memuat adanya kesalahan
input penerimaan PFK;
2) LHP;
3) DNP;
4) Copy bukti pelimpahan penerimaan Negara;
5) SPTJM.
c. Seksi bank melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen
permintaan pengembalian penerimaan PFK dan meneruskan
permintaan kepada Seksi Veraki.
d.Seksi Veraki melakukan pengujian dan menerbitkan SKTB
rangkap 3, lembar 1 untuk Kepala KPPN, lembar 2 untuk
satker/bank/pos persepsi dan lembar 3 untuk pertinggal. Atas

Pelaihari
dasar SKTB, Kepala KPPN menerbitkan SKP4 rangkap 3: lembar 1
disampaikan ke Dit. PKN sebagai dasar penerbitan SPM PP PFK,
lembar 2 untuk satker atau bank/pos persepsi dan lembar 3 untuk
pertinggal.
e. KPPN meneruskan permintaan pengembalian penerimaan Negara
dilengkapi SKTB dan SKP4 kepada Dit.PKN cq. Subdit RKN, untuk
selanjutnya akan diterbitkan SPMPP PFK dan disampaikan kepada
KPPN Jakarta II untuk diterbitkan SP2D.
f. Pembuatan SKTB dan SKP4 agar berpedoman pada lampiran SE-
21/PB/2015 diatas.

72 BAB 15 PENGEMBALIAN PENERIMAAN PADA TAHUN BERJALAN |
KPPN Pelaihari
BAB 15 PENGEMBALIAN PENERIMAAN PADA TAHUN
BERJALAN
A. Dasar Hukum
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-53/PB/2012
Tentang Petunjuk Teknis Pengembalian Penerimaan Negara Pada
Tahun Anggaran Berjalan Melalui KPPN.
B. Ruang Lingkup Pengembalian
1. Pengembalian penerimaan negara yang dimaksud dalam PER-
53/PB/2012 adalah pengembalian atas penerimaan negara yang
diterima pada tahun anggaran berjalan melalui kas negara dan/atau
SUBRKUN KPPN.
2. Pengembalian penerimaan negara tersebut tidak termasuk :
a. Restitusi Pajak;
b.Restitusi Bea Pajak;
c. Pembayaran kembali retur SP2D; dan
d.pengembalian PFK.
C. Prinsip Dasar Pengembalian Penerimaan
1. Pengembalian atas penerimaan negara yang telah diterima melalui
kas negara dan/atau SUBRKUN KPPN, meliputi: Pengembalian PNBP
dan pengembalian penerimaan lainnya, yang diakibatkan oleh:
a. Kelebihan atau kesalahan penyetoran;

KPPN Pelaihari
b.Kelebihan atau kesalahan pemotongan pada SPM;
c. Setoran ganda;
d.Ikatan Perjanjian.
2. Pengembalian penerimaan negara yang disetorkan pada tahun
anggaran berjalan dibukukan sebagai pengurang penerimaan
negara bersangkutan dan dibebankan pada akun penerimaan yang
sama dengan akun pada saat penyetorannya.
3. Pengembalian penerimaan negara dilaksanakan dengan
menggunakan mekanisme penerbitan SPM-PP.
4. Pengembalian penerimaan tersebut diproses melalui KPPN mitra
kerja satuan kerja berkenaan.
D. Prosedur Pembayaran Pengembalian
1. PA/Kuasa PA satuan kerja/penyetor mengajukan permintaan
pengembalian penerimaan negara kepada KPPN mitra kerjanya
dengan melampirkan:
a. Fotocopy bukti setor penerimaan negara yang telah dikonfirmasi
oleh BUN/Kuasa BUN;
b.Fotocopy bukti kepemilikan rekening tujuan;
c. Surat Ketetapan Pengambilan;
d.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagaimana
ditetapkan dalam lampiran I PER-53/PB/2012.
2. KPPN c.q. Seksi Bank melakukan pemeriksaan kelengkapan
dokumen permintaan Pengembalian penerimaan negaradan

KPPN Pelaihari
meneruskan permintaan pengembalian kepala Seksi Verifikasi dan
Akuntansi.
3. Seksi Verifikasi dan Akuntansi melakukan pengujian terhadap
kebenaran tagihan. Dalam hal setoran telah diterima dan dibukukan
pada kas negara dan/atau SUBRKUN KPPN, Seksi Verifikasi dan
Akuntansi KPPN menerbitkan Surat Keterangan Telah Dibukukan
(SKTB) dengan format sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II
PER-53/PB/2012, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Lembar ke-1 disampaikan kepada Kepala KPPN;
b.Lembar ke-2 disampaikan kepada PA/KPA/Satker terkait;
c. Lembar ke-3 sebagai pertinggal.
4. Dalam hal setoran diterima dan dibukukan oleh KPPN lain, maka
KPPN mitra kerja memintakan penerbitan SKTB kepada KPPN
penerimaan setoran.
5. Atas dasar SKTB, Kepala KPPN menerbitkan Surat Keputusan
Persetujuan Pembayaran Pengembalian Penerimaan (SKP4) yang
dibuat oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi dengan format
sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III PER-53/PB/2012.
Penerbitan SKP4 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 disampaikan kepada penerbit
SPP/SPM-PP;
b.Lembar-3 sebagai pertinggal.
6. Penerbitan SPP/SPM-PP adalah pejabat perbendaharaan pada
satuan kerja yang memiliki alokasi dana dalam DIPA. Dalam hal

KPPN Pelaihari
satuan kerja/entitas yang mengajukan permintaan pengembalian
tidak memiliki alokasi dana dalam DIPA, maka penerbit SPP/SPM-
PP adalah Subbagian Umum KPPN berkenaan.
7. KPPN menerbitkan SP2D atas dasar SPM-PP yang disampaikan
sesuai ketentuan.
8. KPPN memberitahukan kepada satuan kerja penerima atas
pengembalian penerimaan negara, bahwa penerimaan negara
dengan NTPN dan NTB/NTP berkenaan telah dikembalikan dengan
melampirkan fotocopy SPM-PP/SP2D dengan format sebagaimana
ditetapkan dalam lampiran V PER-53/PB/2012.

76 BAB 16 PENGEMBALIAN PENERIMAAN ATAS KESALAHAN
REKAM/LIMPAH BANK/POS PERSEPSI | KPPN Pelaihari
BAB 16 PENGEMBALIAN PENERIMAAN ATAS KESALAHAN
REKAM/LIMPAH BANK/POS PERSEPSI
A. Dasar Hukum
13/PB/2014 tentang Mekanisme Pengembalian Penerimaan Negara
atas Kesalahan Perekaman/Pelimpahan pada Tahun Anggaran
Berjalan oleh KPPN yang telah melaksanakan SPAN.
2. Surat Direktur TP nomor S-495/PB.8/2014 tanggal 29 April 2014
hal Petunjuk Teknis Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan Melalui
SPAN sesuai Perdirjen Perbendaharaan nomor PER-13/PB/2014.
B. Prinsip Pengembalian
1. Atas penatausahaan dan atau pelimpahan penerimaan Negara,
Bank/Pos Persepsi kemungkinan dapat melakukan kesalahan
perekaman/dua kali perekaman atau kesalahan pelimpahan.
Misalnya:
a. setoran pajak 1.000.000 direkam 10.000.000;
b.setoran pajak 1.000.000 direkam dua kali (total menjadi
2.000.000) dan masuk LHP dan dilimpahkan;
c. setoran 1.000.000 masuk LHP 1.000.000 tetapi dilimpahkan
10.000.000.
2. Pengembalian penerimaan Negara dilaksanakan dengan
menggunakan mekanisme penerbitan SPM-PP.

C. Pengembalian Penerimaan Negara Karena Kesalahan Perekaman
atau Dua Kali Perekaman oleh Bank/Pos Persepsi
1. Atas kesalahan perekaman/dua kali perekaman, bank/pos persepsi
dapat mengajukan permintaan pengembalian penerimaan Negara ke
KPPN mitra kerja pada tahun anggaran berjalan dengan
menyampaikan surat permintaan pengembalian penerimaan Negara
dilampiri:
a. Surat setoran yang telah ditera NTPN dan NTB/NTP;
b.LHP;
c. Nota debet pelimpahan;
d.Surat permintaan penambahan data supplier beserta dokumen
pendukung data supplier.
2. Berdasarkan dokumen permintaan pengembalian, Seksi Bank
melakukan:
a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen
b.Penelitian data transaksi penerimaan Negara melalui pengecekan
penerimaan (inquiry receipt) pada SPAN
3. Apabila Satker Penerima dalam wilayah kerja KPPN mitra bank/pos
persepsi:
a. Seksi Bank meneruskan dokumen permintaan pengembalian
penerimaan Negara kepada Seksi Veraki;
b.Selanjutnya akan diterbitkan SKTB, SKP4 dan Laporan informasi
supplier;

c. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Seksi Bank
menerbitkan SPP-PP;
d.Kepala KPPN menerbitkan SPM-PP;
e. Berdasarkan SPM-PP dan SP2D yang diterbitkan, Kepala KPPN
menerbitkan Nota Perbaikan Pembukuan;
f. Selanjutnya, Seksi Bank melakukan koreksi penerimaan sebesar
nilai SP2D dan menerbitkan Nota Perbaikan Transaksi
Penerimaan Negara;
g. KPPN menyampaikan pemberitahuan kepada satker penerima
setoran terkait dengan dilampiri: salinan SPM-PP/SP2D dan Nota
Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara.
4. Apabila Satker Penerima diluar wilayah kerja KPPN mitra bank/pos
persepsi, maka:
a. Seksi Bank KPPN mitra bank/pos persepsi:
1) Melakukan review surat permintaan dan memastikan setoran
telah dibukukan dengan mencetak SPAN Buku Besar dan
Daftar Penerimaan A3 melalui SPAN;
2) Membuat surat permintaan penerbitan SKTB dan koreksi
transaksi penerimaan Negara;
3) Membuat ADK koreksi penerimaan;
4) Menyampaikan surat permintaan penerbitan SKTB dan koreksi
transaksi penerimaan Negara, ADK koreksi penerimaan dan
fotokopi surat permintaan pengembalian beserta dokumen
pendukung kepada KPPN mitra Satker Penerima.

b.KPPN mitra satker penerima, melakukan:
1) Penerbitan SKTB;
2) Koreksi penerimaan melalui SPAN;
3) Cetak Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara;
4) Penyampaian/pengiriman:
a) Surat konfirmasi penerbitan SKTB dan koreksi transaksi
penerimaan Negara kepada KPPN mitra kerja Bank/Pos
Persepsi, dilampiri: SKTB lembar 1 & 2 dan Nota Perbaikan
Transaksi Penerimaan Negara;
b) Surat pemberitahuan pelaksanaan koreksi penerimaan
kepada satker penerima setoran, dilampiri: copy surat
permintaan pengembalian penerimaan Negara dan copy
Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara.
c. KPPN mitra bank/pos persepsi (Seksi Veraki) menerbitkan SKP4.
Berdasarkan SKP4 beserta dokumen pendukung dan Laporan
Informasi Supplier, Seksi Bank menerbitkan SPP-PP dan
dilanjutkan dengan penerbitan SPM-PP oleh Kepala KPPN.
D. Pengembalian Penerimaan Negara Karena Kesalahan
Pelimpahan/Kelebihan Pelimpahan oleh Bank/Pos Persepsi
1.Atas kesalahan pelimpahan/kelebihan pelimpahan, bank/pos
persepsi dapat mengajukan permintaan pengembalian penerimaan
Negara ke KPPN mitra kerja pada tahun anggaran berjalan dengan

menyampaikan surat permintaan pengembalian penerimaan Negara
dilampiri:
a. LHP;
b.Nota debet pelimpahan;
c. Surat permintaan penambahan data supplier beserta dokumen
pendukung data supplier.
2.Berdasarkan surat permintan tersebut, Seksi Bank:
a. Memeriksa kelengkapan dokumen permintaan pengembalian
penerimaan Negara;
b.Meneliti data transaksi pada Rekening Koran SPAN;
c. Meneruskan surat permintaan beserta lampirannya kepada Seksi
Veraki.
3.Selanjutnya diterbitkan SKTB dan SKP4 serta Laporan Informasi
Supplier.
4.Berdasarkan SKTB dan SKP4 serta Laporan Informasi Supplier, Seksi
Bank menerbitkan SPP-PP dan selanjutnya Kepala KPPN menerbitkan
SPM-PP.
5.Setelah diterbitkan SP2D, KPPN melakukan koreksi pengeluaran
pemindahbukuan melalui SPAN dengan berpedoman pada petunjuk
manual aplikasi SPAN.

E. Juknis Koreksi Pengeluaran Pemindahbkuan.
Petunjuk teknis dalam melakukan koreksi pengeluaran
pemindahbukuan melalui SPAN agar memperhatikan dan
mempedomani Surat Direktur TP nomor S-495/PB.8/2014 diatas.

82 BAB 17 IMPLEMENTASI MPN G2 | KPPN Pelaihari
BAB 17 IMPLEMENTASI MPN G2
A. Dasar Hukum
1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 32/PMK.05/2014 Tentang
Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
2. Surat Direktur PKN nomor S-1916/PB.3/2014 tanggal 21 Maret
2014 hal Pemberitahuan tentang Pelaksanaan Implementasi Sistem
MPN G2.
tanggal 29 Juli 2015 hal Penyediaan Fasilitas Pendaftaran User dan
Pembuatan Kode Billing serta Pemasangan Banner dan Spanduk
MPN G2 oleh KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
4. Surat Direktur TP nomor S-7277/PB.8/2014 tanggal 31 Oktober
2014 hal Petunjuk Teknis Pencetakan Laporan Daftar Penerimaan
untuk Penerimaan yang disetor melalui Sistem MPN G2 pada
aplikasi SPAN.
B. Penyetoran Penerimaan Negara Dengan Kode Billing
1. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem
billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan
dilakukan Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.
2. Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor menyetorkan Penerimaan
Negara ke Bank Persepsi menggunakan Kode Billing.
3. Kode Billing diterbitkan oleh Sistem Penerimaan Negara.

C. Penatausahaan Penerimaan Negara Pada Bank Persepsi
1. Bank Persepsi menerima penyetoran Penerimaan Negara
berdasarkan Kode Billing yang disampaikan oleh Wajib
Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.
2. Bank Persepsi wajib menerima setiap setoran Penerimaan Negara
dari Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor tanpa melihat jumlah
setoran.
3. Bank Persepsi wajib memberikan pelayanan kepada setiap Wajib
Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor baik nasabah maupun bukan
nasabah.
4. Bank Persepsi dilarang mengenakan biaya atas transaksi setoran
Penerimaan Negara kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.
5. Kepada Bank Persepsi yang melanggar ketentuan tersebut
dikenakan sanksi administratif berupa denda.
6. Besaran denda ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara
Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat
dengan Bank Persepsi.
7. Dalam hal transaksi Penerimaan Negara dilakukan melalui sarana
layanan Penerimaan Negara dalam bentuk loket/teller (over the
counter) pada Bank Persepsi, Bank Pesepsi wajib melakukan hal-
hal sebagai berikut:
a. menginput Kode Billing yang diberikan Wajib Pajak/Wajib
Bayar/Wajib Setor ke dalam sistem aplikasi pembayaran untuk
memperoleh informasi detail pembayaran;

b. melakukan konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib
Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor; dan
c. mencetak dan memberikan BPN yang ditera NTB/NTP dan
NTPN kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.
8. Dalam hal transaksi Penerimaan Negara dilakukan melalui sarana
layanan Penerimaan Negara dalam bentuk layanan dengan
menggunakan Sistem Elektronik lainnya, Bank Pesepsi wajib
melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. menampilkan detail transaksi pembayaran berdasarkan Kode
Billing pada Sistem Elektronik;
b. meminta konfirmasi kebenaran data setoran kepada Wajib
Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor
c. mencetak/memberikan BPN yang ditera NTB/NTP dan NTPN
dalam bentuk struk dan/atau Dokumen Elektronik; dan
d. menyediakan layanan pencetakan ulang BPN kepada Wajib
Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.
9. Bank Persepsi mengkreditkan setiap transaksi Penerimaan Negara
ke rekening penerimaan pada Bank Persepsi.
10. Transaksi Penerimaan Negara yang telah diterbitkan BPN, tidak
dapat dibatalkan oleh Bank Persepsi.
11. Dalam hal BPN yang diterbitkan oleh Bank Persepsi belum ditera
NTPN, Bank Persepsi memberikan/memberitahukan NTPN atas
transaksi Penerimaan Negara berkenaan kepada Wajib
Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor, paling lambat satu hari kerja
berikutnya setelah memperoleh NTPN dari Sistem Settlement.

Sistem Settlement adalah sistem penerimaan negara yang dikelola
oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memfasilitasi
penyelesaian proses pembayaran dan pemberian NTPN.
12. Pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib
Setor diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal
bayar yang tertera pada BPN.
13. Dalam hal terdapat kesalahan yang menyebabkan terjadinya
pembayaran ganda, kelebihan pembayaran yang terjadi dapat
dikembalikan kepada Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor.
14. Pengembalian kelebihan pembayaran tersebut dilaksanakan
dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengembalian
Penerimaan Negara.
15. Dalam hal Bank Persepsi telah mengkredit transaksi Penerimaan
Negara ke rekening penerimaan pada Bank Persepsi namun
billing/tagihan dimaksud telah terbayar, Bank Persepsi dapat
mendebet rekening penerimaan pada Bank Persepsi atas transaksi
bersangkutan.
16. Kepada Bank Persepsi yang melanggar ketentuan dikenakan
sanksi administratif berupa surat peringatan sampai dengan
pencabutan penunjukan sebagai Bank Persepsi.
17. Mekanisme pemberian sanksi administratif diatur dalam
perjanjian kerja sama antara Direktur Jenderal Perbendaharaan
selaku Kuasa BUN Pusat dengan Bank Persepsi.

18. Pelaporan dan pelimpahan penerimaan Negara melalui MPN G2
dilakukan secara tersentral oleh Bank Persepsi Pusat.
D. Tugas Seksi Bank
1. Melakukan sosialisasi kepada satker mitra kerja dan seluruh SKPD
untuk mulai menggunakan layanan MPN G2 dalam melakukan
pembayaran setoran penerimaan Negara.
2. Secara intensif berkoordinasi dengan Kantor Pajak, Kantor Bea
Cukai dan bank/pos persepsi setempat dalam rangka memberikan
edukasi kepada masyarakat tentang layanan MPN G2.
3. Menyediakan fasilitas pendaftaran user dan pembuatan kode billing
serta pemasangan banner dan spanduk MPN G2.
4. Untuk mengetahui data transaksi penerimaan Negara yang disetor
melalui Sistem MPN G2 yang menjadi realisasi penerimaan di
wilayah kerja KPPN berkenaan, dapat diketahui dengan melakukan
pencetakan Laporan Daftar Perimaan sebagaimana petunjuk dalam
surat Surat Direktur TP nomor S-7277/PB.8/2014 diatas. Untuk
penerimaan pajak, adakalanya tidak terbaca pada KPPN berkenaan
karena KPPN setempat tidak bermitra dengan KPP. Penerimaan
pajak akan tervalidasi pada KPPN mitra kerja KPP penerbit NPWP.
5. Dalam rangka monitoring, telah tersedia Dashboard MPN G2 pada
alamat http://10.243.2.34:8080/dashboard.

87 BAB 18 UPDATING DATA DAN SALDO REKENING KPPN | KPPN
Pelaihari
BAB 18 UPDATING DATA DAN SALDO REKENING KPPN
A. Dasar Hukum
dalam SPAN.
2. Surat Direktur PKN nomor S-8448/PB.3/2014 tanggal 8 Desember
2014 hal Modul Administrasi Rekening Bank/Pos Persepsi,
Rekening BO, Rekening Retur dan Sub Rekening KUN pada Aplikasi
Pbnopen.
3. Surat Direktur PKN nomor S-5245/PB.3/2015 tanggal 22 Juni 2015
hal Updating Data Rekening dan Saldo Rekening KPPN pada Aplikasi
PBN Open
1. KPPN melakukan proses perekaman dan updating data rekening
dan saldo rekening KPPN (bank/pos persepsi, BO, Retur dan
SubRKUN) melalui aplikasi Pbnopen. Saldo rekening merupakan
posisi saldo akhir bulan sesuai rekening koran.
2. Apabila tidak terdapat surat ijin pembukaan rekening atas rekening
yang lama, agar menggunakan nomor surat S-8448/PB.3/2014
diatas.
3. KPPN yang belum memiliki username dan password atau hak akses
untuk modul rekening pada aplikasi Pbnopen agar mengajukan

88 BAB 18 UPDATING DATA DAN SALDO REKENING KPPN | KPPN
Pelaihari
permintaan kepada Dit. PKN cq. Subdit RKN dengan menyampaikan
nama, NIP, email dan nomor telepon pegawai (HP) yang akan
diberikan hak akses melalui alamat email:
persepsi.ditpkn@gmail.com atau bo.ditpkn@gmail.com.
4. Dalam rangka optimalisasi dan menjamin validitas informasi terkait
rekening KPPN secara periodik, KPPN agar melakukan inventarisasi
rekening BUN milik KPPN dan melakukan updating data rekening
dan saldo dengan cara membandingkan antara data yang direkam
pada aplikasi Pbnopen dengan elemen data (nama, nomor dan
saldo) pada rekening Koran bank serta mengunggah hasil scan
format pdf rekening Koran halaman pertama dan akhir pada aplikasi
Pbnopen.
5. Apabila terdapat pembukaan rekening baru KPPN selaku BUN, agar
melaporkan kepada Direktur PKN pada kesempatan pertama
sebelum rekening tersebut digunakan dalam transaksi, dengan
format surat sebagaimana dalam lampiran II PER-59/PB/2013
diatas.
6. Jika terdapat penutupan rekening KPPN, agar melaporkan
penutupan rekening tersebut kepada Dit.PKN dengan format surat
sebagaimana lampiran V PER-59/PB/2013. Selanjutnya, Dit. PKN
akan melakukan penutupan rekening tersebut pada database SPAN.

89 BAB 19 LAPORAN BERKALA SEKSI BANK | KPPN Pelaihari
BAB 19 LAPORAN BERKALA SEKSI BANK
NO NAMA LAPORAN TUJUAN DEADLINE DASAR
HUKUM
A. Bulanan
1 Laporan Monitoring Kepatuhan
Bank Persepsi & Daftar Tindak
Pengenaan Sanksi Denda
Kanwil 3 hari kerja
setelah
bulan
berkenaan
SE-57/PB/
2013
2 Laporan Pelaksanaan Reversal
Transaksi Penerimaan Negara
Kanwil Tanggal 7
bulan
berikutnya
SE-36/PB/
2011
3 Rekonsiliasi BPJS dan Taspen
(Laporan PFK) ***
BPJS &
Taspen
Tanggal 5
bulan
berikutnya
PER-03/PB/
2008
4 Daftar Saldo Rekening KPPN
(Laporan tersebut dihasilkan
dari pemutakhiran data
rekening di aplikasi Pbnopen)
Dit. PKN
& Kanwil
Tanggal 15
bulan
berikutnya
S-
8448/PB.3/
2014
B. Mingguan
1 Buku Putih, Laporan Hasil
Rekonsiliasi Rekening Koran,
Laporan Transaksi Yang Masih
Belum Direkonsiliasi, Buku
Bank (dalam format Pdf)
Email
Kanwil
Setiap hari
senin (untuk
laporan
dalam satu
minggu
sebelumnya)
S-9292/PB/
2014
Keterangan :
*** Untuk keperluan Laporan PFK dihasilkan dari OMSPAN pada modul
Penerimaan. Perlu diperhatikan untuk PFK Pemda yang disetor melalui
MPN G2 tidak muncul dalam OMSPAN KPPN berkenaan.

90 BAB 20 APLIKASI PENDUKUNG SPAN | KPPN Pelaihari
BAB 20 APLIKASI PENDUKUNG SPAN
A. Dasar Hukum
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-41/PB/2014
tentang Penggunaan Aplikasi Online Monitoring SPAN.
B. Online Monitoring (OM) SPAN
1. OM SPAN adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan
monitoring transaksi dalam SPAN dan menyajikan reporting sesuai
kebutuhan.
2. Aplikasi OM SPAN dapat diakses pada alamat:
http://spanint.kemenkeu.go.id;
3. Seksi Bank agar melakukan monitoring harian pada OM SPAN pada:
a. Modul Penerimaan, antara lain: Monitoring Status LHP;
b. Modul Kas, yaitu: Monitoring Pelimpahan;
c. Modul Bank, antara lain: Monitoring SP2D, Monitoring Retur
SP2D;
d. Data Suspend, yaitu: Suspend Belanja, Suspend Satker
Penerimaan dan Suspend Akun Penerimaan.
4. Dalam rangka koreksi penerimaan, pembuatan COA dapat dilakukan
pada menu Konfirmasi Penerimaan di Modul Penerimaan.

91 BAB 20 APLIKASI PENDUKUNG SPAN | KPPN Pelaihari
C. Aplikasi Panduan SPAN
1. Aplikasi offline yang berisi tentang berbagai informasi yang terkait
dengan SPAN (FAQ, Buku Panduan Aplikasi SPAN, SOP, Video
tutorial SPAN, Materi Pelatihan, Slide, dll).
2. Informasi-informasi tersebut dapat diunduh melalui jaringan
intranet pada alamat: ftp://172.16.2.143 dengan user: cmc dan
password: cmc.
D. FTP ADK Konversi
1. Setelah proses konversi ADK LHP dari bank/pos persepsi, ADK hasil
konversi akan ditempatkan pada alamat: ftp://10.242.43.41 dengan
username: bpxxx dan password: Bank#xxx (xxx = kode KPPN)
E. FTP Aplikasi dan Lain-lain
1. Panduan, tutorial, materi training, format berita pergantian user, dll
dapat diunduh melalui jaringan intranet pada alamat:
ftp://10.100.93.134 dengan username: spanuat dan password:
spanuat.

92 BAB 21 PENGAJUAN PERMASALAHAN KE SERVICE DESK | KPPN
Pelaihari
BAB 21 PENGAJUAN PERMASALAHAN KE SERVICE DESK
A. Dasar Hukum
Surat Direktur TP nomor S-2122/PB.8/2015 tanggal 17 Maret 2015
hal Penegasan dan Tatacara Pengajuan Permasalahan SPAN melalui
Service Desk.
1. Pertanyaan dan permasalahan yang akan dilayani adalah hanya
untuk yang sudah mendapatkan tiket dari Service Desk SPAN.
2. Segala permasalahan terkait implementasi SPAN diharuskan untuk
pertama kalinya disampaikan melalui layanan Service Desk SPAN
dengan alamat:
Gedung Syarifudin Prawiranegara I Lt.1 Ruang 106
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 Jakarta Pusat 10710
Telp. (021) 3451165, (021) 3449230 Ext: 4100, 2925900 Fax (021)
3519655
Email: servicedesk@depkeu.go.id
3. Jika permasalahan disampaikan melalui email, maka akun yang
digunakan diwajibkan menggunakan akun email Kementerian
Keuangan.
4. Format penyampaian permasalahan melalui Service Desk:
Identitas
Nama

93 BAB 21 PENGAJUAN PERMASALAHAN KE SERVICE DESK | KPPN
Pelaihari
NIP
Jabatan
Kantor
Seksi
Kewenangan User
Nomor Telepon/HP/Email
Uraian Permasalahan
Modul SPAN
Menu di SPAN
Uraian Permasalahan
Lampiran (jika diperlukan dilampirakan dokumen/screenshoot
tampilan aplikasi yang diperlukan untuk mendukung permasalahan)

94 REFERENSI | KPPN Pelaihari
REFERENSI
1. Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan.
2. Keputusan Menteri Keuangan nomor 597/KM.1/2013 tentang
Uraian Jabatan Struktural Instansi Vertikal di Lingkungan Ditjen
Perbendaharaan.
tanggal 31 Desember 2014 hal SOP Roll Out SPAN.
dalam SPAN.
5. Direktur Pengelolaan Kas Negara nomor S-124/PB.3/2014 tanggal 7
Januari 2014 hal Penatausahaan Penerimaan Negara Dalam Rangka
Piloting SPAN.
78/PB/2006 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Melalui
Modul Penerimaan Negara.
8. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 5999/PB/2014
tanggal 18 September 2014 hal Pengawasan dan Pelaporan
Transaksi Rekening Kuasa BUN di Daerah pada KPPN SPAN.

95 REFERENSI | KPPN Pelaihari
KPPN SPAN.
32/PB/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekening Penerimaan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bersaldo Nihil Dalam
Rangka Penerapan Treasury Single Account.
11. Surat Direktur TP nomor S-8728/PB.8/2014 tanggal 15 Desember
2014 hal Penerapan dan Petunjuk Teknis Penggunaan Program
Bank Statement Generator Bank Persepsi Pada Seksi Bank KPPN
SPAN.
12. Surat Direktur TP nomor S-429/PB.8/2014 tangal 16 April 2014 hal
Petunjuk Penyelesaian pada SPAN terkait ADK Bank/Pos Persepsi
yang tidak mendapatkan NTPN dan NTPN yang sama dalam satu
rekening.
36/PB/2011 Tentang Tata Cara Pelaporan Data Transaksi Reversal
Penerimaan Negara.
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER- 25
/PB/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan nomor PER-78/PB/2006 Tentang Penatausahaan
Penerimaan Negara Melalui Modul Penerimaan Negara.
57/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring Dan
Evaluasi Kepatuhan Bank Persepsi Dalam Rangka Pelaksanaan

Pengaturan Tugas dan Uraian Kerja Seksi Bank

Pengaturan Tugas dan Uraian Kerja Seksi Bank

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Destaque

Destaque (20)

Semelhante a Pengaturan Tugas dan Uraian Kerja Seksi Bank

Semelhante a Pengaturan Tugas dan Uraian Kerja Seksi Bank (20)

Mais de Ahmad Abdul Haq

Mais de Ahmad Abdul Haq (20)

Último

Último (12)

Pengaturan Tugas dan Uraian Kerja Seksi Bank