SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 12
23 Mei 2014
PERAN SEKSI BANK
DALAM PENYAJIAN LAPORAN REALISASI APBN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
2
1. Laporan Realisasi APBN merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi
pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, serta sisa
lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan
anggarannya dalam satu periode.
2. Laporan format I-Account APBN adalah laporan realisasi yang disusun menurut
format UU APBN.
3. Laporan format I-Account APBN disusun secara mingguan
Disusun pada tanggal 7, 15, 23, dan akhir bulan.
(sumber : diolah dari Perdirjen PER-20/PB/2007)
Apa itu Buku Merah?
Struktur Buku Merah
1. I Account
2. Rincian penerimaan Perpajakan
3. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak
4. Rincian penerimaan Hibah
5. Rincian Belanja Pemerintah Pusat
6. Rincian Transfer Daerah
7. Rincian penerimaan pembiayaan
8. Rincian pengeluaran pembiayaan
9. Penerimaan dan pengeluaran PFK
10. Penerimaan dan pengeluaran non anggaran lainnya
3DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
4
INPUT PROSES OUTPUT
DJA (DIT SP)
awal tahun /saat
APBN-P
DJPB (DIT PKN)
Server PPK
Aplikasi Buku Merah
 WAMEN
 DJA
 BKF
 DJP
 DJBC
DJPB/BUN (DIT PKN)
DJPB (DIT SP)
Intra DJPB
177 KPPN
H0 s/d H+1
(tanggal laporan)
H+1 s/d H+2 H+2 s/d H+3
Rincian Pagu
APBN/APBN-P
 Penerimaan
 Belanja
 Pembiayaan
(khusus jkt
6)
Data
LKP
KPPN
Data
LKP
RKUN,
RPH,
RPL
Validasi
Buku
Merah
Proses Bisnis Penyusunan Buku Merah (sebelum SPAN)
 Penerimaan
 Belanja
 Pembiayaan
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
5
1. Data pagu APBN/APBN-P
mengacu pada data rincian pagu yang disampaikan DSP DJA selaku pengelola
data pagu.
2. Data realisasi APBN
terdiri dari realisasi melalui BUN dan realisasi melalui KPPN.
 Sumber data realisasi BUN berdasarkan Laporan Kas Posisi (LKP) dari
subdit RKUN, RPH, dan RPLBI. (LKP RPH dan RPLBI masih disusun secara
manual)
 Sumber data realisasi KPPN sepenuhnya merupakan hasil loading dari
file kiriman data KPPN melalui DSP.
 TIDAK ADA INPUT MANUAL DATA KPPN DI PKN
KPPN mengirim data LKP harian langsung ke server DSP. Data dikirim
paling lambat pukul 10.00 waktu setempat hari kerja berikutnya.
 PKN mengakses server DSP untuk men-download file LKP KPPN pada
tanggal-tanggal laporan.
Proses Bisnis Penyusunan Buku Merah
(sebelum SPAN) 1 dari 3
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
6
3. Olah data dan validasi awal
 PKN melakukan konversi dari file LKP menjadi file fkp untuk diproses lebih
lanjut melalui aplikasi Buku Merah (Oracle base).
 Validasi data yang dilakukan
a. Kode akun yang tidak terdaftar dalam Bagan Akun Standar
b. Membandingkan Saldo awal LKP dengan Saldo Akhir bulan lalu
c. Kesalahan pencatatan dalam pengeluaran/penerimaan non anggaran :
 Pengeluaran non anggaran terposting M
 Penerimaan non anggaran terposting K
 Pemindahbukuan Intern antara BKPK 8143 dan BKPK 8243 tidak
sama
d. Kode akun yang seharusnya tidak ada di KPPN atau sudah tidak
digunakan lagi (misal penggunaan akun penerimaan BPHTB maupun
kontranya untuk pembayaran pengembalian)
Proses Bisnis Penyusunan Buku Merah
(sebelum SPAN) 2 dari 3
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
7
4. Koreksi data
Mengacu pada Perdirjen PER-89/2011, koreksi data
harian/bulanan/semesteran dapat dilakukan sesuai ketentuan. Koreksi akan
diberi tanggal koreksi dan tidak mengubah data yang sudah dikirim
sebelumnya. Koreksi tersebut akan terakomodir pada laporan periode
berikutnya
 TIDAK ADA KOREKSI MANUAL DI PKN
 TIDAK ADA LAPORAN EDISI REVISI
5. Distribusi
Mengingat laporan bersifat manajerial, laporan didistribusikan secara
terbatas kepada unit-unit yang berkepentingan langsung dengan data
realisasi, misalnya Menteri dan Wakil Menteri, BKF, DJA, DJP dan DJBC.
Untuk memenuhi asas keterbukaan informasi kepada publik, I Account akhir
bulan di-upload pada website perbendaharaan.
Proses Bisnis Penyusunan Buku Merah
(sebelum SPAN) 3 dari 3
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA 8
INPUT PROSES OUTPUT
DJA (DIT SP)
DIT PKN
DJPB/BUN (DIT PKN)
143 KPPN non piloting SPAN (DSP) DSP
37 KPPN piloting SPAN (DTP)
H+2 tanggal laporan H+2 s/d H+3 H+3 s/d H+4
Rincian Pagu
APBN/APBN-P
 Penerimaan
 Belanja
Data GL
KPPN
Data LKP
dari
RKUN,
RPH, RPL
Validasi I Account
Proses Bisnis Penyusunan Buku Merah (piloting SPAN)
 Penerimaan
 Belanja
 Pembiayaan
 Penerimaan
 Belanja
 Pembiayaan
(khusus Pinj
Hibah)
Data
KPPN
SPAN
diinput awal tahun
/ saat APBN-P
Server PPK
Aplikasi Buku
Merah
intra DJPB
Konsolidasi
Data
Proses Bisnis Penyusunan Buku Merah
(selama piloting SPAN) 1 dari 3
1. Data pagu APBN/APBN-P
mengacu pada data rincian pagu yang disampaikan DSP DJA selaku pengelola data
pagu.
2. Data realisasi APBN
terdiri dari realisasi melalui BUN dan realisasi melalui KPPN
 Sumber data realisasi BUN berdasarkan Laporan Kas Posisi (LKP) dari subdit
RKUN, RPH, dan RPLBI. (LKP RPH dan RPLBI masih disusun secara manual)
 Sumber data realisasi KPPN non piloting SPAN
KPPN mengirim data LKP harian langsung ke DSP. Data dikirim paling lambat
pukul 10.00 waktu setempat hari kerja berikutnya.
 Sumber data realisasi KPPN piloting SPAN
DTP mengirim data ke DSP untuk dikonversi menjadi file yang bisa diolah
aplikasi PKN.
 DSP melakukan konsolidasi data KPPN non piloting dan piloting SPAN. Data
konsolidasian dikirim ke PKN
9
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA 10
3. Pengolahan data dan validasi awal
 PKN memroses data konsolidasi KPPN dari DSP + data LKP BUN (PKN)
 Validasi data yang dilakukan
a. Kode akun yang tidak terdaftar dalam Bagan Akun Standar
b. Membandingkan Saldo awal LKP dengan Saldo Akhir bulan lalu
c. Kesalahan pencatatan dalam pengeluaran/ penerimaan non anggaran :
 Pengeluaran non anggaran terposting M
 Penerimaan non anggaran terposting K
 Pemindahbukuan Intern antara BKPK 8143 dan BKPK 8243 tidak
sama
d. Kode akun yang seharusnya tidak ada di KPPN atau sudah tidak
digunakan lagi (misal penggunaan akun penerimaan BPHTB maupun
kontranya untuk pembayaran pengembalian)
Proses Bisnis Penyusunan Buku Merah
(selama piloting SPAN) 2 dari 3
Proses Bisnis Penyusunan Buku Merah
(selama piloting SPAN) 3 dari 3
4. Koreksi data
Data KPPN Non Piloting SPAN
Mengacu pada Perdirjen PER-89/2011, koreksi data harian/bulanan/semesteran
dapat dilakukan sesuai ketentuan. Koreksi akan diberi tanggal koreksi dan tidak
mengubah data yang sudah dikirim sebelumnya. Koreksi tersebut akan terakomodir
pada laporan periode berikutnya
 TIDAK ADA KOREKSI MANUAL DI PKN
 TIDAK ADA LAPORAN EDISI REVISI
Data KPPN Piloting SPAN
Koreksi dilakukan oleh DTP
5. Distribusi
Mengingat laporan bersifat manajerial, laporan didistribusikan secara terbatas
kepada unit-unit yang berkepentingan langsung dengan data realisasi.
Untuk memenuhi asas keterbukaan informasi kepada publik, I Account akhir bulan
di-upload pada website perbendaharaan.
11
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
12

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan
Proses Bisnis Akuntansi dan PelaporanProses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan
Proses Bisnis Akuntansi dan PelaporanSai Jawa Tengah
 
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK FisikAhmad Abdul Haq
 
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNAhmad Abdul Haq
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANAhmad Abdul Haq
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNAhmad Abdul Haq
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidAhmad Abdul Haq
 
Pencatatan transaksi RPK-BUN-KPPN
Pencatatan transaksi RPK-BUN-KPPNPencatatan transaksi RPK-BUN-KPPN
Pencatatan transaksi RPK-BUN-KPPNAhmad Abdul Haq
 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
 
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatKerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatDian N
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Ahmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUNAhmad Abdul Haq
 
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahPedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahAmbara Sugama
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatTatang Suwandi
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingAhmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana DesaAhmad Abdul Haq
 

Mais procurados (20)

Modul pembayaran span
Modul pembayaran spanModul pembayaran span
Modul pembayaran span
 
Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan
Proses Bisnis Akuntansi dan PelaporanProses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan
Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan
 
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
2018-05-03 RPD Harian Dana Desa dan DAK Fisik
 
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPNPenatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
Penatausahaan Rekening BUN oleh KPPN
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
 
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D VoidPenyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
Penyelesaian Retur, SP2D Reject, dan SP2D Void
 
Pencatatan transaksi RPK-BUN-KPPN
Pencatatan transaksi RPK-BUN-KPPNPencatatan transaksi RPK-BUN-KPPN
Pencatatan transaksi RPK-BUN-KPPN
 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah PusatSistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Pemerintah Pusat
 
Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013Span dan Sakti 2013
Span dan Sakti 2013
 
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah PusatKerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
Kerangka umum Standar Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
Modul Penerimaan (CM) pada SPAN (PPT ke PDF)
 
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
2018-04-11 (03) Ditjen Perbendaharaan - Penerimaan yang Disetor melalui RKUN
 
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahPedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah
 
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAPP - Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Span dan sakti alt
Span dan sakti altSpan dan sakti alt
Span dan sakti alt
 
SAPP
SAPPSAPP
SAPP
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah PusatSistem Akuntansi Pemerintah Pusat
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
 
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional PoolingPengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
Pengelolaan rekening pemerintah dan Treasury Notional Pooling
 
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
 

Destaque

Perkembangan kebijakan investasi daerah
Perkembangan kebijakan investasi daerahPerkembangan kebijakan investasi daerah
Perkembangan kebijakan investasi daerahAhmad Abdul Haq
 
Strategi pengendalian internal kppn surabaya i
Strategi pengendalian internal kppn surabaya iStrategi pengendalian internal kppn surabaya i
Strategi pengendalian internal kppn surabaya iAhmad Abdul Haq
 
Leadership’s impact on the performance of organizations
Leadership’s impact on the performance of organizationsLeadership’s impact on the performance of organizations
Leadership’s impact on the performance of organizationsDeady Rizky Yunanto
 
Definition and Recognition of Revenue : Accrual Basis According to IPSAS and ...
Definition and Recognition of Revenue : Accrual Basis According to IPSAS and ...Definition and Recognition of Revenue : Accrual Basis According to IPSAS and ...
Definition and Recognition of Revenue : Accrual Basis According to IPSAS and ...Deady Rizky Yunanto
 
Kalibrasi monitor dgn gamma for mac
Kalibrasi monitor dgn gamma for macKalibrasi monitor dgn gamma for mac
Kalibrasi monitor dgn gamma for maclink-matchgraphics
 
Mpim 3. pelaksanaan pemantauan pengendalian utama
Mpim 3. pelaksanaan pemantauan pengendalian utamaMpim 3. pelaksanaan pemantauan pengendalian utama
Mpim 3. pelaksanaan pemantauan pengendalian utamaAhmad Abdul Haq
 
Mpim 7. pemantauan efektivitas implementasi (pei)
Mpim 7. pemantauan efektivitas implementasi (pei)Mpim 7. pemantauan efektivitas implementasi (pei)
Mpim 7. pemantauan efektivitas implementasi (pei)Ahmad Abdul Haq
 
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Ahmad Abdul Haq
 
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Ahmad Abdul Haq
 
Wbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malangWbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malangAhmad Abdul Haq
 
Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaan
Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaanIntegrasi tugas ki ditjen perbendaharaan
Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaanAhmad Abdul Haq
 

Destaque (15)

Perkembangan kebijakan investasi daerah
Perkembangan kebijakan investasi daerahPerkembangan kebijakan investasi daerah
Perkembangan kebijakan investasi daerah
 
Strategi pengendalian internal kppn surabaya i
Strategi pengendalian internal kppn surabaya iStrategi pengendalian internal kppn surabaya i
Strategi pengendalian internal kppn surabaya i
 
Soal tes cpns luar negeri
Soal tes cpns luar negeriSoal tes cpns luar negeri
Soal tes cpns luar negeri
 
Sop kesekretariatan
Sop kesekretariatanSop kesekretariatan
Sop kesekretariatan
 
Pemberantasan Korupsi Jepang
Pemberantasan Korupsi JepangPemberantasan Korupsi Jepang
Pemberantasan Korupsi Jepang
 
Leadership’s impact on the performance of organizations
Leadership’s impact on the performance of organizationsLeadership’s impact on the performance of organizations
Leadership’s impact on the performance of organizations
 
Definition and Recognition of Revenue : Accrual Basis According to IPSAS and ...
Definition and Recognition of Revenue : Accrual Basis According to IPSAS and ...Definition and Recognition of Revenue : Accrual Basis According to IPSAS and ...
Definition and Recognition of Revenue : Accrual Basis According to IPSAS and ...
 
Kalibrasi monitor dgn gamma for mac
Kalibrasi monitor dgn gamma for macKalibrasi monitor dgn gamma for mac
Kalibrasi monitor dgn gamma for mac
 
Mpim 3. pelaksanaan pemantauan pengendalian utama
Mpim 3. pelaksanaan pemantauan pengendalian utamaMpim 3. pelaksanaan pemantauan pengendalian utama
Mpim 3. pelaksanaan pemantauan pengendalian utama
 
Mpim 7. pemantauan efektivitas implementasi (pei)
Mpim 7. pemantauan efektivitas implementasi (pei)Mpim 7. pemantauan efektivitas implementasi (pei)
Mpim 7. pemantauan efektivitas implementasi (pei)
 
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
Perkembangan MPN G-2 Tahun 2015
 
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
Sistem penerimaan negara elektronik (MPN G-2)
 
Wbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malangWbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malang
 
Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaan
Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaanIntegrasi tugas ki ditjen perbendaharaan
Integrasi tugas ki ditjen perbendaharaan
 
Controlling
ControllingControlling
Controlling
 

Semelhante a Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN

Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxdesacarat
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxalcadmg
 
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013UNIDHA
 
Petunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 Unaudited
Petunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 UnauditedPetunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 Unaudited
Petunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 UnauditedAnthonyThony5
 
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptxmateri 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptxDianIndahLestari4
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSujatmiko Wibowo
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri Suwanti
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERAkppn137
 
Akuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAkuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAmbara Sugama
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Arbyn Dungga
 
Software Akuntansi Pemerintahan
Software Akuntansi PemerintahanSoftware Akuntansi Pemerintahan
Software Akuntansi PemerintahanBarmed Studio
 
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020bprast1
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...Ahmad Abdul Haq
 

Semelhante a Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN (20)

Retur.pptx
Retur.pptxRetur.pptx
Retur.pptx
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
 
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptxMenjelaskan SA BLU_v3.pptx
Menjelaskan SA BLU_v3.pptx
 
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
Lampiran ii permendagri-64-tahun-2013
 
Petunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 Unaudited
Petunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 UnauditedPetunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 Unaudited
Petunjuk Penyusunan Laporan KKL 2022 Unaudited
 
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptxmateri 10 pemerintah daerah (1).pptx
materi 10 pemerintah daerah (1).pptx
 
Pelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaranPelaksanaan anggaran
Pelaksanaan anggaran
 
Mpn g 2
Mpn g 2Mpn g 2
Mpn g 2
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan DaerahSri suwanti    jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
Sri suwanti jurnal standar - Akuntansi Pemerintahan Daerah
 
LLAT 2016 Seksi VERA
LLAT 2016  Seksi VERALLAT 2016  Seksi VERA
LLAT 2016 Seksi VERA
 
Penatausahaan APBD SIMDA 29.pptx
Penatausahaan APBD SIMDA 29.pptxPenatausahaan APBD SIMDA 29.pptx
Penatausahaan APBD SIMDA 29.pptx
 
Proses bisnis mpn g 2 -firs
Proses bisnis mpn g 2 -firsProses bisnis mpn g 2 -firs
Proses bisnis mpn g 2 -firs
 
Akuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ibAkuntansi skpd rtm ib
Akuntansi skpd rtm ib
 
Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210Ung Implementasi Blu 010210
Ung Implementasi Blu 010210
 
Software Akuntansi Pemerintahan
Software Akuntansi PemerintahanSoftware Akuntansi Pemerintahan
Software Akuntansi Pemerintahan
 
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
 
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
2018-03-26 Tugas Fungsi Direktorat Pelaksanaan Anggaran yg Dilimpahkan ke ver...
 
Akuntansi Pemerintahan
Akuntansi PemerintahanAkuntansi Pemerintahan
Akuntansi Pemerintahan
 
Modul Kas Dalam SPAN
Modul Kas Dalam SPANModul Kas Dalam SPAN
Modul Kas Dalam SPAN
 

Mais de Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPANAhmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 

Mais de Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
2018-05-18 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Aplikasi OM-SPAN
 
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 20182018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018
 
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-18 Selayang Pandang Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
2018-05-16 Pentingnya Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 

Peran Seksi Bank dalam penyajian laporan realisasi APBN

  • 1. 23 Mei 2014 PERAN SEKSI BANK DALAM PENYAJIAN LAPORAN REALISASI APBN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
  • 2. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA 2 1. Laporan Realisasi APBN merupakan laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, serta sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 2. Laporan format I-Account APBN adalah laporan realisasi yang disusun menurut format UU APBN. 3. Laporan format I-Account APBN disusun secara mingguan Disusun pada tanggal 7, 15, 23, dan akhir bulan. (sumber : diolah dari Perdirjen PER-20/PB/2007) Apa itu Buku Merah?
  • 3. Struktur Buku Merah 1. I Account 2. Rincian penerimaan Perpajakan 3. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak 4. Rincian penerimaan Hibah 5. Rincian Belanja Pemerintah Pusat 6. Rincian Transfer Daerah 7. Rincian penerimaan pembiayaan 8. Rincian pengeluaran pembiayaan 9. Penerimaan dan pengeluaran PFK 10. Penerimaan dan pengeluaran non anggaran lainnya 3DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
  • 4. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA 4 INPUT PROSES OUTPUT DJA (DIT SP) awal tahun /saat APBN-P DJPB (DIT PKN) Server PPK Aplikasi Buku Merah  WAMEN  DJA  BKF  DJP  DJBC DJPB/BUN (DIT PKN) DJPB (DIT SP) Intra DJPB 177 KPPN H0 s/d H+1 (tanggal laporan) H+1 s/d H+2 H+2 s/d H+3 Rincian Pagu APBN/APBN-P  Penerimaan  Belanja  Pembiayaan (khusus jkt 6) Data LKP KPPN Data LKP RKUN, RPH, RPL Validasi Buku Merah Proses Bisnis Penyusunan Buku Merah (sebelum SPAN)  Penerimaan  Belanja  Pembiayaan
  • 5. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA 5 1. Data pagu APBN/APBN-P mengacu pada data rincian pagu yang disampaikan DSP DJA selaku pengelola data pagu. 2. Data realisasi APBN terdiri dari realisasi melalui BUN dan realisasi melalui KPPN.  Sumber data realisasi BUN berdasarkan Laporan Kas Posisi (LKP) dari subdit RKUN, RPH, dan RPLBI. (LKP RPH dan RPLBI masih disusun secara manual)  Sumber data realisasi KPPN sepenuhnya merupakan hasil loading dari file kiriman data KPPN melalui DSP.  TIDAK ADA INPUT MANUAL DATA KPPN DI PKN KPPN mengirim data LKP harian langsung ke server DSP. Data dikirim paling lambat pukul 10.00 waktu setempat hari kerja berikutnya.  PKN mengakses server DSP untuk men-download file LKP KPPN pada tanggal-tanggal laporan. Proses Bisnis Penyusunan Buku Merah (sebelum SPAN) 1 dari 3
  • 6. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA 6 3. Olah data dan validasi awal  PKN melakukan konversi dari file LKP menjadi file fkp untuk diproses lebih lanjut melalui aplikasi Buku Merah (Oracle base).  Validasi data yang dilakukan a. Kode akun yang tidak terdaftar dalam Bagan Akun Standar b. Membandingkan Saldo awal LKP dengan Saldo Akhir bulan lalu c. Kesalahan pencatatan dalam pengeluaran/penerimaan non anggaran :  Pengeluaran non anggaran terposting M  Penerimaan non anggaran terposting K  Pemindahbukuan Intern antara BKPK 8143 dan BKPK 8243 tidak sama d. Kode akun yang seharusnya tidak ada di KPPN atau sudah tidak digunakan lagi (misal penggunaan akun penerimaan BPHTB maupun kontranya untuk pembayaran pengembalian) Proses Bisnis Penyusunan Buku Merah (sebelum SPAN) 2 dari 3
  • 7. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA 7 4. Koreksi data Mengacu pada Perdirjen PER-89/2011, koreksi data harian/bulanan/semesteran dapat dilakukan sesuai ketentuan. Koreksi akan diberi tanggal koreksi dan tidak mengubah data yang sudah dikirim sebelumnya. Koreksi tersebut akan terakomodir pada laporan periode berikutnya  TIDAK ADA KOREKSI MANUAL DI PKN  TIDAK ADA LAPORAN EDISI REVISI 5. Distribusi Mengingat laporan bersifat manajerial, laporan didistribusikan secara terbatas kepada unit-unit yang berkepentingan langsung dengan data realisasi, misalnya Menteri dan Wakil Menteri, BKF, DJA, DJP dan DJBC. Untuk memenuhi asas keterbukaan informasi kepada publik, I Account akhir bulan di-upload pada website perbendaharaan. Proses Bisnis Penyusunan Buku Merah (sebelum SPAN) 3 dari 3
  • 8. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA 8 INPUT PROSES OUTPUT DJA (DIT SP) DIT PKN DJPB/BUN (DIT PKN) 143 KPPN non piloting SPAN (DSP) DSP 37 KPPN piloting SPAN (DTP) H+2 tanggal laporan H+2 s/d H+3 H+3 s/d H+4 Rincian Pagu APBN/APBN-P  Penerimaan  Belanja Data GL KPPN Data LKP dari RKUN, RPH, RPL Validasi I Account Proses Bisnis Penyusunan Buku Merah (piloting SPAN)  Penerimaan  Belanja  Pembiayaan  Penerimaan  Belanja  Pembiayaan (khusus Pinj Hibah) Data KPPN SPAN diinput awal tahun / saat APBN-P Server PPK Aplikasi Buku Merah intra DJPB Konsolidasi Data
  • 9. Proses Bisnis Penyusunan Buku Merah (selama piloting SPAN) 1 dari 3 1. Data pagu APBN/APBN-P mengacu pada data rincian pagu yang disampaikan DSP DJA selaku pengelola data pagu. 2. Data realisasi APBN terdiri dari realisasi melalui BUN dan realisasi melalui KPPN  Sumber data realisasi BUN berdasarkan Laporan Kas Posisi (LKP) dari subdit RKUN, RPH, dan RPLBI. (LKP RPH dan RPLBI masih disusun secara manual)  Sumber data realisasi KPPN non piloting SPAN KPPN mengirim data LKP harian langsung ke DSP. Data dikirim paling lambat pukul 10.00 waktu setempat hari kerja berikutnya.  Sumber data realisasi KPPN piloting SPAN DTP mengirim data ke DSP untuk dikonversi menjadi file yang bisa diolah aplikasi PKN.  DSP melakukan konsolidasi data KPPN non piloting dan piloting SPAN. Data konsolidasian dikirim ke PKN 9 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA
  • 10. DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA 10 3. Pengolahan data dan validasi awal  PKN memroses data konsolidasi KPPN dari DSP + data LKP BUN (PKN)  Validasi data yang dilakukan a. Kode akun yang tidak terdaftar dalam Bagan Akun Standar b. Membandingkan Saldo awal LKP dengan Saldo Akhir bulan lalu c. Kesalahan pencatatan dalam pengeluaran/ penerimaan non anggaran :  Pengeluaran non anggaran terposting M  Penerimaan non anggaran terposting K  Pemindahbukuan Intern antara BKPK 8143 dan BKPK 8243 tidak sama d. Kode akun yang seharusnya tidak ada di KPPN atau sudah tidak digunakan lagi (misal penggunaan akun penerimaan BPHTB maupun kontranya untuk pembayaran pengembalian) Proses Bisnis Penyusunan Buku Merah (selama piloting SPAN) 2 dari 3
  • 11. Proses Bisnis Penyusunan Buku Merah (selama piloting SPAN) 3 dari 3 4. Koreksi data Data KPPN Non Piloting SPAN Mengacu pada Perdirjen PER-89/2011, koreksi data harian/bulanan/semesteran dapat dilakukan sesuai ketentuan. Koreksi akan diberi tanggal koreksi dan tidak mengubah data yang sudah dikirim sebelumnya. Koreksi tersebut akan terakomodir pada laporan periode berikutnya  TIDAK ADA KOREKSI MANUAL DI PKN  TIDAK ADA LAPORAN EDISI REVISI Data KPPN Piloting SPAN Koreksi dilakukan oleh DTP 5. Distribusi Mengingat laporan bersifat manajerial, laporan didistribusikan secara terbatas kepada unit-unit yang berkepentingan langsung dengan data realisasi. Untuk memenuhi asas keterbukaan informasi kepada publik, I Account akhir bulan di-upload pada website perbendaharaan. 11 DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA