SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 6
1
LAPORAN DIREKTUR PELAKSANAAN ANGGARAN
LAUNCHING IKPA PADA OM SPAN
Jakarta, 16 Mei 2018
Latar Belakang
PELAKSANAAN ANGGARAN 2
Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari siklus APBN
Setiap rupiah belanja negara harus mampu
memberikan sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat
Komitmen Ditjen Perbendaharaan dalam
mengawal APBN
Inovasi dalam perumusan kebijakan dan
regulasi
Pengembangan sistem IT untuk mewujudkan
pengelolaan keuangan negara yang efektif,
efisien dan akuntabel
PELAKSANAAN ANGGARAN 3
Penghubung tahap
perencanaan dengan
pertanggungjawaban
Mewujudkan
pengelolaan
perbendaharaan
yang baik
Mewujudkan
“sebesar-besar
kemakmuran
rakyat”
Mendukung
penyelenggaraan
Pemerintah dan
pelayanan publik
Menjaga belanja
pemerintah
dilaksanakan
dengan prosedur
yang benar
1
2
5
4
3
Perlunya Indikator untuk mengukur
Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Indikator tersebut merupakan
penjabaran dari 4 aspek
pelaksanaan anggaran yaitu:
 Kesesuaian antara Perencanaan
dan Pelaksanaan
 Kepatuhan terhadap regulasi
 Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan
 Efisiensi pelaksanaan Kegiatan
Pada Triwulan I tahun 2018 sudah
dilakukan penilaian IKPA terhadap
10 dari 12 indikator (dispensasi SPM
dan pagu minus dihitung pada akhir
tahun)
PERAN PELAKSANAAN ANGGARAN
4PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
TINDAK LANJUT RAKORNAS PA 2018
INTEGRASI NILAI IKPA DALAM OM SPAN BESARAN TARGET IDEAL IKPA
 Jumlah revisi DIPA selama 1 tahun sebesar 10.000 revisi
 Deviasi Hal. III DIPA < 5% perbulan
 Penerbitan SP2D < 2 juta SP2D selama 1 tahun
 Jumlah Dispensasi SPM 0%
 Outstanding UP/TUP 2 Triliun
 Tagihan tepat waktu 100%
 Pagu minus < Rp. 1 Triliun
 Penyaluran Bansos/Banper yang masih mengendap di
Bank penyalur Rp. 0,-
 Ketepatan waktu penyampaian kontrak 100%
INTEGRASI
Direktorat
PA
Direktorat
SITP IKPA
Dapat diakses seluruh User (satker, Es I dan
K/L)
Dapat diakses Dit PA, Kanwil DJPb dan KPPN
Akuntabilitas
dan
transparansi
perhitungan
nilai Kinerja
Pelaksanaan
Anggaran
Harapan
AGENDA UTAMA 5
 Pengelolaan APBN yang semakin baik dan berkualitas
 Upaya pencapaian terbaik setiap satker
 Mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan anggaran yang
pruden dan berkualitas
Launching IKPA ke
dalam menu OM SPAN
Penyampaian materi
Bisnis IKPA pada OM
Evaluasi Pelaksanaan
Triw I 2018
6
Terima Kasih

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanAhmad Abdul Haq
 
Pemantauan Kinerja Pemerintah Daerah di NTB Menyelesaikan Rekomendasi BPK RI ...
Pemantauan Kinerja Pemerintah Daerah di NTB Menyelesaikan Rekomendasi BPK RI ...Pemantauan Kinerja Pemerintah Daerah di NTB Menyelesaikan Rekomendasi BPK RI ...
Pemantauan Kinerja Pemerintah Daerah di NTB Menyelesaikan Rekomendasi BPK RI ...Fitra Ntb
 
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAPeran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAAhmad Abdul Haq
 
Panel viii rakornas 2019 - irjen kemendagri
Panel viii  rakornas 2019 - irjen kemendagriPanel viii  rakornas 2019 - irjen kemendagri
Panel viii rakornas 2019 - irjen kemendagriJoseph Sitepu
 
Akuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAkuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAhmad Abdul Haq
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNAhmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana DesaAhmad Abdul Haq
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANAhmad Abdul Haq
 
04 tindak lanjut-temuan-bpk
04 tindak lanjut-temuan-bpk04 tindak lanjut-temuan-bpk
04 tindak lanjut-temuan-bpkYonk Leto
 
Implementasi Sistem Akuntansi Akrual Untuk Pemerintah
Implementasi Sistem Akuntansi Akrual Untuk PemerintahImplementasi Sistem Akuntansi Akrual Untuk Pemerintah
Implementasi Sistem Akuntansi Akrual Untuk PemerintahHarun1
 
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualGambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualTatang Suwandi
 
Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan
Proses Bisnis Akuntansi dan PelaporanProses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan
Proses Bisnis Akuntansi dan PelaporanSai Jawa Tengah
 
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahPedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahAmbara Sugama
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPNAhmad Abdul Haq
 

Mais procurados (20)

[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
[2015-08-21] Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan
 
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada spanPelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
Pelaksanaan penatausahaan penerimaan negara pada span
 
“ SOSIALISASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL BERDA...
“ SOSIALISASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  BERBASIS AKRUAL BERDA...“ SOSIALISASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN  BERBASIS AKRUAL BERDA...
“ SOSIALISASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL BERDA...
 
Pemantauan Kinerja Pemerintah Daerah di NTB Menyelesaikan Rekomendasi BPK RI ...
Pemantauan Kinerja Pemerintah Daerah di NTB Menyelesaikan Rekomendasi BPK RI ...Pemantauan Kinerja Pemerintah Daerah di NTB Menyelesaikan Rekomendasi BPK RI ...
Pemantauan Kinerja Pemerintah Daerah di NTB Menyelesaikan Rekomendasi BPK RI ...
 
Rencana penarikan dana
Rencana penarikan danaRencana penarikan dana
Rencana penarikan dana
 
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRAPeran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
Peran Seksi Bank Dalam Penyajian LRA
 
Panel viii rakornas 2019 - irjen kemendagri
Panel viii  rakornas 2019 - irjen kemendagriPanel viii  rakornas 2019 - irjen kemendagri
Panel viii rakornas 2019 - irjen kemendagri
 
Akuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam spanAkuntansi pelaporan dalam span
Akuntansi pelaporan dalam span
 
Propasal
PropasalPropasal
Propasal
 
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPNPeranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
Peranan Seksi Bank Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kuasa BUN/KPPN
 
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
2018-04-11 (05) Ditjen Perbendaharaan - RPD Harian DAK Fisik dan Dana Desa
 
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPANPenatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
Penatausahaan Transaksi dan Rekonsiliasi Bank Rekening KPPN pada SPAN
 
04 tindak lanjut-temuan-bpk
04 tindak lanjut-temuan-bpk04 tindak lanjut-temuan-bpk
04 tindak lanjut-temuan-bpk
 
Implementasi Sistem Akuntansi Akrual Untuk Pemerintah
Implementasi Sistem Akuntansi Akrual Untuk PemerintahImplementasi Sistem Akuntansi Akrual Untuk Pemerintah
Implementasi Sistem Akuntansi Akrual Untuk Pemerintah
 
Peningkatan peran aparatur pengawasan intern apip oleh pemerintah
Peningkatan peran aparatur pengawasan intern apip oleh pemerintahPeningkatan peran aparatur pengawasan intern apip oleh pemerintah
Peningkatan peran aparatur pengawasan intern apip oleh pemerintah
 
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrualGambaran umum akuntansi berbasis akrual
Gambaran umum akuntansi berbasis akrual
 
Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan
Proses Bisnis Akuntansi dan PelaporanProses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan
Proses Bisnis Akuntansi dan Pelaporan
 
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintahPedoman umum sistem akuntansi pemerintah
Pedoman umum sistem akuntansi pemerintah
 
LHP BPK
LHP BPKLHP BPK
LHP BPK
 
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
2018-05-03 Penyaluran DAK Fisik melalui KPPN
 

Semelhante a LAPORAN DIREKTUR

PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...MutiaRevelianti
 
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.pptmateri-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.pptSolin123
 
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik MiaJauhariah
 
1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governanceMAHMUN SYARIF
 
STRATEGI MENCAPAI OPINI WTP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)
STRATEGI MENCAPAI OPINI WTP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)STRATEGI MENCAPAI OPINI WTP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)
STRATEGI MENCAPAI OPINI WTP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)Beta Uliansyah
 
Penguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internalPenguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internalSujatmiko Wibowo
 
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakipkebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakipMAHMUN SYARIF
 
Erangka pengeluaran jangka menengah
Erangka pengeluaran jangka menengahErangka pengeluaran jangka menengah
Erangka pengeluaran jangka menengahdamargohadiono
 
annualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdfannualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdfiadiputro
 
Modul manajemen akuntansi satker
Modul manajemen akuntansi satkerModul manajemen akuntansi satker
Modul manajemen akuntansi satkerSai Jawa Tengah
 
1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governanceMAHMUN SYARIF
 
PPT Paper Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah
PPT Paper Akuntansi Manajemen Pemerintah DaerahPPT Paper Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah
PPT Paper Akuntansi Manajemen Pemerintah DaerahAnditaKusumaningrum1
 
Analisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalAnalisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalJoseph Sitepu
 

Semelhante a LAPORAN DIREKTUR (20)

5ANGGA~2 (1).pptx
5ANGGA~2 (1).pptx5ANGGA~2 (1).pptx
5ANGGA~2 (1).pptx
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
 
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
PENGARUH PEMERIKSAAN BPK RI ATAS KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERA...
 
4 penganggaran-berbasis-kinerja
4 penganggaran-berbasis-kinerja4 penganggaran-berbasis-kinerja
4 penganggaran-berbasis-kinerja
 
02.ABK.pptx
02.ABK.pptx02.ABK.pptx
02.ABK.pptx
 
11857336.ppt
11857336.ppt11857336.ppt
11857336.ppt
 
SPIP-1 gmb umum
SPIP-1  gmb umumSPIP-1  gmb umum
SPIP-1 gmb umum
 
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.pptmateri-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
 
Lakin bptp sumsel 2018
Lakin bptp sumsel 2018Lakin bptp sumsel 2018
Lakin bptp sumsel 2018
 
Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik
Akuntansi Sektor Publik
 
1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance
 
STRATEGI MENCAPAI OPINI WTP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)
STRATEGI MENCAPAI OPINI WTP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)STRATEGI MENCAPAI OPINI WTP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)
STRATEGI MENCAPAI OPINI WTP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)
 
Penguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internalPenguatan pengawasan internal
Penguatan pengawasan internal
 
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakipkebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
 
Erangka pengeluaran jangka menengah
Erangka pengeluaran jangka menengahErangka pengeluaran jangka menengah
Erangka pengeluaran jangka menengah
 
annualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdfannualreporttrbp-2012.pdf
annualreporttrbp-2012.pdf
 
Modul manajemen akuntansi satker
Modul manajemen akuntansi satkerModul manajemen akuntansi satker
Modul manajemen akuntansi satker
 
1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance
 
PPT Paper Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah
PPT Paper Akuntansi Manajemen Pemerintah DaerahPPT Paper Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah
PPT Paper Akuntansi Manajemen Pemerintah Daerah
 
Analisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasionalAnalisis perhitungan belanja operasional
Analisis perhitungan belanja operasional
 

Mais de Ahmad Abdul Haq

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...Ahmad Abdul Haq
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanAhmad Abdul Haq
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...Ahmad Abdul Haq
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingAhmad Abdul Haq
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAhmad Abdul Haq
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO BaruAhmad Abdul Haq
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019Ahmad Abdul Haq
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di AmwayAhmad Abdul Haq
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up IncomeAhmad Abdul Haq
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Ahmad Abdul Haq
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexAhmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018Ahmad Abdul Haq
 
2018-05-03 Percepatan Penyaluran Dana Desa
2018-05-03 Percepatan Penyaluran Dana Desa2018-05-03 Percepatan Penyaluran Dana Desa
2018-05-03 Percepatan Penyaluran Dana DesaAhmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...Ahmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi BankAhmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (06) Ditjen Perbendaharaan - HAI DJPb
2018-04-11 (06) Ditjen Perbendaharaan - HAI DJPb2018-04-11 (06) Ditjen Perbendaharaan - HAI DJPb
2018-04-11 (06) Ditjen Perbendaharaan - HAI DJPbAhmad Abdul Haq
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...Ahmad Abdul Haq
 

Mais de Ahmad Abdul Haq (20)

2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
2021-01-21 Paparan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2020 tentang T...
 
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen PerbendaharaanTata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
Tata Cara Revisi Anggaran Kewenangan Ditjen Perbendaharaan
 
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
2020-01-11 Pokok-pokok Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tenta...
 
MSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador TrainingMSO - Crown Ambassador Training
MSO - Crown Ambassador Training
 
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk SemuaAmway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
Amway Basic Compensation Plan - Peluang Untuk Semua
 
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
2019 08-19 modul penerimaan negara generasi ketiga (mpn g3)
 
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
2019-03-12 Retno Kusdarwati - Panduan Menjoinkan IBO Baru
 
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/20192019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
2019-07-05 Slide Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.01/2019
 
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
2019-07-15 (Ringkasan Buku) Les Giblin - Cara Memiliki Keyakinan dan Kekuasaa...
 
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 20192019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
2019-03-28 APBN dan Arah Kebijakan fiskal Indonesia 2019
 
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
2019-03-17 Retno Kusdarwati Sigit Setyawadi - Panduan Belanja di Amway
 
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
2019-03-27 Sigit Setyawadi - Passive Income Sebagai Back-up Income
 
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
Sigit Setyawadi - Amway dengan Sistem Mekanisme Sukses Otomatis (MSO)
 
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses ForexMengupas Rahasia Trading Sukses Forex
Mengupas Rahasia Trading Sukses Forex
 
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 20182018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
2018-05-03 Kebijakan DAK Fisik 2018
 
2018-05-03 Percepatan Penyaluran Dana Desa
2018-05-03 Percepatan Penyaluran Dana Desa2018-05-03 Percepatan Penyaluran Dana Desa
2018-05-03 Percepatan Penyaluran Dana Desa
 
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
2018-04-11 (08) Ditjen Perbendaharaan - Mekanisme Penyaluran DAK Fisik dan Da...
 
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
2018-04-11 (07) Ditjen Perbendaharaan - Catatan Pelaksanaan Tugas Seksi Bank
 
2018-04-11 (06) Ditjen Perbendaharaan - HAI DJPb
2018-04-11 (06) Ditjen Perbendaharaan - HAI DJPb2018-04-11 (06) Ditjen Perbendaharaan - HAI DJPb
2018-04-11 (06) Ditjen Perbendaharaan - HAI DJPb
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
 

Último

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...iman333159
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxyovi2305
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfHeru Syah Putra
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 

Último (14)

evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
2024.03.27_Konsep dan Potret Inflasi Indonesia _Workshop RCE_Badan Pusat Stat...
 
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptxManajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
Manajemen Kontrak pada Aplikasi SPANpptx
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdfAgenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
Agenda III - Organisasi Digital - updated.pdf
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 

LAPORAN DIREKTUR

  • 1. 1 LAPORAN DIREKTUR PELAKSANAAN ANGGARAN LAUNCHING IKPA PADA OM SPAN Jakarta, 16 Mei 2018
  • 2. Latar Belakang PELAKSANAAN ANGGARAN 2 Pelaksanaan Anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari siklus APBN Setiap rupiah belanja negara harus mampu memberikan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Komitmen Ditjen Perbendaharaan dalam mengawal APBN Inovasi dalam perumusan kebijakan dan regulasi Pengembangan sistem IT untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien dan akuntabel
  • 3. PELAKSANAAN ANGGARAN 3 Penghubung tahap perencanaan dengan pertanggungjawaban Mewujudkan pengelolaan perbendaharaan yang baik Mewujudkan “sebesar-besar kemakmuran rakyat” Mendukung penyelenggaraan Pemerintah dan pelayanan publik Menjaga belanja pemerintah dilaksanakan dengan prosedur yang benar 1 2 5 4 3 Perlunya Indikator untuk mengukur Kualitas Pelaksanaan Anggaran Indikator tersebut merupakan penjabaran dari 4 aspek pelaksanaan anggaran yaitu:  Kesesuaian antara Perencanaan dan Pelaksanaan  Kepatuhan terhadap regulasi  Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan  Efisiensi pelaksanaan Kegiatan Pada Triwulan I tahun 2018 sudah dilakukan penilaian IKPA terhadap 10 dari 12 indikator (dispensasi SPM dan pagu minus dihitung pada akhir tahun) PERAN PELAKSANAAN ANGGARAN
  • 4. 4PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TINDAK LANJUT RAKORNAS PA 2018 INTEGRASI NILAI IKPA DALAM OM SPAN BESARAN TARGET IDEAL IKPA  Jumlah revisi DIPA selama 1 tahun sebesar 10.000 revisi  Deviasi Hal. III DIPA < 5% perbulan  Penerbitan SP2D < 2 juta SP2D selama 1 tahun  Jumlah Dispensasi SPM 0%  Outstanding UP/TUP 2 Triliun  Tagihan tepat waktu 100%  Pagu minus < Rp. 1 Triliun  Penyaluran Bansos/Banper yang masih mengendap di Bank penyalur Rp. 0,-  Ketepatan waktu penyampaian kontrak 100% INTEGRASI Direktorat PA Direktorat SITP IKPA Dapat diakses seluruh User (satker, Es I dan K/L) Dapat diakses Dit PA, Kanwil DJPb dan KPPN Akuntabilitas dan transparansi perhitungan nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
  • 5. Harapan AGENDA UTAMA 5  Pengelolaan APBN yang semakin baik dan berkualitas  Upaya pencapaian terbaik setiap satker  Mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat melalui pengelolaan anggaran yang pruden dan berkualitas Launching IKPA ke dalam menu OM SPAN Penyampaian materi Bisnis IKPA pada OM Evaluasi Pelaksanaan Triw I 2018