2018-05-18 Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan I TA 2018

1. 1
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Triwulan I Tahun 2018
Direktur Pelaksanaan Anggaran
Jakarta 16 Mei 2018

2. Pelaksanaan Anggaran Sebagai
Instrumen Eksekusi Fiskal
APBN 2018
Pelaksanaan Anggaran 2018
APBN
DIPA Komitmen Pengujian
Pembayaran
Penyedia
Barang/jasa
Pemesanan
Pengiriman
Tujuan/Sasaran:
• Pertumbuhan ekonomi (5,4%)
• Peningkatan kesra:
TPT (5,3%); Angka kemiskinan
(10%); IPM (71,5%); Gini rasio
(0,38%)
• Peningkatan pelayanan publik
• Terwujudnya kredibilitas fiskal
• Tata kelola pemerintahan
• Akuntabilitas keuangan negara
Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Berbasis
Analisis
Reviu Pelaksanaan
Anggaran (RPA)
• IKPA
• Evaluasi Prioritas
Nasional (PN)
• Regulasi pelaksanaan
anggaran
• Pengendalian belanja
• Langkah-langkah
strategis PA
Pendapatan Negara
Pendapatan Dalam Negeri Perpajakan
PNBP
1.618,1 T
275,4 T
1.893,5 T
1.894,7 T
Penerimaan Hibah 1,2 T
Belanja Negara
Belanja Pemerintah Pusat Belanja K/L
Blj Non K/L
847,4 T
607,1 T
1.454,5 T
2.220,7 T
Belanja TKDD 766,2 T Trnsf Daerah
Dana Desa
706,2 T
60,0 T
Pembiayaan Anggaran
Pembiayaan Utang
Pembiayaan Investasi
Pemberian Pinjaman
Kewajiban Penjaminan
Pembiayaan Lainnya
399,2 T
(65,7) T
(6,7) T
(1,1) T
0,2 T
325,9 T
Pencapaian target
kinerja pelaksanaan
anggaran TA 2018
sebesar 90%
Pembayaran THR dan
Gaji ke-13 TA 2018
Penyaluran DFDD
Tahap I dan Tahap II
Piloting e-SPM
Uji coba penggunaan
Kartu Kredit
Pemerintah
Penyederhanaan SPM
GUP/PTUP dan LS
Bendahara
Pelaksanaan anggaran
Asian Games Tahun
2018
Pelaksanaan anggaran
Pemilu
Penyaluran Bansos
Pangan
Isu Strategis
Tahun 2018
Spending Review
(SR)
• Identifikasi inefisiensi
belanja K/L
• Usulan baseline (DJA)
• Restrukturisasi output
(DJA & Bappenas)
Kajian Fiskal
Regional (KFR)
• Analisis komprehensif
blj. pusat & daerah
• Sinkronisasi program
Pempus dan Pemda
• Koordinasi dengan BI,
BKF, DJA, & Bappenas
Monitoring
DFDD
• Buku Kisah Sukses
Dana Desa
• Perbaikan kebijakan
DFDD
• Analisis spasial DFDD
Tingkat
Realisasi
Jumlah Revisi
DIPA
Rata-rata
Deviasi
Hal. III DIPA
Jumlah SP2D
Nilai SP2D
Jumlah
Dispensasi
SPM
Nilai
Dispensasi
SPM
89,11 %
82.481
revisi
21,70 %
(per bulan)
4.609.273
dokumen
Rp 688,0 T
15.022
dokumen
Rp 4,51 T
94,81 %
70.429
revisi
17,43 %
(per bulan)
5.037.043
dokumen
Rp 744,6 T
5.146
dokumen
Rp 2,31 T
6,39 %
14,61 %
19,68 %
9,28 %
8,23 %
65,74 %
48,78 %
TA 2017
Pertumbuhan
2017
TA 2016Indikator
Nilai KPA 2017 sebesar 82,19
(naik 11,8 poin dari nilai tahun 2016)
Regulasi:
 Simplifikasi pelaksanaan anggaran
Banper (PMK 173/PMK.05/2016)
 Tata cara pembayaran tukin
pegawai (PMK 80/PMK.05/2017)
 Uang lembur dan uang makan
lembur PPNPN (PMK
85/PMK.05/2017)
 Administrasi pengelolaan hibah
(PMK 99/PMK.05/2017
 Standardisasi mekanisme
pelaksanaan anggaran penelitian
(PER-15/PB/2017)
 Kerjasama pola swakelola dengan
TNI (PER-27/PB/2017)
 Penggunaan kartu elektronik pada
Bansos Pangan (BPNT + Rastra)
 Penggunaan SPM elektronik
dalam pembayaran
 Pembayaran UP melalui Kartu
Kredit Pemerintah
Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2017 Target 2018
Porsi Realisasi: Tw I
(15%), Tw II (40%), Tw
III (60%), Tw IV (90%)
10.000 revisi DIPA
Deviasi hlm III DIPA
<5% per bulan
Jumlah SP2D <2juta
0% Dispensasi SPM
Outstanding UP Rp2
triliun (asumsi: 20%
UP tunai 20% & 80%
UP Kartu Kredit)
100% tagihan tepat
waktu disampaikan
ke KPPN
Nilai pagu minus <
Rp 1 Triliun
Idle cash Bansos dan
Banper di bank Rp0,-
Ketepatan waktu
penyampaian data
kontrak = 100%

3. 3

4. Modal (53)
REALISASI PER KATEGORI OUTPUT*
REALISASI PER KATEGORI OUTPUT*
Pagu DIPA:
857,21 T
Realisasi:
103,13 T
Sisa:
754,09 T
Realisasi Belanja K/L
s.d. Triwulan I 2018
Pagu DIPA:
857,21 T
Realisasi:
197,07 T
Sisa:
660,15 T
Realisasi Belanja K/L
s.d. 14 Mei 2018
Pegawai (51) Barang (52)
Modal (53) Bansos (57)
18% 10%
5% 12%
REALISASI PER JENIS BELANJA
REALISASI PER JENIS BELANJA
Pegawai (51) Barang (52)
Bansos (57)
32% 20%
10% 46%
Operasional Pelayanan
Publik
Infrastruktur Kesejahteraan
56,99 T
16%40,39 T 35,14 T
9,70 T 17,89 T
9,60 T
5%
12,46 T
8%
23,88 T
16%
Operasional Pelayanan
Publik
Infrastruktur Kesejahteraan
103,11 T
28%
20,94 T
11%
25,95 T
16%
46,64 T
32%
72,48 T 67,36 T
21,68 T 35,59 T
* Tidak termasuk realisasi di luar 4 kategori output
di atas (tidak teridentifikasi) sebesar Rp193,23 M
* Tidak termasuk realisasi di luar 4 kategori output
di atas (tidak teridentifikasi) sebesar Rp429,16 M
PERKEMBANGAN Pelaksanaan Anggaran
PER TRIWULAN I DAN 14 MEI 2018

5. No Kementerian PAGU REALISASI %
KEMENKES 59.522,84 14.807,86 24,9%
DPD 1.082,39 231,36 21,4%
MAHKAMAH AGUNG 8.262,10 1.642,00 19,9%
DKN 42,39 8,42 19,9%
BPK 2.840,53 560,95 19,7%
KPK 790,17 152,12 19,3%
KEMENKUMHAM 10.633,03 2.033,20 19,1%
BPKP 1.522,53 285,46 18,7%
KEMENKO EKON 414,43 76,17 18,4%
KEMENKEU 45.682,17 8.340,64 18,3%
KINERJA PENYERAPAN ANGGARAN k/l
TRIWULAN I - 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
No Kementerian PAGU REALISASI %
BPKPBPB SABANG 224,86 3,43 1,5%
BPW SURAMADU 242,48 5,68 2,3%
KEMENPAR 3.733,41 110,40 3,0%
BAKAMLA 559,00 16,66 3,0%
LEMSANEG 969,26 31,07 3,2%
BNPT 505,59 16,62 3,3%
KPU 15.874,14 605,57 3,8%
BIG 790,88 30,88 3,9%
BAWASLU 5.589,69 295,70 5,3%
KEMEN PPN 1.994,10 108,25 5,4%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10 Kementerian/Lembaga Dengan
Capaian Realisasi Tertinggi (miliar)
10 Kementerian/Lembaga Dengan
Capaian Realisasi Terendah (miliar)

6. KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PN
TRIWULAN I - 2018
Prioritas Nasional
(Rp Triliun)
Prog.
Prioritas
Keg.
Prioritas
Output
DIPA
K/L
UIC
Pagu
DIPA
Proporsi
Pagu
Real
% thd
Pagu
Blokir
1. Pendidikan 2 9 157 15 31,2 10,6% 1,30 4,2% 1,40
2. Kesehatan 3 9 137 15 10,7 3,6% 0,60 6,0% 0,05
3. Perumahan & Permukiman 2 6 61 7 23,8 8,1% 1,30 5,3% 0,04
4. Pengemb Dunia Usaha & Pariwisata 5 26 450 23 7,9 2,7% 0,40 5,3% 0,90
5. Ketahanan Energi 2 13 58 9 2,6 0,9% 0,01 0,5% 0,20
6. Ketahanan Pangan 2 15 244 15 43,4 14,7% 4,00 9,3% 2,20
7. Penanggulangan Kemiskinan 3 14 99 22 74,6 25,2% 18,20 24,3% 0,10
8. Infra, Konektivitas & Kemaritiman 2 7 51 10 27,1 9,2% 1,10 4,1% 0,60
9. Pembangunan Wilayah 5 27 328 26 28,1 9,5% 2,50 8,9% 0,40
10. POLHUKAM 4 23 489 45 42,7 14,4% 2,00 4,6% 7,20
11. Asian Games 1 2 11 3 3,4 1,2% 0,70 19,4% 0,01
TOTAL 31 151 2.085 70 295,5 100% 32,1 10,9% 13,0
Alokasi tertinggi untuk PN
Penanggulangan Kemiskinan,
Ketahanan Pangan, dan
POLHUKAM
Tingkat realisasi tertinggi dicatat
oleh PN Penanggulangan
Kemiskinan (24,3%), dan yang
terendah pada PN Ketahanan
Energi (0,5%)
PN yang memberi kontribusi
terbesar terhadap belum
optimalnya realisasi adalah PN
POLHUKAM dan PN Pendidikan
Tingkat realisasi anggaran PN
triwulan I sebesar 10,9%
relatif rendah dibandingkan
realisasi total belanja K/L
sebesar 12,2%

7. KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PN
TRIWULAN I - 2018
NAMA PROYEK PRIORITAS PAGU
Triwulan I - 2018 sd 14 Mei 2018
REALISASI % REAL REALISASI % REAL
Pembangunan/Peningkatan Jalur KA Mendukung Jalur Utama
Logistik
13.763,06 638,67 4,6% 1.338,64 9,7%
Pembangunan/Pengembangan Bandara/Terminal/Pelabuhan
Mendukung Pusat Pertumbuhan Ekonomi
6.546,57 195,39 3,0% 368,38 5,6%
Penyediaan Lintas/Rute/Trayek Angkutan Mendukung Jalur Utama
Logistik
2.372,68 170,28 7,2% 345,55 14,6%
Jasa Akses Internet Broadband di Wilayah Layanan Telekomunikasi 1.407,00 0,82 0,1% 0,82 0,1%
Pembangunan BTS di Daerah Blankspot Layanan Telekomunikasi 1.135,34 7,85 0,7% 7,85 0,7%
Proyek Prioritas Lainnya 1.887,46 91,71 4,9% 218,43 11,6%
TOTAL 27.112,11 1.104,73 4,1% 2.279,67 8,4%
PRIORITAS NASIONAL INFRASTRUKTUR
Isu Strategis:
• Keterlambatan kontrak
• Blokir dana karena belum lengkapnya dokumen pendukung
• Terdapat perubahan prioritas nasional
• Penolakan warga terdampak proyek
• Belum selesainya proses usulan dan persetujuan MYC
• Keterlambatan proses lelang

8. KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PN
TRIWULAN I - 2018
NAMA PROYEK PRIORITAS PAGU
Triwulan I - 2018 sd 14 Mei 2018
REALISASI % REAL REALISASI % REAL
Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional 25.842,62 10.647,56 41,2% 19.126,36 74,0%
Program Keluarga Harapan (PKH) 17.339,80 4.524,29 26,1% 10.234,87 59,0%
Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai di seluruh kota dan sebagian
kabupaten
14.486,60 438,87 3,0% 1.064,05 7,3%
"Bantuan pendidikan untuk siswa SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK
melalui KIP"
14.157,68 2.432,75 17,2% 5.472,60 38,7%
Pelatihan Kewirausahaan 397,22 8,06 2,0% 17,20 4,3%
Proyek Prioritas Lainnya 2.379,27 110,98 4,66% 233,47 9,8%
TOTAL 74.603,20 18.162,50 24,3% 36.148,55 48,5%
PRIORITAS NASIONAL PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Isu Strategis:
• Keterlambatan penerbitan regulasi/juknis Banper/Bansos
• Keterlambatan penyaluran/distribusi Banper/Bansos
• Kesalahan penggunaan akun belanja Banper
• Keterlambatan proses pengadaan/pelelangan
• Konsentrasi pelaksanaan kegiatan di triwulan II dan III
• Permasalahan blokir dana

9. KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PN
TRIWULAN I - 2018
NAMA PROYEK PRIORITAS PAGU
Triwulan I - 2018 sd 14 Mei 2018
REALISASI % REAL REALISASI % REAL
Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 15.392,91 376,88 2,4% 1.149,54 7,5%
Pertahanan Ruang Udara Nasional 5.827,00 809,34 13,9% 2.476,14 42,5%
Pertahanan Laut dan Dukungan Poros Maritim 4.281,12 202,99 4,7% 1.561,54 36,5%
Deteksi Dini Keamanan Nasional 3.551,87 107,00 3,0% 137,77 3,9%
Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan 3.331,93 62,72 1,9% 62,98 1,9%
Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 10.314,55 419,75 4,07% 998,38 9,7%
TOTAL 42.699,38 1.978,68 4,6% 6.386,35 15,0%
PRIORITAS NASIONAL POLHUKAM
Isu Strategis:
• Inefisiensi belanja operasional
• Tingkat serapan belanja operasional yang rendah
• Karakteristik kegiatan yang tidak memungkinkan
dilaksanakan pada awal tahun
• Terdapat kegiatan yang masih diblokir dananya
• Pelaksanaan kegiatan yang ditentukan arahan/
kebijakan pimpinan

10. 10

11. 11
10 INDIKATOR PENGUKURAN
Kinerja Pelaksanaan Anggaran
PAGU MINUS
DISPENSASI SPM
Persentase
besarnya
minus pagu
belanja
Jumlah
dispensasi
SPM yang
diterbitkan
(baik SPM
benar dan
SPM yang
salah/retur)

12. Dihitung berdasarkan
rasio dispensasi SPM
terhadap seluruh SPM
yang diterbitkan K/L
Dihitung berdasarkan
rasio pengembalian
SPM terhadap seluruh
SPM yang diterbitkan
K/L
Dihitung dengan
membandingkan
jumlah retur SP2D
dengan jumlah SP2D
yang terbit
Dihitung berdasarkan
persentase pagu minus
terhadap pagunya
Dihitung berdasarkan
jumlah GUP tepat
waktu dibagi seluruh
record GUP
Dihitung berdasarkan
jumlah revisi anggaran
K/L per Satker (hanya
revisi pagu tetap)
Dihitung berdasarkan
rasio penyelesaian
tagihan yang tepat
waktu dibagi dengan
seluruh SPM LS Non
Belanja Pegawai
Dihitung berdasarkan
rata-rata gap antara
realisasi dgn rencana
penarikan dana (% gap
realisasi thdp rencana)
Dihitung berdasarkan
tingkat realisasi
terhadap target per
triwulan (TW 1 = 15%;
TW 2 = 40%; TW 3 =
60%; dan TW 4 = 90%)
5%
Bobot:
5%
Bobot:
20%
Bobot:
20%
Bobot:
5%
Bobot:
5%
Bobot:
04
Penyelesaian Tagihan
03
Pagu Minus
02
Halaman III DIPA
01
Revisi DIPA
05
Penyerapan Anggaran
06
Retur SP2D
Dihitung berdasarkan
rasio data kontrak
tepat waktu terhadap
seluruh data kontrak
yang disampaikan ke
KPPN
Dihitung berdasarkan
rasio LPJ tepat waktu
terhadap seluruh LPJ
yang disampaikan ke
KPPN
Dihitung berdasarkan
rasio Renkas yang
tepat waktu terhadap
seluruh Renkas yang
disampaikan ke KPPN
5%
Bobot:
10%
Bobot:
5%
Bobot:
5%
Bobot:
5%
Bobot:
10%
Bobot:
12
FORMULA
INDIKATOR Kinerja Pelaksanaan Anggaran
10
Dispensasi SPM
09
Data Kontrak
08
Rekon LPJ Bendahara
07
Pengelolaan UP
11
Perencanaan Kas
12
Pengembalian SPM
Kesesuaian Dengan Perencanaan Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan
Efisiensi Pelaksanaan KegiatanKepatuhan Terhadap Regulasi

13. 13
Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Triwulan i tahun 2017-2018
100
57
86
71
21
82
76
98
58
92
-
-
12 Indikator Kinerja 2017 2018 Status Kondisi TW I 2018
Revisi DIPA
Halaman III DIPA
Pengelolaan UP
Rekon LPJ Bendahara
Data Kontrak
Penyelesaian Tagihan
Penyerapan Anggaran
Retur SP2D
Perencanaan Kas
Pengembalian SPM
*Dispensasi SPM
*Pagu Minus
100
63
90
85
70
68
80
99
60
94
-
-
● Jumlah DIPA: 20.647 ● Revisi: 2.665
● Rencana: 95,25 T ● Realisasi: 103,14 T
● Jumlah SPM GUP: 58.627 ● Tepat waktu: 52.884
● Jumlah LPJ: 37.550 ● Tepat waktu: 31.761
● Jumlah Kontrak: 55.377 ● Tepat waktu: 38.757
● Jml SPM Tagihan: 40.898 ● Tepat waktu: 27.660
● Pagu DIPA: 858,90 T ● Realisasi: 103,14 T
● Jumlah SP2D: 829.176 ● Jumlah retur: 5.944
● Jumlah RPD: 15.580 ● Tepat waktu: 9.314
● Jumlah SPM: 950.031 ● SPM Salah: 55.102
● -
● -
74 78NILAI KINERJA
Kesesuaian Dengan Perencanaan
79
Kepatuhan Terhadap Regulasi
76
Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan
84
Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan
82
Keterangan: *) Pengukuran kinerja dilakukan tahunan

14. 14

15. 15
Kendala Pelaksanaan Anggaran Rekomendasi Kementerian/Lembaga
Kegiatan tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan pada awal tahun anggaran, sesuai
dengan jadwal dan atau ketentuan penyaluaran.
Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan sehingga kegiatan dapat
terealisasi tepat waktu dan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
Kementerian Pertahanan, KPU, Kemendikbud,
Bawaslu
Alokasi sebagian besar ditempatkan pada satker pusat, meskipun pelaksana
kegiatan/instansi pengguna dana adalah satker daerah. Hal ini mengakibatkan
proses pelaksanaan anggaran membutuhkan waktu yang lebih lama.
Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, agar mempertimbangkan untuk
merelokasi anggaran yang semula menumpuk pada satker pusat di relokasi ke satker
daerah/instansi pengguna.
Kementerian Pertahanan
Terdapat kegiatan yang masih diblokir baik karena adanya kebijakan pemerintah
maupun belum lengkapnya persyaratan/kelengkapan dokumen
Percepatan dalam proses pembukaan blokir dengan sesegera mungkin menyiapkan
persyaratan untuk pembukaan blokir
Kementerian Pertahanan, Kemenhub,
Kemendikbud, Kemenkes, Kemenag, Kemen PUPR,
Polri,Kemendag
Terkait capaian output tanpa adanya realisasi belanja dimungkinkan untuk terjadi
terutama untuk kegiatan kontraktual yang dibayarkan menggunakan mekanisme
UP, sehingga realisasi belanja akan terjadi saat dilakukan revolving UP.
Perlu dilakukan penyempurnaan tata kelola keuangan pada Kementerian Pertahanan,
terutama terkait adanya kegiatan kontraktual yang dibayarkan menggunakan
mekanisme UP
Kementerian Pertahanan
Keterlambatan lelang atau pelaksanaan lelang yang tertunda atau kontrak Mempercepat proses seleksi/proses pelelangan untuk percepatan pelaksanaan
kegiatan
Kemenkumham RI, Kemenkeu, Kemendikbud,
Kemensos, Polri, BPS, Kemendag, TVRI
Perbedaan harga antara harga pasar dengan harga yang dianggarkan Menyesuaikan dengan alokasi atau menyesuaikan volume dengan harga pasar Kemenkumham RI,
Proses revisi karena kebijakan penganggaran masih belum selesai Segera mempercepat penyelesaian revisi dengan melengkapi persyaratan Kemenkeu, Kemendikbud,
Keterlambatan penerbitan pedoman/ juknis Mempercepat penerbitan Pedum/Juknis pengelolaan/pelaksanaan kegiatan
termasuk melakukan simplifikasi penerbitan juknis yang tidak hanya berlaku untuk
tahun yang bersangkutan saja tetapi berlaku untuk beberapa tahun, sehingga tidak
mengganggu pencairan di awal tahun anggaran. Perubahan juknis hanya dilakukan
apabila diperlukan.
Dalam rangka percepatan pelaksanaan anggaran, agar dilaksanakan proses
pelelangan tidak mengikat (Pra-DIPA)
Kementerian Pertanian, Kemendikbud, Kemenag,
Unit kerja masih belum memahami dengan baik mekanisme penganggaran yang
baru (KRISNA)
secara intensif mengadakan pelatihan terhadap pegawainya Kementerian Pertanian
Adanya perubahan pengelola keuangan, mutasi jabatan PA/KPA, rangkap jabatan,
dan tekanan psikologis
secara intensif mengadakan pelatihan terhadap pegawainya Kementerian Pertanian, Kemenpora, TVRI
Kendala penertiban dan pengadaan lahan serta penerbitan sertifikasi lahan melakukan koordinasi intensif dengan Pemda, Kantor Pertanahan & stakeholders
terkait agar kegiatan pembangunan dapat segera dilaksanakan.
Kemenhub, Kemen PUPR
Adanya usulan realokasi dari identifikasi kegiatan yang tidak dilaksanakan dan atau
karena perubahan kebijakan
Revisi DIPA yang kurang mendesak sebaiknya tidak dilakukan di awal tahun sehingga
tidak mengganggu proses pencairan dana.
Perubahan anggaran terkait Prioritas Nasional segera dikoordinasikan dengan Itjen
Kementerian PUPR, Bappenas dan DJA karena membutuhkan penelaahan lebih lanjut
Kemenhub, Kemen PUPR
Kesalahan akun dalam pengalokasian anggaran K/L harus segera menyesuaikan akun belanja bantuan pemerintah yang telanjur
dialokasikan
Kemendikbud

16. 16
KESIAPAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
KETEPATAN WAKTU
PELAKSANAAN KEGIATAN
KETEPATAN WAKTU
PENYELESAIAN TAGIHAN
KETEPATAN WAKTU
PEMBAYARAN/PENCAIRAN DANA
KEPATUHAN
REGULASI
MONITORING
EVALUASI

17. 17
TERIMA KASIH