2018-03-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 Tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga

1. KPPN Tuban
22 Maret 2018

2. Prinsip Pengelolaan Rekening

3. Latar Belakang Penerbitan PMK 182/PMK.05/2017

4. PENGATURAN BARU
4
PMK
182/2017
Ijin Rekening
KPPN Penambahan
Kategori
Rekening
Rekonsiliasi
Tk. Daerah
Aplikasi
Rekening
Kartu Debit
Virtual
Account
Kewenangan
Ka.
Satker/BLU
Simplifikasi
Permohonan
dan Format
Ijin Rekening
Sandi
Kategori
Pada Nama
Rekening
Prosedur
Pindah Bank
Lampiran
Modul
Pengelolaan
Rekening

5. STRUKTUR PMK
KETENTUAN UMUM
JENIS – JENIS
REKENING
KEWENANGAN
PENGELOLAAN
REKENING
PEMBUKAAN
REKENING OLEH K/L
PELAPORAN SALDO
REKENING K/L
PELAPORAN DAN
PENGENDALIAN
REKENING OLEH
KUASA BUN
BLOKIR DAN
PENUTUPAN
REKENING
KETENTUAN LAIN-
LAIN
KETENTUAN
PERALIHAN
PENUTUP

6. JENIS REKENING MILIK SATKER LINGKUP K/L
Giro
Giro
Deposito
Tabungan
?
Khusus
BLU

7. JENIS REKENING MILIK SATKER LINGKUP K/L
Rek.MilikSatkerLingkupK/L
Rek.
Penerimaan
(Giro)
Rek.
Pengeluaran
(Giro)
Rek. Lainnya
Rek. Milik BLU
Rek. Pengelolaan Kas BLU (Giro &
Deposito)
Rek. Operasional BLU (Giro)
Rek. Dana Kelolaan (Giro)Rek. Milik Perwakilan RI (Giro)
Rek. Rutin (Giro USD/mata uang
setempat)
Rek. Kas Besi (Giro USD)
Rek. PNBP Rutin (Giro USD/mata
uang setempat)
Rek. Antara (Giro USD)
Rek. Dana Titipan Di Luar Negeri
(Giro USD/mata uang setempat)
Rek. Penampungan Dana Hibah
Langsung (Giro)
Rek. Penyaluran Dana Hibah
(Giro)
Rek. Penampungan Dana
Kerjasama/Kemitraan (Giro)
Rek. Penyaluran Dana Bantuan
(Giro)
Rek. Penampungan Sementara
(Giro)
Rek. Penampungan Dana
Jaminan (Giro)
Rek. Penampungan Dana
Titipan (Giro)
Rek.MilikSatkerLingkupK/L
Rek.
Penerimaan
(Giro)
Rek.
Pengeluaran
(Giro)
Rek. Lainnya
Rek. Milik BLU
Rek. Pengelolaan Kas BLU (Giro &
Deposito)
Rek. Operasional BLU (Giro)
Rek. Dana Kelolaan (Giro)Rek. Milik Perwakilan RI (Giro)
Rek. Rutin (Giro USD/mata uang
setempat)
Rek. Kas Besi (Giro USD)
Rek. PNBP Rutin (Giro USD/mata
uang setempat)
Rek. Antara (Giro USD)
Rek. Dana Titipan Di Luar Negeri
(Giro USD/mata uang setempat)
Rek. Penampungan Dana Hibah
Langsung (Giro)
Rek. Penyaluran Dana Hibah
(Giro)
Rek. Penampungan Dana
Kerjasama/Kemitraan (Giro)
Rek. Penyaluran Dana Bantuan
(Giro)
Rek. Penampungan Sementara
(Giro)
Rek. Penampungan Dana
Jaminan (Giro)
Rek. Penampungan Dana
Titipan (Giro)

8. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) – Milik BLU
• Untuk memaksimalkan idle cash.
• Hanya dalam bentuk deposito (khusus LPDP dapat menggunakan giro
(PKE))
Rekening Pengelolaan Kas
• Rekening Operasional Penerimaan (OPS P)
• Rekening Operasional Pengeluaran (OPS K)
Rekening Operasional BLU
• Menampung dana selain dana operasional dan pengelolaan kas BLU
• Terdiri atas: Dana Bergulir & Dana Yang Belum Menjadi Hak BLU
Rekening Dana Kelolaan

9. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) – Perwakilan RI
•Untuk menampung UP dan kegiatan operasional Perwakilan
•Giro USD/Valuta Setempat
Rekening Rutin
•Untuk menampung dana cadangan
•Giro USD
Rekening Kas Besi
•Menampung PNBP sebelum disetor ke Bendahara Penerimaan Kemenlu
•Giro USD/Valuta Setempat
Rekening Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
•Untuk Perwakilan RI yang kesulitan membuka rekening di negara akreditasi
•Rekening dibuka di negara yang bukan tempat Perwakilan berada. (mis: Perwakilan RI di Suriah membuka rekening di
Turki)
•Giro USD
Rekening Antara
•Menampung dana yang tidak dapat ditampung dalam jenis RPL Perwakilan
•Giro USD/Valuta Setempat
Rekening Dana Titipan Di Luar Negeri

10. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)
– Rekening Penyaluran Dana Bantuan (DB)
 Menyalurkan Dana Bantuan pemerintah kepada penerima bantuan melalui
bank penyalur
Karakteristik:
 Ditatausahakan oleh
Bendahara Pengeluaran
 Sumber dana dari DIPA
akun belanja
sosial/belanja bantuan
pemerintah
 Rekening yang dibuka
sebagai Rekening bank
penyalur bantuan
sosial/bantuan
pemerintah
 Jasa giro masuk dalam
program TNP
 Sisa saldo melewati limit
waktu setor ke Kas Negara
APBN
RPL DB
Bank
Penyalur
Penerima
Bantuan A
Penerima
Bantuan B
Penerima
Bantuan C

11. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)
– Rekening Hibah
MoU Hibah /
Perjanjian Kerjasama Hibah
 SETIAP HIBAH HARUS MEMPEROLEH NOMOR REGISTER SEBELUM
MENGAJUKAN PERSETUJUAN DAN PEMBUKAAN REKENING
1 REKENING HANYA UNTUK MENAMPUNG 1 REGISTER

12. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)
– Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung
Donor
Rekening
Penampungan Dana
Hibah Langsung
Kegiatan
Skema I : Hibah hanya menggunakan Rekening
Penampungan Dana Hibah Langsung (PDHL)
Bendahara Pengeluaran

13. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)
– Rekening Penyaluran Dana Hibah
Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung
Rekening Penyaluran Dana Hibah
Donor
Rekening Penampungan
Dana Hibah Langsung
(PDHL)
Kegiatan
Bendahara Pengeluaran
Rekening Penyaluran Dana
Hibah Langsung (PDH)
Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Rekening Penyaluran Dana
Hibah Langsung (PDH)
Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Rekening Penyaluran Dana
Hibah Langsung (PDH)
Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Rekening Penyaluran Dana
Hibah Langsung (PDH)
Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Skema
II

14. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)
– Rekening Penyaluran Dana Hibah
PEMBERI
HIBAH
PENERIMA
HIBAH
Register
RPDHLDana
RPH
RPH SATKER B
SATKER A
BP
BPP
BPP
BPP
Revisi DIPA
MoU
RPH SATKER C
Pengesahan
SP2HL/SPHL
Keterangan
MoU : Memorandum of Understanding – Hibah RPDHL : Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung
RPH : Rekening Penyaluran Hibah SP2HL : Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung
SPHL : Surat Pengesahan Hibah Langsung DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Alur dana Alur SPJ

15. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)
– Rekening Penampungan Dana Kerjasama/Kemitraan
Rekening Penampungan Dana
Kerjasama/Kemitraan adalah Rekening Lainnya
dalam bentuk giro pemerintah yang dipergunakan
untuk menampung dana kerjasama antara dua
belah pihak
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mitra kerja KPPN Jakarta
III bekerjasama dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (BEKRAF)
dimana BEKRAF meminta LIPI untuk meneliti potensi pariwisata
suatu daerah, yang kemudian dituangkan dalam suatu perjanjian
kerjasama atau dokumen perikatan lainnya
Contoh:

16. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)
– Rekening Penampungan Dana Jaminan
Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang
dipergunakan untuk menampung dana jaminan pihak ketiga
yang nantinya akan dikembalikan lagi kepada yang berhak,
termasuk di dalamnya Rekening dana perwalian
Rekening yang dibuka secara khusus untuk tujuan tertentu guna
menampung dana yang dipercayakan kepada Bank Umum
berdasarkan persyaratan tertentu sesuai dengan perjanjian tertulis
Bentuk Surat Kuasa Ditandatangani
oleh kedua belah pihak yang terlibat

17. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)
– Rekening Penampungan Dana Titipan
Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang
dipergunakan untuk menampung dana titipan apabila terjadi
kasus hukum yang mengharuskan untuk dilakukan
sitaan dana.
Kasus Hukum
Penyitaan
Dana
Rekening Penampungan
Dana Titipan
Putusan
Hukum
Rekening
Penerimaan
Kas Negara
Pengembalian
Dana
Tidak
Bersalah
Bersalah

18. Rekening Pemerintah Lainnya (RPL)
– Rekening Penampungan Sementara
Rekening Lainnya dalam bentuk giro pemerintah yang
dipergunakan untuk menampung penerimaan dan/atau
pengeluaran sementara untuk tujuan tertentu.
Contoh:
Rekening untuk menampung dana tunjangan kinerja sebelum
disalurkan kepada penerima

19. KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING
Pengelolaan Rekening
Lingkup K/L
• Pembukaan, pengoperasian,
Penutupan Pada Bank Umum
• Pelaporan Kepada KPPN
Pengelolaan Rekening Pada
Satuan Kerja
• Rekening Penerimaan
• Rekening Pengeluaran
• Rekening Lainnya
Kepala Satker / Pimpinan BLU, dapat mengelola :
 Rekening Milik BLU;
 Rekening Penampungan Dana Jaminan;
 Rekening Penampungan Dana Titipan; dan
 Rekening Penampungan Sementara

20. PROSEDUR PEMBUKAAN REKENING
Satker K/L
Permohonan Persetujuan Pembukaan Rekening
+ Surat Kuasa
Surat Persetujuan Pembukaan Rekening
PembukaanRekening
+SuratKuasa
Laporan
Pembukaan
Rekening
Laporan Pembukaan Rekening
1
2
3 4
Masa Berlaku :
 15 Hari Kerja
 1 Tahun Anggaran
(Khusus Perwakilan RI & Pengelolaan Kas BLU)

21. PENAMAAN REKENING (1)
•BPN (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor)
Rekening Penerimaan
•BPG (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor)
Rekening Pengeluaran
•BPP (kode KPPN mitra kerja) (nama kantor)
Rekening Pengeluaran Pembantu
•RPL (kode KPPN mitra kerja) BLU (nama satuan
kerja) untuk (PKD/PKE/OPS/DK)
Rekening Milik BLU
•RPL (kode KPPN mitra kerja) PWK (nama
satuan kerja) untuk (RTN/KB/PNBP/ANT/DT)
Rekening Milik Perwakilan RI
•RPL (kode KPPN mitra kerja) DB (nama satuan
kerja) untuk….
Rekening Penyaluran Dana Bantuan
Rekening Penerimaan pada Kantor Pengawasan Dan
Pelayanan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta mitra kerja
KPPN Tangerang :
BPN 127 KPPBC TMP SOEKARNO HATTA
Rekening Pengeluaran pada Kantor Kementerian Agama -
Ditjen Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Agama
Kabupaten Mandailing Natal mitra kerja KPPN Padang
Sidempuan : BPG 006 KEMENAG MADINA 09
Rekening Pengeluaran Pembantu pada Fakultas Ekonomi
- Universitas Lambung Mangkurat mitra kerja KPPN
Banjarmasin: BPP 045 EKONOMI UNLAM
Rekening Efek pada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
mitra KPPN Jakarta II : RPL 018 BLU LPDP UNTUK PKE
Rekening Rutin milik Perwakilan RI di Moskow mitra kerja
KPPN Jakarta I : RPL 019 PWK UNTUK RTN
Rekening Dana Bantuan untuk penyaluran dana bantuan
siswa miskin yang dikelola melalui Kantor Kementerian
Agama Kota Gorontalo mitra kerja KPPN Gorontalo :
RPL 050 DB KEMENAG GORONTALO UNTUK BSM

22. PENAMAAN REKENING (2)
• RPL (kode KPPN mitra kerja) PS (nama satuan kerja) untuk
…
Rekening Penampungan Sementara
• RPL (kode KPPN mitra kerja) PDJ (nama satuan kerja) untuk
Rekening Penampungan Dana Jaminan
• RPL (kode KPPN mitra kerja) PDT (nama satuan kerja)
untuk
Rekening Penampungan Dana Titipan
• RPL (kode KPPN mitra kerja) PDHL (nama satuan kerja)
untuk (nomor register hibah)
Rekening Penampungan Dana Hibah Langsung
• RPL (kode KPPN mitra kerja) PDH (nama satuan kerja)
untuk (nomor register hibah)
Rekening Penyaluran Dana Hibah
• RPL (kode KPPN mitra kerja) KS (nama satuan kerja)
untuk….
Rekening Penampungan Dana
Kerjasama/Kemitraan
KPU Prov. Bali menerima hibah pelaksanaan pilkada
dari pemerintah Provinsi Bali dengan no. register
1234567 :
RPL 037 PDHL KPU BALI UNTUK 1234567
KPU Provinsi Bali mengajukan permohonan
pembukaan Rekening Penyaluran Dana Hibah kepada
KPPN Denpasar untuk KPU Kabupaten Buleleng:
RPL 037 PDH KPU BULELENG UNTUK 1234567
LIPI mitra KPPN Jakarta III bekerjasama BEKRAF
meminta LIPI untuk penelitian :
RPL 088 KS LIPI UNTUK BEKRAF WISATA
Penampungan dana jaminan lelang kegiatan ABC
KPKNL Batam mitra KPPN Batam :
RPL 137 PDJ KPKNL BATAM UNTUK ABC
KPK menyita sejumlah dana kasus korupsi dari
Saudara Fulan.
RPL 175 PDT UNTUK DANA SITAAN FULAN
Rekening digunakan untuk menampung dana
tunjangan kinerja KPPN Jayapura
RPL 063 PS KPPN JAYAPURA UNTUK TUKIN

23. PERUBAHAN BANK TEMPAT PEMBUKAAN REKENING
Satker ajukan
permohonan
perubahan bank tempat
pembukaan Rekening
kepada Kuasa BUN-D
Kuasa BUN-D meneliti
dan menyetujui
permohonan
perubahan bank
Satker membuka
rekening baru pada
Bank Umum
Satker memindahkan
saldo dari Rekening
Lama ke Rekening Baru
Satker Menutup
Rekening Lama
Satker Melaporkan
Penutupan Rekening
Lama dan Pembukaan
Rekening Baru kepada
Kuasa BUN-D

24. PENGOPERASIAN REKENING
BUNGA/NISBAH/
JASA GIRO
TNP
NON –TNP
Bunga/Nisbah/Jasa
Giro Disetorkan di
akhir bulan
berkenaan
PENDEBITAN
REKENING
Layanan
Perbankan Secara
Elektronik
• Internet Banking
• Kartu Debit (Kecuali
Rekening
Penerimaan)
Cek/Bilyet Giro
VIRTUAL
ACCOUNT
Mengikuti
Kententuan
Masing-
Masing Bank
Umum
PEMBUKUAN &
PENATAUSAHAAN
REKENING
Dilaksanakan oleh
Bendahara
KPA/Ka. Satker/
Pemimpin BLU
menguji kebenaran
pembukuan
Menggunakan aplikasi
yang dibangun DJPb
Mengacu pada peraturan
pembukuan Bendahara
(PMK 162/2013 jo.
230/2016)

25. Non
TNP
TNP
BUNGA/NISBAH/JASA GIRO
Setiap Rekening
Wajib Memperoleh
Bunga/Nisbah/Jasa
Giro
Pendaftaran terpusat oleh
Dit. PKN
Seluruh Rek. Pengeluaran
& Penerimaan Wajib TNP
Seluruh Rek. Milik BLU
Sesuai Perjanjian /
Ketentuan
Setor ke Kas Negara
Tidak Disetor ke Kas
Negara

26. PELAPORAN SALDO REKENING (1)
Satker K/L
Dilaporkan
maksimal tanggal
10 setiap bulan
kepada Kuasa
BUN-D
Dibuat
Menggunakan
Aplikasi Rekening
Dapat
menggantikan
Lampiran LPJ dan
disampaikan
bersamaan
dengan LPJ
Bendahara
Pemisahan
Laporan antara
Rekening yang
dikelola KPA
dengan Ka.
Satker/ Pemimpin
BLU

27. PELAPORAN SALDO REKENING (2)

28. Kode BA
Kode Satker
Nomor Rekening
Nama Rekening
Jenis Rekening
Nama Bank
28
REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH
DENGAN SATKER MITRA KERJA KPPN
Satuan Kerja
Periode
Bulanan
Paling Lambat
Tanggal 20

29. Saldo Rekening
Nama
Rekening
Nomor
Rekening
29
REKONSILIASI REKENING TINGKAT DAERAH
DENGAN KANTOR CABANG BANK UMUM
Cabang
Periode
Bulanan
Paling Lambat
Tanggal 20

30. 30
REKONSILIASI REKENING TINGKAT PUSAT
Biro
Keuangan KL
Kode BA
Kode Satker
Nomor Rekening
Nama Rekening
Jenis Rekening
Nama Bank
Periode
Triwulanan

31. Saldo Rekening
Nama
Rekening
Nomor
Rekening
31
REKONSILIASI REKENING TINGKAT PUSAT
Pusat
Periode
Triwulanan

32. BLOKIR REKENING
• Blokir Debit
 Rekening dapat menerima dana namun tidak dapat melakukan penarikan
dana
• Dilakukan apabila Satker tidak menyampaikan Laporan Saldo Rekening
• Blokir dicabut apabila Satker telah menyampaikan Laporan Saldo Rekening
10 Mei 2018
Batas akhir
penyampaian
Laporan Posisi
Rekening
periode April
2018
11 Mei 2018
KPPN terbitkan
surat
peringatan
kepada Satker
10 Juni 2018
Batas akhir
surat
peringatan
penyampaian
Laporan Posisi
Rekening
11 Juni 2018
Pengenaan
Blokir, KPPN
terbitkan surat
perintah blokir
Rekening ke
Bank
Contoh
Mekanisme
Blokir
Rekening

33. PENUTUPAN REKENING OLEH KUASA BUN
• 2 tahun sejak tanggal transaksi terakhir
REKENING PASIF
• Rekening dibuka tanpa persetujuan Kuasa BUN
• Rekening yang dibuka namun tidak dilaporkan kepada Kuasa BUN
• Rekening digunakan tidak sesuai peruntukan
PELANGGARAN KETENTUAN
DALAM RANGKA PENGELOLAAN KAS NEGARA
• Misal : Tindak lanjut hasil rekonsiliasi
DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENERTIBAN REKENING

34. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Rekening
Rekening Hanya Dapat
Dibuka Pada Bank Yang
Telah Menandatangani
Perjanjian Kerjasama

35. Bank Yang Telah Bekerjasama
 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk;
 PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk;
 PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
 PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk;
 PT. Bank Aceh;
 PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara;
 PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat;
 PT. Bank Riau Kepri;
 PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
 PT. Bank Bengkulu;
 PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;
 PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung;
 PT. Bank DKI;
 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
 PT. Bank BPD DIY;
 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk;
 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
 PT. Bank Pembangunan Daerah Bali;
 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
 PT. Bank Kalteng;
 Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat;
 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara;
 PT. Bank Sulteng;
 PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara;
 PT. Bank Maluku;
 PT. Bank NTB;
 PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur;
 PT. Bank Pembangunan Daerah Papua;
 PT. Bank BNI Syariah;
 PT. Bank Syariah Mandiri;
 PT. Bank BRISyariah;
 PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk;
 PT. Bank Panin Syariah, Tbk;
 PT. Bank Jabar Banten Syariah;
 PT. Bank Syariah Bukopin;
 PT. Bank Mega Syariah;
 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah;
 PT. Bank Mega, Tbk;
 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk;
 PT. Bank Bukopin, Tbk;
 PT. Bank Permata, Tbk;
 PT. Bank Sinarmas, Tbk;
 PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk;
 PT. Bank MNC Internasional, Tbk;
 PT. Bank Central Asia, Tbk;
 PT. Bank Mayora;
 PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk;
 PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, Tbk;
 PT. Bank UOB Indonesia;
 PT. Bank CIMB Niaga, Tbk;
 PT. Bank Mizuho Indonesia;
 PT. Bank Panin, Tbk
 PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk;
 Citibank, N.A., Indonesia;
 Deutsche Bank AG.
 PT. Bank KEB Hana Indonesia

36. Bank Yang Telah Bekerjasama

37. PERALIHAN DAN PENUTUP
 PMK mulai berlaku mulai 01 Januari 2018
 Sebelum berlakunya PMK ini, pengelolaan Rekening
tetap berpedoman pada PMK No.252/PMK.05/2014
 Rekening yang telah dibuka sesuai dengan PMK
No.252/PMK.05/2014 tetap diakui sebagai Rekening
K/L setelah berlakunya PMK ini.
 Setelah berlakunya PMK ini, maka PMK
No.252/PMK.05/2014 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

38. Statistik Rekening Triwulan IV 2017
33,615
33,559
33,635
33,721
33,783
33,805
34,375
35,787
35,535
35,358
35,757
35,822
32,000
32,500
33,000
33,500
34,000
34,500
35,000
35,500
36,000
Januari Feb Maret April Mei Juni
Juli Agust Sept Okt Nov Des
38
BPN
5%
BPG
66%
BPP
5%
RPL
24%
KOMPOSISI REKENING

39. KOMPOSISI KEPEMILIKAN REKENING
(Per 31 Desember 2017)
39
Kemenag, 7649, 21.35%
MA, 2488, 6.95%
POLRI, 2338, 6.53%
Kemenkeu, 2308, 6.44%
Kemenkes, 1465, 4.09%Kemenristek Dikti, 1381,
3.86%
Kemenhan, 1203, 3.36%KPU, 1181, 3.30%
Kemenkum HAM, 1172,
3.27%
Kementan, 1080, 3.01%
Lainnya, 13557, 37.85%

40. Data Rekening Satker
40
• Diisi Statistik Kepemilikan Rekening Per Satker atau Per KPPN

41. HARAPAN & LANGKAH KE DEPAN
Setiap Rekening Wajib Dibuka Dengan Persetujuan KPPN
Satker melaporkan Pembukaan Rekening kepada KPPN
Satker menyampaikan Laporan Saldo Rekening kepada KPPN setiap
bulan
Satker menyampaikan laporan rekening kepada K/L
Satker menutup rekening yang tidak digunakan
Peningkatan kepatuhan atas peraturan dan pelaksanaan tindak lanjut hasil
sosialisasi

42. Sub Direktorat Manajemen Rekening Lain & Pembinaan Pertanggungjawaban Bendahara
https://hai.djpbn.kemenkeu.go.id/
021-3449230 ext.5422
roi.gusriansyah@kemenkeu.go.id