Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang

Kajian Kota Pada Waterfront
City dan Kota Kota Pesisir
Studi Kasus : Kota Semarang
Kevin Daniel Mangasi - 2106662613
Naufal Farhan - 2106662632
Nurlina Yustiningrum - 2106662645
https://semarang.bisnis.com/read/20190115/536/878821/tol-semarang-demak-bakal-terintegrasi-tanggul-laut-masuki-lelang
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM MAGISTER
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Outline
I. Latar Belakang
II. Tinjauan Teori dan Kebijakan
III. Pembahasan
IV. Kesimpulan dan Saran
V. Daftar Pustaka
https://jateng.idntimes.com/news/jateng/dhana-kencana-1/banjir-semarang-2-pompa-milik-pupr-mati-terganjal-
adminstrasi

I. Latar Belakang
adminstrasi

I. Latar Belakang
Panjang Garis Pantai Indonesia adalah 108.000 Km, Menjadikan Indonesia negara
Yang memiliki Panjang garis pantai terpanjang kedua di dunia.
Sumber: BIG, 2021

I. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia yang dengan garis pantai
terpanjang kedua di dunia. Terdapat sekitar 47 kota tepian air, di antaranya adalah:
Kota Metropolitan
(5 Kota)
Kota Besar
(5 Kota)
Kota Sedang (32 Kota)
Kota Kecil
(5 Kota)
Kota Medan Kota Serang Kota Banda Aceh Kota Pekallongan Kota Palopo Kota Tuai
Kota Makassar Kota Balikpapan Kota Lhokseumawe Kota Probolinggo Kota Palu Kota Pariaman
Kota Semarang Kota Denpasar Kota Tanjung Pinang Kota Tegal Kota Gorontalo Kota Tidore Kepulauan
Kota Surabaya Kota Padang Kota Gunungsitoli Kota Bontang Kota Manado Kota Sibolga
Kota Jakarta Utara Kota Batam Kota Dumai Kota Tarakan Kota Parepare Kota Sabang
Kota Bengkulu Kota Singkawang Kota Kendari
Kota Bitung Kota Ambon Kota Ternate
Kota Pangkal Pinang Kota Baubau Kota Bima
Kota CIlegon Kota Langsa Kota Sorong
Kota Pasuruan Kota Kupang Kota Jayapura
Kota Cirebon Kota Mataram

Kota Semarang merupakan kota yang terdapat pada kawasan pesisir utara Jawa mempunyai letak sangat yang sangat
strategis pada lintas perdangagan internasional dan mempunyai potensi besar untuk menjadi kota tepian air berkelas dunia.
I. Latar Belakang

Memiliki garis pantai
sepanjang ± 13,6 km,
memanjang dari wilayah
Kecamatan Genuk dibagian
timur, sampai
kecamatan Tugu bagian
barat. Secara administrasi
Kota Semarang memiliki 16
Kecamatan dan 177
Kelurahan.
Peta Rencana Pembagian BWK
Sumber: RTRW Kota Semarang, No 14 Tahun 2011
I. Latar Belakang

Gambar Banjir menggenai Kawasan Kota Lama, Kota Semarang
Sumber : https://ekbis.sindonews.com/read/327172/34/terungkap-ini-
penyebab-banjir-di-semarang-1612656176
Gambar Banjir menggenai Jalan Raya Kaligawe, Kota Semarang
https://jateng.tribunnews.com/2019/01/24/cuaca-ekstrim-bpbd-kota-semarang-
petakan-daerah-rawan-bencana
I. Latar Belakang

II. Landasan Teori dan Hukum
adminstrasi

Landasan Hukum
Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine Environmental Protection (2001) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai
wilayah daratan dan perairan yang dipengaruhi oleh proses biologis dan fisik dari perairan laut maupun dari daratan, dan
didefinisikan secara luas untuk kepentingan pengelolaan sumber daya alam. Sehingga deliniasi wilayah pesisir ini dapat
berbeda tergantung dari aspek administratif, ekologis, dan perencanaan.
II.a. Tinjauan Teori

Jenis Waterfront City berdasarkan tipe pembangunan:
a. Konservasi
Konservasi mengacu pada usaha pemeliharaan dan perlindungan daerah tepian air dengan
cara mempertahankan komponen-komponen lingkungan. Contohnya konservasi hutan mangrove yang banyak
tumbuh di pesisir pantai dan bermanfaat untuk melestarikan habitat hewan-hewan air
b. Redevelopment
Istilah pembangunan kembali atau redevelopment di sini, merujuk pada upaya untuk meningkatkan nilai dan
fungsi sebuah kawasan yang sudah ada sebelumnya. Dengan adanya redevelopment, diharapkan tidak hanya
kondisi fisik suatu kawasan saja yang membaik, tetapi diharapkan juga ada perubahan positif dari segi
ekonomi dan budaya masyarakat.
c. Development
Jika redevelopment merujuk pada upaya untuk meningkatkan nilai dan fungsi waterfront city yang sudah ada
sebelumnya, smaka development memulai semuanya dari nol. Waterfront city development tentunya harus
sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini.

Jenis Waterfront City berdasarkan fungsi:
a. Mixed Use
menyediakan semua sarana-sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan hiburan dan rekreasi. Biasanya
tersedia fasilitas taman, arena bermain, tempat pemancingan, hingga fasilitas untuk kapal pesiar di sini.
b. Residential Waterfront
Mengacu pada kawasan pemukiman atau hunian di daerah tepian air. Umumnya berbentuk perumahan,
apartemen alias hunian vertikal, hotel, resort, dan lain sebagainya di residential waterfront ini.
c. Working waterfront
jenis waterfront city ini berfungsi sebagai area bisnis dan komersial. Banyak terdapat tempat-tempat
penangkapan ikan, reparasi kapal pesiar, industri berat, dan fungsi-fungsi pelabuhan.

Sumber: Martin, R dan Sunley, P. On the notion of regional economic resilience: conceptualization and explanation. Journal of Economic Geography. Oxford Academic. 2015, 15, 1-42.
Definisi/Tipe Interpretasi
Resiliensi sebagai upaya bangkit
kembali dari tekanan
Kondisi ketika suatu sistem kembali bangkit ke posisi semula setelah sebelumnya mengalami
tekanan. Proses ini menekankan pada kecepatan dan tingkatkan pemulihan.
Resiliensi sebagai kemampuan
untuk menyerap tekakanan
Kondisi yang menenkankan pada statbilitas, fungsi, dan identitas sistem ketika menghadapi
tekanan. Berkaitan dengan cakupan tekanan yang bisa ditoleransi, sebelum sistem tersebut
berpindah ke tingkatan yang baru.
Resiliensi sebagai kemampuan
untuk beradaptasi dalam rangka
antisipasi atau merespon
tekanan
Kondisi yang menekankan pada kapasitas suatu sistem untuk mengendalikan performa inti
mereka dengan cara beradaptasi, baik dalam hal struktur, fungsi dan organisasinya. Lebih dikenal
dengan istilah bounce forward.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional Tahun 2020-2024
3. Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K)
II.a. Landasan Hukum

4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RZWP3K) Jawa Tengah Tahun 2018 – 2038
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Semarang Tahun 2016-2021
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota
Semarang
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011 – 2031
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian
Wilayah Kota III (Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Barat)
Wilayah Kota IV (Kecamatan Genuk)
Wilayah Kota X (Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu)
II.a. Landasan Hukum

Perda Kota Semarang
No. 8/2004 tentang RDTRK BWK III
Perda Provinsi Jawa Tengah
No. 13/2018 tentang RZWP3K
2000 2005 2010 2015 2020
Perda Kota Semarang
No. 9/2004 tentang RDTRK BWK IV
Perda Kota Semarang
No. 15/2004 tentang RDTRK BWK X
Perpres RI
No. 18/2020
Tentang RPJMN
Semarang Tangguh
Bergerak Bersama
Menuju Semarang Tangguh
PP RI No.
21/2021
Tentang UUCK
Perda Kota Semarang
No. 13/2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
di Kota Semarang
Perda Kota Semarang
No. 5/2021 tentang perubahan RTRW Kota
Semarang
Perda Kota Semarang
No. 14/2011 tentang RTRW
Perda Kota Semarang
No. 7/2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota
Semarang 2011 - 2031
Perda Kota Semarang
No. 6/2016 tentang RPJMD Kota Semarang
Garis Waktu Kebijakan Kawasan Pesisir di Kota Semarang
UURI No 27 Tahun 2007
tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil
Perpres No. 51 Tahun
2016 tentang Batas
Sempadan Pantai

III. Pembahasan
adminstrasi

III. Pembahasan
Dalam sistem pengmebangan wilayah kota,
dikelompokkan menjadi Bagian Wilayah Kota
(BWK) yakni:
BWK 1 = Kec. Semarang Tengah, Kec.
Semarang Timur, & Kec. Semarang Selatan
BWK 2 = Kec. Candisaro dan Kec.
Gajahmungkur
BWK 3 = Kec. Semarang Barat & Semarang
Utara
BWK 4 = Kec. Genuk
BWK 5 = Kec. Gayamsari & Kec. Pedurungan
BWK 6 = Kec. Tembalang
BWK 7 = Kec. Banyumanik
BWK 8 = Kec. Gunungpati
BWK 9 = Kec. Mijen
BWK 10 = Kec. Ngaliyan & Kec. Tugu
Peta Rencana Pembagian BWK
Sumber: RTRW Kota Semarang, No 14 Tahun 2011

Kondisi Geografis Pesisir Semarang
1. RAWAN BENCANA BANJIR
Peta Jenis Rawan Bencana Kota Semarang
Sumber: Openstreetmap.org, 2018
Kota Semarang yang berbatasan langsung dengan laut
jawa di sebelah utara memiliki potensi bencana banjir.
Peta terlampir menunjukkan bahwa terjadi banyak terjadi
titik rawan banjir di kota Semarang, terutama yang
berada di sekitar pesisir.
Kecamatan-kecamatan yang sering terjadi banjir adalah:
a. Kecamatan Tugu,
b. Kecamatan Semarang Barat,
c. Kecamatan Semarang Utara,
d. Kecamatan Semarang Timur,
e. Kecamatan Genuk
Terdapat dua macam banjir yang terjadi, yakni banjir rob
(terjadi rutin setiap bulan) serta banjir akibat luapan air
dari fungsi drainase yang tidak maksimal.

Kondisi Geografis Pesisir Semarang
2. ABRASI PANTAI DAN PENURUNAN MUKA TANAH
Sumber: Yuwono, Abidin, dan Hilmi (2012)
Kondisi tanah di pesisir Kota Semarang terbentuk dari
hasil sedimentasi aluvial dari aliran sungai di Semarang
bagian atas.
Sedimentasi yang terbentuk dibawa dari daerah
Semarang Atas ke daerah pesisir menyebabkan garis
pantai bergeser maju ke arah Laut Jawa selama beratus-
ratus tahun. Hingga tahun 2007, garis pantai Kota
Semarang maju sejauh 6,5 km dari daratan awal di
sekitar patung tugu muda.
Namun perubahan iklim saat ini berdampak pada abrasi
pesisir dan serta pengambilan air tanah yang berlebihan
mempengaruhi penurunan tanah pada daratan muda
hasil sedimentasi. Abrasi pesisir menyebabkan garis
pantai bergeser ke arah darat sejauh 2,6 km (Wicaksono
dalam Climate Week 2015).

Arah Kebijakan: Pesisir Kota Semarang Tangguh Bencana
Perencanaan serta pengendalian pada kawasan pesisir meliputi perencanaan tanggul laut oleh pemerintah
pusat yang termuat dalam Keputusan Menteri PUPR No 355/KPTS/M/2017 tentang Pengintergrasian
Pembangunan tanggul laut Kota Semarang dengan pembangunan jalan TOL Semarang-Demak (sea dike)
Keputusan Menteri PUPR No 355/KPTS/M/2017 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun
2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (RZWP3K) Jawa Tengah Tahun 2018-2038

Dalam RTRW Kota Semarang No 5 Tahun 2021,
Rencana pengelolaan/pengendalian kawasan rob dan
banjir meliputi:
a. pengembangan kolam tampung air di seluruh wilayah
Daerah;
b. pengembangan tanggul pantai di Kecamatan Tugu,
Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara
dan Kecamatan Genuk;
c. normalisasi aliran sungai di seluruh wilayah Daerah;
d. pengendalian kawasan terbangun di Kecamatan
Gunungpati, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan;
dan
e. peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh wilayah
Daerah.
Adapun pembangunan di kawasan reklamasi perlu
memperhatikan:
a. Aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
b. mitigasi dan adaptasi bencana khususnya land subsidence,
banjir, abrasi pada kawasan reklamasi beserta wilayah
sekitarnya;
c. pemenuhan kebutuhan air baku dan air bersih, tidak
memanfaatkan sumber air tanah;
d. peraturan batas sempadan pantai serta pemenuhan RTH
publik minimal 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan
dan alokasi ruang untuk akses publik melewati pantai.
Perda RTRW Kota Semarang No 5 Tahun 2021

Strategi Kota Tangguh Semarang sebagai solusi (100 recilient cities oleh Rockefeller Foundation)
=> Strategi dan inisiatif mendukung Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021
Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Semarang

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011 - 2031

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang
Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota III (Kecamatan Semarang Utara dan
Kecamatan Semarang Barat)
KDB maksimal sebesar 60%
KLB maksimal bangunan rumah
maksimal 3 lantai dan rata 4 lantai
untuk dan pertokoan/perkantoran
Penentuan Fungsi dan Besaran
Luas Ruang BWK III Pasal 12
Fungsi BWK III adalah :
a.Transportasi,
b.Pergudangan,
c.Kawasan Rekreasi,
d.Permukiman,
e.Perdagangan dan Jasa
f.Perkantoran
g.Industri (Bonded Zone Industries

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota IV (Kecamatan Genuk)
Luas Ruang BWK IV Pasal 12
Fungsi BWK IV adalah :
a.Industri,
b.Pusat Transportasi,
c.Budidaya Perikanan,
d.Permukiman
KDB rata-rata sebesar 60%
KLB rata-rata bangunan rumah
dan pertokoan sebanyak 2
lantai

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota
(RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota X (Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu)
Luas Ruang BWK X Pasal 12
Fungsi BWK X adalah :
a.Industri,
b.Permukiman,
c.Perdagangan dan Jasa
d.Tambak
e.Rekreasi
f.Pergudangan
KDB rata-rata sebesar 40% - 60%
KLB rata-rata bangunan rumah
dan pertokoan sebanyak 2 lantai

IV. Kesimpulan & Saran
adminstrasi

Kesimpulan
Saran
• Dokumen Perencanaan Kawasan Pesisir yang mengatur Kota Semarang masih berada di tingkat
Provinsi Jawa Tengah dan belum di detailkan di tingkat Kota Semarang
• Dokumen RDTRK pada BWK 10 saat ini sedang proses persetujuan substansi oleh menteri ATR/BPN.
• Telah dilakukan kajian dengan berbagai NGO International dalam penanggulangan Banjir Rob di Kota Semarang
sehingga peran utama pemerintah daerah dalam merealisasikan saran-saran kebijakan/strategi memiliki peran
penting
• Pengendalian kawasan pesisir berupa penanaman mangrove, pemasangan pompa disungai guna mengatur debit
air, dan pengaturan bangunan pada area pesisir, merupakan langkah pemerintah dalam perwujudan
Kota Tangguh Semarang
• BWK III, BWK IV, dan BWK 10 merupakan Kawasan rawan banjir rob Kota Semarang, telah
dilakukan Perencanaan berupa perencanaan tol sekaligus sebagai tanggul laut pada kawasan ini
• Perlu dilakukan pembaharuan pada peta rdtrk kawasan pesisir Kota Semarang mengingat isu dan kondisi pemanasan
global yang membutuhkan urgensi penanggulangan
• Dokumen RPJMD Kota Semarang yang saat ini tengah disusun Pemda perlu memasukkan rencana penanggulangan
banjir rob dengan lebih strategis dan holistik antara Pemerintah daerah dan Pusat
• Seharusnya pemerintah daerah dapat lebih responsif dalam menyusun peraturan terkait kawasan pesisir, sehingga
pembenahan pada kawasan rawan banjir dapat segera direalisasikan secara integratif.

Daftar Pustaka
Burden, A.M. (2013). Coastal Climate Resilience: Urban Waterfront Adaptive Strategies. The City of New York. Department of City Planning.
Bisnis (2019) "Tol Semarang Demak Bakal Terintegrasi Tanggul Laut Masuki Lelang” . Diambil dari https://jateng.idntimes.com/news/jateng/dhana-
kencana-1/banjir-semarang-2-pompa-milik-pupr-mati-terganjal-adminstrasi
Dewan Perwakilan Rakyat. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil. Jakarta Pusat: Kementerian Sekretariat Negara.
GESAMP (2001). Reports and Studies. A Sea of Trouble. Coordination Office ogthe Global Programme of Action for The Protection of The Marine
Environment from Land and Based Activities (UNEP). The Hague Division of Environmental Convention (UNEP)- Nairobi.
Hancock. P & Skinner, B.J. (2000). Compaction and Consolidation of Soil, The Oxford Companion to the Earth.
http;//www.encycopedia.com/doc/1O112-compactionandconsolidtnfsl.html.
Landry Charles (2016). “The art of City Making”. researchgate.net. Diambil
dari https://www.researchgate.net/publication/273373666_The_Art_of_City_Making.
Martin, R dan Sunley, P. (2015). On the notion of regional economic resilience: conceptualization and explanation. Journal of Economic Geography.
Oxford Academic, 15, 1-42.
Pemerintah Kota Semarang. (2004a). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota
Semarang Bagian Wilayah Kota III (Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Semarang Barat) Tahun 2000–2010. Kota Semarang: Sekretariat
Daerah Kota Semarang.
______________________. (2004b). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota
Semarang Bagian Wilayah Kota IV (Kecamatan Genuk) Tahun 2000–2010. Kota Semarang: Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Daftar Pustaka
______________________. (2004c). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota
Semarang Bagian Wilayah Kota X (Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu) Tahun 2000–2010. Kota Semarang: Sekretariat Daerah Kota Semarang.
______________________. (2010a). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005–2025. Kota Semarang: Sekretariat Daerah Kota Semarang.
______________________. (2010b). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di
Kota Semarang. Kota Semarang: Sekretariat Daerah Kota Semarang.
______________________. (2011). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. Kota Semarang: Sekretariat Daerah Kota Semarang.
______________________. (2014). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang
Tahun 2011- 2031. Kota Semarang: Sekretariat Daerah Kota Semarang.
______________________. (2016). Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Semarang Tahun 2016-2021. Kota Semarang: Sekretariat Daerah Kota Semarang.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (2018). Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil Jawa Tengah Tahun 2018-2038. Kota Semarang: Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Jakarta Pusat: Kementerian Sekretariat Negara.
Presiden Republik Indonesia. (2016). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai. Jakarta Pusat:
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.

Daftar Pustaka
________________________. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024. Jakarta Pusat: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Presiden Republik Indonesia. (2020). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024. Jakarta Pusat: Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Routlege (1999). “The to Urban Regeneration”. Routledge Companion www.routledgehandbooks.com. Diakses November 2021,
dari https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203108581.ch3.
Suningterusberkarya (2017). Pembangunan dan Pengembangan Kota Pesisir Berbasis “Kota Hijau”. Diakses November 2021 dari
https://www.slideshare.net/suningterusberkarya/pesisir-03-pengembangan-kawasan-pesisir.
Santosa, Langgeng W. (2013). Materi Mata Kuliah Oseanografi. Fakultas Geografi, UGM, Yogyakarta.
Soedarsono, Arief. R.B. (2012). Prediksi Amblesan Tanah (Land Subsidence) Pada Dataran Aluvial di Semarang Bagian Bawah. Prosiding Seminar Nasional
Kebijakan dan Strategi Dalam Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Berbasis Green Technology – UNISSULA SEMARANG. Diakses
November 2021 dari http://research.unissula.ac.id/pages/prosiding.php?id=NzI1YXBheWFlbmtyaXBzaW55YT8=

TERIMA KASIH
adminstrasi

Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang

Recomendados

Recomendados

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Mais procurados (20)

Semelhante a Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang

Semelhante a Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang (20)

Mais de Nurlina Y.

Mais de Nurlina Y. (20)

Kajian Kota Waterfront City. Studi kasus: Kota Semarang