1. 1
HUKUM KETENAGAKERJAAN
REFERENSI BUKU;
1. ASPEK HUKUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (ABDUL KHAKIM, SH., MH).,
PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2010).
2. PANDUAN PRAKTIS HUKUM KETENAGAKERJAAN
(WHIMBO PITOYO SE., SH., MBA., VISI MEDIA, 2010).
3. DINAMIKA & KAJIAN TEORI HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA (DR. AGUSMIDAH, SH., MH.,
GHALI INDONESIA, 2010).
4. DILEMATIKA HUKUM KETENAGAKERJAAN, TINJAUAN POLITIK HUKUM (DR AGUSMIDAH , SH.,
M.HUM, PT. SOFTMEDIA, 2011).
5. SINKRONISASI HUKUM PERBURUHAN TERHADAP KONVENSI ILO (ASRI WIJAYANTI, CV. KARYA
PUTRA DARWATI, 2012).
2. 2
PENGERTIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN;
PASAL 1 AYAT (1) UU NO.13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN;
KETENAGAKERJAAN ADALAH SEGALA HAL YANG YANG
BERHUBUNGAN DENGAN TENAGA KERJA PADA WAKTU
SEBELUM, SELAMA DAN SESUDAH MASA KERJA.
3. SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN:
PANCASILA
UUD 1945 PASAL 27 AYAT ( 2 )
UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003
UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 TTH PPHI
UNDANG-UNDANG 21 TAHUN 2000 TTG SP/SB
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1981
KONVENSI ILO
DAN PERATURAN LAINYA
4. 4
PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN SAAT INI
DALAM KONFERENSI INTERNASIONAL ASOSIASI PEMBANGUNAN
MANUSIA DAN KAPABILITAS (HUMAN DEVELOPMENT AND
CAPABILITY ASSOCIATION) DI JKT, RABU, TGL 5/9/2012.
ERIC MASKIN, PERAIH NOBEL EKONOMI 2007, BERPENDAPAT;
GLOBALISASI BELAKANGAN JUSTRU MENINGKATKAN KESENJANGAN
KESEJAHTERAAN DI NEGARA-NEGARA BERKEMBANG.
GURU BESAR EKONOMI UNIVERSITAS CORNEL, AS, KAUSIK BASU
MENYATAKAN, PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIIKUTI DENGAN
MELEBARNYA KESENJANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
ADALAH FENOMENA UMUM DI NEGARA BERKEMBANG PADA
ERA GLOBALISASI.
SOLUSI; KETERAMPILAN BURUH KUNCI TEKANAN KESENJANGAN
KOMPAS, KAMIS, 6 SEPTEMBER, 2012, HAL.1
5. 5
PENGANGURAN DI KALTIM
TAHUN JULAH ORANG PERSENTASE
2010 166,557 10,10
2011 173,693 9,84
2013, TARGET 151,569 7,42
TAHUN LOWONGAN
2011 3,000
2012 3,537
MENURUT KABID. TENAGA KERJA DISNAKERTRANS KALTIM;
PENYEBAB PENGANGGURAN BISA DARI, PERTAMBAHAN
PENDUDUK, LEMAHNYA SKILL DAN KEAHLIAN ATAU ANGKA
TRANSMIGRASI, KALTIM POST, SELASA, 15 MEI 2012, HAL. 37.
PENGAGURAN JUGA DISEBABKAN, PENDATANG NON
TRANSMIGRASI.
6. SEJARAH HUKUM KETENAGAKERJAAN
Dalam era industrialisasi, Perselisihan Hub.Industrial menjadi semakin
kompleks, utk penyelesaiannya diperlukan institusi yg mendukung
mekanisme penyelesaian perselisihan yg cepat, tepat, adil dan
murah;
UU 22 tahun 1957 dan UU 12 tahun 1964, sudah tidak sesuai lagi dg
perkembangan keadaan dan kebutuhan tersebut;
UU yg baru ini diperlukan karena :
1. Sejak diberlakukannya UU. No.5 Thn 1986 ttg PTUN, maka
Putusan P4P ygy semula bersifat Final dpt diajukan gugatan pd
PTTUN yg selanjutnya dpt dimohonkan Kasasi pd Mahkamah
Agung;
2. Adanya kewenangan Menakertrans untuk
menunda/membatalkan putusan P4P atau biasa disebut Hak
Veto Menteri dan ini dianggap campur tangan pemerintah yg
tidak sesuai lagi dengan paradigma yg berkembang dalam
masyarakat;
3. UU No.22 Thn 1957 mengatur hanya 1(satu) SP/SB yg dpt menjadi
pihak dlm Penyelesaian Perselisihan HI.
7. MATRIK PERSANDINGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
BERDASARKAN PPHI DENGAN UU NO. 22/57
DAN UU NO. 12/1964
NO POKOK MATERI UU NO. 22/1957 UU NO. 12/1964 UU N0. 2/2004
1 Kelembagaan • Pemerantaraan
• Arbitrase
• P4 Daerah
• P4 Pusat
• P.T.U.N
• Mahkamah Agung
Mengikuti kelembagaan
menurut UU No.
22/1957
• Mediasi
• Konsiliasi
• Arbitrase
• Pengadilan PHI
(masuk dalam
kompetensi lingkup
Badan Peradilan
Umum)
• Mahkamah Agung
2 Jenis Perselisihan • Hak
• Kepentingan
• PHK • Hak
• Kepentingan
• PHK
• Antar SP/SB
3 Pihak-pihak yang
berselisih
• Majikan atau
perkumpulan majikan
• SP/SB atau Gabungan
SP/SB
• Pekerja (perorangan)
• SP/SB
• Pengusaha
• Gabungan
Pengusaha
4 Waktu Penyelesaian Relatif cukup lama
• Tidak diatur batas waktu
di P4D atau P4P
Singkat
• Paling lama 140 hari
kerja
8. Pengertian :
1. Hubungan Kerja
adalah hubungan yang terjalin antara penerima kerja dan
pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja baik untuk waktu
tertentu maupun tidak tertentu yang mengandung adanya
unsur pekerjaan, upah dan hubungan dibawah perintah.
2. Hubungan Industrial
Suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku
proses produksi barang dan jasa yaitu pekerja, pengusaha
dan pemerintah
9. PEMERINTAH
PEKERJA PENGUSAHA
Tiga Unsur tersebut punya peran masing-masing :
Pemerintah : Pengusaha : Pekerja :
-Regulator - Investor - Operator
-Fasilisator
-Mediator
-Katasilator
10. BERLAKU UNTUK SEMUA PERUSAHAAN BAIK MILIK
SWASTA MAUPUN BUMN
BERLAKU UNTUK SEMUA PERUSAHAAN ATAU
BENTUK USAHA MILIK ORANG PERORANGAN,
PERSEKUTUAN ATAU BADAN HUKUM
BERLAKU UNTUK USAHA-USAHA SOSIAL DAN
USAHA-USAHA LAIN YANG TIDAK BERBENTUK
PERUSAHAAN TETAPI MEMPUNYAI PENGURUS DAN
MEMPEKERJAKAN ORANG LAIN DENGAN MEMBAYAR
UPAH
7
11. 11
SYARAT KERJA
HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA DAN
PEKERJA/BURUH YANG BELUM DIATUR DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERJANJIAN
KERJA
PERJANJIAN ANTARA PEKERJA/BURUH
DENGAN PENGUSAHA ATAU PRMBERI KERJA
YANG MEMUAT SYARAT SYARAT KERJA, HAK
DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
12. ADALAH PERIKATAN ANTARA PEKERJA DENGAN
PEMBERI KERJA YANG MEMPUNYAI :
1.ADA PEKERJAAN
2.ADA PERINTAH
3.ADA UPAH
12
13. 13
DASAR PEMBUATAN PERJANJIAN KERJA
a. KECAKAPAN KEDUA BELAH PIHAK
b. KEMAMPUAN ATAU KECAPAKAPAN MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM
c. ADANYA PEKERJAAN YANG DIPERJANJIAKAN DAN
d. PEKERJAAN YANG DIPERJANJIKAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
KETERTIBAN UMUM, KESUSILAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU
CATATAN :
-ADAN B DAPAT DIBATALKAN
-CDAN D BATAL DEMI HUKUM
14. 14
JENIS PERJANJIAN KERJA, PSL 56
AYAT (1):
1. PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU
2. PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK
TERTENTU
15. PERJANJIAN
KERJA WAKTU TERTENTU
15
Perjanjian antara pekerja/buruh dengan
pengusaha untuk mengadakan hubungan
kerja dalam waktu tertentu atau untuk
pekerjaan tertentu
16. PENGATURAN PKWT
PEKERJAAN SEKALI SELESAI, SEMENTARA SIFATNYA
16
1. Didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu.
2. Dibuat untuk paling lama 3 tahun
3. Apabila selesai dari yang diperjanjikan, putus demi hukum
4. Harus dicantumkan batasan suatu pekerjaan dinyatakan
selesai
5. Karena kondisi tertentu, pekerjaan belum dapat
diselesaikan, dapat dilakukan pembaharuan.
6. Pembaharuan dilakukan setelah melebihi masa tenggang
waktu 30 hari setelah berakhir perjanjian kerja
7. Selama tenggang waktu tidak ada hubungan kerja
8. Para pihak dapat mengatur lain ketentuan pembaharuan dan
tenggang waktunya
17. PENGATURAN PKWT
PEKERJAAN BERSIFAT MUSIMAN
17
- Pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau
cuaca
- Hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim
tertentu
- Pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau
target, sebagai pekerjaan musiman
- Diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan
tambahan
- Untuk pekerjaan memenuhi pesanan atau target sebagai pekerjaan
tambahan, pengusaha harus membuat daftar nama pekerja/buruh
- Tidak dapat dilakukan pembaharuan
18. PENGATURAN PKWT
BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK BARU
18
- Dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan
dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk
tambahan
yang masih dalam percobaan atau penjajagan
- Dapat dilakukan paling lama 2 tahun dan dapat
diperpanjang satu kali paling lama 1 tahun
- Hanya boleh diberlakukan untuk melakukan
pekerjaan diluar kegiatan utama atau diluar
pekerjaan yang
biasa dilakukan perusahaan
19. PEKERJA HARIAN LEPAS
19
- Wajib membuat Perjanjian Kerja Harian Lepas secara tertulis
- Perjanjian kerja harian lepas dapat dibuat berupa daftar pekerja yang
melakukan pekerjaan, sekurang-kurangnya memuat : nama/alamat
perusahaan, nama/alamat pekerja, jenis pekerjaan yang dilakukan,
besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.
- Daftar pekerja disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab
dibidang ketenagakerjaan setempat, selambat-lambatnya 7 hari kerja
sejak mempekerjakan pekerja
- Pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume
pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran
- Dilakukan kurang dari 21 hari dalam 1 bulan
- Apabila bekerja lebih dari 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut,
berubah menjadi PKWTT
- Perjanjian Kerja Harian Lepas dikecualikan dari ketentuan jangka waktu
PKWT pada umumnya
20. PENCATATAN PKWT
- Wajib dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab
dibidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat,
selambat-lambatnya 7 hari kerja sejakpenandatanganan
20
- Pekerja harian lepas, dicatatkan daftar pekerja/buruh
kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang
ketenagakerjaan setempat.
21. PERUBAHAN PKWT MENJADI PKWTT
21
1. Tidak dibuat dalam bahas Indonesia dan huruf latin, sejak
adanya hubungan kerja.
2. Pekerjaan bersifat musiman tidak dibuat untuk satu jenis
pekerjaan pada musim tertentu dan tidak dibuat terhadap
pekerjaan tambahan, sejak adanya hubungan kerja.
3. Pekerjaan produk baru, dilakukan tidak sesuai dengan
ketentuan jangka waktu dan perpanjangan serta dilakukan
pembaharuan, sejak dilakukan penyimpangan
4. Pembaharuan untuk pekerjaan sekali selesai atau sementara
sifatnya, tidak melalui tenggang waktu 30 hari
5. Hak pekerja dan prosedur penyelesaiannya dilakukan sesuai
ketentuan perundang-undangan bagi PKWTT
22. 22
I
2 TH
II Jeddah
1 TH
30 hari
III
1 x max 2 th
I II Jeddah
III
30 hari 1 x max 2 th
1 TH 1 TH
PKWTT
PKWT
2 TH 1 TH 1 TH 1 TH
PKWT
1 TH 1 TH 1 TH
PKWTT
1
2
3
4
1 TH
23. PERJANJIAN
KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU
23
Perjanjian antara pekerja/buruh dengan
pengusaha untuk mengadakan hubungan
kerja dalam waktu tidak tertentu atau
parmanent, Psl 60 ayat (1)
24. 24
PERATURAN PERUSAHAAN
Peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat
syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan
25. 25
DASAR HUKUM
PERATURAN PERUSAHAAN
1. Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.
48/Men/2004 tanggal 8 April 2004 tentang Tata Cara
Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta
Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
26. 26
TUJUAN
PERATURAN PERUSAHAAN
1. memberikan kepastian syarat-syarat kerja di perusahaan
2. meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja
3. meningkatkan produktivitas kerja, akhirnya akan
meningkatkan taraf hidup pekerja dan keluarganya
27. 27
MATERI
PERATURAN PERUSAHAAN
a. Hak dan kewajiban Pengusaha
b. Hak dan kewajiban pekerja
c. Syarat kerja
d. Tata tertib perusahaan
e. Jangka waktu berlakunya
28. 28
PEMBUATAN
PERATURAN PERUSAHAAN
1. Disusun dan menjadi tanggung jawab perusahaaan
2. Memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja
3. Dalam hal telah terbentuk Serikat Pekerja (SP), maka wakil
pekerja adalah pengurus SP
4. Perwakilan pekerja dipilih secara demokratis
29. 29
PROSES MENDAPATKAN SARAN DAN
PERTIMBANGAN
1. Pengusaha harus menyampaikan naskah rancangan
Peraturan Perusahaan (PP) kepada perwakilan
Pekerja/Buruh
2. Saran dan pertimbangan harus sudah diterima Pengusaha
dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak
diterimanya naskah Peraturan Perusahaan (PP)
3. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, tidak
memberikan saran dan pertimbangan, Pengusaha dapat
mengajukan permohonan pengesahan disertai bukti
30. 30
PERWAKILAN PEKERJA/BURUH
1. Dipilih Pekerja/Buruh secara demokratis mewakili setiap unit
kerja yang ada di perusahaan
2. SP/SB menjadi wakil pekerja/buruh dan wakil pekerja/buruh
yang tidak menjadi anggota SP/SB
3. Dapat tidak memberikan saran dan pertimbangan terhadap
Peraturan Perusahaan (PP)
31. 31
PERSYARATAN
PERMOHONAN PENGESAHAN
PERATURAN PERUSAHAAN
1. Mengajukan permohonan secara tertulis
2. Melampirkan naskah Peraturan Perusahaan rangkap 3 (tiga)
yang telah ditandatangani oleh Pengusaha
3. Melampirkan bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan
dari perwakilan Pekerja/Buruh
32. 32
PERMOHONAN PENGESAHAN
PERATURAN PERUSAHAAN
1. Nama dan alamat perusahaan
2. Nama Pimpinan perusahaan
3. Wilayah operasi perusahaan
4. Status perusahaan
5. Jenis atau bidang usaha
6. Jumlah pekerja menurut jenis kelamin
7. Status hubungan kerja
8. Upah tertinggi dan terendah
9. Nama dan alamat SP/SB (bila ada)
10. Nomor pencatatan SP/SB (bila ada)
11. Masa berlaku PP
12. Pengesahan Peraturan Perusahaan yang ke berapa
33. 33
PENGESAHAN
PERATURAN PERUSAHAAN
1. Pengesahan sudah diberikan dalam waktu 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak naskah diterima
2. Dalam hal pembuatan telah sesuai ketentuan dan apabila
waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terlampaui, Peraturan
Perusahaan dianggap telah mendapatkan pengesahan
3. Dalam hal tidak memenuhi persyaratan, harus
diberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha
4. Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja
sejak tanggal pemberitahuan, Pengusaha wajib
mengembalikan kepada Menteri atau pejabat yang
ditunjuk
34. 34
PROSES PENGESAHAN
PERATURAN PERUSAHAAN
1. Meneliti kelengkapan dokumentasi dan materi Peraturan Perusahaan
2. Mengembalikan permohonan Pengusaha dalam waktu paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan, untuk dilengkapi atau
diperbaiki
3. Perusahaan wajib menyampaikan naskah Peraturan Perusahaan dalam
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya
pengembalian Peraturan Perusahaan
4. Apabila tidak dikembalikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari
kerja, dapat dianggap perusahaan belum memiliki Peraturan Perusahaan
5. Pengesahan Peraturan Perusahaan wajib menerbitkan Surat Keputusan
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
6. Dalam hal waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terlampaui dan Peraturan
Perusahaan telah memenuhi syarat, Peraturan Perusahaan dianggap telah
mendapatkan pengesahan
7. Catatan :
Akibat No. 4 perusahaan dikenakan sanksi pidana pelanggaran
sebagaimana diatur pasal 188 UU Ketenagakerjaan
35. 35
PERUBAHAN
PERATURAN PERUSAHAAN
1. Perubahan harus berdasarkan kesepakatan antara
Pengusaha dan SP/SB dan atau wakil pekerja/buruh
2. Perubahan harus mendapatkan pengesahan kembali
3. Perubahan dianggap tidak ada apabila belum
mendapatkan pengesahan.
36. 36
PEMBAHARUAN
PERATURAN PERUSAHAAN
1. Pengusaha wajib mengajukan pembaharuan paling lama 30 (tiga
puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Peraturan
Perusahaan
2. Pembaharuan dilakukan sebagaimana pengaturan permohonan
pengesahan Peraturan Perusahaan
3. Dalam pembaharuan, apabila terdapat perubahan materi dari
Peraturan Perusahaan sebelumnya, perubahan tersebut harus
didasarkan atas kesepakatan Pengusaha dengan wakil
Pekerja/Buruh
4. Ketentuan dalam Peraturan Perusahaan yang telah berakhir masa
berlakunya, tetap berlaku sampai ditandatanganinya PKB atau
disahkan Peraturan Perusahaan baru
5. Dalam hal perundingan pembuatan PKB telah dilakukan, belum
mencapai kesepakatan, Pengusaha wajib mengajukan
permohonan pengesahan pembaharuan Peraturan Perusahaan
37. 37
KETENTUAN PERATURAN PERUSAHAAN
1. Pengusaha mempekerjakan pekerja sekurang-kurangnya
10 (sepuluh) orang wajib membuat Peraturan Perusahaan
2. Melalui berlaku sejak disahkan
3. Masa berlakunya 2 (dua) tahun dan wajib diperbaharui
setelah habis masa berlakunya
4. Selama berlakunya PP, Pengusaha wajib melayani
kehendak SP/SB untuk pembuatan PKB
5. Selama perundingan belum mencapai kesepakatan, PP
berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya
6. Ketentuan dalam PP tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Perubahan PP hanya dapat dilakukan atas dasar
kesepakatan Pengusaha dan wakil pekerja
8. Perubahan PP harus mendapat pengesahan
9. Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi PP
serta memberikan naskah PP atau perubahannya kepada
pekerja
38. 38
SANKSI
Tindak Pidana Pelanggaran
Denda paling sedikit Rp. 5.000.000 dan paling banyak
Rp. 50.000.000 (pasal 188) :
a. Tidak membuat Peraturan Perusahaan
Pasal 108 ayat ( 1)
b. Tidak melakukan pembaharuan
Pasal 111 ayat ( 3 )
c. Tidak memberitahukan dan menjelaskan isi serta
memberikan naskah Peraturan Perusahaan atau
perubahannya kepada pekerja.
Pasal 114
40. 40
PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)
Perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara Serikat Pekerja/Serikat
Buruh yang tercatat pada instansi yang
bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dengan Pengusaha, atau
beberapa Pengusaha atau perkumpulan
Pengusaha yang memuat syarat-syarat
kerja, hak dan kewajiban kedua belah
pihak
41. 41
DASAR HUKUM PEMBUATAN PKB
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan
Bagian Ketujuh Pasal 116 – 133
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No. 48/Men/2004 tanggal 8
April 2004 Tentang Tata Cara Pembuatan
dan Pengesahan Peraturan Perusahaan
serta Pembuatan dan Pendaftaran
Perjanjian Kerja Bersama
42. 42
TUJUAN
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
1. Mengusahakan perbaikan syarat-syarat kerja
2. Meningkatkan kegairahan dan ketenangan bekerja di
perusahaan
43. 43
MATERI
PERJANJIAN KERJA BERSAMA
a. Nama, tempat kedudukan serta alamat SP/SB
b. Nama, tempat kedudukan serta alamat Pengusaha
c. Nama serta tanggal pencatatan SP/SB
d. Hak dan kewajiban Pengusaha
e. Hak dan kewajiban SP/SB beserta pekerja
f. Jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya PKB
g. Tanda tangan para pihak pembuat PKB
h. Penandatanganan oleh wakil harus ada surat kuasa
dilampirkan pada PKB
44. 44
PEMBUATAN PKB
1. Hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB, berlaku bagi seluruh
pekerja di perusahaan yang bersangkutan
2. Perusahaan yang memiliki cabang, dibuat PKB Induk
berlaku di semua cabang dan dapat dibuat PKB turunan
yang berlaku di masing-masing cabang
3. PKB Induk menurut ketentuan yang berlaku umum di
seluruh cabang perusahaan, PKB turunan memuat
pelaksanaan PKB induk yang disesuaikan dengan
kondisi cabang perusahaan masing-masing
4. PKB turunan belum disepakati, PKB induk tetap berlaku
45. 45
PERSYARATAN PEMBUATAN PKB
1. Dirundingkan SP/SB atau beberapa SP/SB yang tercatat
pada instansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dengan Pengusaha atau beberapa
Pengusaha.
2. Harus didasari itikad baik dan kemauan bebas kedua
belah pihak
3. Dilakukan secara menyeluruh untuk mufakat
4. Lamanya perundingan ditetapkan berdasarkan
kesepakatan dan dituangkan dalam Tata Tertib
Perundingan
46. 46
PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB
1. Tempat perundingan dilakukan di kantor perusahaan
atau kantor SP/SB atau tempat lain sesuai dengan
kesepakatan kedua belah pihak.
2. Biaya perundingan menjadi beban Pengusaha, kecuali
disepakati oleh kedua belah pihak.
3. Tim perunding sesuai dengan kedudukan dengan
ketentuan masing-masing pihak paling banyak 9 orang
dengan kuasa penuh.
4. SP/SB yang tidak terwakili dalam tim perunding dapat
menyampaikan aspirasinya secara tertulis kepada Tim
Perunding sebelum dimulai perundingan
47. 47
SYARAT SP/SB UNTUK MERUNDINGKAN PKB
1. SP/SB telah tercatat berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000
2. Memenuhi pengesahan sebagaimana diatur pasal 119 dan pasal
120 UU Nomor 13 Tahun 2003
3. Mengajukan permintaan secara tertulis
48. 48
SERIKAT PEKERJA MEMBUAT PKB
1. dalam hal 1 (satu) SP memiliki anggota lebih dari 50 % dari
jumlah pekerja
2. mendapat dukungan lebih 50 % dari jumlah seluruh
pekerja/buruh di perusahaan melalui pemungutan suara
3. bila tidak mendapat dukungan, SP dapat mengajukan kembali
perundingan PKB, setelah 6 (enam) bulan sejak dilakukan
pemungutan suara
4. dalam hal lebih dari 1 (satu) SP maka SP yang memiliki jumlah
keanggotaan lebih dari 50 % dari jumlah pekerja
5. melakukan koalisi, sehingga tercapai lebih 50 % dari jumlah
pekerja
6. membentuk tim perunding yang keanggotaannya ditentukan
secara proporsional
7. pemungutan suara diselenggarakan panitia (wakil pekerja dan
pengurus SP) disaksikan oleh Pengusaha dan pihak pejabat yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
8. keanggotaan SP dibuktikan dengan Kartu Anggota
49. 49
PROSES PELAKSANAAN HAK
LEBIH DARI 1 SP/SB
1. SP/SB yang berhak mewakili pekerja melakukan perundingan
PKB adalah SP yang mewakili anggota lebih dari 50 % dari
seluruh jumlah pekerja.
2. Penentuan SP/SB yang berhak dilakukan melalui verifikasi
yang dilakukan oleh Panitia yang terdiri dari wakil pengurus
SP/SB disaksikan wakil instansi yang bertanggung jawab di
bidang ketenagakerjaan dan Pengusaha.
3. Verifikasi dilakukan berdasarkan Kartu Tanda Anggota (KTA),
apabila terdapat KTA lebih dari satu, KTA yang terakhir yang
sah
4. Pelaksanaan dilakukan di tempat-tempat lainnya diatur
sedemikian rupa, sehingga tidak mengganggu proses
produksi dalam waktu 1 hari kerja yang disepakati SP/SB.
5. Pengusaha maupun SP/SB dilarang melakukan tindakan yang
mempengaruhi pelaksanaan verifikasi.
50. Lanjutan ……
6. SP/SB diberikan kesempatan untuk menjelaskan program
pembuatan PKB dalam waktu 14 hari dan dilakukan 3 hari
setelah tanggal diumumkannya pemungutan suara.
7. Pelaksanaan penjelasan tersebut dilakukan diluar jam kerja
50
pada tempat-tempat yang disepakati SP dan Pengusaha.
8. Dalam waktu paling lambat 7 hari sebelum pemungutan
suara, SP dapat membuktikan keanggotannya pada
Pengusaha, maka pemungutan suara tidak perlu
dilaksanakan
9. Panitia pemungutan suara menyelesaikan waktu
pelaksanaan pemungutan suara diluar jam kerja sehingga
tidak mengganggu proses produksi.
10. Tempat pemungutan suara ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara panitia dengan Pengusaha.
11. Hasil pemungutan suara, setelah ditandatangani oleh panitia
dan saksi-saksi
51. 51
TATA TERTIB PERUNDINGAN
a. Tujuan pembuatan tata tertib
b. Susunan tim perunding
c. Lamanya masa perundingan
d. Materi perundingan
e. Tempat perundingan
f. Tata cara perundingan
g. Cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan
h. Sahnya perundingan
i. Biaya perundingan
52. 52
PENDAFTARAN PKB
1. Pengusaha mendaftarkan kepada instansi yang
bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
2. Pengajuan pendaftaran, melampirkan naskah PKB dalam
rangkap 3 bermaterai cukup yang telah dibubuhkan tanda
tangan Pengusaha dan SP/SB
3. Penelitian dalam waktu 7 hari kerja sejak tanggal
diterimanya permohonan, meliputi kelengkapan
pernyataan formal dan materi PKB.
4. Persyaratan dan materi telah terpenuhi, dalam waktu 7 hari
kerja sejak selesainya penelitian, harus menerbitkan Surat
Keputusan Pendaftaran.
5. Apabila persyaratan dan atau materi bertentangan dengan
per-UU-an, memberi catatan pada surat keputusan
pendaftran.
6. Catatan menurut pasal-pasal yang bertentangan dengan
per-UU-an
53. 53
PENGAJUAN PENDAFTARAN PKB
1. Nama dan alamat perusahaan
2. Nama Pimpinan perusahaan
3. Wilayah operasi perusahaan
4. Status permodalan perusahaan
5. Jenis atau bidang usaha
6. Jumlah pekerja menurut jenis kelamin
7. Status hubungan kerja
8. Upah tertinggi dan terendah
9. Nama dan alamat SP/SB
10. Nomor pencatatan SP/SB
11. Jumlah anggota SP
12. Masa berlaku PKB
13. Pendaftaran yang ke ……
54. 54
INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB
DI BIDANG KETENAGAKERJAAN
1. Kabupaten/Kota, lingkup berlakunya hanya mencakup
satu Kabupaten/Kota
2. Propinsi, lingkup berlakunya lebih dari satu
Kabupaten/Kota
3. Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial, lingkup
berlakunya meliputi lebih dari satu propinsi
55. 55
MAKSUD PENDAFTARAN
1. Sebagai alat monitoring dan evaluasi pengaturan syarat
kerja di perusahaan
2. Sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan
pelaksanaan PKB
56. 56
MASA BERLAKUNYA PKB
1. Berlakunya 2 (dua) tahun
2. Dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan
kesepakatan secara tertulis
3. Perundingan pembuatan dapat dimulai paling cepat 3 (tiga)
bulan sebelum berakhir
4. Dalam hal tidak mencapai kesepakatan, tetap berlaku untuk
paling lama 1 (satu) tahun
5. Dapat mengadakan perubahan
57. 57
PERPANJANGAN ATAU PEMBAHARUAN PKB
1. Dalam hal terdapat 1 (satu) SP, tidak mempersyaratkan jumlah
anggota SP
2. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) SP, SP yang anggotanya lebih
dari 50 %, bersama-sama SP yang membuat terdahulu
3. Dalam hal tidak ada SP yang anggotanya lebih dari 50 % dapat
membuat koalisi
4. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi SP membentuk Tim
Perunding, yang keanggotannya ditentukan secara proporsional
58. 58
PERUBAHAN PKB
1. Perubahan PKB yang sedang berlaku, harus berdasarkan
kesepakatan
2. Perubahan menjadi bagian yang terpisahkan dari PKB yang
sedang berlaku.
59. 59
KEWAJIBAN PARA PIHAK
1. Wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB
2. Wajib memberitahukan atas perubahannya kepada pekerja
3. Pengusaha harus mencetak dan membagikan kepada setiap
pekerja atas biaya perusahaan
4. Pengusaha mendaftarkan
60. 60
KEWAJIBAN PENGUSAHA, SP/SB
1. Melaksanakan ketentuan yang ada dalam PKB
2. Wajib memberitahukan isi PKB dan perubahannya
kepada seluruh pekerja
61. 61
PERUNDINGAN PEMBUATAN PKB
TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN
1. Menjadwalkan kembali perundingan dengan waktu paling lama
30 hari setelah perundingan gagal, apabila perundingan
pembuatan PKB tidak selesai disepakati dalam Tata Tertib
2. Membuat pernyataan secara tertulis tidak dapat diselesaikan
memuat :
a. Materi yang belum disepakati
b. Pendirian para pihak
c. Risalah perundingan
d. Tempat, tanggal dan tanda tangan para pihak.
3. Salah satu pihak atau kedua belah pihak melaporkan kepada
instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
4. Penyelesaian instansi, sesuai mekanisme penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial UU Nomor 2 Tahun 2004.
62. 62
PENYELESAIAN MELALUI MEDIASI
1. Penyelesaian melalui mediasi, para pihak atau salah satu pihak tidak
menerima anjuran, berdasarkan kesepakatan para pihak mediator
melaporkan kepada Menteri untuk menetapkan langkah-langkah
penyelesaian.
2. Laporan mediator memuat
a. Materi yang belum disepakati
b. Pendirian para pihak
c. Pendirian para pihak
d. Kesimpulan perundingan
e. Pertimbangan dan saran penyelesaian
3. Menteri dapat menunjuk pejabat untuk menyelesaikan pembuatan PKB.
4. Penyelesaian pembuatan PKB juga tidak mencapai kesepakatan, salah
satu pihak dapat mengajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial daerah
hukum tempat pekerja bekerja.
5. Daerah hukum tempat pekerja bekerja melebihi 1 daerah hukum
gugatan diajukan pada PHI yang daerah hukumnya mencakup domisili
perusahaan.
63. 63
KETENTUAN KHUSUS
1. dalam 1 (satu) perusahaan hanya dapat dibuat 1 (satu) PKB
2. mulai berlaku sejak ditandatangani, kecuali ditentukan lain
3. perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan PKB
4. dalam hal Perjanjian Kerja tidak memuat aturan yang diatur
dalam PKB, maka berlaku aturan-aturan dalam PKB
5. dilarang mengganti PKB dengan PP
6. apabila tidak ada lagi SP, maka ketentuan yang ada dalam PP
tidak boleh lebih rendah dari PKB
7. SP bubar atau pengalihan kepemilikan, PKB tetap berlaku
sampai berakhir
8. dalam hal merger, yang berlaku adalah PKB yang paling
menguntungkan pekerja
9. merger antara perusahaan yang belum memiliki PKB dengan
yang telah memiliki PKB, maka yang berlaku adalah PKB tersebut
65. 1. KONSTITUSIONAL UUD 1945 PSL 27 AYAT (2)
2. EKONOMI
- KEBUTUHAN HIDUP
- GLOBALISASI
PRODUKTIVITAS/COMPETITIVE
ADVANTAGE.
- MENGGERAKKAN PEREKONOMIAN
- INDUSTRIAL PEACE.
3. SOSIAL
- HUBUNGAN ANTAR MANUSIA
- PRESTIGE/HARGA DIRI
3
66. PERTAMA :
SETIAP PEKERJA/BURUH BERHAK MEMPEROLEH
PENGHASILAN YANG MEMENUHI PENGHIDUPAN YANG
LAYAK BAGI KEMANUSIAAN.
KEDUA :
UPAH MINIMUM DIARAHKAN KEPADA PENCAPAIAN
KEBUTUHAN HIDUP LAYAK
KETIGA :
PENGUSAHA MENYUSUN STRUKTUR DAN SKALA
UPAH DENGAN MEMPERHATIKAN GOLONGAN,
JABATAN, MASA KERJA, PENDIDIKAN DAN
KOMPETENSI
4
LANDASAN SISTEM PENGUPAHAN
UU NO.13 TH.2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
67. KEEMPAT :
DALAM HAL KOMPONEN UPAH TERDIRI DARI UPAH
POKOK DAN TUNJANGAN TETAP, MAKA BESARNYA
UPAH POKOK SEDIKIT-DIKITNYA 75% DARI JUMLAH
UPAH POKOK DAN TUNJANGAN TETAP.
KELIMA :
REFORMASI DAN PEMBENTUKAN DEWAN
PENGUPAHAN (NASIONAL, PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA).
5
69. Upah Pokok (Base
Salary)
Upah dasar yang
dibayarkan, tidak
termasuk lembur,
insentif, dan lain-lain.
7
70. Tunjangan (Allowance)
Pembayaran dalam bentuk
“cash” diluar upah pokok, dan
bisa bersifat melekat atau
tidak :
• Uang transport
• Uang perumahan
• Uang makan
• Uang cuti
8
71. Fasilitas (Perquisite)
Melekat kepada jabatan yang
biasanya diberikan kepada eselon
tertentu pada suatu perusahaan :
• Mobil dinas
• Cuti ke luar negeri
• Keanggotaan klas
• Perjalanan klas utama
• dan lain-lain
9
72. Kesejahteraan (Benefits)
Pemberian dalam bentuk
“noncash” diluar upah pokok :
• Pengobatan
• Cuti yang dibayar
• Pendidikan
• Bantuan Hukum
• dan lain-lain 10
73. Pengusaha dalam menetapkan upah tidak
boleh melakukan diskriminasi terhadap
pekerja/buruh atas dasar perbedaan jenis
kelamin, suku, ras, agama, warna kulit dan
aliran politik untuk pekerjaan yang sama
nilainya.
11
74. a. UPAH POKOK
ADALAH IMBALAN DASAR YANG DIBAYARKAN
KEPADA PEKERJA/BURUH MENURUT JENIS
PEKERJAAN YANG BESARNYA DITETAPKAN
BERDASARKAN KESEPAKATAN.
b. TUNJANGAN TETAP
ADALAH PEMBAYARAN KEPADA PEKERJA/BURUH
YANG DILAKUKAN SECARA TERATUR DAN TIDAK
DIKAITKAN DENGAN KEHADIRAN PEKERJA/BURUH
ATAU PENCAPAIAN PRESTASI KERJA TERTENTU.
c. KOMPOSISI UPAH POKOK : TUNJANGAN TETAP
(75 : 25)
12
75. Kesempatan yang diberikan
kepada pengusaha untuk dapat
membayar upah pekerja lebih
rendah dari ketentuan upah
minimum yang berlaku atas
persetujuan Gubernur, untuk paling
lama 12 (dua belas) bulan. Setelah
berakhir jangka waktu yang
diijinkan, pengusaha tidak wajib
membayar kekurangan upah
selama penangguhan.
13
76. 1) Membayar upah minimum sesuai upah
minimum yang lama, atau;
2) Membayar upah minimum lebih tinggi dari upah
minimum lama tetapi lebih rendah dari upah
minimum baru, atau;
3) Menaikkan upah minimum secara bertahap.
14
77. KEPMEN
No : KEP.102/MEN/VI/2004
Tentang
WAKTU KERJA LEMBUR DAN
UPAH KERJA LEMBUR
78. KEPMEN
No : KEP.102/MEN/VI/2004
- Pengecualian untuk perusahaan sektor usaha tertentu atau
pekerjaan tertentu
- Waktu lembur : maksimum 3 jam / hari dan 14 jam / minggu
(tidak termasuk waktu mingguan / libur resmi)
- Dasar Perhitungan Upah Lembur terdiri : (Pasal 10)
a. Upah pokok + Tunjangan tetap,
maka dasar perhitungan upah lembur = 100 %
b. Upah pokok + Tunjangan Tetap + Tunjangan tidak
tetap.
Jika upah pokok + tunjangan tetap < 75 % keseluruhan
upah, maka dasar perhitungan upah lemburnya 75 %
dari keseluruhan upah
79. YANG TIDAK BERHAK MENDAPAT UPAH
LEMBUR
1. Golongan jabatan tertentu yang
mendapat upah lebih tinggi
2. Yang mempunyai tanggung jawab
sebagai pemikir, pelaksana dan
pengendali jalannya perusahaan dan
waktu kerjanya tidak dibatasi menurut
waktu kerja
80. SYARAT KERJA LEMBUR
1. Ada perintah tertulis dari pengusaha
2. Persetujuan tertulis dari pekerja / buruh
3. Persetujuan tertulis dibuat dalam daftar
pekerja / buruh dan ditandatangani oleh yang
bersangkutan
4. Pengusaha membuat daftar pelaksana kerja
lembur (memuat nama pekerja / buruh dan
lamanya waktu kerja lembur)
81. KEWAJIBAN PERUSAHAAN SELAMA
WAKTU KERJA LEMBUR
a. Bayar upah kerja lembur
b. Memberi kesempatan untuk
istirahat yang cukup
c. Memberi makanan dan minuman
kurang lebih 1.400 Kalori (jika
lembur selama 3 jam atau lebih)
82. PERHITUNGAN WAKTU KERJA LEMBUR
A. Berdasarkan pada upah bulanan
- Upah Lembur per jam
= 1/173 x Upah/bulan
B. Berdasarkan pada upah harian
- Perhitungan upah lembur per jam sama
dengan perhitungan upah sebulan
- 25 x Upah/hari ………….. (6 hari kerja)
- 21 x Upah/hari ………….. (5 hari kerja)
83. PERHITUNGAN WAKTU KERJA LEMBUR
C. Untuk upah satuan hasil, upah sebulan
adalah upah rata-rata 12 bulan
terakhir
D. Pekerja yang bekerja kurang dari 12
bulan sama dengan upah
sebulan berdasarkan upah rata- rata
selama bekerja, tetapi tidak boleh
lebih rendah dari upah minimum
84. CARA PERHITUNGAN WAKTU KERJA
LEMBUR
A. LEMBUR HARI KERJA BIASA
1). 1 (satu) jam pertama
= 1,5 x Upah / jam
2). Setiap jam lembur berikut
= 2 x Upah / jam
85. CARA PERHITUNGAN WAKTU KERJA
LEMBUR
B. LEMBUR HARI ISTIRAHAT MINGGUAN /
LIBUR RESMI
a. Untuk 7 jam pertama
= 2 x Upah/jam
b. Jam ke 8
= 3 x Upah/jam
c. Jam ke 9 dan seterusnya
= 4 x Upah/jam
86. CARA PERHITUNGAN WAKTU KERJA
LEMBUR
C. LEMBUR HARI LIBUR RESMI JATUH
PADA HARI KERJA TERPENDEK
a. Untuk 5 jam pertama
= 2 x Upah/jam
b. Jam ke 6
= 3 x Upah/jam
c. Jam ke 7 dan seterusnya
= 4 x Upah/jam
87. CARA PERHITUNGAN WAKTU KERJA
LEMBUR
D. LEMBUR PADA HARI ISTIRAHAT MINGGUAN / LIBUR
RESMI ( 5 HARI KERJA 40 JAM SEMINGGU)
a. Untuk 8 jam pertama
= 2 x Upah/jam
b. Jam ke 9
= 3 x Upah/jam
c. Jam ke 10 dan seterusnya
= 4 x Upah/jam
88. Dengan ditetapkannya Kepmen No. KEP-
102/MEN/VI/2004, maka :
• KEPMENAKER No : KEP.72/MEN/1984
• KEPMENAKER No : KEP. 608/MEN/1989
• PERMENAKER No : PER.06/MEN/1993
DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI
90. JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
DASAR HUKUM :
1. Peraturan Pemerintah nomor 14 Tahun 1993
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor :
PER-12/MEN/VI/2007
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995
Tentang Penetapan PT. Jamsostek (Persero)
selaku Badan Penyelenggara Jamsostek
90
91. PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA
KERJA ( UU RI NO.3 TAHUN 1992)
BAB II PASAL 3 Nomor 2
Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja
BAB II PASAL 4 Nomor
1. Program jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi
tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan
kerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja yang
melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintah
91
92. PENGERTIAN JAMSOSTEK
• Adalah Bentuk Perlindungan bagi Tenaga Kerja
terhadap Resiko Sosial seperti kecelakaan,
cacat, sakit,hari tua, meninggal dunia.
• Resiko Sosial adalah resiko yang terjadi pada
tenaga kerja yang mengakibatkan
berkurangnya bahkan hilangnya penghasilan
92
93. 93
JAMINAN SOSIAL T.K
DILANDASI OLEH FILOSOFI
“KEMANDIRIAN” DAN “HARGA DIRI
MANUSIA” DALAM MENGHADAPI
RESIKO SOSIAL EKONOMI
“KEMANDIRIAN”
BERARTI TIDAK TERGANTUNG
PADA ORANG LAIN, DALAM
MENANGGULANGI RESIKO
SOSIAL YANG TIMBUL
2
94. 94
HARGA DIRI
JAMINAN SOSIAL TERSEBUT
DIPEROLEH SEBAGAI HAK DAN BUKAN
DARI BELAS KASIHAN ORANG LAIN
AGAR PEMBIAYAAN DAN
KEMANFAATANNYA BISA OPTIMAL, MAKA
PELAKSANAANNYA DILAKUKAN DENGAN
SYSTEM GOTONG ROYONG, YAKNI
3
95. 95
YANG MUDA
MEMBANTU YANG TUA
YANG SEHAT
MEMBANTU YANG SAKIT
YANG MEMPUNYAI
PENGHASILAN TINGGI MEMBANTU
YANG BERPENGHASILAN RENDAH
4
96. PROGRAM JAMSOSTEK
• JAMINAN KECELAKAAN KERJA
• JAMINAN HARI TUA
• JAMINAN KEMATIAN
• JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
96
97. KEPESERTAAN JAMSOSTEK
• UU No 3 / 1992 :
• Pasal 3 ayat (2) :
Setiap Tenaga Kerja berhak atas Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
• Pasal 17 :
Pengusaha dan Tenaga Kerja wajib ikut
serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja
97
98. PESERTA JAMSOSTEK :
• SETIAP ORANG / BADAN USAHA YANG
MEMPEKERJAKAN 10 ORANG ATAU MEMBAYAR
TOTAL UPAH Rp. 1 JUTA WAJIB MENJADI
PESERTA JAMSOSTEK
• BADAN USAHA MELIPUTI :
PT, CV, FIRMA,BUMN, BUMD, KOPERASI
YAYASAN, UD, JOINT VENTURE, DLL
98
99. SANKSI PELANGGARAN
• Pasal 29 ayat (1)
• Bagi Pengusaha yang dalam katagori Wajib
apabila tidak mematuhi dikenakan sanksi
kurungan 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya
Rp. 50.juta
• Ayat (2) :
• Apabila masih melanggar dikenakan sanksi
pidana 8 (delapan) bulan kurungan
99
100. • Sanksi Administratif berupa Pencabutan Izin
Usaha.
• Bagi Perusahaan yang tidak termasuk katagori
wajib Jamsostek apabila terjadi kecelakaan
kerja maka wajib membayar seluruh biaya
yang timbul akibat kecelakaan yang menimpa
tenaga kerja
100
101. MANFAAT JAMSOSTEK
• JAMINAN KECELAKAAN KERJA :
1. Biaya Transportasi ke RS :
- Angkutan Drt/Sungai : Rp. 400.000,--
- Angkutan Laut : Rp. 750.000,--
- Angkutan Udara : Rp. 1.500.000,--
2. Sementara Tidak Mampu Bekerja :
- 4 bulan Pertama = 100 % Upah
- 4 bulan Kedua = 75 % Upah
- 4 bulan Ketiga = 50 % Upah
101
102. 102
• 3. Biaya Perawatan di RS Pemerintah
Kelas I dan RS Swasta Kelas II.
Maximal Biaya Rp. 12 juta.
4. Tunjangan Cacat :
- Cacat Total = 70% x 80 bln upah +
Rp. 200 Ribu selama 24 bulan
- Cacat sebagian = %tase tabel (2%s/d 70 %)
x 80 bulan Upah
- Cacat Fungsi = %(KF) x % tase tabel x 80
bulan upah
103. 103
• 5.Rehabilitasi berupa alat bantu (orthose)
atau alat pengganti (prothese) merujuk
kepada Tarif yang berlaku pada Rumah
Sakit Suharso Solo + 40%
• 6. Meninggal Dunia :
Penggantian = 60% x 80 bulan Upah
Rp. 200 ribu selama 24 bulan
Uang Kubur Rp. 2.000.000,--
104. MANFAAT JAMINAN KEMATIAN
• Santuan yang dibayarkan kepada ahli waris
apabila tenaga kerja meninggal dunia akibat
sakit :
1.Seluruh Tabungan selama menjadi peserta +
Pengembangan (Bunga).
2.Santunan Kematian Rp. 10 juta
3.Biaya Penguburan Rp. 2.000.000,--
4.Rp. 200 ribu selama 24 bulan
104
105. MANFAAT JPK
• JPK merupakan pelayanan kesehatan secara
langsung diberikan kepada tenaga kerja
berikut keluarganya (suami/isteri dan anak
maximal 3 orang)
• Bentuk layanan berupa :
1. Rawat jalan Tingkat I terdiri dari :
a. Bimbingan dan Konsultasi Kesehatan
b. Pemeriksaan Kehamilan, Nipas dan
ibu menyusui
105
106. 106
• c. Keluarga berencana
d. Imunisasi bayi, anak dan ibu hamil
e. Pemeriksaan dan pengobatan pada dokter
umum
f. Pemeriksaan dan pengobatan pada dokter
gigi
g. Pemeriksaan laboratorium sederhana
h. Tindakan medis sederhana
i. Pemberian Obat-obatan (DOEN Plus)
j. Rujukan ke rawat tingkat lanjutan ( Tk.II ).
107. 107
• 2. Rawat Jalan Tingkat II meliputi :
a. Pemeriksaan dan pengobatan oleh
dokter spesialis
b. Pemeriksaan penunjang diagnostik
lanjutan
c. Pemberian obat-obatan DOEN Plus
atau generik
d. Tindakan khusus lainnya.
108. 108
• 3.Rawat Inap meliputi :
a. Pemeriksaan Dokter
b. Tindakan Medis
c. Penunjang Diagnostik
d. Pemberian Obat-obatan
e. Menginap / makan
Rawat Inap pada RS Pemerintah kelas II
atau RS Swasta Kelas III.
109. 109
• 4. Pemeriksaan & Pertolongan Persalinan
Pemeriksaan Kehamilan meliputi :
a. Pemeriksaan kehamilan oleh Dokter
b. Pertolongan Persalinan oleh Dokter/
Bidan atau Dukun beranak yg diakui
c. Perawatan Ibu & Bayi
d. Pemberian Obat-obatan
e. Rujukan ke RS atau RS Bersalin.
110. 110
• Pertolongan persalinan bagi tenaga kerja atau
isteri tenaga kerja dilakukan pada PPK I atau
Rumah Sakit Bersalin dgn ketentuan sbb :
a. Persalinan kesatu, kedua, ketiga.
b. TK / Isteri TK pada permulaan peserta telah
mempunyai lebih dari 3 anak tidak berhak
mendapatkan pertolongan persalinan
c. Pelayanan Persalinan atau Partus diberikan
bagi tk/isteri tk yg melahirkan, dgn masa
kehamilan sekurang-kurangnya 26 minggu.
111. 111
• c. Untuk Persalinan dgn penyulit
yg memerlukan tindakan spesialistik,
maka berlaku ketentuan rawat inap di RS
d. Biaya Persalinan Normal diganti sebesar
Rp. 500.000,-- sampai dengan 3 anak
e. Persalinan Kembar 2 dst dianggap sbg
persalinan ke 2 dst.
112. 112
• 5. Penunjang Diagnostik meliputi :
a. Pemeriksaan Laboratorium
b. Pemeriksaan Radiologi
c. Pemeriksaan :
- Electro Encephalography (EEG)
- Electro Cardiography (ECG)
- Ultra Sonography (USG)
- Computerized Tomography Scanning
d. Pemeriksaan diagnostik lanjutan lainnya.
113. 113
• 6. Pelayanan Khusus
Pelayanan Khusus hanya diberikan kpd
TK peserta Jamsostek.
Pelayayan Khusus meliputi :
a. Penggantian Kacamata
b. Prosthese mata
c. Prosthese Gigi
d. Alat bantu dengar
e. Prosthese anggota gerak
114. 114
• 7. Pelayanan Gawat Darurat meliputi :
a. Pemeriksaan & Pengobatan
b. Tindakan medik
c. Pemberian obat-obatan
d. Rawat inap.
Pelayanan Gawat Darurat/ Emergency
dilakukan seluruh Rumah Sakit terdekat.
115. 115
• Yang termasuk dalam Katagori emergency
adalah sbb :
a. Kecelakaan & Ruda paksa bukan KK
b. Serangan Jantung
c. Serangan asma berat
d. Kejang
e. Pendarahan berat
f. Muntah berak disertai dehidrasi
g. Kehilangan kesadaran (koma), elepsi
h. Keadaan gelisah (penderita gangguan jiwa
i. Persalinan mendadak, ketuban pecah dini
116. HAL-HAL YG TIDAK DITANGGUNG
A. Pelayanan :
1. Pelayanan Kesehatan diluar Pelayanan
yg ditunjuk oleh PT. Jamsostek
2. Penyakit atau cidera yg diakibatkan
hubungan kerja dan karena sengaja
3. Penyakit yg diakibatkan oleh alkohol &
narkotik
4. Perawatan kosmetik untuk kecantikan
116
118. 118
B. Obat-obatan :
1. Obat-obatan kosmetik utk kecantikan
2. Semua obat/vitamin yang tidak ada
kaitannya dengan penyakit
3. Obat-obatan berupa makanan (susu
utk bayi), minyak gosok,m kayu putih
4. Obat-obatan untuk kesuburan
119. 119
C. Pembiayaan :
1. Biaya Pengangkutan ke PPK I
atau PPK II.
2. Biaya tindakan medik super
spesialistik
120. TATA CARA PENDAFTARAN
PESERTA JAMSOSTEK
1. Perusahaan Mendaftarkan ke Jamsostek
dgn mengisi :
- Formulir 1 (Pendaftaran Perusahaan)
- Formulir 1a (Pendaftaran Tenaga Kerja)
- Formulir 1b (Pendaftaran JPK) + Foto 2 x 3
- Fotocopy SIUP.
2. PT.Jamsostek (Persero) Bpn menetapkan
Tarif iuran berdasarkan ketentuan yg berlaku
3. Perusahaan menyetorkan iuran yg ditetapkan
ke Bank Mandiri Balikpapan.
120
121. 121
• Tahap selanjutnya petugas perusahaan
1. Melaporkan setiap terjadi perubahan :
a.Tenaga Kerja yg masuk atau keluar
b. Perubahan Upah
c. Pindah alamat perusahaan
d. Ganti kepemilikan
e. Ganti Status badan hukum
2. Membayar iuran setiap bulan pd Bank
Mandiri.
123. Perkembangan kepes & Jaminan
Jamsostek Cabang Balikpapan
1. Kepesertaan sd bulan Agustus 2009 :
- Perusahaan = 2.176 Perusahaan
- Tenaga Kerja = 92.099 tk
2. Pembayaran Jaminan sd bln Agustus 2009 :
- JKK 257 Ks = Rp. 2.424.369.575,97
- JHT 7.035 Ks = Rp. 62.062.374.178,50
- JKM 143 Ks = Rp. 1.641.000.000,00
- JPK 221.029 Ks =Rp. 21.044.513.027,00
Total yg dibayarkan Rp.87,7 milyar
123
124. 9
1. PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL :
ADALAH PERBEDAAN PENDAPAT YANG
MENGAKIBATKAN PERTENTANGAN ANTARA
PENGUSAHA ATAU GABUNGAN PENGUSAHA DENGAN
PEKERJA/BURUH ATAU SERIKAT PEKERJA/SERIKAT
BURUH KARENA ADANYA PERSELISIHAN MENGENAI
HAK, PERSELISIHAN KEPENTINGAN, PERSELISIHAN PHK
DAN PERSELISIHAN ANTAR SERIKAT PEKERJA/SERIKAT
BURUH DALAM SATU PERUSAHAAN, (Pasal 1 butir 1
UUPPHI)
125. Penyelesaian Konflik/
Perselisihan Hubungan Industrial
Dasar Hukum :
- Undang-undang No.02 Tahun 2004
- Undang-undang No.13 Tahun 2003
2
126. “ PENYELESAIAN KONFLIK KETENAGAKERJAAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL “
1
OLEH : PIATUR PANGARIBUAN, A.Md, SH., MH.
127. PENGERTIAN PHI
“ PERBEDAAN PENDAPAT YANG MENGAKIBATKAN
PERTENTANGAN ANTARA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA
YANG BERUPA :
PERSELISIHAN HAK
PERSELISIHAN KEPENTINGAN
PERSELISIHAN PHK
PERSELISIHAN ANTAR SP / SB
3
128. PROSEDUR PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
MAHKAMAH AGUNG
PENGADILAN PHI
ARBITER KONSILIASI MEDIASI
BERDASARKAN KESEPAKATAN
INSTANSI YANG BERTANGGUNG JAWAB DIBIDANG
KETENAGAKERJAAN MENCATAT DAN MENAWARKAN
KEPENTINGAN
( 2 )
PHK (3)
PERSELISIHAN
ANTAR SP/
SB (4)
BIPARTIT
(KASASI)
Putusan Fnal
dan
Mengingkat
30 HARI
50 HARI
30 HARI
PB 30 HARI
140
Kasasi Perselisihan
1 dan 3
Final
Perselisihan 2 dan 4
PK
HAK
(1)
Perselisihan 2 dan 4
130. BIPARTIT :
Mekanisme pertama yang wajib dilaksanakan
Tidak boleh ada intervensi dari pihak lain
Setiap perundingan dibuat Risalah
Bila selesai dibuat Kesepakatan Bersama dan
didaftarkan ke Pengadilan HI setempat
Paling lama 30 hari
tidak selesai salah satu pihak atau kedua belah
pihak mencatatkan perkaranya pada Instansi yang
membidangi ketenagakerjaan setempat.
6
131. Tanggal dan tempat perundingan
Nama lengkap dan alamat para pihak
Pokok masalah yang diperselisikan
Pendapat pihak-pihak
Kesimpulan dan hasil perundingan
Tanda tangan para pihak yang melakukan
perundingan
7
RISALAH PERUNDINGAN
132. TIDAK ADA PEDOMAN BAKU
MERUPAKAN SENI PENYELESAIAN KEDUA
BELAH PIHAK YANG DAPAT
DIKEMBANGKAN SESUAI KEMAMPUAN,
KONDISI DAN PERSELISIHAN YANG
DIHADAPI.
8
TEKNIS DAN MEKANISME BIPARTIT
133. Setiap Hubungan pasti akan
menghadapi Konflik
Konflik karakter dan bobotnya akan
berbeda
Ada yang bisa dilakukan pembinaan
ada yang bisa proses PHK
Semua harus melalui proses
Penyelesaian
9
PENYELESAIAN KONFLIK / PHI
134. Pekerja/Buruh yang melakukan
pelanggaran disiplin diusahakan untuk
dilakukan pembinaan berupa
peringatan pertama, kedua dan ketiga
10
PELANGGARAN DISIPLIN
135. Yang perlu diperhatikan dalam Memberikan
Surat Peringatan :
Jangan memberikan SP kepada Pekerja / Buruh
dengan cara yang tidak tepat, dititipkan atau
dikirimkan akan tetapi ;
Panggilah Pekerja/ Buruh yang bersangkutan
diruangan
Tanyakan bagaimana kabarnya, keberadaannya,
kesehatannya
Pujilah prestasi yang lalu masa sebelumnya
Tanyakan apa ada permasalahan RumahTangga/
Keluarga
11
136. Tanyakan kenapa disiplin kerjanya menurun
Jelaskan disiplin kerja yang dilakukan
Jelaskan pelanggaran yang dilakukan aturan pasal
dan sangsinya.
Jelaskan surat peringatan bukan merupakan
hukuman tapi pembinaan
Usahakan pekerja/ buruh menandatangani SP dan
bila tidak bersedia suruh menulis apa alasan tidak
mau tanda-tangan
Usahakan dalam menghadapi pekerja/buruh
dalam perkara tidak sendirian
12
137. Pekerja Mangkir 5 Hari atau
Lebih Berturut-turut
Sangsi dikualifikasikan mengundurkan diri
Setelah dipanggil 2 kali tidak mau bekerja
Alamat pekerja harus jelas ( sesuai data yang
diberikan pekerja
Harus ada tanda bukti penerimaan, yang
bersangkutan keluarga disatu rumah, pengurus
RT, melalui POS
13
138. Bagaimana kelanjutan bila pekerja setelah
dipanggil bekerja kembali, dan bagaimana
bila tidak mau bekerja kembali :
Bila bersedia kembali bekerja
diberikan peringatan
Bila tidak bersedia masuk kerja proses
PHK
14
139. 30 Hari sebelumnya
Tetap melaksanakan kewajiban
Pengusaha bisa menunda bila Pekerja/
Buruh untuk menyelesaikan
kewajibannya
15
PEKERJA MENGUNDURKAN DIRI :
140. Karena memang belum dilaksanakan/
belum dipenuhi ( hak cuti, Kepersertaan
Jamsostek Upah Minimum, Upah
minimum Sektoral dll) pengusaha harus
memenuhi.
Karena beda penafsiran maka harus
dirundingkan dan diselesaikan sesuai
dengan mekanisme
16
PERSELISIHAN HAK ( NORMATIF )
141. Adanya tuntutan lebih dari yang sudah diatur dalam
PK, PP PKB dan UU ( Normatif )
Kasus yang sering timbul, kenaikan upah, uang
transport, uang makan, Kesejahteraan Jamsos dan
Syarat Kerja lain.
Pengusaha harus melayani untuk melakukan proses
perundingan Bipartit, dan bila tidak selesai di proses
sesuai dengan mekanisme
17
PERSELISIHAN KEPENTINGAN
142. Pemerintah, Pengusaha, Pekerja harus
mengusahakan agar jangan terjadi PHK.
Bila tidak bisa dihindarkan, PHK wajib dirundingkan
antar pengusaha, Pekerja/buruh dan Serikat
pekerja/serikat buruh bila ada.
Bila tidak tercapai kesepakatan Pengusaha hanya
dapat melakukan PHK setelah ada penetapan dari
Lembaga atau PHI ( Proses ).
18
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA :
143. Panggil yang bersangkutan dan Ketua SP/SB
Jelaskan pokok permasalahan sehingga terjadi
PHK
Bicarakan masalah hak dan kewajiban sesuai
aturan/ negoisasi.
Setiap perundingan dibuat risalah
Bila selesai dibuat Kesepakatan Bersama dan
didaftar di PHI
Perundingan paling lama 30 hari
Bila tidak selesai dicatatkan
19
PROSES PHK ( DALAM BIPARTIT )
144. Kalau pekerja tidak banyak kumpulkan
semua diberi penjelasan.
Jelaskan permasalahan/ kesulitan
perusahaan dan langkah yang telah
diambil
Tahapan pekerja yang akan di PHK, PKWT,
Usia pensiun, penawaran pengunduran diri,
kuwalitas yang rendah.
20
PHK MASSAL LANGKAH YANG DIAMBIL :
145. Berdasarkan keputusan MK PHK Kesalahan berat
harus dibuktikan dengan putusan PN
Langkah pengusaha
a. kumpulkan bukti dan data kesalahan pekerja
b. Siapkan saksi-saksi yang memberatkan
Pekerja/Buruh
c. Laporkan pihak yang berwajib ( kepolisian )
d. Bila ada putusan baru proses PHK
21
PHK KESALAHAN BERAT
146. MOGOK KERJA
Tindakan Pekerja/ Buruh yang direncanakan dan
dilaksanakan secara bersama-sama dan atau SP/SB
untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan
Menghadapi hal seperti ini pengusaha kadang
panik apa yang harus dilakukan :
1.Duduk satu meja SP/SB atau wakil pekerja
2.Kalau pekerja tidak mau perwakilannya saja dan
semua mau ikut, ditunjuk jubir
22
147. 3. Agar pihak manajemen menanyakan pokok
permasalahannya/ yang dituntut utk dicatat.
4. Bila ada yang normatif belum dilaksanakan wajib
memberikan jawaban yang tegas/ atau
pernyataan kapan akan dilaksanakan, baru
tuntutan non normatif yang dibicarakan satu
persatu.
5. Kalau ada perkara/ tuntutan yang sulit disepakati,
maka beralih membicarakan yang lain.
6. Buatkan risalah perundingan semua hal yang
dibicarakan, buatlah kesepakatan bila dicapai
kesepakatan
7. Bila Manajemen tidak sanggup menghadap
menghubungi Dinas/Kantor Tenaga Kerja
setempat
23
148. KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK
INDONESIA
NO: Kep.232/MEN/2003
TENTANG
AKIBAT HUKUM MOGOK KERJA YANG TIDAK SAH
SEBAGAI PELAKSANAAN PASAL 142 Ayat (2) UU NO: 13
Tahun 2003
149. • MOGOK KERJA MERUPAKAN HAK DASAR PEKERJA / BURUH DAN / ATAU
SP / SB YANG DILAKUKAN SECARA SAH, TERTIB DAN DAMAI SEBAGAI
AKIBAT GAGALNYA PERUNDINGAN.
• MOGOK KERJA TIDAK SAH APABILA DILAKUKAN :
a. BUKAN AKIBAT GAGALNYA PERUNDINGAN;
DAN / ATAU
b.TANPA PEMBERITAHUAN KEPADA PENGUSAHA DAN INSTANSI YANG
BERTANGGUNG JAWAB DI BIDANG KETENAGAKERJAAN; DAN / ATAU
c. DENGAN PEMBERITAHUAN KURANG DARI 7 (TUJUH) HARI
SEBELUM PELAKSANAAN MOGOK KERJA; DAN / ATAU
d. ISI PEMBERITAHUAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL
140 AYAT (2) HURUF a, b, c DAN d UU NO: 13 TAHUN
2003.
• MOGOK KERJA PADA PERUSAHAAN YANG MELAYANI KEPENTIGAN
UMUM DAN / ATAU PERUSAHAAN YANG JENIS KEGIATANNYA
MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN JIWA MANUSIA, YANG DILAKUKAN
OLEH PEKERJA / BURUH YANG SEDANG BERTUGAS DI KUALIFIKASIKAN
SEBAGAI MOGOK KERJA TIDAK SAH.
2
150. • GAGALNYA PERUNDINGAN ADALAH TIDAK TERCAPAINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG DAPAT
DISEBABKAN KARENA :
PENGUSAHA TIDAK MAU MELAKUKAN PERUNDINGAN WALAUPUN SP
/ SB ATAU PEKERJA / BURUH TELAH MEMINTA SECARA TERTULIS
KEPADA PENGUSAHA 2 (DUA) KALI DALAM TENGGANG WAKTU 14
(EMPAT BELAS) HARI KERJA; ATAU
PERUNDINGAN-PERUNDINGAN YANG DILAKUKAN MENGALAMI JALAN
BUNTU YANG DINYATAKAN OLEH PIHAK DALAM RISALAH
PERUNDINGAN.
• PEMBERITAHUAN MOGOK KERJA SEKURANG-KURANGNYA MEMUAT :
a. WAKTU (HARI, TANGGAL, DAN JAM) DIMULAI DAN DIAKHIRI MOGOK
KERJA;
b. TEMPAT MOGOK KERJA;
c. ALASAN DAN SEBAB MENGAPA HARUS MELAKUKAN MOGOK KERJA;
DAN
d. TANDA TANGAN KETUA DAN SEKRETARIS DAN / ATAU MASING-MASING
KETUA DAN SEKRETARIS SP / SB SEBAGAI PENANGGUNG
JAWAB MOGOK KERJA.
3
151. PEKERJA / BURUH YANG MELAKUKAN MOGOK KERJA SECARA TIDAK
SAH DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI MANGKIR.
PENGUSAHA MELAKUKAN PEMANGGILAN KEPADA PEKERJA SECARA
PATUT DAN TERTULIS UNTUK KEMBALI BEKERJA, SEBANYAK 2 (DUA)
KALI BERTURUT-TURUT DALAM TENGGANG WAKTU 7 (TUJUH) HARI.
PEKERJA / BURUH YANG TIDAK MEMENUHI PANGGILAN DIANGGAP
MENGUNDURKAN DIRI.
MOGOK KERJA YANG DILAKUKAN SECARA TIDAK SAH YANG
MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA MANUSIA YANG BERHUBUNGAN
DENGAN PEKERJAANNYA DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI KESALAHAN
BERAT.
4
DALAM HAL MOGOK KERJA AKAN DILAKUKAN OLEH PEKERJA / BURUH
YANG TIDAK MENJADI ANGGOTA SP / SB MAKA PEMBERITAHUAN
DITANDATANGANI OLEH PERWAKILAN PEKERJA / BURUH YANG DITUNJUK
SEBAGAI KOORDINATOR DAN / ATAU PENANGGUNG JAWAB MOGOK
KERJA.
152. PROSEDUR PEMUTUSAN HUBUNGAN
152
KERJA
MEDIASI
HAL-HAL YANG PERLU
DICERMATI :
pejabat yang sudah
menangani (Pemerintah)
masih banyak anggapan
bahwa aparat pemerintah
sering “berpihak”
lamban dalam menangani
kasus/perkara
153. 153
HAL-HAL YANG KRUSIAL
KONSILIASI
HAL-HAL YANG
PERLU DICERMATI :
Lebih
transparan,
karena dipilih
oleh para pihak;
Orang biasa
(swasta)
154. 154
HAL-HAL YANG KRUSIAL
ARBITRASE
HAL-HAL YANG PERLU
DICERMATI :
Lebih transparan,
karena dipilih oleh
para pihak.
Cepat
penyelesaiannya.
Belum banyak berlaku
di Indonesia.
Pembiayaan dari para
pihak sehingga
dipertanyakan”apakah
populer” penyelesaian
melalui arbitrase.
155. JENIS-JENIS PERSELISIHAN
PERSELISIHAN :
• HAK;
• KEPENTINGAN;
• PHK
• ANTAR SP/SB
PENGADILAN HI MEMERIKSA DAN MEMUTUS :
- TINGKAT PERTAMA : HAK DAN PHK
- TINGKAT PERTAMA DAN TERAKHIR :
KEPENTINGAN DAN ANTAR SP/SB
155
156. 156
gaga MEDIATOR
l
BIPARTIT DISNAKE
R
KONSILIASI
•
Kepentinga
n
• PHK
• Antar
SP/SB
ARBITRASE
•
Kepentingan
• Antar
SP/SB
PHI
MA
HAK
PHK
PEMBATALAN
157. 157
7 hari 10 hari 10 hari 3 hari
W A K T U
Penelitian
tentang
duduknya
perkara
Persetujuan
Bersama
(PB)
Sidang
Mediasi
Sikap
Para
Pihak
158. 158
7 hari 10 hari 10 hari 3 hari
W A K T U
Penelitian
tentang
duduknya
perkara
Persetujua
n Bersama
(PB)
Sidang
konsiliasi
Sikap para
pihak
159. 159
7 hari 7 hari 7 hari 7 hari 29 hari 7 hari
W A K T U
Penetapan
Majelis
Hakim
Sidang I Pemanggilan
Sidang II
Pemanggilan
Sidang III
PUTUSAN Pemberitahuan
Putusan
14 hari 7 hari
W A K T U
Penerbitan
Salinan
Putusan
Pengiriman
160. 160
30 hari 30 hari 30 hari
W A K T U
BIPARTIT MEDIASI/
KONSILIASI
PENGADILAN HI MAHKAMAH
AGUNG
50 hari
161. 161
7 hari 7 hari max. 14 hari max. 14 hari
W A K T U
Sikap dan
penetapa
nmajelis
hakim
Penentuan
majelis,
hari dan
tempat
sidang
Jawaban Pembuktian
